DPT Bisa Pengaruhi Citra Positif SBY

Sabtu, 18 April 2009

Politik

17/04/2009 - 13:25

DPT Bisa Pengaruhi Citra Positif SBY
Windi Widia Ningsih

Ray Rangkuti

(inilah.com/ Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Amburadulnya daftar pemilih tetap (DPT) yang mengakibatkan banyak warga yang tidak memiliki hak pilih dinilai bisa membawa dampak merugikan bagi Presiden SBY. Citra SBY bisa tercoreng dalam pilpres.


"Setelah isu ini naik, jelas banyak mencontreng persepsi publik kepada SBY. Jadi sebelumnya orang menganggap SBY ini jujur, dengan isu ini jelas mencontreng," cetus Direktur LIMA, Ray Rangkuti, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (17/4).


Menurut Ray, masyarakat Indonesia saat ini sangat sensitif dengan isu jujur dan tidak jujur sama seperti isu korupsi. Jadi karut marut masalah DPT ini, tutur dia, bisa mengubah persepsi publik terhadap SBY.


"Makanya tantangan terbesar SBY adalah membuktikan pemilu 2009 yang lalu sesuai konstitusi," tegasnya. [win/dil]

Mencurigai Pemilih Siluman

HARIAN GLOBAL

Mencurigai Pemilih Siluman

Written by Redaksi Web

Wednesday, 25 March 2009 11:42

Isu penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) terus menggelinding. Dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.


Sekali lagi Prabowo-lah yang mencurigai hal itu. Namun usulnya menunda Pemilu karena kecurigaan terhadap adanya penggelembungan DPT sekarang sudah dicabut. Prabowo sudah berubah pikiran. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.


Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.


Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. "Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih. Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.

KPU Dicurigai


Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat memengaruhi perolehan suara parpol.


Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.


Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.


Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.


Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.


Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.

Kacau


Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.


Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.


"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.


Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.


"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada dan datanya bisa digunakan. Tapi kenapa justru bertambah kacau?" tanya Mulyana.


Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.

DETIK | Global | Jakarta

Perppu Pemilu Coreng Wajah KPU?

SURABAYA POS

Perppu Pemilu Coreng Wajah KPU?

Kamis, 26 Februari 2009 | 12:38 WIB


Dengan ditandatanganinya Perppu terkait DPT dan pembolehan pencentangan lebih ari satu pada surat suara, dinilai mengondisikan pemilu yang lebih jurdil?



Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya bernafas lega. Pemerintah memastikan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). “Dalam satu atau dua hari ini,” ujar Menteri Sekertaris Negara, Hatta Radjasa,, Rabu (25/2) di Istana Presiden, Jakarta.



Masalah awal eksistensi Perppu ini tidak terlepas dua keinginan yang berbeda antara KPU dan pemerintah. Jika KPU lebih berpikir soal penyempurnaan data pemilih, sedangkan pemerintah lebih mempertimbangkan penoleliran penandaan yang lebih dari satu dalam kolom yang sama.



Namun, Perppu dinilai sebagian kalangan bukan menjadi pokok persoalan. “Perppu ini saya kira terlambat. Harus dicari tahu kenapa terlambat. Sulit menepis kesan jika pemilu akan terhambat juga. Bisa juga Perppu ini akan menjadi masalah baru di lapangan,” cetus Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ahmad Fauzi Ray Rangkuti.



Pokok persoalannya, menurut Rangkuti, lagi-lagi KPU yang menjadi biang kerok atas keruwetan desain suara. “KPU yang membuat desain suara yang aneh sehingga menyulitkan pemilih,” tandasnya.



Soal DPT, Ray menegaskan harus dilihat terlebih dahulu redaksi Perppu tersebut. Di luar itu, jika konteksnya penyempurnaan, maka potensi pengurangan dan penambahan dengan tujuan menghabisi dan memobilisasi dukungan untuk partai politik tertentu. “Apalagi hingga kini KPU tidak transparan soal DPT tambahan. Berapa pemilih yang ada, itu tidak bisa diakses,” tegasnya.



Dalam konteks itu bisa dilihat peristiwa di Pilkada Jawa Timur soal penambahan dan pengurangan DPT untuk kepentingan pasangan tertentu. Menurut dia, kasus Jawa Timur harus menjadi pelajaran berharga, baik bagi penyelenggara maupun pemerintah. “Ketua KPU Jatim sudah menjadi tersangka. Ini harus menjadi pelajaran,” tegasnya.



Staf Khusus Presiden SBY bidang hukum Denny Indrayana membantah jika Perppu pemilu, khususnya soal DPT untuk kepentingan kelompok tertentu dengan menambah atau mengurangi demi mobilisasi dan menghabisi pihak tertentu. “DPT tidak berubah. Jadi kalau belum terdaftar sekarang, ya tidak masuk lagi. Yang berubah rekapnya,” jelasnya.



Penyempurnaan rekapitulasi DPT melalui Perppu ini, sambung Denny yang juga pengajar UGM Yogyakarta ini, karena saat rekap KPU beberapa waktu lalu, KPU hanya memgambil dari rekap tingkat provinsi. “Jadi tidak akan menambah DPT. Tapi, kalau ada kelebihan, bukan DPT yang dikurangi, melainkan nilai akhirnya. Bagaimana hasilnya, nanti perbaikan rekapitulasi oleh KPU,” ujarnya.



Munculnya Perppu Pemilu jelas menjadikan citra KPU semakin tak cerah. Ketidakmampuan KPU dalam menyiapkan tahapan pemilu jelas menjadi penyebab terbitnya perppu itu. Meski, kewaspadaan atas implikasi perppu tersebut harus diamatai oleh seluruh peserta pemilu. Kasus pilkada Jawa Timur soal DPT, harus menjadi acuan. Bisa saja Perppu menjadi legitimasi upaya mobilisasi dan penyingkiran kelompok tertentu. mer

Depdagri-KPU Saling Tuding

SEPUTAR INDONESIA

Depdagri-KPU Saling Tuding

Friday, 20 March 2009

JAKARTA(SINDO) – Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum jelas.Depdagri maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama-sama tidak mau disalahkan dalam hal ini.


Mendagri Mardiyanto menegaskan bahwa permasalahan DPT merupakan kewenangan KPU dan saat ini bukan kewenangan pemerintah lagi.Sedangkan penanganan dugaan manipulasi DPT di Jawa Timur merupakan kewenangan Mabes Polri. ”Tolong dilihat ya,Mendagri bukan kewenangannya, apalagi kemudian terus dikatakan pemerintah seolaholah mempunyai rekayasa untuk melakukan itu (manipulasi DPT),” ujar mantan gubernur Jawa Tengah ini di Istana Negara,Jakarta kemarin.

Dugaan manipulasi DPT di tiga daerah di Jawa Timur yang diungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rabu (18/3) lalu, kemarin langsung dibahas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Mendagri Mardiyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar dipanggil khusus Presiden SBY di Istana Negara untuk membicarakan masalah ini.

Dalam pertemuan 1,5 jam tersebut, Presiden SBY, kata Mardiyanto, meminta agar semua bekerja secara sistemik untuk mengatasi masalah DPT ini.Dia menjelaskan, setiap langkah penyusunan DPT telah dilakukan dengan baik. Misalnya pada 5 April 2008 Depdagri telah menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU.

”Menlu juga menyerahkan, setelah itu saya serahkan, yang mengolah DPT adalah KPU. Ingat, pemerintah tidak masuk,” ujarnya. Pemerintah, lanjut dia, akan memperbaiki DPT jika diperlukan dan itu pun harus dilakukan atas permintaan KPU. ”Tolonglah yakin, bahwa pemerintah on track, pemerintah sesuai norma dan aturan,” katanya. Ia juga yakin masalah DPT tidak akan memundurkan jadwal Pemilu yang telah ditetapkan pada 9 April 2009. ”Saya sampaikan bahwa pemerintah tetap konsisten soal Pemilu. Jadi kalau ada kekurangan, kita sempurnakan bersama.

Saya minta semuanya untuk berpikir jernih untuk bangsa dan negara. Pemilu itu sudah direncanakan dengan baik,”ujarnya. Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tidak berkomentar banyak ketika ditanya soal DPT. Dia hanya mengatakan Mabes Polri akan memberi keterangan khusus mengenai kasus DPT di Jatim Sabtu (21/3) besok. ”Insya Allah nanti kita jelaskan semua, hari Sabtu saya jelaskan sekitar jam 09.00-10.00 WIB,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan,KPU tidak akan mengubah DPT yang saat ini telah ditetapkan.Sebab,DPT tersebut memang tidak bisa diubah lagi.

Hanya, jika memang ada kesalahan DPT, KPU minta pihak yang menginformasikan kesalahan tersebut memberikan data ke KPU. Sehingga, KPU bisa meng-cross check kebenarannya. ”Nanti jika memang ada pemilih yang datanya tidak benar langsung dicoret,” jelasnya. Berbeda dengan keterangan Mendagri Mardiyanto, Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardianto mengatakan, permasalahan DPT sebenarnya muncul pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dimunculkan Depdagri.

”Saat (KPU) menerima DP4 dari Departemen Dalam Negeri sudah seperti itu.Ada pemilih yang NIK (Nomor Induk Kependudukan)- nya dobel bahkan sampai empat,” katanya saat diskusi tentang Penyelenggaran Pemilu di Jakarta kemarin. Juri mengatakan, kasus DPT ganda dan sebagainya adalah imbas dari DP4 Depdagri. Dia mengatakan,kasus DPT bermasalah tidak hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia juga mengalami permasalahan yang sama.

Juri mengatakan, dalam bebeberapa kasus, Depdagri sebagai lembaga yang berwenang, enggan memberikan NIK baru kepada pemilih yang diakomodir oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Sehingga sebagian daerah memilih untuk mengosongkan NIK pemilih bersangkutan, tetapi ada daerah lain yang mengisinya dengan NIK pemilih lain sehingga terjadi duplikasi. Hafiz mengakui telah menerima laporan tentang DPT yang tidak jelas di Sampang, Madura.

Karena itu KPU akan mencocokkan laporan itu dengan DPT yang dimiliki KPU Sampang. ”Sebab, data DPT yang dianggap fiktif, yang diserahkan KPU, adalah DPT tanpa tanda tangan Ketua KPU Sampang. Nah, Sabtu besok kami akan mencocokkannya,”ujarnya. Selain itu, pekan depan KPU juga akan mengumpulkan KPU provinsi yang salah satunya membahas DPT. Dia juga mengatakan proses ketidakbenaran data pemilih juga bisa dilihat saat pemungutan suara.

Dia meminta jika saat pemungutan suara ada nama pemilih yang tidak jelas, maka kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) boleh mencoretnya. Hafiz menambahkan, memang ada dalam DPT pemilih yang mempunyai tanggal kelahiran yang sama. Hal itu terjadi karena saat ditanya tanggal kelahirannya calon pemilih yang bersangkutan mengaku tidak hafal.

Harus Diusut Tuntas

Berbagai kalangan mendesak manipulasi DPT di berbagai daerah diusut tuntas. ”Perlu penyelidikan lebih lanjut. Termasuk memastikan apakah DPT yang fiktif ini merupakan desain kelompok tertentu atau sematamata ketidakcermatan KPU atau KPUD,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta kemarin.

Ray mengatakan DPT yang dimanipulasi memang bisa menguntungkan pihak tertentu. Karenanya cara itu sengaja ditempuh untuk kemenangan pihak tertentu dalam pemilu nanti. Namun, bisa juga hal itu karena kelalaian penyelenggara atau KPU. ”Bisa faktor disengaja atau didesain, tapi juga bisa efek tak sengaja,” ujarnya. Karena itu, mengusut dan menyelidiki DPT wajib dilakukan sebelum pemilu digelar.DPT merupakan faktor yang sangat vital dalam pemilu.

Langkah yang harus dilakukan KPU,menurut Ray, adalah membuka secara luas dan transparan DPT terakhir. ”Lantas KPU harus transparan soal DPT pascapenyempurnaan,” desaknya. Hal senada dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dia mendesak dugaan manipulasi DPT diusut tuntas, termasuk laporan manipulasi DPT dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang sudah ada bukti-buktinya.

Parpol Bersikap

Sejumlah pimpinan parpol akan bertemu untuk membahas ketidakberesan DPT, Senin (23/03).Pertemuan tersebut diprakarsai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung menyatakan, berdasarkan penelusuran di lapangan banyak ditemukan indikasi penggelembungan DPT seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Sampang pada pilkada ulang di Jawa Timur.

Menurut dia, modus yang dipakai mirip dengan di dua kabupaten tersebut, yakni nomor induk kependudukan (NIK) ganda yang digunakan puluhan bahkan ratusan orang. Bahkan ada NIK yang sudah digandakan masih digandakan lagi. ”Kita tahu bersama di Bangkalan dan Sampang hampir terjadi 325.000 yang digelembungkan. Sekarang kami temukan hal yang sama di Jatim VII (Pacitan, Magetan, Trenggalek dan Ponorogo), bahkan di Surabaya,” kata Pramono seusai menghadiri Forum PPP Mendengar kemarin.

Sejumlah pimpinan parpol yang akan bertemu,yakni Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar), Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), Wiranto (Ketua Partai Hanura), Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) dan Soetrisno Bachir (Ketua Umum PAN). Ketua MPP PAN Amien Rais dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga diundang dalam pertemuan ini. (rarasati syarief/rahmat sahid/kholil/ahmad baidowi/pasti liberti/dian widiyanarko)

Manipulasi DPT Makin Terkuak, Parpol Desak Tunda Pemilu

SUARA PEMBARUAN

Detail News | Back
2009-03-19

Manipulasi DPT Makin Terkuak, Parpol Desak Tunda Pemilu
SP/Ruht Semiono

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir (kiri) berbincang dengan juru kampanyenya di dalam pesawat saat menuju lokasi kampanye di Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/3) pagi. Penggunaan pesawat sebagai salah satu alat trasnpotasi menuju daerah-daerah kampanye di wilayah Indonesia diperkirakan meningkat men- jelang Pemilu 2009.

[JAKARTA] Setelah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) Herman Surjadi Sumawiredja mengungkap manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Bangkalan dan Sampang dalam Pilgub Jatim 2008, kasus serupa pun terkuak di beberapa daerah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mensinyalir sekitar 30 persen DPT untuk pemilu legislatif di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII, fiktif. Jumlah pemilih di Dapil Jatim VII tercatat 3.847.939.

Fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Posko PDI-P Dapil Jatim VII, Sudi Atmiko Aribowo, di Ponorogo, Rabu (18/3), menyatakan pihak- nya menemukan DPT fiktif, yang tercermin dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tempat tanggal lahir yang ganda, serta alamat dan kartu pemilih yang ganda pula.

"Ditemukannya manipulasi data ini menunjukkan bahwa dalam pemilu telah terjadi kejahatan demokrasi, serta mencederai kualitas, kejujuran, dan keadilan pemilu," ujar Hasto.

Hal serupa juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Ketua KPU Kota Malang, Henry MT menyebutkan jika dalam Pilgub Jatim jumlah DPT di Kota Malang mencapai 791.577 pemilih, untuk pemilu legislatif malah tinggal 570.885 pemilih.

Namun, KPU yakin tidak ada pemilih ganda dalam DPT. "Kita menyakini, DPT yang baru-baru ini dikeluarkan KPU sebagai data yang benar dan tidak ganda. Tapi kalau memang ada temuan, silakan saja menyerahkan ke KPU dan nanti kami akan crosscheck temuan tersebut ke provinsi," kata anggota KPU Syamsulbahri saat dihubungi SP, Kamis (19/3). Baru-baru ini, KPU telah mengubah DPT dari sebelumnya berjumlah 171.068.667 pemilih menjadi 171.265.442 pemilih.


KPU Tak Beres

Terkait hal itu, PDI-P sedang mempertimbangkan usulan menunda pelaksanaan pemilu. "Sedang kita pertimbangkan usulan tersebut, tapi yang penting semua parpol harus aktif memantau kinerja KPU dan mencermati indikasi-indikasi ketidakberesan di tubuh penyelenggara pemilu tersebut," kata Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo.

Persoalan ketidaksiapan KPU menyelenggarakan pemilu, katanya, menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, Rabu (18/3) malam.

"Indikasi penggelembungan DPT di pilkada Jawa Timur sebagaimana penjelasan mantan Kapolda Jatim juga menjadi bahan masukan dalam pembicaraan Ibu Mega dan Mas Prabowo. KPU harus fair, kalau memang belum siap, sampaikan saja kepada partai-partai politik peserta pemilu. Jangan sampai pemilu dipaksakan," katanya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi menyatakan pihaknya mendorong pemilu legislatif ditunda. Dengan demikian, KPU dan KPU di daerah-daerah bisa menyelesaikan persoalan DPT. "Parpol-parpol akan berat menerima hasil pemilu yang diawali dengan persiapan yang berantakan. Kalau pemilu dipaksakan 9 April, nantinya bisa kisruh dan buntunya negara akan chaos," katanya.

Senada dengannya, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, Ray Rangkuti mendesak KPU merevisi total DPT penyempurnaan, bahkan mengundurkan jadwal pemilu legislatif 9 April 2009.

"DPT itu masalah vital dalam pemilu karena menyangkut hak pilih warga negara. Kalau masih ditemukan data ganda atau fiktif dalam DPT, KPU harus melakukan revisi total karena hal ini bisa menimbulkan sengketa dan KPU bisa dikenai sanksi pidana," katanya.

Menurut dia, manipulasi DPT di Jawa Timur bukan human error, tetapi ada unsur kesengajaan. KPU Jawa Timur berkewajiban melakukan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) dan verifikasi ulang DPT awal yang diumumkan KPU. Kalau prosedur itu dilakukan, seharusnya tidak ditemukan nama pemilih ganda dan fiktif dalam DPT.

"Temuan DPT ganda dan fiktif menunjukkan bahwa KPU di daerah cenderung tidak melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih yang sebelumnya digunakan untuk pilkada. Panwaslu pun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan masih amburadulnya DPT di sejumlah daerah jangan sampai menunda pelaksanaan Pemilu 2009 ini. "Pemilu legislatif harus berjalan pada 9 April 2009, sambil membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam DPT. Apalagi, masalah DPT itu adalah kesalahan pemerintah daerah, bukan pemerinah pusat," katanya.

Manipulasi DPT ini, lanjutnya, tidak bisa menunda atau membatalkan penyelenggaraan pemilu. Sebab, sudah ada kesepakatan bahwa demokrasi politik dan sirkulasi kepemimpinan di negeri ini tetap harus berjalan. Untuk mengatasinya, pada hari pemungutan suara, saksi dari masing-masing parpol diperbanyak untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Sekjen DPP Partai Hanura, Yus Usman Kusumanegara menyatakan pihaknya dan beberapa partai yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran sedang menyelidiki dugaan manipulasi DPT di Jawa Timur dan daerah-daerah lain. Tentang wacana penundaan pemilu, Yus menyatakan pihaknya masih melihat perkembangan dan menunggu hasil penyelidikan di lapangan.

Sedangkan, anggota Bawaslu, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengatakan KPU dan KPU di daerah-daerah bisa dikenai sanksi pidana jika terbukti tidak melakukan pemutakhiran data pemilih hingga penyusunan dan perbaikan DPS serta penetapan DPT. "Jika terbukti melakukan kesalahan hingga merugikan warga negara yang memiliki hak pilih, KPU bisa dikenai pidana penjara antara 6-36 bulan dan denda Rp 6 juta sampai Rp 36 juta," katanya. [070/120/AHS/ NCW/ J-9/L-10/A-21/J-11/M-16]


SP/Ruht Semiono

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir (kiri) berbincang dengan juru kampanyenya di dalam pesawat saat menuju lokasi kampanye di Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/3) pagi. Penggunaan pesawat sebagai salah satu alat trasnpotasi menuju daerah-daerah kampanye di wilayah Indonesia diperkirakan meningkat men- jelang Pemilu 2009.

[JAKARTA] Setelah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) Herman Surjadi Sumawiredja mengungkap manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Bangkalan dan Sampang dalam Pilgub Jatim 2008, kasus serupa pun terkuak di beberapa daerah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mensinyalir sekitar 30 persen DPT untuk pemilu legislatif di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII, fiktif. Jumlah pemilih di Dapil Jatim VII tercatat 3.847.939.

Fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Posko PDI-P Dapil Jatim VII, Sudi Atmiko Aribowo, di Ponorogo, Rabu (18/3), menyatakan pihak- nya menemukan DPT fiktif, yang tercermin dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tempat tanggal lahir yang ganda, serta alamat dan kartu pemilih yang ganda pula.

"Ditemukannya manipulasi data ini menunjukkan bahwa dalam pemilu telah terjadi kejahatan demokrasi, serta mencederai kualitas, kejujuran, dan keadilan pemilu," ujar Hasto.

Hal serupa juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Ketua KPU Kota Malang, Henry MT menyebutkan jika dalam Pilgub Jatim jumlah DPT di Kota Malang mencapai 791.577 pemilih, untuk pemilu legislatif malah tinggal 570.885 pemilih.

Namun, KPU yakin tidak ada pemilih ganda dalam DPT. "Kita menyakini, DPT yang baru-baru ini dikeluarkan KPU sebagai data yang benar dan tidak ganda. Tapi kalau memang ada temuan, silakan saja menyerahkan ke KPU dan nanti kami akan crosscheck temuan tersebut ke provinsi," kata anggota KPU Syamsulbahri saat dihubungi SP, Kamis (19/3). Baru-baru ini, KPU telah mengubah DPT dari sebelumnya berjumlah 171.068.667 pemilih menjadi 171.265.442 pemilih.


KPU Tak Beres

Terkait hal itu, PDI-P sedang mempertimbangkan usulan menunda pelaksanaan pemilu. "Sedang kita pertimbangkan usulan tersebut, tapi yang penting semua parpol harus aktif memantau kinerja KPU dan mencermati indikasi-indikasi ketidakberesan di tubuh penyelenggara pemilu tersebut," kata Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo.

Persoalan ketidaksiapan KPU menyelenggarakan pemilu, katanya, menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, Rabu (18/3) malam.

"Indikasi penggelembungan DPT di pilkada Jawa Timur sebagaimana penjelasan mantan Kapolda Jatim juga menjadi bahan masukan dalam pembicaraan Ibu Mega dan Mas Prabowo. KPU harus fair, kalau memang belum siap, sampaikan saja kepada partai-partai politik peserta pemilu. Jangan sampai pemilu dipaksakan," katanya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi menyatakan pihaknya mendorong pemilu legislatif ditunda. Dengan demikian, KPU dan KPU di daerah-daerah bisa menyelesaikan persoalan DPT. "Parpol-parpol akan berat menerima hasil pemilu yang diawali dengan persiapan yang berantakan. Kalau pemilu dipaksakan 9 April, nantinya bisa kisruh dan buntunya negara akan chaos," katanya.

Senada dengannya, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, Ray Rangkuti mendesak KPU merevisi total DPT penyempurnaan, bahkan mengundurkan jadwal pemilu legislatif 9 April 2009.

"DPT itu masalah vital dalam pemilu karena menyangkut hak pilih warga negara. Kalau masih ditemukan data ganda atau fiktif dalam DPT, KPU harus melakukan revisi total karena hal ini bisa menimbulkan sengketa dan KPU bisa dikenai sanksi pidana," katanya.

Menurut dia, manipulasi DPT di Jawa Timur bukan human error, tetapi ada unsur kesengajaan. KPU Jawa Timur berkewajiban melakukan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) dan verifikasi ulang DPT awal yang diumumkan KPU. Kalau prosedur itu dilakukan, seharusnya tidak ditemukan nama pemilih ganda dan fiktif dalam DPT.

"Temuan DPT ganda dan fiktif menunjukkan bahwa KPU di daerah cenderung tidak melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih yang sebelumnya digunakan untuk pilkada. Panwaslu pun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan masih amburadulnya DPT di sejumlah daerah jangan sampai menunda pelaksanaan Pemilu 2009 ini. "Pemilu legislatif harus berjalan pada 9 April 2009, sambil membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam DPT. Apalagi, masalah DPT itu adalah kesalahan pemerintah daerah, bukan pemerinah pusat," katanya.

Manipulasi DPT ini, lanjutnya, tidak bisa menunda atau membatalkan penyelenggaraan pemilu. Sebab, sudah ada kesepakatan bahwa demokrasi politik dan sirkulasi kepemimpinan di negeri ini tetap harus berjalan. Untuk mengatasinya, pada hari pemungutan suara, saksi dari masing-masing parpol diperbanyak untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Sekjen DPP Partai Hanura, Yus Usman Kusumanegara menyatakan pihaknya dan beberapa partai yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran sedang menyelidiki dugaan manipulasi DPT di Jawa Timur dan daerah-daerah lain. Tentang wacana penundaan pemilu, Yus menyatakan pihaknya masih melihat perkembangan dan menunggu hasil penyelidikan di lapangan.

Sedangkan, anggota Bawaslu, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengatakan KPU dan KPU di daerah-daerah bisa dikenai sanksi pidana jika terbukti tidak melakukan pemutakhiran data pemilih hingga penyusunan dan perbaikan DPS serta penetapan DPT. "Jika terbukti melakukan kesalahan hingga merugikan warga negara yang memiliki hak pilih, KPU bisa dikenai pidana penjara antara 6-36 bulan dan denda Rp 6 juta sampai Rp 36 juta," katanya. [070/120/AHS/ NCW/ J-9/L-10/A-21/J-11/M-16]

PKNU Waspadai Manipulasi DPT

DUTAMASYARAKAT.COM

Ahad, 22 Februari 2009

PKNU Waspadai Manipulasi DPT

JAKARTA � Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mewaspadai
manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 9 April 2009
mendatang. Sebab adanya manipulasi DPT oleh KPU sudah ditemukan pada
saat pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim), khususnya saat
coblosan ulang di Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo
sebagai tersangka kasus tersebut oleh penyidik Polda Jatim. Padahal
DPT ini akan dipakai untuk Pemilu Legislatif.

�Kalau manipulasi DPT dibiarkan terus, rakyat dibohongi, dan
mencederai demokrasi. Ini sangat membahayakan bagi perkembangan
demokrasi,� kata Ketua Umum DPP �PKNU Drs H Choirul Anam (Cak
Anam)
dalam Rapat Konsultasi Ketua Bappilu PKNU se-Indonesia di Jakarta,
Sabtu (21/2) kemarin.

Hadir dalam acara itu Ketua Dewan Syura DPP PKNU KH Abdurrohman
Chudlori, Sekretaris Dewan Syura Prof Dr Alwi Shihab, Sekjen H Idham
Cholied, sejumlah pengurus DPP, dan DPW lain se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu Cak Anam meminta kadernya mencermati DPT di
wilayah masing-masing dan segera bertindak bila menemukan data-data
fiktif. Manipulasi DPT sangat mungkin dilakukan untuk kepentingan
memenangkan partai tertentu. Dia mencontohkan saat pilgub Jatim
praktik manipulasi jumlah pemilih itu terjadi. �NIK satu orang bisa
digandakan jadi 425 orang, ini harus hati-hati kita,� kata Cak Anam.

Dia menduga, modus manipulasi yang digunakan untuk memenangkan partai
tertentu diduga sudah terjadi berupa deal-deal politik dengan
penyelenggara pemilu. Cak Anam tidak bermaksud menuduh partai mana
pun namun dia mendapat informasi bahwa hal itu ada dan datanya valid.

Dikatakan, saat ini ada partai yang meningkatkan target perolehan
suaranya karena target sebelumnya dinyatakan sudah tercapai.
�Darimana partai itu tahu dan mengukur target sebelumnya sudah
tercapai lalu berani meningkatkan targetnya? �Ini indikasi mereka
sudah menata manipulasi pemilih,� tegasnya.

Hilang
Dia mengungkapkan, manipulasi sangat besar. Dalam kasus pilgub Jatim,
ditemukan di daerah basis PKNU tiba-tiba suaranya menguap dan hilang.
Padahal jelas daerah tersebut ada pemilih dan pendukung PKNU. �Basis-
basis kita bisa hilang 30%. Kita jadi heran kok pemilihnya hilang,�
ujarnya.

Cak Anam menjelaskan, masalah DPT ini sering tidak diperhatikan.
Padahal hal ini sangat penting. Sebab DPT bisa berpengaruh pada
kemenangan pada pemilu. �Percuma kalau kita bekerja keras tapi
dicurangi dengan cara DPT-nya dimanipulasi,� tukasnya.

Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran PKNU, baik pengurus, celeg
maupun relawan, Cak Anam meminta mereka melakukan kroscek DPT. Harus
dicek benar antara DPT KPU dengan kondisi riil di lapangan.
�Mintalah soft copy ke KPU dan cek dengan yang ada sebenarnya,�
pintanya pada kader yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Cak Anam kerawanan DPT terjadi khususnya di daerah-daerah
terpencil atau daerah pedesaan yang kesadaran masyarakatnya akan
pemilu pas-pasan. �Di sanalah yang rawan terjadi kecurangan.
�Kalau
di perumahan tidak mungkin dilakukan itu, di desa-desa itu mereka
bermain,� ujarnya.

Rencananya, jajaran PKNU akan mendatangi KPU pusat hari ini untuk
mempertanyakan temuan tersebut. PKNU akan meminta temuan data-data
diperbarui meski� berdasarkan undang-undang DPT sudah tidak bisa
berubah.

Pelajaran bagi KPU
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray
Rangkuti mengatakan, kasus rekayasa DPT Pilgub Jatim dengan tersangka
Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo menjadi pelajaran berharga bagi KPU
Pusat jelang Pemilu 2009. Apalagi, menurut Ray, DPT Jatim untuk
pemilu 2009 hingga kini masih bermasalah. �DPT di Jatim untuk Pemilu
hingga kini juga masih bermasalah.

Kasus DPT Pilgub Jatim dengan tersangka Ketua KPU Jatim itu pelajaran
bagi KPU Pusat,� kata Ray Rangkuti saat dihubungi Duta di Jakarta,
Sabtu (21/2).

Ray menyayangkan sikap KPU Pusat yang terkesan membela dan menutupi
kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim. Seharusnya, kata Ray,
ketika mendengar masalah DPT itu mencuat, KPU Pusat langsung
mengambil langkah untuk menangani kasus tersebut. �Mestinya
penanganannya kan cepat. Kesannya KPU pusat kan menutup-nutupi,�
ungkap Ray.

Sejak awal, kata Ray, pihaknya menilai kasus Pilgub Jatim sebagai hal
yang aneh. Pasalnya, pelanggaran yang terjadi sangat banyak, tapi
kasusnya seakan-akan tak ada.�Saya melihatnya aneh saja, ada
pelanggaran, tapi kok gak ada kasusnya. Baru sekarang ini Ketua KPU-
nya dinyatakan sebagai tersangka,� katanya.

Ray juga menyayangkan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka
yang terlambat. Akibatnya, kata Ray, proses hukum yang saat sedang
berjalan tak berpengaruh pada status gubernur terpilih Soekarwo.
�Sekarang sudah terlambat semua. Kasus itu seharusnya diproses
cepat,� jelasnya.

Dikatakan Ray, saat ini yang bisa membuat posisi gubernur yang sudah
dilantik bisa jatuh hanya politik uang. Itu pun jika bisa dibuktikan
di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. �Hanya politik yang bisa
membuat pelantikan Gubernur ditinjau ulang,� jelasnya.(ful/amh)

KPU Harus Terbuka Umumkan Perubahan DPT

SINAR HARAPAN

PEMILU 2009

KPU Harus Terbuka Umumkan Perubahan DPT

Oleh
Romauli

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya terbuka dalam memberikan perubahan data pemilih, baik dalam hal terjadi pengurangan data maupun penambahan daftar pemilih tetap (DPT).

Perubahan data ini sebaiknya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbuka untuk mengantisipasi potensi keributan dan gugatan dari berbagai elemen yang dirugikan.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada SH, Rabu (11/2), jika terjadi pengurangan jumlah pemilih, hal itu tidak membawa implikasi yang signifikan terhadap jumlah surat suara, karena data pemilih yang kurang dapat diasumsikan pemilih ganda atau meninggal.

Namun, masalah yang cukup krusial adalah jika terjadi penambahan angka pemilih. Implikasi nyata akan terjadi pada pengadaan logistik.

Jika untuk mengakomodasi data pemilih yang masih terdata di daerah, KPU melakukan akal-akalan dan pemutakhiran data pemilih secara diam-diam, sama artinya KPU telah melakukan pidana pemilu. “Tidak ada dasar hukumnya KPU melakukan pemutakhiran diam-diam,” katanya.

Untuk itu, jika ada persoalan data pemilih tambahan, maka yang harus dilakukan adalah mengambil putusan politik yang disepakati di DPR. Di satu sisi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diminta lebih serius melakukan penga-wasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT).

Indikasi Manipulasi

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengindikasikan adanya manipulasi data pemilih yang dilakukan KPU.

Indikasi ini dimulai dari rencana KPU mengusulkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Ada indiksasi manipulasi. Saya yakin mereka melakukan pemutakhiran. Itu (pemutakhiran DPT) dilakukan diam-diam sehingga tiba-tiba mengusulkan untuk membentuk perppu,” kata Jeirry.

Jeirry mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan media bahwa terjadi perubahan beberapa angka data pemilih. Hanya saja, untuk membuktikan hal tersebut, perlu kerja keras Bawaslu selaku pengawas pemilu, termasuk mencari tahu semua hal yang berkaitan dengan data pemilih.

Menurut Jeirry, KPU telah melakukan kesalahan sejak awal. Sejak data pemilih diserahkan pemerintah, pengelolaannya belum beres dan KPU dinilai kerap kali tidak jujur dalam memberikan dan memutakhirkan data pemilih. Pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor SK 427 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 24 November 2008, terjadi beberapa perubahan angka DPT dari yang telah ditetapkan sebelumnya di sejumlah daerah. Padahal, jika KPU jujur mengumumkan kondisi dan hasil DPT, masyarakat tidak akan akan melakukan tindakan pemberontakan.

Jika kemudian untuk perbaikan pemerintah dan DPR menerbitkan Perppu pemilu, itu tetap menjadi alasan yang lebih baik karena kemudian mengakomodasi suara pemilih.
“Ini kesalahan KPU karena tidak mampu melakukan pemutakhiran sejak lama dari batas waktu yang dibuat. Saya sih setuju aja ada perppu tentang ini. Orang tidak boleh kehilangan hak pilih. Semangatnya memang melindungi pemilih,” katanya.

Dengan ketentuan perppu tersebut tidak mengganggu tahapan logistik yang sudah berjalan.

Sayangnya, apa pun langkah dan upaya KPU memperbaiki DPT, anacaman pidana tetap menghantui. Jika pencetakan surat suara lebih dari kebutuhan di DPT, KPU dapat diancam pidana. Di samping itu, pemilih yang tidak terdaftar juga mempunyai kesempatan menggugat KPU karena telah menghilangkan hak pilih.
Lalu jika terbukti melakukan manipulasi data, KPU harus diberi sanksi karena telah melakukan pelanggaran UU.

“Supaya ada pembelajaran dan tidak menimbulkan preseden yang buruk. Kalau ini lolos begitu saja. Kondisi ini bisa terulang pada pemilu berikutnya,” kata Jeirry.
Sementara itu, Anggota KPU yang juga mengurusi Pemutakhiran Data Pemilih Sri Nuryanti kepada SH, Selasa (10/2), menyatakan bahwa tidak ada pemeliharaan data pemilih seperti yang dimaksud. KPU, katanya, masih memedomani SK KPU Nomor 427 Tahun 2008. Pertemuan tertutup bersama Komisi II, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto awal Senin kemarin hanya membahas persiapan pemilu. n



Copyright © Sinar Harapan 2008