BISNIS INDONESIA
Jumat, 22/05/2009
CONTRENG SAJA
KPU dinilai hina pengadilan
JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah menghina pengadilan karena beberapa kali tidak menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan hasil pemilu legislatif.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti mengatakan ketidakhadiran KPU telah menambah catatan buruk dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Lembaga itu, menurutnya, tak hanya buruk menyelenggarakan pemilu, tetapi juga melecehkan pengadilan.
"Ini adalah pengabaian terhadap pengadilan. Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar," ujar Ray kepada Bisnis, Rabu lalu.
MK telah menggelar hari ketiga perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan menerima sekitar 70 lebih perkara. Namun, KPU tidak menghadiri persidangan hingga persidangan memasuki hari ketiga, dimulai sejak Senin pekan ini.
Dengan demikian, Ray menilai, KPU tidak bisa memiliki argumentasi yang kuat mengenai perhitungan suara hasil pemilu legislatif lalu. (Bisnis/asa)
Tampilkan postingan dengan label KPU dan PTN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPU dan PTN. Tampilkan semua postingan
Kamis, 27 Agustus 2009
Sabtu, 02 Mei 2009
KPK Jangan Lemah Hati Lanjutkan Investigasi KPU
DETIK.COM
KPK Jangan Lemah Hati Lanjutkan Investigasi KPU
Sabtu, 2/5/2009
"Kasus yang menimpa AA bukanlah kasus KPK. Jadi KPK tak perlu merasa terganggu. Mereka juga tidak perlu lemah hati," kata Direktur Utama Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Sabtu (2/5/2009).
Ray berharap kejadian ini tidak lantas membebaskan KPU dari investigasi yang tengah dilakukan KPK. KPK sudah melakukan langkah tepat mengamankan proses demokrasi.
"Investigasi telah dilakukan KPK memang biasanya ada indikasi besar. Kita berharap agar investigasi IT KPU tak berhenti," ujarnya.
Ray mengatakan, KPK seharusnya mengawal setiap ada indikasi penyalahgunaan
uang negara. Terlebih pengadaan IT KPU menggunakan dana yang tidak sedikit.
"Terlalu banyak uang negaramenjadi mubazir dalam pengadan IT KPU. Sama sekali tidak masuk akal, puluhan miliar uang negara untuk sesuatu yang sama
sekali tidak berguna," tutur Ray.
Ray berharap KPK dapat menjernihkan awan gelap yang menutupi KPU, terutama terkait carut-marut tabulasi online KPU. "Kalau ini dibiarkan terjadi kesalahan kolektif bangsa ini," kata dia.
KPK Jangan Lemah Hati Lanjutkan Investigasi KPU
Sabtu, 2/5/2009
"Kasus yang menimpa AA bukanlah kasus KPK. Jadi KPK tak perlu merasa terganggu. Mereka juga tidak perlu lemah hati," kata Direktur Utama Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Sabtu (2/5/2009).
Ray berharap kejadian ini tidak lantas membebaskan KPU dari investigasi yang tengah dilakukan KPK. KPK sudah melakukan langkah tepat mengamankan proses demokrasi.
"Investigasi telah dilakukan KPK memang biasanya ada indikasi besar. Kita berharap agar investigasi IT KPU tak berhenti," ujarnya.
Ray mengatakan, KPK seharusnya mengawal setiap ada indikasi penyalahgunaan
uang negara. Terlebih pengadaan IT KPU menggunakan dana yang tidak sedikit.
"Terlalu banyak uang negaramenjadi mubazir dalam pengadan IT KPU. Sama sekali tidak masuk akal, puluhan miliar uang negara untuk sesuatu yang sama
sekali tidak berguna," tutur Ray.
Ray berharap KPK dapat menjernihkan awan gelap yang menutupi KPU, terutama terkait carut-marut tabulasi online KPU. "Kalau ini dibiarkan terjadi kesalahan kolektif bangsa ini," kata dia.
Mega Dkk Ancam Boikot
WARTA KOTA
Mega Dkk Ancam Boikot
Selasa, 21 April 2009 04:52
“Kami mempertimbangkan sepakat untuk tidak berpartisipasi dalam Pilpres.”
WIRANTO
Jubir Kelompok ‘Teuku Umar’
ANTARA/UJANG ZAELANI
Keterangan: KETUA Umum Partai Hanura yang juga jurubicara kelompok ’Teuku Umar’ Wiranto didampingi Rizal Ramli dan Ketua Umum PPRN Amelia Yani saat memberikan keterangan di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Mentang, Jakpus, Senin (20/4).
Lima belas parpol yang tergabung dalam kelompok ‘Teuku Umar’ mengancam akan memboikot pilpres jika kisruh DPT tak juga dituntaskan pemerintah. Bila ancaman ini jadi kenyataan, situasi chaos bukan tidak mungkin meletus.
AMBURADULNYA gelaran Pemilu Legislatif yang ditandai dengan kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dan dugaan aneka kecurangan, memaksa sebagian pihak berbuat sikap. Sikap itu antara lain diperlihatkan 15 partai politik (parpol) yang pada Senin (20/4) berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Kelompok ‘Teuku Umar’ menilai Pemilu 2009 banyak kecurangan. Karena itu mereka meminta penanggungjawab pemilu yang terdiri atas presiden, pemerintah, dan KPU bertangungjawab atas kecurangan tersebut. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan, kelompok ini akan memboikot Pemilu Presiden mendatang.
“Seandainya permintaan pertanggungjawaban dan penjelasan ini tidak mendapat respons positif dari penanggungjawab pemilu, maka kami mempertimbangkan sepakat untuk tidak melakukan partisipasi dalam Pemilu Presiden,” kata Juru Bicara Kelompok Teuku Umar, Wiranto.
Kelompok ‘Teuku Umar’ antara lain Megawati, Prabowo, Wiranto, Gus Dur, dan pimpinan partai-partai yang protes hasil Pemilu 2009. Wiranto menegaskan, kelompok Teuku Umar ini diambil bukan karena takut kalah dengan SBY. Tetapi semata-mata ingin menegakkan substansi demokrasi yang berlandaskan fairness.
“Banyak hak konstitusional warga negara yang dipasung saat ini. Ini bukan soal menang-menangan. Atau untuk mengganggu proses konstitusional. Kami ingin menegakkan kebenaran,” jelasnya.
Wiranto menambahkan, rumusan ancaman boikot ini sudah dibuat oleh kelompok Teuku Umar. Hanya tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik jika tuntutan pertanggungjawaban ini tidak mendapatkan respons dari penanggungjawab pemilu yang terdiri atas presiden, mendagri, dan KPU.
Pada Pertemuan Teuku Umar di kediaman Megawati, Wiranto didaulat menjadi jurubicara untuk membacakan tiga kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama Kelompok Teuku Umar itu ditandatangani 15 pimpin parpol. Antara lain dari PBR, Partai Gerindra, PNBKI, dan PPRN.
Ancaman boikot Pilpres 2009 juga mengalir dari para mantan aktivis 1998. Mereka pun menyerukan penolakan pemilu dan pemboikotan pilpres. “Pemilu harus diulang karena adanya cacat DPT atau boikot pilpres 2009. Kini kita berada di tengah krisis konstitusi ketatanegaraan,” kata mantan Ketua Senat Universitas Mercubuana A Rohman, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin kemarin.
Para mantan aktivis ’98 itu yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) antara lain Ubaidillah (mantan Ketua Senat UNJ), Panca Nainggolan, dan lainnya, menandatangani petisi. “Hentikan penghitungan, presiden mengatakan bahwa itu kesalahan KPU, tetapi data kependudukan disediakan oleh pemerintah, jadi pemerintah yang harus bertanggungjawab,” jelas A Rohhman.
Menurut dia, ketua dan anggota KPU juga harus mengundurkan diri karena telah gagal dalam menyelenggarakan pemilu. “Mundur di sini bukan untuk melanggar hukum formal, tetapi lebih sebagai suatu sikap moral sebagai orang yang dipercaya tapi melakukan kesalahan dan kegagalan dalam mengemban tugas rakyat, jadi butuh etika politik,” ujarnya.
Selain itu, presiden dan wapres segera non-aktif dari jabatannya agar pemilu berlangsung jurdil dan pemerintahan dijalankan oleh Triumvirat. “Maka Mendagri, Menlu, dan Menhan akan bekerja secara eksekutif dalam menjalankan pemerintahan,” tambahnya.
‘Chaos’
Menanggapi ancaman boikot pilpres itu, pengamat politik LIPI Lili Romli menyebut, bakal terjadi situasi chaos nasional bila mereka membuktikan ancamannya. Menurut Lili, instabilitas sosial pasti terjadi kalau parpol-parpol memboikot pemilu. Dampak paling fatal adalah terjadi vacum of power (kekosongan kekuasaan-red) yang bisa menyebabkan kekuatan di luar sipil masuk dan mengambil alih kekuasaan dan menjalankan pemerintahan.
“Chaos nasional bakal terjadi kalau rencana boikot pemilu itu terbukti dilakukan. Militer bisa saja mengambil alih kekuasaan untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang terjadi,” terang Lili.
Walaupun mengkhawatirkan ancaman boikot pilpres tersebut, Lili menilai tuntutan sejumlah parpol itu adalah hal yang wajar karena kecurangan pemilu legislatif terjadi secara mencolok di depan mata secara merata. Apalagi penolakan pengaduan Bawaslu yang dilakukan oleh polisi membuat parpol-parpol tersebut menjadi patah arang dengan komitmen pemerintah dan KPU untuk menyelesaikan kecurangan pemilu lewat jalur hukum sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden.
“Wajar saja kalau para tokoh politik tidak percaya dengan komitmen penuntasan kecurangan lewat jalur hukum. Karena laporan yang dilakukan oleh Bawaslu ditolak oleh polisi tanpa proses pemeriksaan lebih dahulu. Padahal, penuntasan lewat jalur hukum bisa menjadi solusi terbaik untuk menuntaskan masalah kecurangan pemilu,” pungkas Lili.
Nada nyaris serupa juga diungkap Syafiq Aleha, mantan aktivis ’98. “Kita akan berada dalam situasi yang lebih sulit jika melakukan pemboikotan pemilu,” katanya.
Menurut Syafiq, pada Mei 1998 mahasiswa dan masyarakat memang ramai-ramai turun ke jalan untuk memboikot pemerintahan saat itu. Namun hal itu dilakukan karena rezim yang berkuasa benar-benar otoriter atau antidemokrasi. “Tapi jika dilakukan saat ini, saya kira sangat mahal ongkosnya. Apa yang terjadi di Thailand bisa terjadi di Indonesia. Pemerintahan silih berganti dan jalanan terus dipenuhi orang-orang partisan terhadap si A atau B,” ungkap Syafiq.
PTN Ditutup
Di tempat terpisah, kritikan terhadap KPU tak juga sirna meski telah menggelar pemilu legislatif. Bahkan, kian tajam. Tak cuma dikritik, KPU juga siap menghadapi tuntutan hukum.
Saat ini, lembaga penyelenggara pemilu itu harus siap-siap dipidanakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga independen pemantau pemilu yang menilai KPU gagal melaksanakan penghitungan real count karena hasilnya jauh dari target yang ditentukan yaitu 80% dari suara sah yang masuk. Sampai terakhir pusat tabulasi nasional (PTN) ditutup KPU pada Senin kemarin hanya dapat menghimpun suara tak lebih dari 20%. Angka itu sangat jauh dibandingkan dengan PTN pada Pemilu 2004 lalu.
Hal itu membuat banyak pihak kecewa dan geram terhadap kinerja KPU itu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut, kinerja KPU yang amburadul terkait PTN harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, Ray juga menuntut agar dilakukan audit menyeluruh terkait PTN Pemilu 2009 ini. Sebab, disinyalir ada aroma penyelewengan keuangan dibalik kekacaun PTN itu. Selanjutnya LIMA dan beberapa LSM pemantau pemilu lainnya akan mengadukan KPU kepada Bawaslu dan pihak kepolisian terkait kekacauan PTN.
“Kacaunya tabulasi penghitungan nasional harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh KPU. Karena itu menyangkut uang negara yang digunakan oleh KPU untuk menyelenggarakan program TPN itu. Oleh karena itu kami akan melaporkan KPU kepada Bawaslu dan kepolisian karena disinyalir adanya penyelewengan dana disamping penyelewengan administrasi terkait pelaksanaan program itu,” tegas Ray kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Sementara itu, pusat penghitungan suara pemilu legislatif di Pusat Tabulasi Nasional Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin, resmi ditutup. Namun, KPU berjanji akan tetap meng-update atau memutakhirkan data itu melalui situs tabulasi nasional di www.tnp.kpu.go.id.
“Hari ini acara di Hotel Borobudur selesai dan ditarik ke Media Center KPU,” kata anggota KPU Sri Nuryanti di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penutupan pusat tabulasi itu karena kontrak yang disepakati sudah habis. KPU ballroom di hotel itu selama 12 hari sejak 9 April lalu. Meski sudah 12 hari berjalan, data yang masuk belum sampai 10%.
Hingga berita ini ditulis, suara yang masuk baru 13.078.538 dari 171 juta yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Sedangkan data dari Tempat Pemungutan Suara TPS yang masuk baru 67.704 dari jumlah total 519 ribu TPS.
Angka itu sangat jauh di bawah target penyelenggara Pemilu. Padahal selama 12 hari, Komisi menargetkan suara masuk hingga 80% dari seluruh suara yang ada.
Menurut dia, KPU sudah berusaha maksimal. Namun, ada beberapa masalah yang menyebabkan target tidak tercapai. Masalah itu antara lain penyiapan perangkat keras, perangkat lunak, informasi, standar operasional dan kesiapan personel yang menjadi operator. “Teman-teman di kabupaten mungkin capek dan memrioritaskan perhitungan manual,” kata dia. O dir
Mega Dkk Ancam Boikot
Selasa, 21 April 2009 04:52
“Kami mempertimbangkan sepakat untuk tidak berpartisipasi dalam Pilpres.”
WIRANTO
Jubir Kelompok ‘Teuku Umar’
ANTARA/UJANG ZAELANI
Keterangan: KETUA Umum Partai Hanura yang juga jurubicara kelompok ’Teuku Umar’ Wiranto didampingi Rizal Ramli dan Ketua Umum PPRN Amelia Yani saat memberikan keterangan di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Mentang, Jakpus, Senin (20/4).
Lima belas parpol yang tergabung dalam kelompok ‘Teuku Umar’ mengancam akan memboikot pilpres jika kisruh DPT tak juga dituntaskan pemerintah. Bila ancaman ini jadi kenyataan, situasi chaos bukan tidak mungkin meletus.
AMBURADULNYA gelaran Pemilu Legislatif yang ditandai dengan kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dan dugaan aneka kecurangan, memaksa sebagian pihak berbuat sikap. Sikap itu antara lain diperlihatkan 15 partai politik (parpol) yang pada Senin (20/4) berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Kelompok ‘Teuku Umar’ menilai Pemilu 2009 banyak kecurangan. Karena itu mereka meminta penanggungjawab pemilu yang terdiri atas presiden, pemerintah, dan KPU bertangungjawab atas kecurangan tersebut. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan, kelompok ini akan memboikot Pemilu Presiden mendatang.
“Seandainya permintaan pertanggungjawaban dan penjelasan ini tidak mendapat respons positif dari penanggungjawab pemilu, maka kami mempertimbangkan sepakat untuk tidak melakukan partisipasi dalam Pemilu Presiden,” kata Juru Bicara Kelompok Teuku Umar, Wiranto.
Kelompok ‘Teuku Umar’ antara lain Megawati, Prabowo, Wiranto, Gus Dur, dan pimpinan partai-partai yang protes hasil Pemilu 2009. Wiranto menegaskan, kelompok Teuku Umar ini diambil bukan karena takut kalah dengan SBY. Tetapi semata-mata ingin menegakkan substansi demokrasi yang berlandaskan fairness.
“Banyak hak konstitusional warga negara yang dipasung saat ini. Ini bukan soal menang-menangan. Atau untuk mengganggu proses konstitusional. Kami ingin menegakkan kebenaran,” jelasnya.
Wiranto menambahkan, rumusan ancaman boikot ini sudah dibuat oleh kelompok Teuku Umar. Hanya tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik jika tuntutan pertanggungjawaban ini tidak mendapatkan respons dari penanggungjawab pemilu yang terdiri atas presiden, mendagri, dan KPU.
Pada Pertemuan Teuku Umar di kediaman Megawati, Wiranto didaulat menjadi jurubicara untuk membacakan tiga kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama Kelompok Teuku Umar itu ditandatangani 15 pimpin parpol. Antara lain dari PBR, Partai Gerindra, PNBKI, dan PPRN.
Ancaman boikot Pilpres 2009 juga mengalir dari para mantan aktivis 1998. Mereka pun menyerukan penolakan pemilu dan pemboikotan pilpres. “Pemilu harus diulang karena adanya cacat DPT atau boikot pilpres 2009. Kini kita berada di tengah krisis konstitusi ketatanegaraan,” kata mantan Ketua Senat Universitas Mercubuana A Rohman, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin kemarin.
Para mantan aktivis ’98 itu yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) antara lain Ubaidillah (mantan Ketua Senat UNJ), Panca Nainggolan, dan lainnya, menandatangani petisi. “Hentikan penghitungan, presiden mengatakan bahwa itu kesalahan KPU, tetapi data kependudukan disediakan oleh pemerintah, jadi pemerintah yang harus bertanggungjawab,” jelas A Rohhman.
Menurut dia, ketua dan anggota KPU juga harus mengundurkan diri karena telah gagal dalam menyelenggarakan pemilu. “Mundur di sini bukan untuk melanggar hukum formal, tetapi lebih sebagai suatu sikap moral sebagai orang yang dipercaya tapi melakukan kesalahan dan kegagalan dalam mengemban tugas rakyat, jadi butuh etika politik,” ujarnya.
Selain itu, presiden dan wapres segera non-aktif dari jabatannya agar pemilu berlangsung jurdil dan pemerintahan dijalankan oleh Triumvirat. “Maka Mendagri, Menlu, dan Menhan akan bekerja secara eksekutif dalam menjalankan pemerintahan,” tambahnya.
‘Chaos’
Menanggapi ancaman boikot pilpres itu, pengamat politik LIPI Lili Romli menyebut, bakal terjadi situasi chaos nasional bila mereka membuktikan ancamannya. Menurut Lili, instabilitas sosial pasti terjadi kalau parpol-parpol memboikot pemilu. Dampak paling fatal adalah terjadi vacum of power (kekosongan kekuasaan-red) yang bisa menyebabkan kekuatan di luar sipil masuk dan mengambil alih kekuasaan dan menjalankan pemerintahan.
“Chaos nasional bakal terjadi kalau rencana boikot pemilu itu terbukti dilakukan. Militer bisa saja mengambil alih kekuasaan untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang terjadi,” terang Lili.
Walaupun mengkhawatirkan ancaman boikot pilpres tersebut, Lili menilai tuntutan sejumlah parpol itu adalah hal yang wajar karena kecurangan pemilu legislatif terjadi secara mencolok di depan mata secara merata. Apalagi penolakan pengaduan Bawaslu yang dilakukan oleh polisi membuat parpol-parpol tersebut menjadi patah arang dengan komitmen pemerintah dan KPU untuk menyelesaikan kecurangan pemilu lewat jalur hukum sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden.
“Wajar saja kalau para tokoh politik tidak percaya dengan komitmen penuntasan kecurangan lewat jalur hukum. Karena laporan yang dilakukan oleh Bawaslu ditolak oleh polisi tanpa proses pemeriksaan lebih dahulu. Padahal, penuntasan lewat jalur hukum bisa menjadi solusi terbaik untuk menuntaskan masalah kecurangan pemilu,” pungkas Lili.
Nada nyaris serupa juga diungkap Syafiq Aleha, mantan aktivis ’98. “Kita akan berada dalam situasi yang lebih sulit jika melakukan pemboikotan pemilu,” katanya.
Menurut Syafiq, pada Mei 1998 mahasiswa dan masyarakat memang ramai-ramai turun ke jalan untuk memboikot pemerintahan saat itu. Namun hal itu dilakukan karena rezim yang berkuasa benar-benar otoriter atau antidemokrasi. “Tapi jika dilakukan saat ini, saya kira sangat mahal ongkosnya. Apa yang terjadi di Thailand bisa terjadi di Indonesia. Pemerintahan silih berganti dan jalanan terus dipenuhi orang-orang partisan terhadap si A atau B,” ungkap Syafiq.
PTN Ditutup
Di tempat terpisah, kritikan terhadap KPU tak juga sirna meski telah menggelar pemilu legislatif. Bahkan, kian tajam. Tak cuma dikritik, KPU juga siap menghadapi tuntutan hukum.
Saat ini, lembaga penyelenggara pemilu itu harus siap-siap dipidanakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga independen pemantau pemilu yang menilai KPU gagal melaksanakan penghitungan real count karena hasilnya jauh dari target yang ditentukan yaitu 80% dari suara sah yang masuk. Sampai terakhir pusat tabulasi nasional (PTN) ditutup KPU pada Senin kemarin hanya dapat menghimpun suara tak lebih dari 20%. Angka itu sangat jauh dibandingkan dengan PTN pada Pemilu 2004 lalu.
Hal itu membuat banyak pihak kecewa dan geram terhadap kinerja KPU itu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut, kinerja KPU yang amburadul terkait PTN harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, Ray juga menuntut agar dilakukan audit menyeluruh terkait PTN Pemilu 2009 ini. Sebab, disinyalir ada aroma penyelewengan keuangan dibalik kekacaun PTN itu. Selanjutnya LIMA dan beberapa LSM pemantau pemilu lainnya akan mengadukan KPU kepada Bawaslu dan pihak kepolisian terkait kekacauan PTN.
“Kacaunya tabulasi penghitungan nasional harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh KPU. Karena itu menyangkut uang negara yang digunakan oleh KPU untuk menyelenggarakan program TPN itu. Oleh karena itu kami akan melaporkan KPU kepada Bawaslu dan kepolisian karena disinyalir adanya penyelewengan dana disamping penyelewengan administrasi terkait pelaksanaan program itu,” tegas Ray kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Sementara itu, pusat penghitungan suara pemilu legislatif di Pusat Tabulasi Nasional Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin, resmi ditutup. Namun, KPU berjanji akan tetap meng-update atau memutakhirkan data itu melalui situs tabulasi nasional di www.tnp.kpu.go.id.
“Hari ini acara di Hotel Borobudur selesai dan ditarik ke Media Center KPU,” kata anggota KPU Sri Nuryanti di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penutupan pusat tabulasi itu karena kontrak yang disepakati sudah habis. KPU ballroom di hotel itu selama 12 hari sejak 9 April lalu. Meski sudah 12 hari berjalan, data yang masuk belum sampai 10%.
Hingga berita ini ditulis, suara yang masuk baru 13.078.538 dari 171 juta yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Sedangkan data dari Tempat Pemungutan Suara TPS yang masuk baru 67.704 dari jumlah total 519 ribu TPS.
Angka itu sangat jauh di bawah target penyelenggara Pemilu. Padahal selama 12 hari, Komisi menargetkan suara masuk hingga 80% dari seluruh suara yang ada.
Menurut dia, KPU sudah berusaha maksimal. Namun, ada beberapa masalah yang menyebabkan target tidak tercapai. Masalah itu antara lain penyiapan perangkat keras, perangkat lunak, informasi, standar operasional dan kesiapan personel yang menjadi operator. “Teman-teman di kabupaten mungkin capek dan memrioritaskan perhitungan manual,” kata dia. O dir
Rabu, 29 April 2009
KPU Bantah Data Temuan PDI-P
KOMPAS
KPU Bantah Data Temuan PDI-P
Jumat, 24 April 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum membantah data yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Data yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional Pemilu 2009 oleh KPU adalah data yang sebenarnya.
”Saya heran, angka itu didapatkan dari mana. Angka yang kami tampilkan di tabulasi itu adalah angka yang sebenarnya. Saya berharap media tidak melansir sesuatu yang belum jelas,” kata anggota KPU, Abdul Aziz, menanggapi data PDI-P, Kamis (23/4).
Sebelumnya, PDI-P menemukan data dalam sebuah cakram padat (CD) dari server KPU. Dalam data itu disebutkan suara yang dihimpun server KPU jauh lebih besar dibandingkan suara yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional (Kompas, 22/4).
Menurut Aziz, angka yang ditampilkan di Tabulasi Nasional itu merupakan data sebenarnya yang didapatkan dari daerah. ”Itu adalah riil kami peroleh selama ini,” ujar Aziz.
Secara terpisah, anggota Tim Ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk TI KPU, Oskar Riandi, mengatakan, data yang masuk sebelum proses penayangan Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur ditutup berasal dari 130.000-an tempat pemungutan suara (TPS). Namun, saat itu yang ditampilkan di internet hanya sekitar 60.000 TPS.
”Sisa data TPS yang tidak ditampilkan adalah data yang salah. Kesalahan umumnya terjadi karena jumlah pemilih yang terdaftar di TPS lebih kecil dibandingkan jumlah suara sah yang ada,” kata Oskar.
Mengejutkan
Temuan PDI-P soal perbedaan data di tabulasi dan server KPU itu mengejutkan banyak pihak. Dorongan untuk segera diadakan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya skandal dalam sistem tabulasi pun menguat.
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mendorong adanya penyelidikan secepatnya. ”Jika temuan PDI-P tersebut benar ada, hal itu dapat disebut sebagai skandal,” kata Ray.
Menurut Sebastian, bila betul data yang diungkap itu, sesungguhnya kredibilitas KPU juga telah runtuh. Tabulasi Nasional harus segera dihentikan karena tidak memiliki legitimasi lagi.
Dari Bandung dilaporkan, Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat mengumpulkan bukti pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. ”Meski tidak lagi bisa memengaruhi hasil pemilu, hal itu diharapkan bisa menjadi cerminan kualitas Pemilu 2009 yang buruk,” kata Sekretaris DPD PDI-P Jabar Edi Susianto.(REK/SIE/MZW/sut
KPU Bantah Data Temuan PDI-P
Jumat, 24 April 2009
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum membantah data yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Data yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional Pemilu 2009 oleh KPU adalah data yang sebenarnya.
”Saya heran, angka itu didapatkan dari mana. Angka yang kami tampilkan di tabulasi itu adalah angka yang sebenarnya. Saya berharap media tidak melansir sesuatu yang belum jelas,” kata anggota KPU, Abdul Aziz, menanggapi data PDI-P, Kamis (23/4).
Sebelumnya, PDI-P menemukan data dalam sebuah cakram padat (CD) dari server KPU. Dalam data itu disebutkan suara yang dihimpun server KPU jauh lebih besar dibandingkan suara yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional (Kompas, 22/4).
Menurut Aziz, angka yang ditampilkan di Tabulasi Nasional itu merupakan data sebenarnya yang didapatkan dari daerah. ”Itu adalah riil kami peroleh selama ini,” ujar Aziz.
Secara terpisah, anggota Tim Ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk TI KPU, Oskar Riandi, mengatakan, data yang masuk sebelum proses penayangan Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur ditutup berasal dari 130.000-an tempat pemungutan suara (TPS). Namun, saat itu yang ditampilkan di internet hanya sekitar 60.000 TPS.
”Sisa data TPS yang tidak ditampilkan adalah data yang salah. Kesalahan umumnya terjadi karena jumlah pemilih yang terdaftar di TPS lebih kecil dibandingkan jumlah suara sah yang ada,” kata Oskar.
Mengejutkan
Temuan PDI-P soal perbedaan data di tabulasi dan server KPU itu mengejutkan banyak pihak. Dorongan untuk segera diadakan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya skandal dalam sistem tabulasi pun menguat.
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mendorong adanya penyelidikan secepatnya. ”Jika temuan PDI-P tersebut benar ada, hal itu dapat disebut sebagai skandal,” kata Ray.
Menurut Sebastian, bila betul data yang diungkap itu, sesungguhnya kredibilitas KPU juga telah runtuh. Tabulasi Nasional harus segera dihentikan karena tidak memiliki legitimasi lagi.
Dari Bandung dilaporkan, Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat mengumpulkan bukti pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. ”Meski tidak lagi bisa memengaruhi hasil pemilu, hal itu diharapkan bisa menjadi cerminan kualitas Pemilu 2009 yang buruk,” kata Sekretaris DPD PDI-P Jabar Edi Susianto.(REK/SIE/MZW/sut
Tabulasi KPU Gagal
JAWA POS
Selasa, 21 April 2009 , 11:04:00
Tabulasi KPU Gagal
Ditutup dengan Angka 13.165.902 Suara, KPU Berdalih Kesalahan SDM
JAKARTA - Tabulasi suara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi berakhir semalam. Namun, hingga penutupan, ternyata jumlah suara yang masuk sangat jauh yang diharapkan. Sehingga, bagi sebagian pihak, tabulasi tersebut telah gagal.
“Kami nyatakan tabulasi telah gagal. Karena raihan suaranya hanya sepuluh persen saja. Itu tidak sesuai dengan dana yang mereka kucurkan untuk proyek teknologi yang dianggap canggih tersebut,” ujar Koordinator Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, Selasa (20/4).
Menurut Ray, KPU harus bertanggung jawab secara moril dan materil. Selain itu, dia juga menyesalkan tidak maksimalnya sistem tabulasi, sebagaimana target yang diinginkan disaat awal pembukaan tabulasi tersebut sebanyak 80 persen.
Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), alokasi Dipa tabulasi TI pemilu berjumlah Rp 79,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari tabulasi hasil suara pileg (manual dan elektronik) sebesar Rp 37,8 miliar; penetapan hasil pileg Rp 2,9 miliar; tabulasi hasil suara pileg (manual dan elektronik) sebesar Rp 9,2 miliar.
Menurut Ray, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dan pidana. “KPU juga harus menyelidiki sistem tabulasi yang digunakan,” katanya. Penyelidikan itu, lanjutnya, termasuk penyelidikan penggunaan anggaran untuk tabulasi.
Sementara, Anggota KPU Sri Nuryanti menganggap kendala terbesar di dalam tabulasi nasional terletak pada kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga mengakibatkan peranti lunak, peranti keras, data, dan prosedur standar operasi tidak berjalan dengan baik.
“Mungkin mereka (penyelenggara pemilu di daerah) juga capek, mungkin ada prioritas lain untuk proses penghitungan manual. Terlebih bimbingan teknis bagi KPU di daerah juga sangat minim,” ujar Sri.
Menurutnya, training yang diberikan hanya satu kali. Hal tersebut tidak sebanding dengan kecanggihan teknologi ICR (intelligent character recognition). Menurut dia, pemberian bimbingan teknis penyelenggaran tabulasi Teknologi Informasi (TI) masih memerlukan pembenahan untuk meminimalisir kekurangan.
Seperti diketahui, pengiriman data suara untuk tabulasi TI menggunakan sistem pemindaian formulir C1 TI dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Formulir tersebut dipindai di KPU kabupaten/kota untuk dikirim ke KPU pusat. Gambar hasil pemindaian akan diubah menjadi bentuk teks.
“Ada formulir C1 TI yang tidak diisi di TPS,” kata Yanti. Padahal, lanjut dia, prosedur pengisian formulir C1 TI sama dengan C1 biasa. Akibatnya, data suara dari TPS tersebut tidak terkirim ke pusat tabulasi nasional. Hal itu menyebabkan jumlah suara yang masuk ke tabulasi lambat.
Namun hal tersebut justru dibantah oleh Ray Rangkuti. Menurutnya KPU jangan melempar kelemahan tabulasi TI kepada publik. Alasannya, kata Ray, tabulasi TI itu merupakan inisiatif murni anggota KPU. “Kalau memang bimteknya kurang, kenapa harus disalahkan mereka (petugas KPPS dan PPK),” ujar Ray dengan nada tinggi
“Jadi atas dasar ini, kami juga meminta agar seluruh komisioner KPU mundur dari jabatan. Karena telah terbukti gagal dalam menjalankan kegiatan ini dan kegiatan lain seperti DPT,” pungkas Ray menambahkan.
Sementara hingga memasuki detik-detik terakhir penutupan tabulasi, suara yang masuk ke tabulasi hingga pukul 21.00 semalam baru 13.916.902. Padahal, jumlah pemilih yang tercatat dalam pileg ini sebanyak 171 juta orang. KPU menargetkan suara yang dihitung dalam tabulasi ini sebanyak 80 persen.
Perolehan suara berturut-turut ditempati Partai Demokrat (24.8 persen), Partai Golkar (14,65 persen), PDIP (14,04 persen), PKS (8,22 persen), PAN (6,29 persen), PPP (5,36 persen), PKB (5,08 persen), Gerindra (4,34 persen), Hanura (3,61 persen) dan sepuluh besar terakhir adalah PBB sebanyak 1,86 pesren. (dil)
Selasa, 21 April 2009 , 11:04:00
Tabulasi KPU Gagal
Ditutup dengan Angka 13.165.902 Suara, KPU Berdalih Kesalahan SDM
JAKARTA - Tabulasi suara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi berakhir semalam. Namun, hingga penutupan, ternyata jumlah suara yang masuk sangat jauh yang diharapkan. Sehingga, bagi sebagian pihak, tabulasi tersebut telah gagal.
“Kami nyatakan tabulasi telah gagal. Karena raihan suaranya hanya sepuluh persen saja. Itu tidak sesuai dengan dana yang mereka kucurkan untuk proyek teknologi yang dianggap canggih tersebut,” ujar Koordinator Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, Selasa (20/4).
Menurut Ray, KPU harus bertanggung jawab secara moril dan materil. Selain itu, dia juga menyesalkan tidak maksimalnya sistem tabulasi, sebagaimana target yang diinginkan disaat awal pembukaan tabulasi tersebut sebanyak 80 persen.
Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), alokasi Dipa tabulasi TI pemilu berjumlah Rp 79,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari tabulasi hasil suara pileg (manual dan elektronik) sebesar Rp 37,8 miliar; penetapan hasil pileg Rp 2,9 miliar; tabulasi hasil suara pileg (manual dan elektronik) sebesar Rp 9,2 miliar.
Menurut Ray, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dan pidana. “KPU juga harus menyelidiki sistem tabulasi yang digunakan,” katanya. Penyelidikan itu, lanjutnya, termasuk penyelidikan penggunaan anggaran untuk tabulasi.
Sementara, Anggota KPU Sri Nuryanti menganggap kendala terbesar di dalam tabulasi nasional terletak pada kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga mengakibatkan peranti lunak, peranti keras, data, dan prosedur standar operasi tidak berjalan dengan baik.
“Mungkin mereka (penyelenggara pemilu di daerah) juga capek, mungkin ada prioritas lain untuk proses penghitungan manual. Terlebih bimbingan teknis bagi KPU di daerah juga sangat minim,” ujar Sri.
Menurutnya, training yang diberikan hanya satu kali. Hal tersebut tidak sebanding dengan kecanggihan teknologi ICR (intelligent character recognition). Menurut dia, pemberian bimbingan teknis penyelenggaran tabulasi Teknologi Informasi (TI) masih memerlukan pembenahan untuk meminimalisir kekurangan.
Seperti diketahui, pengiriman data suara untuk tabulasi TI menggunakan sistem pemindaian formulir C1 TI dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Formulir tersebut dipindai di KPU kabupaten/kota untuk dikirim ke KPU pusat. Gambar hasil pemindaian akan diubah menjadi bentuk teks.
“Ada formulir C1 TI yang tidak diisi di TPS,” kata Yanti. Padahal, lanjut dia, prosedur pengisian formulir C1 TI sama dengan C1 biasa. Akibatnya, data suara dari TPS tersebut tidak terkirim ke pusat tabulasi nasional. Hal itu menyebabkan jumlah suara yang masuk ke tabulasi lambat.
Namun hal tersebut justru dibantah oleh Ray Rangkuti. Menurutnya KPU jangan melempar kelemahan tabulasi TI kepada publik. Alasannya, kata Ray, tabulasi TI itu merupakan inisiatif murni anggota KPU. “Kalau memang bimteknya kurang, kenapa harus disalahkan mereka (petugas KPPS dan PPK),” ujar Ray dengan nada tinggi
“Jadi atas dasar ini, kami juga meminta agar seluruh komisioner KPU mundur dari jabatan. Karena telah terbukti gagal dalam menjalankan kegiatan ini dan kegiatan lain seperti DPT,” pungkas Ray menambahkan.
Sementara hingga memasuki detik-detik terakhir penutupan tabulasi, suara yang masuk ke tabulasi hingga pukul 21.00 semalam baru 13.916.902. Padahal, jumlah pemilih yang tercatat dalam pileg ini sebanyak 171 juta orang. KPU menargetkan suara yang dihitung dalam tabulasi ini sebanyak 80 persen.
Perolehan suara berturut-turut ditempati Partai Demokrat (24.8 persen), Partai Golkar (14,65 persen), PDIP (14,04 persen), PKS (8,22 persen), PAN (6,29 persen), PPP (5,36 persen), PKB (5,08 persen), Gerindra (4,34 persen), Hanura (3,61 persen) dan sepuluh besar terakhir adalah PBB sebanyak 1,86 pesren. (dil)
Kamis, 23 April 2009
KPU Bantah Data Temuan PDI-P
KOMPAS
KPU Bantah Data Temuan PDI-P
Jumat, 24 April 2009 | 03:26 WIB
Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum membantah data yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Data yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional Pemilu 2009 oleh KPU adalah data yang sebenarnya.
”Saya heran, angka itu didapatkan dari mana. Angka yang kami tampilkan di tabulasi itu adalah angka yang sebenarnya. Saya berharap media tidak melansir sesuatu yang belum jelas,” kata anggota KPU, Abdul Aziz, menanggapi data PDI-P, Kamis (23/4).
Sebelumnya, PDI-P menemukan data dalam sebuah cakram padat (CD) dari server KPU. Dalam data itu disebutkan suara yang dihimpun server KPU jauh lebih besar dibandingkan suara yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional (Kompas, 22/4).
Menurut Aziz, angka yang ditampilkan di Tabulasi Nasional itu merupakan data sebenarnya yang didapatkan dari daerah. ”Itu adalah riil kami peroleh selama ini,” ujar Aziz.
Secara terpisah, anggota Tim Ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk TI KPU, Oskar Riandi, mengatakan, data yang masuk sebelum proses penayangan Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur ditutup berasal dari 130.000-an tempat pemungutan suara (TPS). Namun, saat itu yang ditampilkan di internet hanya sekitar 60.000 TPS.
”Sisa data TPS yang tidak ditampilkan adalah data yang salah. Kesalahan umumnya terjadi karena jumlah pemilih yang terdaftar di TPS lebih kecil dibandingkan jumlah suara sah yang ada,” kata Oskar.
Mengejutkan
Temuan PDI-P soal perbedaan data di tabulasi dan server KPU itu mengejutkan banyak pihak. Dorongan untuk segera diadakan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya skandal dalam sistem tabulasi pun menguat.
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mendorong adanya penyelidikan secepatnya. ”Jika temuan PDI-P tersebut benar ada, hal itu dapat disebut sebagai skandal,” kata Ray.
Menurut Sebastian, bila betul data yang diungkap itu, sesungguhnya kredibilitas KPU juga telah runtuh. Tabulasi Nasional harus segera dihentikan karena tidak memiliki legitimasi lagi.
Dari Bandung dilaporkan, Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat mengumpulkan bukti pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. ”Meski tidak lagi bisa memengaruhi hasil pemilu, hal itu diharapkan bisa menjadi cerminan kualitas Pemilu 2009 yang buruk,” kata Sekretaris DPD PDI-P Jabar Edi Susianto.(REK/SIE/MZW/sut)
KPU Bantah Data Temuan PDI-P
Jumat, 24 April 2009 | 03:26 WIB
Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum membantah data yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Data yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional Pemilu 2009 oleh KPU adalah data yang sebenarnya.
”Saya heran, angka itu didapatkan dari mana. Angka yang kami tampilkan di tabulasi itu adalah angka yang sebenarnya. Saya berharap media tidak melansir sesuatu yang belum jelas,” kata anggota KPU, Abdul Aziz, menanggapi data PDI-P, Kamis (23/4).
Sebelumnya, PDI-P menemukan data dalam sebuah cakram padat (CD) dari server KPU. Dalam data itu disebutkan suara yang dihimpun server KPU jauh lebih besar dibandingkan suara yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional (Kompas, 22/4).
Menurut Aziz, angka yang ditampilkan di Tabulasi Nasional itu merupakan data sebenarnya yang didapatkan dari daerah. ”Itu adalah riil kami peroleh selama ini,” ujar Aziz.
Secara terpisah, anggota Tim Ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk TI KPU, Oskar Riandi, mengatakan, data yang masuk sebelum proses penayangan Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur ditutup berasal dari 130.000-an tempat pemungutan suara (TPS). Namun, saat itu yang ditampilkan di internet hanya sekitar 60.000 TPS.
”Sisa data TPS yang tidak ditampilkan adalah data yang salah. Kesalahan umumnya terjadi karena jumlah pemilih yang terdaftar di TPS lebih kecil dibandingkan jumlah suara sah yang ada,” kata Oskar.
Mengejutkan
Temuan PDI-P soal perbedaan data di tabulasi dan server KPU itu mengejutkan banyak pihak. Dorongan untuk segera diadakan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya skandal dalam sistem tabulasi pun menguat.
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mendorong adanya penyelidikan secepatnya. ”Jika temuan PDI-P tersebut benar ada, hal itu dapat disebut sebagai skandal,” kata Ray.
Menurut Sebastian, bila betul data yang diungkap itu, sesungguhnya kredibilitas KPU juga telah runtuh. Tabulasi Nasional harus segera dihentikan karena tidak memiliki legitimasi lagi.
Dari Bandung dilaporkan, Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat mengumpulkan bukti pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. ”Meski tidak lagi bisa memengaruhi hasil pemilu, hal itu diharapkan bisa menjadi cerminan kualitas Pemilu 2009 yang buruk,” kata Sekretaris DPD PDI-P Jabar Edi Susianto.(REK/SIE/MZW/sut)
Rabu, 22 April 2009
Prasangka di seputar real count
BISNIS INDONESIA
Selasa, 21/04/2009 09:35 WIB
Prasangka di seputar real count
oleh : Anugerah Perkasa
Kekecewaan muncul dari politisi Partai Demokrat Sutan Bathogana. Itu akibat lambannya perhitungan Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Selasa pekan lalu, adalah hari pertama dia mendatangi pusat perhitungan itu. Mukanya tak lepas dari layar monitor, dikerubungi empat orang rekannya.
"Ini lamban sekali, padahal sekarang zaman yang serbacepat," ujarnya pada saya. "Mungkin ini yang bikin calon legislatif pada stres."
Bathogana memang mencalonkan dirinya kembali sebagai legislator pada pemilu kali ini setelah pekerjaan itu dijalaninya sejak 2004. Dia, seperti lainnya, tengah menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU, selaku penyelenggara pemilu.
Walaupun, sedikitnya lima lembaga survei telah melakukan perhitungan cepat atau quick count dan punya hasil relatif sama: Partai Demokrat adalah pemenangnya, yakni lebih 20%. Disusul dengan PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang masing-masing mendapat sekitar 14% suara.
Hasil ini tak jauh berbeda dengan Pusat Tabulasi Nasional yang dibuka pada 9 April hingga 20 April 2009. Kini, suara yang telah masuk berkisar 11 juta lebih dari sekitar 171 juta pemilih dengan hasil: Partai Demokrat tetap yang teratas. Perhitungan oleh KPU sering disebut dengan real count, karena cara perhitungan dilakukan secara manual dari daerah ke Jakarta.
Pusat perhitungan suara terletak di ballroom Flores, Hotel Borobudur. Saya melihat sedikitnya enam petugas polisi yang berjaga di depan pintu masuk.
Semua komputer berjumlah 28 unit: 14 untuk calon legislatif serta perwakilan partai politik dan sisanya untuk publik, termasuk media.
Ada 180 kursi yang dibuat menghadap dua layar raksasa. Di depannya ada podium untuk pidato dan panggung untuk berdiskusi. Saya melihat orang-orang mengobrol di barisan partai politik, tetapi matanya tak lepas dari layar monitor. Ada yang tertawa. Ada yang mengeluh.
"Update-nya lama sekali," gumamnya.
Keluhan itu memang tak hanya muncul dari para calon legislator, tetapi para pemantau penyelenggara pemilu. Saya menemui Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, yang menyatakan hal serupa. Dia sudah tiga kali mendatangi pusat perhitungan suara itu dan tak menemukan perubahan.
Jeirry berpendapat lebih baik pusat perhitungan suara itu ditutup saja, karena tak memberikan manfaat. Perkembangan data yang lamban dan dicurigai terjadi manipulasi data. Pusat Tabulasi Nasional juga tidak buka sehari penuh, tetapi dari pukul 10.00-22.00.
"Manipulasi data?" tanya saya.
"Ya itu bisa saja terjadi. Data tetap bisa diotak-atik. Ini kekhawatiran saja," kata Jeirry
"Indikasinya?"
"Perhitungan suara di daerah, bisa dipermainkan," Jeirry menjelaskan.
Kekacauan data
Jauh hari sebelum pemilu legislatif digelar, pemberitaan media menyoroti kekacauan logistik. Mulai dari kekurangan kotak suara, pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) hingga tak tersedianya tempat pemungutan suara di rumah sakit. Seminggu setelah pemungutan suara dilakukan, kritik diarahkan ke masalah penghitungan suara oleh KPU.
Selain lambat, kekacauan data juga terjadi. Sejumlah situs berita menyiarkan lonjakan suara yang diperoleh Mohammad Jafar Hafsah, calon legislator dari Sulawesi Selatan.
Jafar mendapat lebih 100 juta suara, padahal saat itu perhitungan nasional berkisar di bawah 10 juta suara. Kekacauan ini ditanggapi dingin oleh anggota KPU Abdul Aziz, yang membawahi masalah teknologi informasi.
"Itu error. Kalau memang melonjak, akan diikuti grafik yang tinggi. Tapi itu kan tidak ada," ujarnya.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari bahkan mengatakan pihaknya tak memaksakan perolehan suara mencapai 100% hingga 20 April atau hari ini adalah terakhir perhitungan manual.
Padahal, selama seminggu lebih surat suara yang masuk hanya mencapai 11 juta lebih atau hanya berkisar 6,4% dari total jenderal 171 juta pemilih. Ini barulah satu soal!
Dari Kecamatan Kabanjahe, Sumatra Utara, mencuat kekacauan perhitungan suara terjadi karena saksi partai politik keberatan atas penghitungan oleh panitia pemilu kecamatan.
Dari Bogor, Jawa Barat terjadi adu mulut soal prosedur pencontrengan. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sejumlah aktivis partai politik meminta perhitungan ulang karena perhitungan suara bermasalah. Dan di Jakarta, banyak surat suara tertukar antardaerah pemilihan.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai proses kekacauan data di daerah menyebabkan informasi di Pusat Tabulasi Nasional patut dicurigai keabsahannya. Selain soal perdebatan menghitung, pembacaan data pun menjadi alasan.
"Kertas direkomendasikan memakai 70 gram, tapi ada yang hanya memakai 60 gram. Akhirnya data tak bisa terbaca baik," ujarnya. "Ini berpengaruh pada hasil."
Ray juga melihat kekacauan data yang akhirnya melonjakkan suara Mohammad Jafar Hafsah adalah persoalan serius. Ini adalah bukti kekacauan penyelenggaraan pemilu.
Dirinya mencurigai data yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional tak diverifikasi padahal kasus pelanggaran di daerah terjadi secara masif. Soal pemborosan, lanjutnya, tak usah ditanya. Proyek penyediaan server itu menghabiskan anggaran Rp1,8 miliar, tetapi tidak berjalan baik.
Kekacuaan perhitungan suara adalah satu dari sekian dugaan pelanggaran yang terjadi oleh KPU. Yang menyebalkan, KPU selalu membenamkan opini bahwa semuanya berjalan "baik-baik saja." Nyatanya, media menguak kelemahan penyelenggaran pemilu kali ini demikian besar. Artinya, banyak yang tidak "baik-baik" saja.
"Fakta-fakta itu seharusnya membuat komisioner KPU mundur," papar Ray.
"Mundur. Mengapa?"
"Mereka enak sekali kalau gitu sebagai pejabat negara. Sudah boros, tidak efektif, membohongi orang pula." (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)
Selasa, 21/04/2009 09:35 WIB
Prasangka di seputar real count
oleh : Anugerah Perkasa
Kekecewaan muncul dari politisi Partai Demokrat Sutan Bathogana. Itu akibat lambannya perhitungan Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Selasa pekan lalu, adalah hari pertama dia mendatangi pusat perhitungan itu. Mukanya tak lepas dari layar monitor, dikerubungi empat orang rekannya.
"Ini lamban sekali, padahal sekarang zaman yang serbacepat," ujarnya pada saya. "Mungkin ini yang bikin calon legislatif pada stres."
Bathogana memang mencalonkan dirinya kembali sebagai legislator pada pemilu kali ini setelah pekerjaan itu dijalaninya sejak 2004. Dia, seperti lainnya, tengah menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU, selaku penyelenggara pemilu.
Walaupun, sedikitnya lima lembaga survei telah melakukan perhitungan cepat atau quick count dan punya hasil relatif sama: Partai Demokrat adalah pemenangnya, yakni lebih 20%. Disusul dengan PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang masing-masing mendapat sekitar 14% suara.
Hasil ini tak jauh berbeda dengan Pusat Tabulasi Nasional yang dibuka pada 9 April hingga 20 April 2009. Kini, suara yang telah masuk berkisar 11 juta lebih dari sekitar 171 juta pemilih dengan hasil: Partai Demokrat tetap yang teratas. Perhitungan oleh KPU sering disebut dengan real count, karena cara perhitungan dilakukan secara manual dari daerah ke Jakarta.
Pusat perhitungan suara terletak di ballroom Flores, Hotel Borobudur. Saya melihat sedikitnya enam petugas polisi yang berjaga di depan pintu masuk.
Semua komputer berjumlah 28 unit: 14 untuk calon legislatif serta perwakilan partai politik dan sisanya untuk publik, termasuk media.
Ada 180 kursi yang dibuat menghadap dua layar raksasa. Di depannya ada podium untuk pidato dan panggung untuk berdiskusi. Saya melihat orang-orang mengobrol di barisan partai politik, tetapi matanya tak lepas dari layar monitor. Ada yang tertawa. Ada yang mengeluh.
"Update-nya lama sekali," gumamnya.
Keluhan itu memang tak hanya muncul dari para calon legislator, tetapi para pemantau penyelenggara pemilu. Saya menemui Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, yang menyatakan hal serupa. Dia sudah tiga kali mendatangi pusat perhitungan suara itu dan tak menemukan perubahan.
Jeirry berpendapat lebih baik pusat perhitungan suara itu ditutup saja, karena tak memberikan manfaat. Perkembangan data yang lamban dan dicurigai terjadi manipulasi data. Pusat Tabulasi Nasional juga tidak buka sehari penuh, tetapi dari pukul 10.00-22.00.
"Manipulasi data?" tanya saya.
"Ya itu bisa saja terjadi. Data tetap bisa diotak-atik. Ini kekhawatiran saja," kata Jeirry
"Indikasinya?"
"Perhitungan suara di daerah, bisa dipermainkan," Jeirry menjelaskan.
Kekacauan data
Jauh hari sebelum pemilu legislatif digelar, pemberitaan media menyoroti kekacauan logistik. Mulai dari kekurangan kotak suara, pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) hingga tak tersedianya tempat pemungutan suara di rumah sakit. Seminggu setelah pemungutan suara dilakukan, kritik diarahkan ke masalah penghitungan suara oleh KPU.
Selain lambat, kekacauan data juga terjadi. Sejumlah situs berita menyiarkan lonjakan suara yang diperoleh Mohammad Jafar Hafsah, calon legislator dari Sulawesi Selatan.
Jafar mendapat lebih 100 juta suara, padahal saat itu perhitungan nasional berkisar di bawah 10 juta suara. Kekacauan ini ditanggapi dingin oleh anggota KPU Abdul Aziz, yang membawahi masalah teknologi informasi.
"Itu error. Kalau memang melonjak, akan diikuti grafik yang tinggi. Tapi itu kan tidak ada," ujarnya.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari bahkan mengatakan pihaknya tak memaksakan perolehan suara mencapai 100% hingga 20 April atau hari ini adalah terakhir perhitungan manual.
Padahal, selama seminggu lebih surat suara yang masuk hanya mencapai 11 juta lebih atau hanya berkisar 6,4% dari total jenderal 171 juta pemilih. Ini barulah satu soal!
Dari Kecamatan Kabanjahe, Sumatra Utara, mencuat kekacauan perhitungan suara terjadi karena saksi partai politik keberatan atas penghitungan oleh panitia pemilu kecamatan.
Dari Bogor, Jawa Barat terjadi adu mulut soal prosedur pencontrengan. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sejumlah aktivis partai politik meminta perhitungan ulang karena perhitungan suara bermasalah. Dan di Jakarta, banyak surat suara tertukar antardaerah pemilihan.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai proses kekacauan data di daerah menyebabkan informasi di Pusat Tabulasi Nasional patut dicurigai keabsahannya. Selain soal perdebatan menghitung, pembacaan data pun menjadi alasan.
"Kertas direkomendasikan memakai 70 gram, tapi ada yang hanya memakai 60 gram. Akhirnya data tak bisa terbaca baik," ujarnya. "Ini berpengaruh pada hasil."
Ray juga melihat kekacauan data yang akhirnya melonjakkan suara Mohammad Jafar Hafsah adalah persoalan serius. Ini adalah bukti kekacauan penyelenggaraan pemilu.
Dirinya mencurigai data yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional tak diverifikasi padahal kasus pelanggaran di daerah terjadi secara masif. Soal pemborosan, lanjutnya, tak usah ditanya. Proyek penyediaan server itu menghabiskan anggaran Rp1,8 miliar, tetapi tidak berjalan baik.
Kekacuaan perhitungan suara adalah satu dari sekian dugaan pelanggaran yang terjadi oleh KPU. Yang menyebalkan, KPU selalu membenamkan opini bahwa semuanya berjalan "baik-baik saja." Nyatanya, media menguak kelemahan penyelenggaran pemilu kali ini demikian besar. Artinya, banyak yang tidak "baik-baik" saja.
"Fakta-fakta itu seharusnya membuat komisioner KPU mundur," papar Ray.
"Mundur. Mengapa?"
"Mereka enak sekali kalau gitu sebagai pejabat negara. Sudah boros, tidak efektif, membohongi orang pula." (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)
Selasa, 21 April 2009
Tabulasi Nasional Gagal Penuhi Target
SEPUTAR INDONESIA
Tabulasi Nasional Gagal Penuhi Target
Tuesday, 21 April 2009
JAKARTA(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui kegagalan tabulasi nasional memberikan informasi penghitungan suara hasil pemilu kepada masyarakat secara cepat,tepat,dan akurat
Hingga kemarin, penghitungan suara elektronik baru mencapai 13.124.940 atau kurang dari 10% suara.Padahal, berdasarkan target KPU,seharusnya pada hari terakhir kemarin sudah masuk 70% suara dari seluruh suara di Indonesia.Atas kejadian itu, KPU mengakui jika tabulasi tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
”Kita tetap berupaya memberikan porsi untuk memberikan informasi ke masyarakat yang cepat, tepat, dan akurat.Ada yang bilang lambat,” kata anggota KPU Sri Nuryanti di Gedung KPU kemarin. Yanti –begitu dia biasa disapa– mengungkapkan, sekalipun tabulasi nasional sudah ditutup di Hotel Borobudur, kemungkinan tabulasi akan dilanjutkan di Gedung KPU.
Terkait lambannya proses penghitungan tabulasi tersebut,Yanti mengklaim akibat teknisinya yang berada di lapangan kelelahan.Mereka lelah karena adanya penghitungan manual di samping penghitungan elektronik. Di sisi lain, permasalahan juga muncul mengingat training untuk para teknisi hanya satu kali.
Menurut sebagian pihak,hal itu masih kurang.Apalagi mesin pemindai (mesin scan) berbasis Intelligent Character Recognition( ICR) adalah hal yang baru. Lambatnya tabulasi tersebut mendapat banyak kecaman. Sebelumnya, praktisi Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Dedy Syafwan menilai tabulasi yang dilakukan KPU adalah bentuk pemborosan. Sebab, dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya.
Karena itu,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menyelidiki kemungkinan pelanggaran dalam penyelenggaraan tabulasi nasional tersebut. ”Bawaslu juga perlu melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dan pidana,”ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta kemarin.
Selain itu, Ray meminta KPK turun tangan atas masalah tersebut, terutama terkait sistem teknologi tabulasi yang digunakan dan penggunaan anggaran negara. ”KPU Jangan melempar tanggung jawab dan melempar alasan pada publik. Penghitungan sistem IT ini mutlak inisiatif mereka,”tandasnya.
Anggota KPU Abdul Aziz mengungkapkan, total dana yang dimiliki KPU untuk melakukan tabulasi sekitar Rp102 miliar. Sekadar diketahui, dalam tabulasi ini digunakan mesin pemindai berbasis teknologi ICR dalam input data hasil penghitungan sebelum dikirim ke sistem tabulasi KPU pusat. ICR adalah teknologi pengenalan data tulisan tangan.
Kemudian, dengan ICR, data tulis tangan dapat langsung diubah dalam bentuk tulisan elektronik. Proses data sendiri dimulai dari TPS untuk kemudian TPS menyerahkan form C1 ke KPU kabupaten atau kota.Form tersebut berisi daftar parpol dan caleg beserta perolehan suaranya.Form tersebut kemudian dipindai (di-scan) di KPU kabupaten atau kota untuk dikirimkan ke pusat tabulasi nasional.
Menurut Sri Nuryanti, dengan fakta lambatnya tabulasi elektronik, KPU akan melakukan evaluasi.” Dari evaluasi tersebut nantinya akan diketahui bagaimana proses tabulasi tersebut. Misalnya, apakah akan diganti dalam pilpres atau bagaimana, nah belum ada keputusan.Nanti kita tunggu hasil evaluasi,”ungkapnya.
Di tempat terpisah, menurut anggotaKomisiIIDPRFerryMursyidan Baldan, lambatnya tabulasi karena kesalahan KPU. Sebab, tabulasi juga dilakukan di tingkat desa,tidak langsung di kecamatan. ”Ada data hasil rekap dari kelurahan dan desa,padahal itu tidak punya kewenangan. Undang-undang mengatakan rekap langsung ke ke-camatan,” ungkapnya. (kholil/dian widiyanarko)
Tabulasi Nasional Gagal Penuhi Target
Tuesday, 21 April 2009
JAKARTA(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui kegagalan tabulasi nasional memberikan informasi penghitungan suara hasil pemilu kepada masyarakat secara cepat,tepat,dan akurat
Hingga kemarin, penghitungan suara elektronik baru mencapai 13.124.940 atau kurang dari 10% suara.Padahal, berdasarkan target KPU,seharusnya pada hari terakhir kemarin sudah masuk 70% suara dari seluruh suara di Indonesia.Atas kejadian itu, KPU mengakui jika tabulasi tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
”Kita tetap berupaya memberikan porsi untuk memberikan informasi ke masyarakat yang cepat, tepat, dan akurat.Ada yang bilang lambat,” kata anggota KPU Sri Nuryanti di Gedung KPU kemarin. Yanti –begitu dia biasa disapa– mengungkapkan, sekalipun tabulasi nasional sudah ditutup di Hotel Borobudur, kemungkinan tabulasi akan dilanjutkan di Gedung KPU.
Terkait lambannya proses penghitungan tabulasi tersebut,Yanti mengklaim akibat teknisinya yang berada di lapangan kelelahan.Mereka lelah karena adanya penghitungan manual di samping penghitungan elektronik. Di sisi lain, permasalahan juga muncul mengingat training untuk para teknisi hanya satu kali.
Menurut sebagian pihak,hal itu masih kurang.Apalagi mesin pemindai (mesin scan) berbasis Intelligent Character Recognition( ICR) adalah hal yang baru. Lambatnya tabulasi tersebut mendapat banyak kecaman. Sebelumnya, praktisi Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Dedy Syafwan menilai tabulasi yang dilakukan KPU adalah bentuk pemborosan. Sebab, dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya.
Karena itu,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menyelidiki kemungkinan pelanggaran dalam penyelenggaraan tabulasi nasional tersebut. ”Bawaslu juga perlu melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dan pidana,”ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta kemarin.
Selain itu, Ray meminta KPK turun tangan atas masalah tersebut, terutama terkait sistem teknologi tabulasi yang digunakan dan penggunaan anggaran negara. ”KPU Jangan melempar tanggung jawab dan melempar alasan pada publik. Penghitungan sistem IT ini mutlak inisiatif mereka,”tandasnya.
Anggota KPU Abdul Aziz mengungkapkan, total dana yang dimiliki KPU untuk melakukan tabulasi sekitar Rp102 miliar. Sekadar diketahui, dalam tabulasi ini digunakan mesin pemindai berbasis teknologi ICR dalam input data hasil penghitungan sebelum dikirim ke sistem tabulasi KPU pusat. ICR adalah teknologi pengenalan data tulisan tangan.
Kemudian, dengan ICR, data tulis tangan dapat langsung diubah dalam bentuk tulisan elektronik. Proses data sendiri dimulai dari TPS untuk kemudian TPS menyerahkan form C1 ke KPU kabupaten atau kota.Form tersebut berisi daftar parpol dan caleg beserta perolehan suaranya.Form tersebut kemudian dipindai (di-scan) di KPU kabupaten atau kota untuk dikirimkan ke pusat tabulasi nasional.
Menurut Sri Nuryanti, dengan fakta lambatnya tabulasi elektronik, KPU akan melakukan evaluasi.” Dari evaluasi tersebut nantinya akan diketahui bagaimana proses tabulasi tersebut. Misalnya, apakah akan diganti dalam pilpres atau bagaimana, nah belum ada keputusan.Nanti kita tunggu hasil evaluasi,”ungkapnya.
Di tempat terpisah, menurut anggotaKomisiIIDPRFerryMursyidan Baldan, lambatnya tabulasi karena kesalahan KPU. Sebab, tabulasi juga dilakukan di tingkat desa,tidak langsung di kecamatan. ”Ada data hasil rekap dari kelurahan dan desa,padahal itu tidak punya kewenangan. Undang-undang mengatakan rekap langsung ke ke-camatan,” ungkapnya. (kholil/dian widiyanarko)
Sistem IT Tidak Penuhi Target, KPU Beralih ke Manual
HUKUM ONLINE.COM
Selasa, 21 April 2009
Sistem IT Tidak Penuhi Target, KPU Beralih ke Manual
Dana yang cukup besar telah digelontorkan untuk mewujudkan program tabulasi hasil Pemilu, tetapi hasil yang masuk masih jauh dari target yang dicanangkan oleh KPU.
Setelah diterpa masalah DPT dan juga masalah lainnya, KPU kini dipusingkan dengan masalah rekapitulasi hasil pemilu. Sistem penghitungan hasil Pemilu dengan menggunakan sistem elektronik atau dengan menggunakan sistem information technology (IT) diakui oleh pihak KPU tidak bisa memenuhi target yang diharapkan. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU Andi Nurpati yang ditemui seusai rapat pleno di gedung KPU Jakarta, Senin (20/4).
�IT itu memang sifatnya hanya memberi informasi lebih awal kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui lebih awal hasil Pemilu,� jelas Andi. Jadi hasil yang final, menurutnya, tetap akan menggunakan cara manual sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang.
Tabulasi secara elektronik ini dicanangkan oleh KPU dari tanggal 9 sampai 20 April. Pihak KPU menargetkan dapat menghasilkan data rekapitulasi hasil pemilu sampai 80%. Namun, sampai hari terakhir ini data yang masuk ke pusat tabulasi nasional baru sekitar 12 juta suara, tidak sampai 10 persen dari total jumlah pemilih di Indonesia yang terdaftar dalam DPT yang mencapai sekitar 171 juta pemilih.
Hasil yang diperoleh dari tabulasi nasional ini, menurut Andi tidak sepenuhnya bisa dijadikan pedoman hasil Pemilu seluruhnya. Menurutnya, pedoman hasil pemilu menurut UU No 10 Tahun 2008 adalah dengan sistem manual. Untuk itu Ia menghimbau kepada seluruh peserta Pemilu dan seluruh masyarakat Indonesia agar menunggu hasil rekapitulasi manual yang akan dilakukan oleh pihak KPU.
�Yang akan kita jadikan pedoman hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei mendatang adalah dengan hasil rekapitulasi manual yang akan dilakukan secara berjenjang, yang kemudian nasioanal hanya menetapkan,� jelas Andi.
KPU akan melanjutkan proses rekapitulasi hasil pemilu nasional tidak lagi menggunakan sistem IT. Andi mengungkapkan bahwa pihak KPU akan mengoptimalkan cara rekapitulasi secara manual menggantikan sistem IT yang akan berakhir hari ini. �Kita akan laksanakan dimulai tanggal 27 April sampai 9 Mei yang akan datang. Karena itu hari ini kita memantabkan persiapan untuk real count secara manual,� jelasnya. Untuk persiapan itu, KPU juga akan melakukan simulasi-simulasi rekapitulasi dan juga tata cara pembacaan berita acara pada saat proses rekapitulasi manual nantinya.
Kemungkinan penyelewengan
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat harus ada pemeriksaan lebih lanjut terkait kegagalan proyek ini. �Bawaslu harus melakukan penyelidikan mengenai kontraknya, mengapa memilih BPPT, karena nyatanya gagal,� ujarnya. Sekedar informasi bahwa pihak KPU memang menggandeng pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menjalankan proses rekapitulasi secara elektronik.
Seluruh biaya untuk Pemilu ini, ungkap Ray, memang berasal dari APBN termasuk untuk urusan IT ini. Dana yang mencapai Rp35 milyar ini harus segera diperiksa karena ternyata tidak sesuai dengan hasil yang akan dituju. Menurutnya, penggunaan uang negara oleh KPU namun tidak jelas hasilnya seperti ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Lebih jauh Ia berpendapat bahwa pihak Bawaslu harus segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan detail penggunaan uang negara ini. �Harus segera bertindak karena ini terkait penggunaan uang negara yang begitu besar,� ungkapnya.
Anggota KPU Sri Nuriyanti mencoba menangkis dugaan bahwa proses tabulasi nasional dengan sistem IT hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran yang ada. �Sistem dan jaringan tidak hanya digunakan untuk saat ini saja. Tetapi juga digunakan untuk mendukung sistem informasi yang dikembangkan KPU,� ujar Yanti. Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak agar melihat persoalan ini dengan jernih. KPU sudah berusaha dengan maksimal untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, meskipun pada akhirnya tidak tercapai sepenuhnya.
Menurut Yanti, yang mengakibatkan kurang suksesnya sistem IT ini kemungkinan besar berasal dari unsur people. �Dari lima unsur seperti hardware, software, Informasi, SOP, dan ada People. Hardware, software ada, Informasi ada, SOPnya sudah kita bikin, peoplenya mungkin,� ungkapnya. Kemungkinan terjadi keletihan akibat tidak tidur semalaman hanya menunggu entry data, menurut Yanti, merupakan salah satu contoh mengapa unsur people bermasalah.
Dengan masalah ini, Yanti mengakui bahwa KPU harus segera membenahi segala persoalan yang ada termasuk masalah IT ini. �Perlu pembenahanlah ke depan,� pungkasnya.
(Sam)
Selasa, 21 April 2009
Sistem IT Tidak Penuhi Target, KPU Beralih ke Manual
Dana yang cukup besar telah digelontorkan untuk mewujudkan program tabulasi hasil Pemilu, tetapi hasil yang masuk masih jauh dari target yang dicanangkan oleh KPU.
Setelah diterpa masalah DPT dan juga masalah lainnya, KPU kini dipusingkan dengan masalah rekapitulasi hasil pemilu. Sistem penghitungan hasil Pemilu dengan menggunakan sistem elektronik atau dengan menggunakan sistem information technology (IT) diakui oleh pihak KPU tidak bisa memenuhi target yang diharapkan. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU Andi Nurpati yang ditemui seusai rapat pleno di gedung KPU Jakarta, Senin (20/4).
�IT itu memang sifatnya hanya memberi informasi lebih awal kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui lebih awal hasil Pemilu,� jelas Andi. Jadi hasil yang final, menurutnya, tetap akan menggunakan cara manual sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang.
Tabulasi secara elektronik ini dicanangkan oleh KPU dari tanggal 9 sampai 20 April. Pihak KPU menargetkan dapat menghasilkan data rekapitulasi hasil pemilu sampai 80%. Namun, sampai hari terakhir ini data yang masuk ke pusat tabulasi nasional baru sekitar 12 juta suara, tidak sampai 10 persen dari total jumlah pemilih di Indonesia yang terdaftar dalam DPT yang mencapai sekitar 171 juta pemilih.
Hasil yang diperoleh dari tabulasi nasional ini, menurut Andi tidak sepenuhnya bisa dijadikan pedoman hasil Pemilu seluruhnya. Menurutnya, pedoman hasil pemilu menurut UU No 10 Tahun 2008 adalah dengan sistem manual. Untuk itu Ia menghimbau kepada seluruh peserta Pemilu dan seluruh masyarakat Indonesia agar menunggu hasil rekapitulasi manual yang akan dilakukan oleh pihak KPU.
�Yang akan kita jadikan pedoman hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei mendatang adalah dengan hasil rekapitulasi manual yang akan dilakukan secara berjenjang, yang kemudian nasioanal hanya menetapkan,� jelas Andi.
KPU akan melanjutkan proses rekapitulasi hasil pemilu nasional tidak lagi menggunakan sistem IT. Andi mengungkapkan bahwa pihak KPU akan mengoptimalkan cara rekapitulasi secara manual menggantikan sistem IT yang akan berakhir hari ini. �Kita akan laksanakan dimulai tanggal 27 April sampai 9 Mei yang akan datang. Karena itu hari ini kita memantabkan persiapan untuk real count secara manual,� jelasnya. Untuk persiapan itu, KPU juga akan melakukan simulasi-simulasi rekapitulasi dan juga tata cara pembacaan berita acara pada saat proses rekapitulasi manual nantinya.
Kemungkinan penyelewengan
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat harus ada pemeriksaan lebih lanjut terkait kegagalan proyek ini. �Bawaslu harus melakukan penyelidikan mengenai kontraknya, mengapa memilih BPPT, karena nyatanya gagal,� ujarnya. Sekedar informasi bahwa pihak KPU memang menggandeng pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menjalankan proses rekapitulasi secara elektronik.
Seluruh biaya untuk Pemilu ini, ungkap Ray, memang berasal dari APBN termasuk untuk urusan IT ini. Dana yang mencapai Rp35 milyar ini harus segera diperiksa karena ternyata tidak sesuai dengan hasil yang akan dituju. Menurutnya, penggunaan uang negara oleh KPU namun tidak jelas hasilnya seperti ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Lebih jauh Ia berpendapat bahwa pihak Bawaslu harus segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan detail penggunaan uang negara ini. �Harus segera bertindak karena ini terkait penggunaan uang negara yang begitu besar,� ungkapnya.
Anggota KPU Sri Nuriyanti mencoba menangkis dugaan bahwa proses tabulasi nasional dengan sistem IT hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran yang ada. �Sistem dan jaringan tidak hanya digunakan untuk saat ini saja. Tetapi juga digunakan untuk mendukung sistem informasi yang dikembangkan KPU,� ujar Yanti. Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak agar melihat persoalan ini dengan jernih. KPU sudah berusaha dengan maksimal untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, meskipun pada akhirnya tidak tercapai sepenuhnya.
Menurut Yanti, yang mengakibatkan kurang suksesnya sistem IT ini kemungkinan besar berasal dari unsur people. �Dari lima unsur seperti hardware, software, Informasi, SOP, dan ada People. Hardware, software ada, Informasi ada, SOPnya sudah kita bikin, peoplenya mungkin,� ungkapnya. Kemungkinan terjadi keletihan akibat tidak tidur semalaman hanya menunggu entry data, menurut Yanti, merupakan salah satu contoh mengapa unsur people bermasalah.
Dengan masalah ini, Yanti mengakui bahwa KPU harus segera membenahi segala persoalan yang ada termasuk masalah IT ini. �Perlu pembenahanlah ke depan,� pungkasnya.
(Sam)
Langganan:
Postingan (Atom)
