Di Pasar Oke, di Parlemen Memble

SURABAYA POST


Di Pasar Oke, di Parlemen Memble


Jumat, 8 Mei 2009 | 12:41 WIB


Oleh: Djauhari Effendi

Widyawati



Meski pasar mengatakan tidak pengaruh siapa presidennya asal aman, namun sosok pendamping SBY yang hingga saat ini belum tampak tanda-tanda yang paling kuat membuat jadi bahan diskusi yang menarik. Apalagi, beberapa hari terakhir beberapa nama teknokrat muncul dan dianggap layak menjadi Wakil Presiden (Wapres).

Sri Mulyani dan Boediono digadang-gadang menjadi calon kuat pendamping SBY. Meski demikian, komentar terhadap Boediono yang muncul belakangan, tampak jauh lebih nyaring ketimbang ’yuniornya’, Sri Mulyani, yang sejak awal juga disebut-sebut menjadi kandidat cawapres.

Pilihan terhadap Boediono diambil karena profesor ekonomi UGM ini berasal dari non-parpol dan memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam rangka menjawab persoalan bangsa mendatang, khusunya perekonomia. Selain itu pembawaan Boediono yang cool and calm , jauh dari kesan ambisius juga menjadi pertimbangan cukup mendasar. Apalagi pemerintahan SBY di masa jabatannya yang terakhir ini ingin memberikan pengabdian terbaiknya untuk rakyat bangsa dan negara.

Beberapa pihak memperkirakan, sosok Pak Boed, begitu sapaan akrabnya yang berwibawa membuat Pak SBY tertarik. Apalagi dia juga berlatar belakang profesional (non parpol), sehingga membuat conflict of interest di pemerintahan tidak ada. Beda jika SBY mengambil dari orang parpol tidak akan jauh beda nanti di akhir jabatan akan ada kasus perceraian, seperti SBY-JK saat ini.

Banyaknya nama yang malang melintang di bursa cawapres SBY juga memicu pro-kontra. Misalnya, karyawan Bank Indonesia yang menyambut gembira kabar Gubernur BI Boediono akan bersanding dengan SBY. "Buat saya kabar itu tentu membanggakan buat BI. Saya kira itu pilihan logis di tengah krisis ekonomi dan persaingan antar partai politik untuk mencalonkan wapres Pak Boed," kata Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia Edi Ediana Rae.

Ia menilai, sosok Boediono akan menambah kredibilitas pemerintahan sekarang secara signifikan.

Jika Boediono terpilih sebagai Cawapres, tidak akan ada masalah di BI. Meski dalam waktu bersamaan juga akan ada pergantian Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), Haryajid Ramelan. Ia menilai, munculnya sosok profesional sebagai wapres merupakan pemikiran bagus. Apalagi, Boediono pernah menjabat sebagai menteri koordinator perekonomian. "Saya pikir tidak terlalu menjadi hambatan bagi pasar," ujarnya.

Meski demikian, pilihan profesional sebagai pendamping SBY akan terkendala suara dari partai politik. Namun, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah memahami situasi ekonomi di dalam negeri, potensi pemilih dari kalangan pengusaha hingga investor juga bisa diandalkan. "Duet SBY-Boediono bisa berpengaruh positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar modal," katanya.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit juga berada di barisan pendukung. Ia berpendapat SBY akan fokus mencari pendamping dari kalangan birokrat yang sudah berkerja sama dengannya. Sebab, saat ini pemerintah harus fokus kepada perbaikan ekonomi. "Kalau tidak ekonom ya teknokrat yang harus dipilih. Sedangkan Hatta Radjasa dan Hidayat Nurwahid sama sekali tidak faham dengan bidang tersebut," tandasnya.

SBY kemungkinan besar akan memilih Boediono atau juniornya Sri Mulyani. Sri Mulyani dianggap mampu membawa Pemerintahan SBY mendatang menjadi lebih baik. Selain itu, ia juga non-partisan dan punya jaringan internasional yang kuat. Pilihan SBY terhadap Sri Mulyani juga disebabkan faktor gender. Sosok ’keperempuanan’ Mbak Ani diyakini mampu menggilas Ketua Umum DPP PDI-P Megawati yang juga masih diyakini maju melawan SBY.

Tak Berkeringat

Sementara yang menyatakan keraguannya jika teknokrak maju menjadi pendamping SBY juga tidak sedikit. Ekonom Dradjad H Wibowo misalnya yang mengakui sosok Boediono memang disukai pasar, tapi dari sisi politik, kemampuannya masih diragukan. "Mungkin pelaku pasar akan suka dengan Boediono karena dia figur yang friendly. Tapi untuk stabilitas pemerintahan tidak perlu adanya soliditas politik. Pengalaman politik Boediono relatif minim," katanya.

Dradjad menduga masuknya nama Boediono dalam bursa pendamping SBY agar parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat tidak saling cakar-cakaran, sehingga SBY mencari figur yang netral. "Akan tetapi kan tentunya perlu dipertimbangkan bagaimana dinamika politik di DPR," kata dia. Apalagi SBY meminta cawapresnya orang yang bisa berkoordinasi dalam pemerintahan, yang tentunya juga harus melakukan koordinasi dengan parlemen. Kinerja ekonomi kan tidak terlepas dari stabilitas politik dan soliditas politik. Tentunya perlu dihitung apa Boediono bisa membantu soliditas politik, terutama di parlemen.

Jika Boediono benar-benar sosok yang dipilih SBY, Dradjad khawatir menteri-menteri yang dipilih dari parpol akan bersikap kurang respek kepadanya. "Tentu akan ada anggapan, Anda tidak berkeringat, hanya nempel Presiden. Kondisi ini tentu akan mengganggu soliditas pemerintahan dan itu hal yang krusial di Indonesia," ujar dia.

Hal senada diungkapkan, Ekonom Indef Aviliani. "Yang dibutuhkan Yudhoyono bukan orang yang pintar ekonomi, tapi orang yang memiliki kekuatan di parlemen," katanya.
Aviliani mengatakan, tanpa kekuatan di parlemen, pemerintahan Yudhoyono tidak akan bisa memuluskan undang-undang. Partai Demokrat selaku partai yang mengusung Yudhoyono, tidak akan mampu mengamankan seluruh program pemerintah di parlemen. Karena itu, kepintaran Boediono dalam hal ekonomi tidak banyak bermanfaat.
Menurut Aviliani, Yudhoyono lebih baik memilih orang yang memiliki massa di parlemen. "Paling tidak, memiliki massa seperti Akbar Tandjung dan Din Syamsuddin. Mereka memiliki Golkar dan Muhammadiyah," katanya.

Sementara untuk mengamankan perekonomian, SBY menurutnya cukup memiliki pembantu yang cakap, yaitu dijajaran kabinetnya seperti Sri Mulyani saat ini.

Charta Politika dalam analisisnya menyimpulkan, terlalu riskan bagi SBY memilih cawapres non-partai. Ini didasarkan pada karakteristik parlemen di Indonesia yang sangat 'liar'. Tanpa dukungan kuat di parlemen, maka SBY berpotensi 'digoyang' oleh kekuatan oposisi. Memilih politisi lebih aman bagi SBY. Ya pilihlah the best among the worst .

Charta tak sepakat dengan pendapat yang mengatakan demi menjaga perasaan dari partai-partai koalisi, SBY akan mencari jalan tengah dengan memilih calon non-politisi. Pendapat itu terlalu dangkal, bagaimanapun juga calon yang memiliki jaringan politik kuat sangat dibutuhkan. Salah pilih capres, bahaya untuk SBY karena pertarungan masih sangat dinamis. Terlalu berani kalau SBY memilih teknokrat.

Pandangan berbeda dari Kepala Riset PT Paramitra Alfa Sekuritas, Pardomuan Sihombing. Ia menilai pelaku pasar diperkirakan menerima siapa pun pendamping SBY, asalkan berasal dari kalangan partai politik. "Yang penting eksekutif dan legislatif saling mendukung, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih cepat direalisasikan," ujar dia. Bila tidak saling mendukung, dia melanjutkan, dikhawatirkan perkembangan ekonomi akan melambat. Apalagi, Boediono bukan berasal dari kalangan partisan. "Beliau (Boediono) bagus kalau tetap sebagai profesional," tuturnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memprediksi, kubu PDI Perjuangan mengharapkan SBY akan memilih Boediono sebagai pendampingnya. Sosok mantan Menko Perekonomian ini, menurutnya, memiliki peluang untuk 'diserang' dari sisi ideologi ekonominya.

"Doanya kelompok Teuku Umar (PDI Perjuangan) mungkin memang SBY memilih Boediono. Dia belum jadi saja sudah diserang, dicitrakan sebagai antek asing kalau SBY dengan Boediono sama saja dengan menjual bangsa. Negative campaign kan tidak dilarang di sini, tinggal digoreng, jadi itu," ujar Ray.

Pencitraan, dalam pandangannya, menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik terhadap seorang tokoh. "Lihat saja Prabowo, dalam empat bulan iklan, citranya di publik kuat. Maka, menurut saya, kubu PDI-P tunggu saja SBY umumkan calonnya, jangan besok (PDI Perjuangan berencana mengumumkan pasangannya Kamis besok)," kata Ray.

Jika SBY memilih calon di luar Boediono, PDI Perjuangan harus berani membuat terobosan yang bisa menandingi popularitas SBY. "Kalau calonnya non-Boediono, kubu Teuku Umar harus berani berspekulasi memunculkan tokoh baru. Kalau ada calon yang memberikan harapan, posisi SBY belum aman," kata dia.

Lalu siapa yang tepat mendampingi SBY? Ya hanya Tuhan dan SBY sendiri yang tahu, siapa yang akan dipilihnya.*



Untung-Rugi Cawapres Teknokrat



Positif

profesional, tidak diragukan kemampuannya dalam mencari jalan keluar masalah, khususnya terkait krisis ekonomi global
non parpol, menjauhkan pemerintahan dari conflict of interest
Market Friendly, bisa menjadi sentiment positif bagi pasar modal dan pasar uang


Negatif

non parpol, tidak memiliki kekuatan di parlemen sehingga sulit menggolkan rencanan kerjanya terutama yang berkaitan dengan pengesahan undang-undang
Pengalaman politik minim, sulit menyamakan langkah antara eksekutif dan legislatif.
Selama ini ekonom yang berada di kabinet SBY dinilai berpaham neo liberal yang tidak memihak kepada ekonomi kerakyatan

PAN Merapat ke JK-Wiranto

SUARA KARYA

PAN Merapat ke JK-Wiranto
@ Mega-Prabowo Berduet, Deklarasi SBY-Boediono Mewah


Sabtu, 16 Mei 2009


JAKARTA (Suara Karya): Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional Amien Rais merapat ke pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win). Semalam Amien dan JK melangsungkan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah di Jakarta.

Pertemuan itu diduga membahas dukungan PAN terhadap pasangan capres-cawapres JK-Win. Usai pertemuan, kepada pers, JK mengelak bahwa pertemuan itu membahas koalisi. Secara diplomatis JK mengatakan, dirinya dan Amien Rais memiliki pemikiran yang sama.

Pembicaraan dengan Amien Rais, katanya, lebih banyak membahas upaya mempersatukan dan membangun ekonomi rakyat serta kemandirian ekonomi bangsa. "Pak Amien kan tokoh nasional, kita konsultasilah bagaimana menjalankan kemandirian bangsa," ujar JK.

Sementara itu, fungsionaris PAN Drajad Wibowo mengatakan, tidak ada kontrak politik dengan Partai Demokrat meski ada perwakilan PAN yang hadir dalam deklarasi capres-cawapres SBY-Boediono. "Meskipun ada perwakilan PAN yang datang ke acara deklarasi SBY, bisa saja itu (perwakilan--Red) dikatakan sebagai peninjau atau undangan," katanya.

Pertemuan itu sendiri berlangsung mendadak tanpa diagendakan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Amien Rais didampingi beberapa fungsionaris PAN seperti Drajad Wibowo dan Tjatur Sapto Edy. Sementara Jusuf Kalla hanya didampingi tokoh Golkar, Aksa Mahmud.

Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendeklarasikan diri sebagai calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Partai Demokrat bersama PKB, PKS, dan PPP, di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5), pukul 20.10 WIB.

Selang beberapa jam kemudian, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, menggelar deklarasi di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pukul 11.35 WIB. Mega-Prabowo sepakat maju bersama ke Pilpres 2009.

Sementara itu, masyarakat menilai acara deklarasi SBY-Boediono sangat mewah di tengah kondisi rakyat banyak yang masih menderita kesulitan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, deklarasi SBY-Boediono terkesan mewah dan tidak merakyat. "Apalagi, ada semacam kekuatan yang mendorong media televisi serentak membesar-besarkannya," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Dia menyebut, ini kontras dengan deklarasi Jusuf Kalla-Wiranto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat yang bersahaja. Deklarasi itu berada dalam suasana heroik yang menunjukkan komitmen perjuangan memperbaiki nasib bangsa.

Pasangan incumbent yang diusung gabungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, PAN, dan PPP itu akan mendaftar sebagai kontestan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2009, Jumat (16/5) pagi, sekaligus menyosialisasikan jargon SBY-Berbudi.

Menurut Ray, deklarasi SBY-Boediono perlu mendapatkan perhatian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "Ada apa media televisi, sampai mem-blow up habis deklarasi itu. Bahkan sampai bloking time hampir di semua televisi," katanya.

Mantan aktivis 1998 ini menilai, kemeriahan yang ditampilkan pasangan SBY-Boediono merupakan bentuk unjuk kemewahan dan kekuatan dari pasangan ini terhadap lawan-lawan politiknya.

Sementara itu, dalam jumpa pers deklarasi tadi malam, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan, setelah melalui beberapa kali pertemuan, PDIP dan Partai Gerindra sepakat mengajukan Megawati dan Prabowo sebagai capres dan cawapres. "Inilah simbol perjuangan dan gerakan kerakyatan. Kami akan mendaftar besok (Sabtu, 16/5) pukul 13.00 WIB ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnya.

Di tempat yang sama, capres Megawati mengatakan siap bertarung dalam Pilpres 2009. "Alhamdulillah, kami sudah satukan persepsi untuk berjuang bersama. Kalau nanti rakyat mengamanatkan pada kami untuk memimpin, Pak Prabowo akan konsentrasi membangun ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Cawapres Prabowo menyambut baik dan siap berduet dengan Megawati membangun Indonesia. "Merupakan kehormatan bagi kami diajak Bu Mega untuk mendampingi. Nilai-nilai yang dianut PDIP dan Bu Mega sama dengan Gerindra," ucapnya.

Sementara itu, deklarasi SBY-Boediono yang digelar masih dalam lingkungan kampus Institute Teknologi Bandung (ITB) didemo ratusan mahasiswa ITB. Mereka minta deklarasi dipindahkan ke lokasi lain, bukan di dalam lingkungan kampu.

"Jangan jadikan kampus kami menjadi bagian politikmu, SBY", "Jangan Perjualbelikan Kampusku Dengan Politik", "Harga Mati, Jangan Deklarasi di ITB". Demikian sebagian kecil spanduk penolakan yang dibentangkan para mahasiswa. Namun, sebelum pukul 19.00, mahasiswa membubarkan diri.

Arus lalulintas di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, sejak sore mengalami kemacetan luar biasa. Kemacetan terpantau mulai selepas Tol Pasteur-Tol Ir Juanda-jalur arteri Taman Sari Bandung Wetan, hingga lokasi deklrasi. Tidak sedikit masyarakat, pelajar, dan pekerja memilih jalan kaki dari pada naik angkutan umum karena kemacetan lalu lintas.

Pengamanan ekstra ketat juga diterapkan gabungan dari Gegana, Brimob Polda Jawa Barat. Empat kendaraan water canon ditempatkan di sekitar lokasi Kampus ITB. Memasuki Gedung Sabuga, juga harus melalui tiga pintu yang telah dipasang alat detektor (x-ray), yakni VIP utara, VIP selatan dan tempat media massa.

SBY-Boediono didampingi istri masing-masing--Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono--mengenakan busana celana hitam dan batik warna "merah kopi" lengkap dengan peci hitam, memasuki ruangan deklarasi pukul 19.35 WIB. Turut mengiringi mereka, pengurus teras DPP Partai Demokrat. Dari partai mitra koalisi, hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Sekjen PKS Anis Matta. (Kardeni/Feber /Rully/Agus Dinar/Yudhiarma/B Sugiharto)

Tokoh Alternatif Punya Peluang Kalahkan SBY

BERITA KOTA


Tokoh Alternatif Punya Peluang Kalahkan SBY

Rabu, 29 April 2009 00:00


JAKARTA, BK

Peluang Megawati Soekarnoputri untuk mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilihan presiden (pilpres) 8 Juli mendatang dinilai sangat kecil. Mega pun disarankan lebih baik menjadi ‘king maker’.

“Kalau Megawati punya kalkulasi rasional, tak mungkin melawan SBY. Megawati sebaiknya menjadi ‘king maker’,” kata Direktur Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Herdi Sharasad dalam diskusi “Menakar Para Kompetitor SBY” yang digelar Forum Intelegensia Bebas di Jakarta, Selasa (28/4). ]

Diskusi juga menampilkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Indonesianis dari Universitas Northwestern AS Jeffrey Winters, Budiarto Shambazy,dan aktivis M Fadjroel Rachman.

Menurut Herdi, pada Pilpres 2004 Megawati dikalahkan SBY, padahal saat itu ia dalam posisi ‘incumbent’. Apalagi sekarang peluangnya menjadi kecil lantaran perolehan suara PDIP pada Pemilu 2009 juga merosot.

Hal yang sama disampaikan Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry. Menurut dia, Pilpres 2009 tidak akan menarik jika SBY tidak memiliki lawan setara. Megawati dan Jusuf Kalla menurutnya belumlah lawan sepadan SBY.

Umar menyebut, tokoh alternatif justru lebih memiliki peluang untuk mengalahkan SBY. Sebut misalnya Prabowo Subianto dan Rizal Ramli, apalagi jika kedua tokoh itu digabungkan.

Menurut Umar, pasangan Prabowo-Rizal atau Rizal-Prabowo memiliki modal untuk melawan SBY selain memenuhi komposisi sipil-militer, Jawa-Luar Jawa, yakni pendatang baru dalam kontestasi pilpres, memiliki arah kebijakan ekonomi dan kepribadian yang bertolak belakang dengan SBY.

“Pemilih yang tidak suka personality dan kebijakan ekonomi SBY, pasti akan memilih pasangan ini,” kata Umar.

Indonesianis dari Universitas Northwestern AS Jeffrey Winters menilai, jika PDIP mau mengajukan pasangan Prabowo-Rizal Ramli maka peta pertarungan akan berubah.

“Jika Mega menjadi ‘king maker’ bagi munculnya Prabowo-Rizal, ini akan mengubah peta pertarungan, dan sungguh itu kejutan yang menyolok,” katanya. O ant/rap

Blok Politik Pengusung Capres Bakal Terganjal 20% Perolehan Suara

PIKIRAN RAKYAT

Blok Politik Pengusung Capres Bakal Terganjal 20% Perolehan Suara

Minggu, 15 Maret 2009 , 17:22:00


PURWOKERTO, (PRLM).- Mantan Ketua MPR Amien Rais memprediksi blok-blok politik pengusung calon presiden menjelang pemilihan presiden (Pilpres) yang tinggal empat bulan lagi bakal terganjal oleh angka 20 persen perolehan suara capres. Blok -blok poltik belakangan ini namanya terus bermunculan ke permukaan sebagai hal yang wajar untuk mencapai sebuah kekuasaan.

Pada Pilpres mendatang hanya akan menyisakan tempat bagi tiga pasangan capres dan cawapres. Karena tidak semua blok politik dari sejumah parpol yang sudah mengusung capres masing-masing, pada pemilu legislatif akan memperoleh jumlah suara signifikan yakni 20 persen di kursi DPR.

"Capresnya mungkin hanya Mega dan SBY sedangkan satu lagi mungkin Yusuf Kalla. Sedangkan capres-capres lain yang kini banyak bermunculan, pengusungnya dari beberapa blok politik akan terhalang aturan 20 persen perolehan suara parpol di kursi DPR," kata Amien Rais di sela-sela Safari Dakwah Islamiyah di Cilongok, Banyumas. Jateng, Minggu (15/3)

Menurut Amien, soal fenomena munculnya blok politik pengusung capres akhir-akhir ini, merupakan hal yang wajar saja. Seperti munculnya capres muda-muda seperti Rizal Ramli, Fajrul Rahman, Ray Rangkuti, Yudi Krisnadi, Marwah Daud dan sebagainya. Capres-capres inilah yang dikatakan Amien bakal sulit muncul bertanding ke pilpres.

Menurutnya, dalam pilpres tidak ada partai tunggal yang bakal memenangi pemilu, harus ada koalisi. Amien mengkritik melihat perkembangan koalisi yang hanya sekadar untuk menambah kekuatan diri dan mengurangi kekuatan lawan.

Oleh karenanya masyarakat berharap adanya tokoh yang memiliki wacana dengan konsep yang relatif konkret dan jelas. (A-99/das)***

Partai Kecil Kumpulkan 18% Suara

SEPUTAR INDONESIA


Partai Kecil Kumpulkan 18% Suara

Friday, 24 April 2009

JAKARTA (SI) – Sebanyak 24 partai politik tidak lolos parliamentary threshold (PT), mengumpulkan sekitar 18% suara hasil pemilu legislatif.


Jumlah suara tersebut menjadi daya tawar partai-partai kecil untuk memberikan dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Sebagaimana aturan UU Pilpres, gabungan parpol bisa mengusung capres- cawapres dengan mengumpulkan suara minimal 25% hasil perolehan suara pemilu secara nasional atau 20% jumlah kursi DPR.

Forum Komunikasi 24 Parpol menyatakan,dengan mengumpulkan suara sebanyak 18%, dukungan koalisi 24 parpol tersebut cukup signifikan dalam pencalonan presiden mendatang. Ke-24 partai yang datang menghadiri pertemuan itu, di antaranya PNBK, PKNU, PPNU, Partai Merdeka, Partai Buruh, PDP, PPD, PPPI, PPPRN, PPI, Patriot,Pelopor,PBR, PNI Marhaenisme, PDS, Barnas, Pakar Pangan,PSI,dan PMB.

Ketua Umum PPD Oesman Sapta mengungkapkan, salah satu kesepakatan dari pertemuan 24 parpol itu adalah membangun satu koalisi kecil.Namun, kalau semua suara digabungkan dari parpol kecil, kendati tidak lolos PT, jumlahnya cukup signifikan. Koalisi ini akan dipergunakan membangun daya tawar parpol kecil agar suaranya tidak diabaikan begitu saja.Sayangnya, Oesman tidak bersedia ke menjelaskan ke mana arah dukungan dari koalisi partai kecil itu.

“Kepada masing-masing blok politik yang akan mengusung capres, koalisi ini akan kami tawarkan sebelum Pemilu Presiden,”ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Buruh Sonny Pudjisasono menerangkan, koalisi ini akan membuka komunikasi dengan partai besar yang memang berpeluang mengusung capres dan cawapres. Misalnya, yang sudah berkomunikasi dengan koalisi partai kecil ini adalah Prabowo Subianto.


Namun, forum komunikasi 24 parpol ini akan mendekati blok Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri.“Kalau Golkar menginginkan syarat pencapresan, dengan bergabung dengan kita, itu pasti menggenapi. Kita menjadi strategis kalau bergabung dalam satu koalisi.Komunikasi dengan kubu SBY juga akan dilakukan,”ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, disepakati juga untuk mengirim surat permintaan kepada Presiden SBY agar menunda implementasi aturan PT.Dalam surat yang akan dikirimkan ke SBY, aturan PT diminta diberlakukan pada 2014. “Kita minta Presiden (SBY) mengeluarkan perppu agar aturan PT tidak diberlakukan sekarang,” kata Ketua Umum Partai Patriot Yapto Soerjosoemarno.

Elite Diminta Bersikap Negarawan

Sementara itu,Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta para politisi dan elite partai politik menunjukkan sikap negarawan menghadapi Pemilu Presiden 2009. Hal itu diungkapkan Hidayat menanggapi wacana pemboikotan Pilpres 2009 dari kelompok parpol Teuku Umar dengan tidak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Saya yakin rekan-rekan saya di Teuku Umar juga negarawan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan demokrasi Indonesia,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Meski demikian, Hidayat meminta kepada pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons tuntutan mereka, terutama soal dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Sebab, jika tuntutan kelompok Teuku Umar soal penuntasan dugaan kasus DPT tidak selesai, ancaman mereka tak ikut mencalonkan presiden bisa terwujud. Di tempat terpisah, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan sebuah tragedi nasional jika boikot pilpres dilakukan.

“Untuk pertama kali dalam sejarah pemilu nasional, bahkan sekalipun pemilu di era rezim Orde Baru,”ujarnya. Jika hal itu terjadi,Ray menilai akan berimplikasi sangat serius bagi penataan dan pengelolaan demokrasi di masa yang akan datang.

Partai politik, seperti dinyatakan dalam konstitusi, satu-satunya organisasi yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik yang dimaksud bahkan harus mencapai 20% kursi di DPR atau 25% dari suara sah secara nasional. Karena itu,dia meminta desakan kepada pemerintah dan KPU agar menuntaskan kasus DPT agar segera direspons. (fahmi faisa/ dian widiyanarko)

Indikasi Capres Tunggal Mengkhawatirkan

REPUBLIKA NEWSROOM

Indikasi Capres Tunggal Mengkhawatirkan
By Republika Newsroom

Kamis, 23 April 2009 pukul 13:16:00 Font Size A A A



JAKARTA - Wacana calon presiden (capres) tunggal dianggap ancaman bagi demokrasi. Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (perpu), sebagai antisipasi capres tunggal, akan mengubah desain sistem pilpres yang ada. Perpu terkait pilpres dianggap sama halnya dengan monolog dalam demokrasi. “Esensi penting demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam dialog,” tulis Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) dalam siaran persnya Rabu senja kemarin (23/4.

Alih-alih bicara soal perpu, Lima menyeru agar pemerintah, dalam hal ini presiden, agar berfokus pada rencana 22 partai politik untuk absen dari pemilihan presiden mendatang. Direktur Eksekutif Lima, Ray Rangkuti, melalui pernyataan persnya kepada Republika menyayangkan munculnya wacana perpu. Ray berpendapat lebih baik Presiden menelaah alasan ke-22 parpol yang berencana absen dari pilpres mendatang,” paparnya.

Sebab, lanjut Ray, alasan keengganan mereka berpartisipasi amat jelas. Mereka, menurut Lima, menilai penyelenggara pemilu tidak amanah dan tidak professional.

Ray menyayangkan sikap Presiden dan Wapres yang menurutnya justru sibuk dengan pernyataan dan solusi yang jauh dari ujung pangkal persoalan. Tentu, lanjutnya, sikap Presiden mengentalkan dugaan negatif di tengah masyarakat mengenai keterkaitan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Presiden. -c87/ahi

Pengamat: Capres JK Cuma Untuk Mengecoh

JAKARTA PRESS

Pengamat: Capres JK Cuma Untuk Mengecoh

lokasi: Home / Berita / Pilpres / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 22/02/2009 | 20:18 WIB




Jakarta – Masyarakat diminta jangan terburu percaya dulu bahwa Jusuf Kalla (JK) benar-benar akan dicalonkan Partai Golkar sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2009 mendatang. Sebab, ada dugaan bahwa JK hanyalah untuk mengecoh (menyiasati) saja guna menjawab sementara desakan agar Golkar mengusung capres dari kader partai sendiri. Namun, finisnya nanti Golkar akan memunculkan memunculkan nama lain yang kiini sedang disimpan oleh DPP Partai Golkar.



Demikian pengamatan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (22/2). Ia memperkirakan, Partai Golkar tidak akan mengusung JK sebagai capres, karena partai berlambang pohon beringin ini diduga sudah menyimpan satu nama lain yang akan dipilih. Untuk itu, Ray menilai, pernyataan JK yang siap maju sebagai capres hanya sebagai guyonan yang dilontarkan menjelang Pemilu 2009.

"Kalau menurut saya Kalla tidak serius maju capres, karena dari berbagai jajak pendapat nama Kalla tidak pernah muncul dalam lima besar survei presiden dan wapres," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia. Sebelumnya, Kalla menyatakan siap menjadi capres karena merupakan usulan dari bawah, yakni DPD Golkar se-Indonesia.

Meski demikian, menurut Ray Rangkuti, JK berpeluang masuk lima besar hasil survei pasangan capres dan cawapres jika disandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Senada pula, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens memprediksi peluang JK bisa terpilih menjadi presiden nanti adalah sangat kecil. "Ini kan belum final. JK baru menyatakan bersedia," tandas Boni Hargens.



Ia melihat faksi-faksi lain di tubuh Partai Golkar yang kemungkinan akan menyingkirkan JK untuk jadi capres Golkar dalam Rapimnas khusus yang dilaksanakan usai Pemilu legislative 9 April 2009. Bahkan, menurut Boni, saat ini ada indikasi Akbar Tandjung mulai merapat ke faksi Sultan. "Padahal, Sultan sampai saat ini masih mendapat dukungan terbesar dari DPD dan masyarakat, menurut hasil survei. Jadi, peluang JK kecil terpilih apabila proses Rapimnas berlangsung secara demokratis," ungkap pengamat UI. (ARI)

Lima Bantah Jegal Capres Tertentu

INILAH.COM

Politik
22/02/2009 - 17:09

Lima Bantah Jegal Capres Tertentu
Vina Nurul Iklima

Ray Rangkuti

(inilah.com/ Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Lingkar Madani Indonesia (Lima) melakukan studi pemantauan terhadap makin banyaknya politik klaim yang dilakukan oleh parpol. Namun, lembaga itu membantah kegiatan ini sebagai upaya jegal menjegal capres 2009.


"Tidak ada jegal menjegal, karena kita civil society dan kita membuktikan faktanya," kata Direktur Operasional Lima Ray Rangkuti, dalam konferensi pers di Mangga Besar, Jakarta Pusat, Minggu (22/2).


Menurutnya pemantauan yang sedang dilakukan Lima justru menyehatkan publik. Karena selama ini tidak ada data penyeimbang terhadap klaim-klaim parpol tersebut. "Kita tidak menyalahkan partai-partai itu, apalagi sampai membawa ke masalah pidana. Tetapi ada informasi lain yang menyehatkan publik," papar Ray.


Ray mengatakan, pemantauan ini bukan sebuah survei. Tapi sebagai pembuktian apakah benar iklan itu sesuai dengan apa yang mereka (parpol) kerjakan. "Positive campaign itu tidak hanya menyebutkan dirinya melulu. Tapi bisa disebutkan (dalam iklan) 'saya beserta'," imbuh dia.


Sejauh ini Lima masih belum menemukan hasil dari kegiatan itu. "Nanti hasilnya kita beritakan ke publik," sambungnya.


Saat ini, Lima menilai makin marak politik klaim menjelang pemilu 2009 melalui iklan. Sementara, tidak ada data penyeimbang atas klaim-klaim itu. "Bisa-bisa nanti menteri ikutan klaim," tandasnya. [ikl/nuz]

Manuver Kalla dan Peluang Kandidat Keempat

GATRA



[Laporan Utama, Gatra Nomor 17 Beredar Kamis, 5 Maret 2009]

Manuver Kalla dan Peluang Kandidat Keempat

Jusuf Kalla makin memantapkan diri sebagai calon presiden. Itu dibuktikannya ketika berpidato di hadapan ribuan kader dan pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, Ahad lalu. ''Ada yang bilang, pemerintahan SBY-JK sudah baik. Tapi, jika Golkar jadi presiden, kita bisa lebih baik dan lebih cepat untuk memberi arah pembangunan bangsa ini,'' katanya, mantap.

Jusuf ''JK'' Kalla bukanlah orator ulung yang meledak-ledak, meski ia pembicara yang baik dan tak membosankan karena selalu pandai menyelipkan guyonan segar. Tapi, Ahad lalu itu, Wakil Presiden RI ini betul-betul tampil bak orator yang sedang membakar semangat audiensnya.

Untuk pertama kalinya, seperti tergambar dalam kalimat lugasnya tadi, Kalla terkesan "mengecilkan" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menempatkan dirinya sendiri sebagai yang ''lebih baik'' dan ''lebih cepat'' seandainya jadi presiden. Tak ayal, tepuk tangan hadirin pun bergemuruh, dibarengi dengan teriakan lantang: ''Betul! Betul!'' dan ''JK for president!''

Rapat akbar pimpinan Partai Golkar se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dipusatkan di ballroom Hotel Clarion, Makassar, itu boleh dibilang menjadi milik Kalla. Seluruh kader dan pengurus Golkar di dua wilayah itu mendukung penuh Kalla. Semuanya mendorong saudagar asal Bugis itu maju sebagai calon presiden (capres). Dukungan ini disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap.

Makin jelas sudah bahwa Kalla sangat serius maju sebagai capres. Ia tampaknya tidak memusingkan hasil-hasil survei yang menempatkan elektabilitasnya sebagai capres masih sangat rendah. Jauh di bawah SBY, Megawati, dan sejumlah capres alternatif lainnya, seperti Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto, dan Wiranto.

Ketika Kalla menyatakan kesediaannya menjadi capres, dua pekan silam, banyak pihak meragukannya. Ray Rangkuti, misalnya, menilai Kalla sebetulnya tak siap maju dan masih berharap meneruskan duet SBY-JK. ''Kesediaan Kalla maju hanya untuk memuaskan internal Golkar. Sebagai partai besar, Golkar tak mau dianggap remeh karena tak punya calon presiden sendiri,'' kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu.

Ray pun melihat, desakan kuat agar Golkar segera memunculkan capres, antara lain, juga dipicu pernyataan Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yang dinilai melecehkan Golkar karena memperkirakan partai berlambang beringin itu cuma bakal mendulang 2,5% suara dalam Pemilu 2009. Padahal, pada Pemilu 2004, Golkar meraup suara terbanyak, 21,62%.

Selain itu, berdasarkan pengamatan Ray, Golkar pun sebetulnya mulai merasa tak nyaman lantaran melihat ketua umum mereka selaku wakil presiden belakangan ini terkesan acap ''diabaikan'' SBY. Misalnya, keinginan Kalla bertemu SBY sepulang Kalla dari luar negeri tidak segera dikabulkan SBY. Keinginan Kalla bertemu dengan Hillary Clinton di Jakarta juga tidak dijadwalkan.

Diperkirakan bakal ada capres alternatif keempat. Sejumlah pengamat politik memperkirakan, di antara sejumlah nama yang beredar, Hidayat Nurwahid atau HNW (PKS), Wiranto (Hanura), dan Prabowo Subianto (Gerindra) tampak cukup berpeluang dan sosok mereka familier karena gencar digadang-gadang sebagai capres oleh partainya.

Menurut pengamat politik Yudi Latif, dengan mesin politik dan dukungan dana yang kencang, Gerindra akan mampu mengajak partai-partai kecil untuk berkoalisi mengusung Prabowo --yang berdasarkan survei LSI, tingkat elektabilitasnya 4,3%-- sebagai capres.

Taufik Alwie, Syamsul Hidayat, Asrori S. Karni, Bernadetta Febriana, dan Anthony (Makassar)
[Laporan Utama, Gatra Nomor 17 Beredar Kamis, 5 Maret 2009]

Pengamat: Capres JK Cuma Untuk Mengecoh

JAKARTAPRESS

Minggu, 22/02/2009 | 20:18 WIB - Dibaca 63 Kali

Pengamat: Capres JK Cuma Untuk Mengecoh



Jakarta – Masyarakat diminta jangan terburu percaya dulu bahwa Jusuf Kalla (JK) benar-benar akan dicalonkan Partai Golkar sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2009 mendatang. Sebab, ada dugaan bahwa JK hanyalah untuk mengecoh (menyiasati) saja guna menjawab sementara desakan agar Golkar mengusung capres dari kader partai sendiri. Namun, finisnya nanti Golkar akan memunculkan memunculkan nama lain yang kiini sedang disimpan oleh DPP Partai Golkar.



Demikian pengamatan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (22/2). Ia memperkirakan, Partai Golkar tidak akan mengusung JK sebagai capres, karena partai berlambang pohon beringin ini diduga sudah menyimpan satu nama lain yang akan dipilih. Untuk itu, Ray menilai, pernyataan JK yang siap maju sebagai capres hanya sebagai guyonan yang dilontarkan menjelang Pemilu 2009.

"Kalau menurut saya Kalla tidak serius maju capres, karena dari berbagai jajak pendapat nama Kalla tidak pernah muncul dalam lima besar survei presiden dan wapres," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia. Sebelumnya, Kalla menyatakan siap menjadi capres karena merupakan usulan dari bawah, yakni DPD Golkar se-Indonesia.

Meski demikian, menurut Ray Rangkuti, JK berpeluang masuk lima besar hasil survei pasangan capres dan cawapres jika disandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Senada pula, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens memprediksi peluang JK bisa terpilih menjadi presiden nanti adalah sangat kecil. "Ini kan belum final. JK baru menyatakan bersedia," tandas Boni Hargens.



Ia melihat faksi-faksi lain di tubuh Partai Golkar yang kemungkinan akan menyingkirkan JK untuk jadi capres Golkar dalam Rapimnas khusus yang dilaksanakan usai Pemilu legislative 9 April 2009. Bahkan, menurut Boni, saat ini ada indikasi Akbar Tandjung mulai merapat ke faksi Sultan. "Padahal, Sultan sampai saat ini masih mendapat dukungan terbesar dari DPD dan masyarakat, menurut hasil survei. Jadi, peluang JK kecil terpilih apabila proses Rapimnas berlangsung secara demokratis," ungkap pengamat UI. (ARI)

Sultan HB X Ideal Dampingi JK

PILPRES 2009

Sultan HB X Ideal Dampingi JK

Kamis, 26 Februari 2009


JAKARTA (Suara Karya): Calon presiden (capres) Partai Golkar HM Jusuf Kalla (JK) harus mempersiapkan figur calon wakil presiden (cawapres) yang mewakili suku Jawa, representasi Islam, dan diterima oleh kalangan militer agar bisa menang dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

Demikian kesimpulan pendapat pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, Presiden Tata Kawasan Ti-mur Indonesia (Tata KTI) Zainal Bintang, Direktur Eksekutif Lingkar Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti, dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, yang diwawancarai secara terpisah di Jakarta, Rabu 25/2).

Menurut Zainal, meski sudah ada prediksi dari lembaga survei, saat ini belum bisa dipastikan siapa capres yang bisa dikatakan sebagai kandidat pemenang, termasuk nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kemenangan itu salah satunya tergantung taktik strategi pemenangan, termasuk di dalamnya bagaimana memilih pasangan wakilnya," katanya.

Zainal yang juga fungsionaris DPP Partai Golkar itu menambahkan, untuk memilih pasangan wakil presiden, perlu mengakomodasi variabel-variabel yang berlaku di pasar, dalam hal ini sosok figur seperti apa yang diinginkan oleh para pemilih.

"Variabel-variabel yang berlaku saat ini adalah sosok pemimpin yang berasal dari kalangan Islam dan berlatar belakang suku Jawa. Tapi jangan lupa, masih ada juga masyarakat kita yang masih memiliki kepercayaan terhadap figur militer," ujarnya.

Untuk memenuhi variabel pemilih dari kalangan Islam dan Jawa, ada nama Hidayat Nur Wahid. Sedangkan untuk variabel dari figur militer, menurut Zainal, ada nama mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Endriartono Sutarto sebagai calon wakil presiden Partai Golkar untuk mendampingi HM Jusuf Kalla.

Sementara Indria Samego mengatakan, saat ini mayoritas masyarakat Indonesia tidak lagi melihat figur capres dari latar belakang suku Jawa atau non-Jawa.

"Sekarang itu ada perubahan di mana orang tidak lagi mempermasalahkan soal Jawa atau non-Jawa. Soal pencalonan Pak Jusuf Kalla sebagai capres, saya kira itu tidak ada masalah," kata Indria usai menjadi pembicara dalam acara rountable discussion bertajuk "Implementasi Indeks Kepemimpinan Nasional (IKNI)" yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Tapi, soal figur cawapres, Indria mengatakan Jusuf Kalla perlu mempertimbangkan latar belakang suku Jawa untuk menjadi wakilnya nanti. Yang paling pas wakilnya adalah figur Islam, Jawa dan diterima oleh militer. Artinya, walaupun sipil tapi dia (cawapres-Red) harus bisa diterima oleh militer.

Sementara itu, Arbi Sanit beranggapan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X dinilai sebagai tokoh yang ideal bila disandingkan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla dalam Pilpres 2009 ini. Sebab, Sultan memiliki dukungan dari masyarakat Jawa dan non-Jawa.

Menurut Arbi Sanit, dalam situasi seperti ini, capres mana pun yang bergandengan dengan Sultan Hamengku Buwono, dia akan menang. Sebab, saat ini Sultan memiliki kekuatan dukungan yang signifikan, baik dari dalam Partai Golkar maupun dari luar Partai Golkar.

Tentang tradisi sabdo pandito ratu yang dianut Kraton, kata Arbi, mestinya tidak menjadi harga mati bagi Sultan. Sebab Pemilu 2009 ini merupakan pemilu terakhir bagi Sultan jika ia ingin menjadi calon wakil presiden. Karena itu, Sultan tidak boleh terikat pada tradisi yang akan mengikat dan menghilangkan kesempatan satu-satunya ini.

"Sekarang ini nama Sultan sedang melambung dan usianya pun sudah 65. Kalau menunggu lima tahun lagi, maka usianya 70, saya kira sulit bagi dia untuk mendapatkan dukungan seperti sekarang ini. Saya kira tidak ada masalah Sultan menjadi wapres, ini kan warisan dari ayahnya yang juga pernah jadi wapres," ujarnya.

Arbi juga mengatakan, kalau Jusuf Kalla tidak mengambil Sultan sebagai capresnya, suara Partai Golkar akan terpecah karena partai lain pasti akan mengambilnya.

"Sultan dan JK ini sudah cocok. Jadi, JK jangan disandingkan dengan Hidayat Nur Wahid, tidak cocok. Yang satu nasionalis, yang lainnya fundamentalis. Ini akan berbenturan. Dan jangan juga Sultan disandingkan dengan calon militer," katanya.

Meski demikian, Arbi Sanit tetap melihat kemungkinan Jusuf Kalla masih akan menerima pinangan SBY untuk dijadikan wapresnya. Hal itu akan terjadi bila hasil pemilu tidak mencapai target. Misalnya partai besar seperti Partai Golkar tidak bisa mendapat 20 persen suara.

Sementara itu, Ray Rangkuti juga melihat Sultan sebagai pasangan yang ideal buat Jusuf Kalla. Menurut Ray, jika Jusuf Kalla berpasangan dengan Sultan, maka Partai Golkar akan solid dan suara tidak akan terbuang ke calon lain yang berpasangan dengan kader Partai Golkar.

"Banyak sekali manfaatnya bila Jusuf Kalla berpasangan dengan Sultan. Pertama, kalau pemerintahannya dipimpin oleh Partai Golkar, maka pemerintahan ke depan akan kuat. Di sisi lain, partai ini akan tetap solid, karena calon presiden dan wapresnya sama-sama kader Partai Golkar," kata Ray.

Ray juga mengatakan, Sultan akan menjadi barang dagangan yang laku dijual. Dengan demikian, peluang pasangan Jusuf Kalla-Sultan ini sangat tinggi dan kemungkinan menangnya pun besar.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan, perlu penelitian yang komprehensif untuk menjawab apakah saat ini masyarakat Indonesia yang tidak lagi mempermasalahkan latar belakang suku dalam memilih pemimpinnya. (M Kardeni/Kartoyo DS)

Kalla Maju Capres, Kabinet Bisa Pecah

OKEZONE.COM

Kalla Maju Capres, Kabinet Bisa Pecah
Senin, 23 Februari 2009 - 12:06 wibLamtiur Kristin Natalia Malau - Okezone

JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan siap menjadi calon presiden ternyata diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pernyataan kedua pemimpin tersebut tidak hanya akan membuat hubungan mereka retak, tapi juga jajaran birokrat yang ada dalam pemerintahan SBY.

"Kalau mempengaruhi hubungan keduanya, itu pasti. Asal jangan sampai melibatkan birokrasi," ujar Direktur Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada okezone, Senin (23/2/2009).

Jika renggangnya hubungan SBY-JK melebar hingga ke Partai Demokrat dan Partai Golkar maka akibatnya akan memecah anggota kabinet dari masing-masing partai.

"Saya tidak yakin pencalonan mereka tidak mempengaruhi kondisi pemerintahan," tandasnya.(lam)

(uky)

Partai Demokrat Tak Ubah Strategi

TRIBUNTIMUR

Partai Demokrat Tak Ubah Strategi
Ray Rangkuti: Golkar Tak Serius Usung Kalla

Senin, 23 Februari 2009 | 08:28 WITA

Jakarta, Tribun - Pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, untuk bersaing dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak membuat Partai Demokrat mengubah strategi.


"Kami tidak melakukan perubahan strategi karena ini tidak terkait dengan perkembangan isu capres atau cawapres," ucap Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum kepada Persda Network di Jakarta, Minggu (22/2).
Menurut Anas, semenjak awal Partai Demokrat telah menekankan para caleg untuk memandang semua caleg partai lain sebagai kompetitor. Caleg partainya SBY ini mesti bekerja keras seperti yang ditegaskan sejak awal.

Anas menambahkan, kesediaan Kalla menjadi Capres dari Golkar pada dasarnya bukan hal yang aneh dan membahayakan. Mantan Ketua Umum PB HMI ini justru menilai, kesiapan Kalla terkesan didramatisasi dalam peta perpolitikan nasional.

"Saya kira tidak perlu didramatisasi. Setiap partai berhak memajukan kadernya menjadi capres, dan itu harus kita terima sebagai kewajaran. Dan bukan sesuatu yang aneh, dan berlebih-lebihan," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai mengelar jumpa pers, Minggu (22/2) sore, mengatakan, majunya Jusuf Kalla dalam bursa capres kurang mendapat dukungan secara serius Partai Golkar yang dipimpinnya.

Selain pernyataan Kalla terkesan sangat mendadak, majunya orang nomor satu di partai beringin tersebut hanya berdasarkan jajak pendapat. Sementara, Partai Golkar belum secara resmi menyatakan bakal mengusung ketua umumnya itu.

"Golkar kelihatannya belum serius mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres. Buktinya, sampai sekarang ini Partai Golkar belum mengumumkan siapa capresnya. Tiba-tiba pak Kalla menyatakan siap maju sebagai capres. Selain mengejutkan juga mengherankan," cetusnya.

Meski begitu, Ray Rangkuti menyambut baik rencana Jusuf Kalla yang akan maju dalam bursa capres mendatang. Diharapkan dengan majunya Jusuf Kalla tersebut akan menghidupkan dan terus mengembangnya budaya demokrasi di Indonesia.

"Ya paling tidak, dengan majunya pak JK sebagai capres sebagai bentuk perkembangan demokrasi di negara ini. Masyarakat akan menemui banyak pilihan, calon pemimpin untuk lima tahun mendatang," terang Ray Rangkuti.

Nama Jusuf Kalla masuk dalam lima besar jika disandingkan dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia tidak pernah masuk dalam survei. Beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia, belum pernah memasukkan nama Kalla sebagai capres.(persda network/coi)

Ray Rangkuti: Kalla Tak Siap

VIVANEWS.COM

Kalla Calon Presiden

Ray Rangkuti: Kalla Tak Siap

Jusuf Kalla tahu dirinya tidak sekuat Susilo Bambang Yudhoyono.

Minggu, 22 Februari 2009, 18:12 WIB

Hadi Suprapto


VIVAnews - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla tidak siap maju sebagai calon presiden. Kesedian Kalla dinilai hanya memuaskan internal Golkar.

"Dalam diri Jusuf Kalla sebenarnya tidak siap, karena Kalla tahu dirinya tidak sekuat SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Ray dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Pernyataan Kalla yang bersedia maju sebagai bakal calon presiden sebelum pemilu legislatif, menurut Ray, hanya merupakan terapi bagi Partai Golkar."Ini bukan keinginan Kalla," ujar dia.

Ray mengatakan, Kalla sebenarnya masih merasa nyaman dengan Yudhoyono. Namun karena ada desakan dari internal Golkar, Kalla memaksakan diri maju sebagai calon presiden.

Majunya Kalla sebagai calon presiden, hanya untuk meredam desakan internal Golkar. Selain itu, Golkar sebagai partai besar agar tidak dianggap remeh."Asumsi Golkar, yang penting punya calon sendiri," kata Ray.

Meski sudah menyatakan kesiapannya, Kalla diharapkan tetap menjadi negarawan untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Sebab, jika masalah politik masuk dalam tatanan kerja negara akan mengganggu jalannya pemerintahan.
• VIVAnews

Golkar Kurang Serius Calonkan JK Sebagai Capres

POS KUPANG.COM

Golkar Kurang Serius Calonkan JK Sebagai Capres

JAKARTA, PK -- Mendadaknya Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan umum presiden mendatang mendapat tanggapan miring. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai mengelar jumpa pers, Minggu (22/2) sore, majunya Jusuf Kalla dalam bursa capres kurang mendapat dukungan secara serius Partai Golkar yang dipimpinnya.

Hal itu terlihat, selain karena secara mendadak memberikan pernyataan kepada publik, juga majunya Jusuf Kalla tersebut berdasarkan jajak pendapat saja. Sementara, Golkar belum secara resmi menyatakan bakal mengusung ketua umumnya itu.

"Golkar kelihatannya belum serius mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres. Buktinya, sampai sekarang ini Golkar belum mengumumkan siapa capresnya. Tiba-tiba pak Kalla menyatakan siap maju sebagai capres. Selain mengejutkan juga mengherankan, kok begitu tiba-tiba," cetusnya.

Meski begitu, Ray Rangkuti menyambut baik rencana Jusuf Kalla yang akan maju dalam bursa capres mendatang. Diharapkan dengan majunya Jusuf Kalla tersebut akan menghidupkan dan terus mengembangnya budaya demokrasi di Indonesia.

Paling tidak, masyarakat akan mendapatkan banyak pilihan calon pemimpin bangsa untuk lima tahun ke depan. Sehingga, masyarakat tidak terlalu bingung untuk menentukan pilihannya, karena bisa membandingkan berbagai bentuk kepemimpinan yang pernah ada di Indonesia.

"Ya, paling tidak, dengan majunya pak JK sebagai capres sebagai bentuk perkembangan demokrasi di negara ini. Masyarakat akan menemui banyak pilihan, calon pemimpin untuk lima tahun mendatang," terang Ray Rangkuti.

Masih menurutnya, ketidak seriusan Golkar mencalonkan ketua umumnya itu berdasarkan hasil jajak pendapat. Dimana nama Jusuf Kalla masuk dalam lima besar jika disandingkan dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, untuk Jusuf Kalla sendiri tidak pernah masuk dalam survei. Beberapa lembaga survey yang ada di Indonesia, belum pernah memasukkan nama ketua umum partai berlambang pohon beringin itu sebagai capres.

"Kan jelas sekali. Selama ini, yang ada hanya jajak pendapat mengenai duet antara pak SBY dan JK saya. Secara khusus partai Golkar atau pak JK belum pernah melakukan survey tentang dirinya jika maju sebagai capres. makanya saya menyebutnya, ada keengganan partai Golkar untuk mendukung pak JK maju sebagai capres," urainya.

Ditanya apakah Golkar masih melirik tokoh-tokoh lain selain Jusuf Kalla, Ray Rangkuti tidak secara tegas menjawabnya. Meski begitu, dia menilai ada dugaan jika para pengurus Golkar sendiri belum kompak untuk memberikan dukungan kepada Jusuf Kalla.

"Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Buktinya saja, sampai saat ini kan belum ada pernyataan resmi dari Golkar tentang pencalonan ketua umumnya itu," cetusnya diplomatis.( Persda Network/coi)

Golkar Dinilai Tak Serius Jadikan JK Capres

KOMPASTV.COM

Golkar Dinilai Tak Serius Jadikan JK Capres

Minggu, 22 Pebruari 2009, 19.24 WIB

Partai Golkar diniali tidak serius mencalonkan Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang. Penilain tersebut dilontarkan direktur Lingkar Madani untuk Indoneisa (Lima), Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Ray, JK tidak siap dan Golkar masih ragu-ragu mencalonkan ketua umum mereka sebagai Capres. Keraguan tersebut terlihat dari dilakukannya jajak pendapat di internal Partai Golkar. Ray menilai masih ada kemungkinan besar JK tidak akan terpilih sebagai Capres Golkar. Hal tersebut mengingat elektabilitas JK yang berada dibawah lima besar sejumlah jajak pendapat mengenai capres.

Sebelumnya, JK yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden menyatakan kesiapannya menjadi Capres. Dengan keluarnya pernyataan JK tersebut, Pilpres mendatang diprediksi hanya terbatas pada tiga capres yakni SBY dari demokarat, Megawati dari PDIP serta JK sendiri.

| Rep/ Kam/ Pen: Mahfud | VO: Maya, Derly | Editor video: Ardie |

Golkar Kurang Serius Calonkan JK Sebagai Capres

TRIBUN TIMUR

Golkar Kurang Serius Calonkan JK Sebagai Capres

Laporan: Persda Network/coi

KOMPAS/ALIF ICHWAN


Minggu, 22 Februari 2009 | 19:23 WITA

JAKARTA, TRIBUN -- Mendadaknya wakil presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang menyatakan siap maju sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden mendatang, mendapat tanggap miring. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai mengelar jumpa pers, Minggu (22/2) sore, majunya Jusuf Kalla dalam bursa capres kurang mendapat dukungan secara serius partai Golkar yang dipimpinnya

Hal itu terlihat, selain karena secara mendadak memberikan pernyataan kepada publik, juga majunya Jusuf Kalla tersebut berdasarkan jajak pendapat saja. Sementara, Golkar belum secara resmi menyatakan bakal mengusung ketua umumnya itu.

"Golkar kelihatannya belum serius mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres. Buktinya, sampai sekarang ini Golkar belum mengumumkan siapa capresnya. Tiba-tiba pak Kalla menyatakan siap maju sebagai capres. Selain mengejutkan juga mengherankan, kok begitu tiba-tiba," cetusnya.

Meski begitu, Ray Rangkuti menyambut baik rencana Jusuf Kalla yang akan maju dalam bursa capres mendatang. Diharapkan dengan majunya Jusuf Kalla tersebut akan menghidupkan dan terus mengembangnya budaya demokrasi di Indonesia.

Paling tidak, masyarakat akan mendapatkan banyak pilihan calon pemimpin bangsa untuk lima tahun ke depan. Sehingga, masyarakat tidak terlalu bingung untuk menentukan pilihannya, karena bisa membandingkan berbagai bentuk kepemimpinan yang pernah ada di Indonesia.

"Ya paling tidak, dengan majunya pak JK sebagai capres sebagai bentuk perkembangan demokrasi di negara ini. Masyarakat akan menemui banyak pilihan, calon pemimpin untuk lima tahun mendatang," terang Ray Rangkuti.

Masih menurutnya, ketidak seriusan Golkar mencalonkan ketua umumnya itu berdasarkan hasil jajak pendapat. Dimana nama Jusuf Kalla masuk dalam lima besar jika disandingkan dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, untuk Jusuf Kalla sendiri tidak pernah masuk dalam survei. Beberapa lembaga survey yang ada di Indonesia, belum pernah memasukkan nama ketua umum partai berlambang pohon beringin itu sebagai capres.

"Kan jelas sekali. Selama ini, yang ada hanya jajak pendapat mengenai duet antara pak SBY dan JK saya. Secara khusus partai Golkar atau pak JK belum pernah melakukan survey tentang dirinya jika maju sebagai capres. makanya saya menyebutnya, ada keengganan partai Golkar untuk mendukung pak JK maju sebagai capres," urainya.

Ditanya apakah Golkar masih melirik tokoh-tokoh lain selain Jusuf Kalla, Ray Rangkuti tidak secara tegas menjawabnya. Meski begitu, dia menilai ada dugaan jika para pengurus Golkar sendiri belum kompak untuk memberikan dukungan kepada Jusuf Kalla.

"Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Buktinya saja, sampai saat ini kan belum ada pernyataan resmi dari Golkar tentang pencalonan ketua umumnya itu," cetusnya diplomatis.

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Kecewa SBY Penyebab JK Nyapres?

INILAH.COM

Politik
22/02/2009 - 07:31

Kecewa SBY Penyebab JK Nyapres?

Windi Widia Ningsih

Ray Rangkuti

(inilah.com/ Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Desakan DPD-DPD Partai Golkar akhirnya membuat Wapres Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya maju sebagai capres. Namun, faktor akumulasi kekecewaan terhadap Presiden SBY dinilai menjadi pemicu JK siap bersaing dalam Pilpres 2009.

"Saya pikir ini sudah merupakan akumulasi kekecewaan JK, karena merasa ditinggalkan," kata Direktur LIMA Ray Rangkuti kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Ray, akumulasi kekecewaan itu bisa dilihat dari Rapimnas Partai Demokrat yang tidak mengundang JK, Golkar yang diserang dengan pernyataan Waketum PD Achmad Mubarok yang berandai-andai Golkar bisa saja hanya mendapat 2,5 persen dan keberhasilan pemerintah yang diklaim sepihak tanpa mengikutsertakan JK didalamnya.

Meski begitu, Ray yakin, hubungan personal Presiden dan Wapres tidak akan terganggu dengan hal ini. Namun dia memprediksi, akan muncul kampanye yang saling 'menyerang' antara kedua kubu dalam waktu dekat.

Terkait munculnya suplemen wawancara SBY di sebuah media nasional tentunya akan disikapi JK dan partainya dengan memunculkan iklan-iklan Golkar. "Kita lihat 3 bulan ke depan persaingan akan kencang," cetusnya. [win/dil]

Golkar Dinilai Tak Serius Majukan JK

DETIK.COM

Minggu, 22/02/2009 16:55 WIB

Golkar Dinilai Tak Serius Majukan JK

Didit Tri Kertapati - detikPemilu


Jakarta - Kesiapan Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres partai Golkar dianggap baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun keseriusan partai Golkar mengusung JK sebagai presiden masih dipertanyakan.

"JK tidak serius dicalonkan sebagai presiden oleh partai Golkar, karena JK maju sebagai capres dengan cara jajak pendapat," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, pada jumpa pers di Jl. lautze, Jakarta Pusat, Minggu (22/2/2009).

Menurut Ray, nama JK tidak pernah masuk dalam survei capres yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. JK baru masuk dalam 5 besar survei jika disandingkan dengan SBY. "JK baru masuk namanya setelah disandingkan dengan SBY," terang Ray.

Ray menambahkan, pengurus Golkar sebenarnya memiliki keinginan capres lain yang akan diajukan Golkar. "JK sepertinya bukan target utama Golkar menjadi capres. Karena ada calon lain yang sepertinya disimpan Golkar," tambah Ray.

( ddt / asy )

Ray: Capres Tidak Ada Yang Ideal

HMINEWS.COM

Ray: Capres Tidak Ada Yang Ideal


Tuesday, 10 February 2009 09:39

Ray Rangkuti Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) mengatakan calon presiden yang akan maju pada Pemilu 2009 mendatang tidak ada yang ideal untuk menjadi pemimpin bangsa ini.

Hal tersebut disampaikan Ray (panggilan akrabnya) dalam acara Seminar Nasional bertajuk “Mencari Sosok Pemimpin Ideal 2009” di Gedung FITK UIN Jakarta (6/02/2009)

Menurutnya, para calon presiden dari berbagai partai politik sampai saat ini tidak menawarkan visi apapun untuk membangun bangsa ini, melainkan lebih menonjolkan visi pribadi atau golongannya.

“Mereka tidak pernah menawarkan visi yang jelas untuk memajukan bangsa ini, menurut saya calon presiden belum ada yang ideal dan cocok,” kata Ray.

Pemimpin yang ideal, menurut Ray adalah mereka yang dapat melakukan negosiasi ulang perusahaan-perusahaan asing yang menguasai asset nasional, seperti Freeport, Exxon Mobil dan lainnya.

Alumni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Jakarta ini juga mengatakan calon presiden yang ideal juga harus berani meminta pemotongan hutang luar negeri, bahkan bila perlu tidak membayarnya sama sekali. “Presiden mendatang harus menjaga kemandirian jati diri atau budaya bangsanya,” tegas Ray.

Ray menilai calon presiden yang sudah beredar di masyarakat merupakan orang-orang yang akan menjual bangsa ini. Mereka merupakan generasi yang pola pikirnya pendek dan berasal dari proses manja, bukan karena pertarungan.

“Pemimpin itu harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan pemerataan,” tegasnya.

Selanjutnya,Ray juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, “ pilihlah pemimpin yang peduli pada rakyat kecil, jangan sampai salah memilih presiden karena dampaknya kita akan menderita selama lima tahun ke depan,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Daerah Jakarta Nouval Abuzar menawarkan, jika pada Pemilu mendatang tidak ada calon yang ideal, lebih baik memilih yang telah teruji di pemerintahan sekarang. “Kalau tidak ada yang ideal, pilih yang sama juga tidak apa-apa,” katanya.

Nouval sendiri mensyaratkan, pemimpin mendatang harus visioner, memiliki gagasan besar, dan integritas moral.[]

Rita Z