OKE ZONE.COM
Pemilu - pemilihan presiden
SBY & Mega Diprediksi "Tenggelam" di 2014
Kamis, 21 Mei 2009 - 16:28 wib
JAKARTA - Ungkapan dalam bahasa Padang "Lala Rui Sanjo" yang berarti senja akan tenggelam, tampaknya bakal dialami tokoh nasional seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais dan Gus Dur di kancah perpolitikan tanah air pada 2014 mendatang.
"Kalau enggak hari ini, mereka enggak akan dapat kapal lagi," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi ?Menggugat Absennya Etika Politik' di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2009).
Kondisi ini, lanjut Ray, antara lain disebabkan oleh menipisnya etika politik para elit. "Politik kita ini seperti, hari A terus jadi B, terus tiba-tiba jadi C atau seperti tahu tempe dan tempe tahu. Seperti itu selalu dalam hitungan hari," imbuhnya
Yang menarik, kata dia, "penyakit" ini kemungkinan bakal menular pada generasi baru. Mereka akan terbiasa melakukan praktik politik yang seperti sekarang," ungkapnya.
Aktivis Kontras Edwin Partogi menyebut kondisi ini sebagai paradok reformasi dari bentuk kekuasaan orde baru.
"Kita melihat selama 11 tahun ini, kekuatan rezim orde baru tetap merajai Pilpres. Banyak aksi seperti demonstrasi, semuanya hanya menguap di media massa dan
Tampilkan postingan dengan label Etila Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Etila Politik. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 20 Juni 2009
Selasa, 05 Mei 2009
Konflik Ancam Parpol
KOMPAS
Konflik Ancam Parpol
Wacana Koalisi Jelang Pemilu Presiden Jadi Potensi Pemicu
Senin, 4 Mei 2009 | 04:11 WIB
Jakarta, Kompas - Wacana koalisi menjelang pemilu presiden dan wakil presiden berisiko memperbesar potensi konflik internal dalam partai politik. Jika tidak cerdas mengelola, konflik yang terus-menerus akan menjadikan masyarakat pemilih yang merasa diabaikan makin antipati pada parpol.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, Minggu (3/5) di Jakarta, menyebutkan, indikasi perpecahan internal parpol menjelang pemilu presiden/wapres kian menegaskan, parpol memang hanya menjadi sarana bagi elitenya untuk menonjolkan kepentingan masing-masing. Kekuatan parpol pada soliditas untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan konstituen pasti semakin terpinggirkan.
”Dulu menjelang pemilu legislatif berkoar-koar akan membela rakyat. Pascapemilu legislatif, rakyat dilupakan,” katanya.
Seperti dikabarkan, Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Yogyakarta, Sabtu lalu, menyepakati, partai itu akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusulkan Hatta Rajasa sebagai calon wapres dipasangkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, penyampaian hasil rakernas itu tak dihadiri Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dan Sekretaris Jenderal Zulkifli Hasan (Kompas, 3/5).
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ahmad Fauzi Ray Rangkuti pun menilai, perbedaan pandangan seperti yang terjadi di PAN saat ini adalah konflik sungguhan hanya akibat faktor pragmatisme yang sederhana, ”siapa mendapat apa”. Elite terjebak pada ambisi masing-masing sehingga terlupa ada tujuan besar bernegara. Takut tak mendapat bagian, setiap pihak berlomba ”menjual diri”.
Menurut Lili, jika konflik seperti itu terus berlanjut, masa depan parpol jelas bakal terancam. Akan kian menguat gugatan terhadap demokrasi perwakilan dengan parpol sebagai pintu masuknya. Keinginan mendorong demokrasi partisipatoris, semisal dengan membuka kesempatan munculnya calon perseorangan dalam setiap kompetisi pejabat publik akan menguat.
”Itu semua akibat kekecewaan terhadap institusi partai. Mestinya parpol memperbaiki diri,” kata Lili.
Ray sependapat, hal tersebut menyedihkan sebab mengancam eksistensi partai bersangkutan dan sekaligus kehidupan berdemokrasi. Sikap elite itu hanya akan semakin menyuburkan apatisme masyarakat terhadap parpol. Ujungnya, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu akan semakin rendah. Elite tak lagi berbicara konsep mendasar, tetapi lebih banyak berkutat pada soal pembagian kekuasaan. Padahal, demokrasi bukan hanya mencari kuasa atas nama rakyat. Demokrasi juga berarti mengalirkan tujuan dengan partisipasi, memastikan kebijakan dan sikap politik didasarkan pada kehendak rakyat.
Bagi Ray, kondisi saat ini menegaskan kebutuhan Indonesia akan generasi baru elite politik di parpol yang lebih beradab, memiliki dan melaksanakan fatsun berdemokrasi yang lebih setia. Harus dibuka pintu lebar untuk lahirnya pemimpin dari kalangan nonparpol agar ada keseimbangan antara elite yang pragmatis dan elite ideologis. (dik)
Konflik Ancam Parpol
Wacana Koalisi Jelang Pemilu Presiden Jadi Potensi Pemicu
Senin, 4 Mei 2009 | 04:11 WIB
Jakarta, Kompas - Wacana koalisi menjelang pemilu presiden dan wakil presiden berisiko memperbesar potensi konflik internal dalam partai politik. Jika tidak cerdas mengelola, konflik yang terus-menerus akan menjadikan masyarakat pemilih yang merasa diabaikan makin antipati pada parpol.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, Minggu (3/5) di Jakarta, menyebutkan, indikasi perpecahan internal parpol menjelang pemilu presiden/wapres kian menegaskan, parpol memang hanya menjadi sarana bagi elitenya untuk menonjolkan kepentingan masing-masing. Kekuatan parpol pada soliditas untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan konstituen pasti semakin terpinggirkan.
”Dulu menjelang pemilu legislatif berkoar-koar akan membela rakyat. Pascapemilu legislatif, rakyat dilupakan,” katanya.
Seperti dikabarkan, Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Yogyakarta, Sabtu lalu, menyepakati, partai itu akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusulkan Hatta Rajasa sebagai calon wapres dipasangkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, penyampaian hasil rakernas itu tak dihadiri Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dan Sekretaris Jenderal Zulkifli Hasan (Kompas, 3/5).
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ahmad Fauzi Ray Rangkuti pun menilai, perbedaan pandangan seperti yang terjadi di PAN saat ini adalah konflik sungguhan hanya akibat faktor pragmatisme yang sederhana, ”siapa mendapat apa”. Elite terjebak pada ambisi masing-masing sehingga terlupa ada tujuan besar bernegara. Takut tak mendapat bagian, setiap pihak berlomba ”menjual diri”.
Menurut Lili, jika konflik seperti itu terus berlanjut, masa depan parpol jelas bakal terancam. Akan kian menguat gugatan terhadap demokrasi perwakilan dengan parpol sebagai pintu masuknya. Keinginan mendorong demokrasi partisipatoris, semisal dengan membuka kesempatan munculnya calon perseorangan dalam setiap kompetisi pejabat publik akan menguat.
”Itu semua akibat kekecewaan terhadap institusi partai. Mestinya parpol memperbaiki diri,” kata Lili.
Ray sependapat, hal tersebut menyedihkan sebab mengancam eksistensi partai bersangkutan dan sekaligus kehidupan berdemokrasi. Sikap elite itu hanya akan semakin menyuburkan apatisme masyarakat terhadap parpol. Ujungnya, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu akan semakin rendah. Elite tak lagi berbicara konsep mendasar, tetapi lebih banyak berkutat pada soal pembagian kekuasaan. Padahal, demokrasi bukan hanya mencari kuasa atas nama rakyat. Demokrasi juga berarti mengalirkan tujuan dengan partisipasi, memastikan kebijakan dan sikap politik didasarkan pada kehendak rakyat.
Bagi Ray, kondisi saat ini menegaskan kebutuhan Indonesia akan generasi baru elite politik di parpol yang lebih beradab, memiliki dan melaksanakan fatsun berdemokrasi yang lebih setia. Harus dibuka pintu lebar untuk lahirnya pemimpin dari kalangan nonparpol agar ada keseimbangan antara elite yang pragmatis dan elite ideologis. (dik)
Sabtu, 02 Mei 2009
Etika Politik elit Rendah?
JPNN
Selasa, 28 April 2009 , 21:50:00
Etika Politik elit Rendah?
JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, perilaku dan etika politik elit masih rendah. Fenomena ini nampak dari perilaku elit partai dalam upaya membangun koalisi parpol.''Dalam membangun koalisi, elit lebih mempertimbangkan yang penting menang, bukan berdasarkan platform perjuangan untuk rakyat. Politik hanya dilihat dari segi angka-angka, dan untung rugi,'' kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Karena hanya berdasarkan hitung-hitungan angka, kata Ray, yang menjadi hitungan kalkulasi hanya pada populer atau tidak pasangan yang akan digandeng. ''Lagi-lagi, bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.''
Bahkan, lanjutnya, `hiruk-pikuk` koalisi telah menenggelamkan persoalan yang sangat penting terkait pelaksaan pemilu lalu, yakni hilangnya hak pilih jutaan warga negara. Hal senada dikemukakan Direktur Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) M Fadjroel Rachman yang menyebut perpolitikan Indonesia mengarah pada "machiavellian", yakni politik merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. "Ini mencemaskan," kata Fadjroel yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden independen tersebut.(ara/jpnn
Selasa, 28 April 2009 , 21:50:00
Etika Politik elit Rendah?
JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, perilaku dan etika politik elit masih rendah. Fenomena ini nampak dari perilaku elit partai dalam upaya membangun koalisi parpol.''Dalam membangun koalisi, elit lebih mempertimbangkan yang penting menang, bukan berdasarkan platform perjuangan untuk rakyat. Politik hanya dilihat dari segi angka-angka, dan untung rugi,'' kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Karena hanya berdasarkan hitung-hitungan angka, kata Ray, yang menjadi hitungan kalkulasi hanya pada populer atau tidak pasangan yang akan digandeng. ''Lagi-lagi, bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.''
Bahkan, lanjutnya, `hiruk-pikuk` koalisi telah menenggelamkan persoalan yang sangat penting terkait pelaksaan pemilu lalu, yakni hilangnya hak pilih jutaan warga negara. Hal senada dikemukakan Direktur Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) M Fadjroel Rachman yang menyebut perpolitikan Indonesia mengarah pada "machiavellian", yakni politik merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. "Ini mencemaskan," kata Fadjroel yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden independen tersebut.(ara/jpnn
Etika Elite Parpol Rendah
INILAH.COM
Politik
28/04/2009 - 19:01
Etika Elite Parpol Rendah
Ray Rangkuti
INILAH.COM, Jakarta - Elite parpol yang hanya memikirkan kekuasaan dalam berkoalisi amat disayangkan oleh Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Menurutnya, perilaku elite saat ini menunjukkan betapa etika politik kelompok elite masih rendah.
"Seolah-olah politik hanya angka-angka," kata alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terlahir dengan nama Ahmad Fauzi itu di sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Ray menyatakan, dalam membangun koalisi terlihat kalangan elite hanya mendasarkan pada kemungkinan meraih kemenangan daripada kepentingan rakyat. Karena hanya mendasarkan koalisi pada angka-angka, lanjutnya, kalkulasinya hanya pada popular atau tidak pasangan yang akan digandeng, pasangan cocok atau tidak.
"Bukan pada apakah koalisi yang dibangun ada manfaatnya bagi rakyat atau tidak," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, 'hiruk-pikuk' koalisi telah menenggelamkan persoalan yang sangat penting terkait pelaksaan pemilu lalu, yakni hilangnya hak pilih jutaan warga negara.
Hal senada dikemukakan Direktur Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) M Fadjroel Rachman yang menyebut perpolitikan Indonesia mengarah pada machiavellian, yakni politik merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.
"Ini mencemaskan," ujar Fadjroel yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden independen tersebut.
Menurut dia, perilaku politik di negara ini telah mengarah pada apa yang disebut sebagai politik persatean yakni politik tanpa nilai, ideologi, dan paltform. [*/ana]
Politik
28/04/2009 - 19:01
Etika Elite Parpol Rendah
Ray Rangkuti
INILAH.COM, Jakarta - Elite parpol yang hanya memikirkan kekuasaan dalam berkoalisi amat disayangkan oleh Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Menurutnya, perilaku elite saat ini menunjukkan betapa etika politik kelompok elite masih rendah.
"Seolah-olah politik hanya angka-angka," kata alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terlahir dengan nama Ahmad Fauzi itu di sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Ray menyatakan, dalam membangun koalisi terlihat kalangan elite hanya mendasarkan pada kemungkinan meraih kemenangan daripada kepentingan rakyat. Karena hanya mendasarkan koalisi pada angka-angka, lanjutnya, kalkulasinya hanya pada popular atau tidak pasangan yang akan digandeng, pasangan cocok atau tidak.
"Bukan pada apakah koalisi yang dibangun ada manfaatnya bagi rakyat atau tidak," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, 'hiruk-pikuk' koalisi telah menenggelamkan persoalan yang sangat penting terkait pelaksaan pemilu lalu, yakni hilangnya hak pilih jutaan warga negara.
Hal senada dikemukakan Direktur Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) M Fadjroel Rachman yang menyebut perpolitikan Indonesia mengarah pada machiavellian, yakni politik merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.
"Ini mencemaskan," ujar Fadjroel yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden independen tersebut.
Menurut dia, perilaku politik di negara ini telah mengarah pada apa yang disebut sebagai politik persatean yakni politik tanpa nilai, ideologi, dan paltform. [*/ana]
Selasa, 28 April 2009
Etika Elite Parpol Rendah
INILAH.COM
Politik
28/04/2009 - 19:01
Etika Elite Parpol Rendah
Ray Rangkuti
(inilah.com/ Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Elite parpol yang hanya memikirkan kekuasaan dalam berkoalisi amat disayangkan oleh Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Menurutnya, perilaku elite saat ini menunjukkan betapa etika politik kelompok elite masih rendah.
"Seolah-olah politik hanya angka-angka," kata alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terlahir dengan nama Ahmad Fauzi itu di sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).
Ray menyatakan, dalam membangun koalisi terlihat kalangan elite hanya mendasarkan pada kemungkinan meraih kemenangan daripada kepentingan rakyat. Karena hanya mendasarkan koalisi pada angka-angka, lanjutnya, kalkulasinya hanya pada popular atau tidak pasangan yang akan digandeng, pasangan cocok atau tidak.
"Bukan pada apakah koalisi yang dibangun ada manfaatnya bagi rakyat atau tidak," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, 'hiruk-pikuk' koalisi telah menenggelamkan persoalan yang sangat penting terkait pelaksaan pemilu lalu, yakni hilangnya hak pilih jutaan warga negara.
Hal senada dikemukakan Direktur Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) M Fadjroel Rachman yang menyebut perpolitikan Indonesia mengarah pada machiavellian, yakni politik merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.
"Ini mencemaskan," ujar Fadjroel yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden independen tersebut.
Menurut dia, perilaku politik di negara ini telah mengarah pada apa yang disebut sebagai politik persatean yakni politik tanpa nilai, ideologi, dan paltform. [*/ana]
Langganan:
Postingan (Atom)
