DPR Baru, Masyarakat "Wait and See"

KOMPAS.COM


DPR Baru, Masyarakat "Wait and See"


Senin, 28 September 2009 | 21:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan masyarakat sipil mengaku masih akan bersikap menunggu dan akan melihat (wait and see) secara kritis perkembangan seputar performa dan kinerja para anggota legislatif baru periode 2009-2014 mendatang.

Hal itu lantaran kebanyakan dari mereka mengaku tidak terlalu optimistis keberadaan para anggota legislatif baru tadi bakal banyak memberi perubahan dan perbaikan terhadap kinerja DPR di masa mendatang.

Demikian hasil perbincangan Kompas dengan sejumlah kalangan, seperti Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, dan peneliti politik dari Reform Institute, Yudi Latif, Senin (28/9), yang dihubungi terpisah.

Menurut Jeirry, masyarakat logikanya memang akan cenderung menaruh harapan tinggi sekaligus mengapresiasi positif terhadap hal-hal atau sesuatu yang baru buat mereka. Hal seperti itu sangat wajar dilakukan. Akan tetapi, kita coba realistis saja.

Untuk awal-awal, para anggota legislatif baru itu tentu belum akan sanggup menunjukkan performa memadai. "Kebanyakan mereka orang baru dan belum berpengalaman. Tapi tetap mereka harus cepat menyesuaikan diri," ujar Jeirry.

Namun begitu, sikap pesimistis tetap dilontarkan Jeirry. Dia melihat, salah satu persoalan diyakini dapat muncul ketika kebanyakan anggota legislatif yang terpilih dalam pemilihan umum lalu terindikasi melakukan praktik politik uang pada para pemilih mereka.

Hal itu boleh jadi berpotensi membuat para anggota legislatif akan lebih mengutamakan bagaimana caranya untuk segera bisa mengembalikan modal mereka selama berkampanye ketimbang memikirkan apalagi mendahulukan kepentingan masyarakat yang mereka wakili di DPR.

Potensi persoalan lain juga dikhawatirkan muncul ketika para anggota legislatif baru itu memiliki latar belakang perekonomian yang kebanyakan relatif lebih mapan. Kondisi seperti itu bukan tidak mungkin menyebabkan mereka menjadi tidak peka, apalagi mau bersikap gigih, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

Ray Rangkuti mengaku lebih khawatir dengan kondisi dominannya kekuatan partai politik tertentu dalam komposisi keanggotaan legislatif mendatang, yang juga menjadi parpol pemerintah. Apalagi, tidak banyak partai politik lain yang berani untuk memosisikan diri sebagai parpol oposisi pemerintah.

"Intinya, DPR sekarang akan sangat tergantung pada pemerintah. Kalaupun ada sedikit 'geliat' dari anggota legislatif dari parpol nonpemerintah, sayangnya jumlah mereka tidaklah signifikan," ujar Ray.

Seusai berbicara dalam sebuah diskusi bertema "Selamatkan KPK, Lawan Korupsi!" yang digelar di Jakarta oleh Inside Forum, Yudi Latif menyarankan anggota legislatif membuka sebesar mungkin masukan dan aspirasi dari masyarakat, terutama dalam bentuk public hearing seintensif mungkin.

Dengan begitu, para anggota legislatif baru tersebut tidak perlu terjebak dalam pola atau cara-cara legislatif lama, apalagi terjebak dalam praktik-praktik koruptif dan manipulatif dalam menjalankan peran legislasi mereka, seperti yang masih dan sering kali terjadi di DPR pada periode yang lalu.

DPR Diperkirakan Berubah Drastis Dengan Masuknya 70% Wajah Baru

HARIAN PAKUAN

Selasa, 26 Mei 2009/08:27:27 WIB

DPR Diperkirakan Berubah Drastis Dengan Masuknya 70% Wajah Baru



Reporter: joe/trm

Jakarta, (Pakuan) – Komposisi DPR ke depan diperkirakan akan berubah drastis dengan masuknya sekitar 70% wajah baru. Sisi positifnya, DPR mendatang akan memiliki semangat dan energi baru.

Namun dampak negatifnya,dua tahun pertama kemampuan legislasi di DPR tidak akan optimal. Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dalam dua tahun pertama banyak anggota DPR yang menghabiskan waktu untuk belajar. “Mereka masih harus belajar kecakapan untuk membuat undang-undang,kemampuan bernegosiasi, dan kecakapan dalam pembuatan legislasi lainnya,” ujar Ray kepada wartawan kemarin.

Menurut Ray,dalam dua tahun pertama baru terjadi transfer ilmu dari anggota DPR lama ke anggota yang baru.Kelemahan ini, bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menghasilkan undang-undang yang minim daya kritis anggota DPR. “Lantaran lemahnya kemampuan legislasi (anggota DPR), pemerintah akan mudah mengegolkan undang-undang sesuai keinginan pemerintah,”kata Ray.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menambahkan, parlemen ke depan juga akan diwarnai menguatnya dinasti politik, dengan cukup banyaknya keluarga elite partai dan pejabat-pejabat daerah. Selain itu, banyak juga kalangan artis yang menembus Senayan.

“Melihat komposisi anggota baru (DPR) di mana anggota keluarga elite politik dan kalangan artis cukup mendominasi ini, bisa saja daya kritis parlemen akan semakin lembek,”ujarnya. Kondisi akan diperparah jika yang memenangkan pemilu presiden (pilpres) mendatang adalah kekuatan mayoritas.

“Akan terjadi mayoritas mutlak. Pengalaman masa Orde Baru, saat DPR hanya menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah, bisa terulang,” ujarnya. Kondisi tersebut bisa terselamatkan jika partai-partai besar yang kalah dalam pertarungan pilpres mendatang mengambil posisi sebagai kekuatan oposisi.

“Harus ada keseimbangan kekuatan politik antara parpol pendukung pemerintah dan oposisi di parlemen,”ujarnya. Dari daftar nama anggota DPR terpilih, cukup banyak nama artis yang lolos menjadi anggota parlemen.

Mereka adalah Rachel Maryam Sayidina dari Partai Gerindra Jabar II, Rieke Diah Pitaloka dari PDIP Jabar II,Primus Yustisio dari PAN Jabar IX,Venna Melinda dari Partai Demokrat Jatim VI,Tantowi Yahya dari Golkar dapil Sumatera Selatan II, Okky Asokawati dari PPP DKI Jakarta II,dan Eko Patrio dari PAN Jawa Timur VIII.

Selain itu, Dedi S Gumelar yang akrab disapa Miing dari PDIP Banten I, Jamal Mirdad dari Gerindra Jawa Tengah I, Ingrid Kansil dari Partai Demokrat Jabar IV, Tetty Kadi Bawono dari Partai Golkar Jabar VIII,penyanyi Tere dari Demokrat dapil Jabar II. Banyak juga tokoh partai politik yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2009–2014.

Di antara mereka adalah tokoh yang sebelumnya tidak masuk atau mengundurkan diri sebagai anggota DPR 2004–2009. Berdasarkan penetapan caleg terpilih KPU, mereka adalah Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dari Jawa Barat III.SDA,begitu sebutannya,sebenarnya juga lolos sebagai anggota DPR 2004–2009.

Namun karena menjadi menteri negara koperasi dan UKM di Kabinet Indonesia Bersatu, dia mengundurkan diri dari DPR.Kemudian, Taufiq Effendy yang mewakili Kalimantan Selatan I dari Partai Demokrat juga lolos ke Senayan untuk periode 2009-2014. Sama dengan SDA,Taufiq sebenarnya juga lolos saat Pemilu 2004, namun karena menjabat menteri negara pendayagunaan aparatur negara di Kabinet Indonesia Bersatu, Taufiq mengundurkan diri saat itu.

Sekjen PDIP Pramono Anung juga lolos untuk DPR periode 2009-2014 mewakili Jawa Timur VI. Tokoh parpol yang lolos namun sebelumnya belum pernah duduk di DPR adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring yang lolos dari Sumatera Utara I,Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik yang jadi caleg terpilih dari Demokrat di dapil Bali,Menegpora Adhyaksa Dault yang lolos sebagai caleg terpilih PKS dari Sulawesi Tengah, Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz dari Banten III,Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani dari Lampung I,Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie dari Jakarta III, Sekjen DPP PKS Anis Matta juga terpilih sebagai anggota baru DPR dari dapil Sulawesi Selatan I.

Selain para sekretaris jenderal, tokoh parpol yang lolos adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani dari Jateng V,Ketua DPP Partai Demokrat yang juga mantan anggota KPU Anas Urbaningrum.Tak ketinggalan, para mantan aktivis juga akan berkiprah di Senayan,yakni Budiman Sudjatmiko dari Dapil Jawa Tengah VIII, Pius Lustrilanang yang merupakan caleg Gerindra dari dapil Nusa Tenggara Timur I.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lili Romli mengungkapkan, dari wajah parlemen yang baru,yang bisa diharapkan adalah aktivis atau kalangan kampus yang saat ini terpilih. ”Diharapkan, dengan idealisme mereka bisa mengubah warna parlemen yang saat ini dicap buruk karena terkena beberapa kasus korupsi,”ujarnya.

Dia mengharapkan para anggota DPR terpilih dari aktivis dan kalangan kampus tidak larut dalam dunia parlemen yang banyak godaan.”Ya kalau mereka tergoda juga,ya sudahlah,”katanya. Sebaliknya Lili tidak banyak berharap dari kalangan dinasti politik dan para artis. Alasannya, mereka masih sangat baru di DPR dan butuh waktu untuk belajar terlebih dulu.

Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan,KPU memang sudah menetapkan caleg terpilih DPR yang jumlahnya 560.Namun, daftar itu bisa saja berubah jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan keputusan yang berbeda dengan KPU. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, penetapan caleg terpilih di dapil-dapil tertentu harus melalui pembahasan bersama parpol.

“Memang yang berwenang menetapkan KPU,tapi lebih baik jika dilakukan (penetapannya) bersama parpol,” katanya. Sehingga, pembahasan itu dapat menghasilkan kesepakatan.

Wajah Demokrat Dipengaruhi Figur Ketua DPR

REPUBLIKA CO.ID

Koran » Politik


Selasa, 11 Agustus 2009 pukul 01:33:00


Wajah Demokrat Dipengaruhi Figur Ketua DPR



JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan diajukan Partai Demokrat (PD) akan menjadi 'cermin' partai. Untuk itu, PD disarankan mencari kader yang paling tepat.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Deddy Djamaluddin Malik, mengatakan, partai politik yang akan mengirimkan kadernya untuk duduk di pimpinan DPR harus benar-benar mengirimkan kader terbaik. ''PD, PDIP, Partai Golkar (PG), PKS, atau PAN harus mengirimkan kader terbaik,'' kata Deddy kepada Republika , Senin (10/8).

PD sebagai parpol yang berhak mendudukkan kadernya sebagai ketua DPR, lanjut dia, harus benar-benar memilih kader terbaik. Jika kader yang dipilih tidak pas, Deddy khawatir akan berimplikasi pada citra partai. ''Begitu pula parpol lain. Kader yang dipilih sebaiknya juga merupakan kader terbaik,'' ungkap dia.

Sebagai anggota DPR yang juga dosen komunikasi, Deddy melihat perlunya ketua DPR mendatang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Salah satunya, menurut dia, ketua DPR harus fasih dalam berbahasa asing. ''Syukur-syukur figur itu menguasai beberapa asing,'' tandas Deddy.

Kemampuan berbahasa asing sangat dibutuhkan. Terlebih Indonesia menjadi bagian asosiasi parlemen dari berbagai negara. Termasuk, kebutuhan untuk menyampaikan dan membangun citra Indonesia. Jika tidak fasih berbahasa asing, Deddy ragu ketua DPR bisa membangun komunikasi dengan baik.

Kemampuan komunikasi juga tidak hanya dalam penguasaan bahasa asing, ketua DPR mendatang juga harus bisa melakukan pendekatan dan lobi dengan fraksi-fraksi yang lain. Dalam posisi ini, ungkapnya, calon yang akan diusulkan DPR semestinya telah cukup berpengalaman dalam membangun komunikasi lintas fraksi.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengingatkan, pada periode sekarang, sering kali posisi ketua DPR dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai aspirasi masyarakat. ''Misalnya, kalau ada kunjungan ke luar negeri yang disoroti masyarakat, mereka pasti dalihnya sudah disetujui ketua DPR,'' ungkap Ray.

Karena itu, sosok ketua DPR mendatang harus berani bersikap tegas dan berpengalaman. Jangan sampai ketua DPR dikerjai pihak tertentu yang ingin mengeruk kepentingan sendiri. Ray mengatakan, ketua DPR sebaiknya sudah matang dari segi umur. Paling tidak, usianya minimal sekitar 50 tahun. ''Tapi, juga jangan yang sudah lebih dari 55 tahun karena kelincahannya sudah sangat berkurang. Kalau terlalu muda, juga kurang baik.''

Kader PD yang dia nilai punya kapasitas ada sejumlah nama. ''Syarif Hasan, Hayono Isman layak. Max Sophacua sebenarnya juga cukup layak,'' tandasnya. Syarif atau Hayono sudah punya pengalaman di DPR. Sehingga, mereka paham pola pengendalian sidang yang efektif. ''Kalau tidak bisa mengendalikan sidang, rapat tidak akan efektif dan banyak muter-muter -nya.'' ant/dwo
(-)
Index Koran