TEMPO INTERAKTIF
KPU Akui Sosialisasi Pemilu Kurang
Minggu, 22 Februari 2009 | 12:27 WIB
TEMPO Interaktif , Jakarta: Anggota Komisi Pemilihan Umum Endang Sulastri mengakui sosialisasi pemilihan umum belum sempurna.
"Mungkin baru terasa dua minggu sebelum pemilihan," ujarnya ketika dihubungi Ahad (12/2). Pernyataan ini menjelaskan perkiraan Endang bahwa masyarakat mungkin akan lebih terasa gaung pemilu dua pekan sebelum hari pencontrengan.
Sejak Januari 2009, Endang mengaku beberapa Komisi di daerah telah menunjukkan kemajuan dalam sosialisasi proses pemilihan. Tapi ada pula yang terkendala pemilihan kepala daerah seperti Jawa Timur dengan tiga putaran pemilihan Gubernur.
Survei Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) menunjukkan hanya 24,5 persen pemilih tahu tanggal pemilihan (9 April 2009). Survei ini dilakukan pada sembilan kota/kabupaten di Jakarta, Jawa Barat dan sebagian banten.
Menurut Endang survei tersebut harus dilihat pula tabulasinya dan sampelnya. Ia tak menampik masih banyak kekurangan dan kini memang diniatkan untuk sosialisasi secara masif. Komisi juga bekerja sama dengan sekolah menengah baik umum dan kejuruan untuk sosialisasi di tingkat pemilih pemula.
"Bisa menghemat anggaran dan jumlahnya kan tidak terlalu banyak," ujar Endang. Begitu pula pemberitaan di Media yang selalu menghitung mundur hari pemilihan termasuk dukungan yang diakui Komisi membantu sosialiasi.
Awal Maret mendatang, dijanjikan Endang, Petugas Pemungutan Suara dan Petugas Pemungutan Kecamatan memastikan Daftar Pemilih Tetap di daerahnya masing-masing. "H-5 paling lambat sudah diumumkan tanggal dan tempat pemilihan," imbuhnya. Kemudian tiga hari menjelang, komisi mewajibkan semua daftar pemilih sudah mendapatkan surat pemberitahuan.
DIANING SARI
Tampilkan postingan dengan label LIMA dan Survei II. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label LIMA dan Survei II. Tampilkan semua postingan
Rabu, 25 Februari 2009
Foto Konprensi Pers
Jakarta, 22/2. EFEKTIVITAS SOSIALISASI. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Nasional), Ray Rangkuti ( tengah), Direktur Lima Jakarta, Said Salahudin ( kanan), dan Direktur Kebijakan dan Kenegarawanan Lima, Surya AB (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan perihal hasil survei di Jakarta, Minggu ( 22/2). Hasil survei yang dilaksananakan oleh Lima tersebut berkaitan dengan efektifitas sosialisasi pemilu dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU. FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani/pd/09
Hanya 24,5% Pemilih
SUARA KARYA
KINERJA KPU
Hanya 24,5% Pemilih Tahu Waktu Pemilu
Senin, 23 Februari 2009
JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah gagal melakukan sosialisasi pemilu. Buktinya, berdasarkan survei, mayoritas pemilih tidak tahu waktu pelaksanaan pemilu legislatif maupun tata cara pemberian suara.
Menurut survei yang dilakukan Lingkar Masyarakat Madani (Lima), dari 720 responden yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor hanya 24,5 persen yang dapat menjawab tanggal dan bulan pelaksanaan pemilu. Sementara 45,5 persen responden hanya mengetahui bulan pelaksanaan pemilu, dan 30 persen lagi tidak mengetahui kapan pemilu dilaksanakan.
"Kita melihat, KPU nyata-nyata gagal dalam melakukan sosialisasi jadwal pelaksanaan pemilu. Masyarakat yang menjadi responden banyak yang tidak tepat menyebutkan kapan pemilu dilakukan," kata Direktur Lima Said Salahuddin, di Jakarta, kemarin.
Responden yang dipilih berusia 18-46 tahun dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, pedagang, pegawai negeri sipil, profesional, dan ibu rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka. Lima memastikan sampling error 0 persen.
Said menuturkan, melalui survei yang dilakukan selama 5-18 Februari itu juga ditemukan fakta bahwa tingkat keingintahuan masyarakat mengenai hak pilih ternyata masih rendah. Berdasarkan pertanyaan dalam survei, sebanyak 63,5 persen responden menjawab sudah terdaftar sebagai pemilih, 3 persen belum terdaftar, dan 33,5 persen mengaku tidak tahu.
Dari 63,5 persen responden yang sudah terdaftar sebagai pemilih, hanya 0,75 persen yang berani memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Sebanyak 37 persen responden menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih karena mendapatkan informasi dari orang lain. Lalu 62,25 persen mengaku sudah terdaftar karena pernah didaftar oleh petugas.
Untuk 3 persen responden yang menjawab belum terdafar sebagai pemilih tetap, mereka mengaku telah melakukan pengecekan dan menemukan nama mereka belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan dari 33,5 persen responden yang menyatakan tidak mengetahui apakah sudah masuk DPT mengaku tidak melakukan pengecekan DPT.
"Dari situ terlihat, animo masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap DPT masih sangat rendah walau memang sebagian besar mengaku sudah masuk DPT," kata Said.
Menurut Direktur Lima, Ray Rangkuti, survei itu memperlihatkan bahwa KPU tidak memiliki inisiatif besar dalam melakukan sosialisasi pemilu. Dia menilai, pelaksanaan pemilu legislatif kurang lebih tinggal 50 hari lagi. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan pemilu ini.
"Dari survei itu terlihat bahwa tingkat kepedulian masyarakat sangat rendah. Ini semua karena KPU juga tidak menunjukkan keinginan yang besar dalam melakukan sosialisasi pemilu," katanya.
Menurut Ray, KPU terlihat hanya mengutamakan masalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menyangkut penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. "Sosialisasi berbagai hal yang sudah pasti saja belum maksimal, apalagi jika nanti ditambah dengan terbitnya perppu yang pasti membutuhkan aturan baru," katanya.
Ray menyebutkan, dengan waktu yang semakin terbatas, terutama terkait sosialisasi pemilu, KPU lebih baik memfokuskan diri terhadap aturan yang telah ada. KPU tidak perlu memaksa meminta perppu. Ini tak hanya terkait persoalan waktu, tetapi juga aturan baru, sehingga KPU perlu juga memerlukan dana tambahan untuk sosialisasi. "Ini hanya buang-buang uang karena sosialisasi yang telah dilakukan menjadi sia-sia," ujarnya.
Beberapa waktu lalu KPU mengaku telah melakukan sosialisasi pemilu. KPU juga menyatakan akan lebih mengintensifkan sosialisasi pemilu legislatif sehingga diperkirakan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih bisa mencapai 80 persen.
Menurut anggota KPU yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Pemilu 2009 Endang Sulastri, sosialisasi pemilu dilakukan dengan menggunakan komunikasi media, tatap muka, dan mobilisasi pemilu.
KPU juga telah melakukan bimbingan teknis terhadap KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota di tujuh wilayah mengenai pemungutan dan penghitungan suara.
"KPU juga menjalin kerja sama dengan provider-provider menyangkut pengiriman pesan singkat pemilu yang isinya memuat tiga tema, yakni pentingnya pemilu, penandaan centang, dan imbauan bagi pemilih agar memilih pada 9 April 2009," ujarnya. (Tri Handayani)
KINERJA KPU
Hanya 24,5% Pemilih Tahu Waktu Pemilu
Senin, 23 Februari 2009
JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah gagal melakukan sosialisasi pemilu. Buktinya, berdasarkan survei, mayoritas pemilih tidak tahu waktu pelaksanaan pemilu legislatif maupun tata cara pemberian suara.
Menurut survei yang dilakukan Lingkar Masyarakat Madani (Lima), dari 720 responden yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor hanya 24,5 persen yang dapat menjawab tanggal dan bulan pelaksanaan pemilu. Sementara 45,5 persen responden hanya mengetahui bulan pelaksanaan pemilu, dan 30 persen lagi tidak mengetahui kapan pemilu dilaksanakan.
"Kita melihat, KPU nyata-nyata gagal dalam melakukan sosialisasi jadwal pelaksanaan pemilu. Masyarakat yang menjadi responden banyak yang tidak tepat menyebutkan kapan pemilu dilakukan," kata Direktur Lima Said Salahuddin, di Jakarta, kemarin.
Responden yang dipilih berusia 18-46 tahun dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, pedagang, pegawai negeri sipil, profesional, dan ibu rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka. Lima memastikan sampling error 0 persen.
Said menuturkan, melalui survei yang dilakukan selama 5-18 Februari itu juga ditemukan fakta bahwa tingkat keingintahuan masyarakat mengenai hak pilih ternyata masih rendah. Berdasarkan pertanyaan dalam survei, sebanyak 63,5 persen responden menjawab sudah terdaftar sebagai pemilih, 3 persen belum terdaftar, dan 33,5 persen mengaku tidak tahu.
Dari 63,5 persen responden yang sudah terdaftar sebagai pemilih, hanya 0,75 persen yang berani memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Sebanyak 37 persen responden menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih karena mendapatkan informasi dari orang lain. Lalu 62,25 persen mengaku sudah terdaftar karena pernah didaftar oleh petugas.
Untuk 3 persen responden yang menjawab belum terdafar sebagai pemilih tetap, mereka mengaku telah melakukan pengecekan dan menemukan nama mereka belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan dari 33,5 persen responden yang menyatakan tidak mengetahui apakah sudah masuk DPT mengaku tidak melakukan pengecekan DPT.
"Dari situ terlihat, animo masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap DPT masih sangat rendah walau memang sebagian besar mengaku sudah masuk DPT," kata Said.
Menurut Direktur Lima, Ray Rangkuti, survei itu memperlihatkan bahwa KPU tidak memiliki inisiatif besar dalam melakukan sosialisasi pemilu. Dia menilai, pelaksanaan pemilu legislatif kurang lebih tinggal 50 hari lagi. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan pemilu ini.
"Dari survei itu terlihat bahwa tingkat kepedulian masyarakat sangat rendah. Ini semua karena KPU juga tidak menunjukkan keinginan yang besar dalam melakukan sosialisasi pemilu," katanya.
Menurut Ray, KPU terlihat hanya mengutamakan masalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menyangkut penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. "Sosialisasi berbagai hal yang sudah pasti saja belum maksimal, apalagi jika nanti ditambah dengan terbitnya perppu yang pasti membutuhkan aturan baru," katanya.
Ray menyebutkan, dengan waktu yang semakin terbatas, terutama terkait sosialisasi pemilu, KPU lebih baik memfokuskan diri terhadap aturan yang telah ada. KPU tidak perlu memaksa meminta perppu. Ini tak hanya terkait persoalan waktu, tetapi juga aturan baru, sehingga KPU perlu juga memerlukan dana tambahan untuk sosialisasi. "Ini hanya buang-buang uang karena sosialisasi yang telah dilakukan menjadi sia-sia," ujarnya.
Beberapa waktu lalu KPU mengaku telah melakukan sosialisasi pemilu. KPU juga menyatakan akan lebih mengintensifkan sosialisasi pemilu legislatif sehingga diperkirakan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih bisa mencapai 80 persen.
Menurut anggota KPU yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Pemilu 2009 Endang Sulastri, sosialisasi pemilu dilakukan dengan menggunakan komunikasi media, tatap muka, dan mobilisasi pemilu.
KPU juga telah melakukan bimbingan teknis terhadap KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota di tujuh wilayah mengenai pemungutan dan penghitungan suara.
"KPU juga menjalin kerja sama dengan provider-provider menyangkut pengiriman pesan singkat pemilu yang isinya memuat tiga tema, yakni pentingnya pemilu, penandaan centang, dan imbauan bagi pemilih agar memilih pada 9 April 2009," ujarnya. (Tri Handayani)
Sosialisasi KPU Lemah
REPUBLIKA
Senin, 23 Februari 2009 pukul 10:50:00
Sosialisasi KPU Lemah
Banyak pemilih yang belum tahu pelaksanaan pemilu dan cara memberi tanda
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap gagal dalam menyosialisasikan Pemilu 2009. Berdasar survei yang dilakukan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) maupun International Republican Institute menunjukkan pemilih masih banyak pemilih yang belum paham cara memilih.
Lima selama 5 hingga 18 Februari telah melakukan pemantauan terhadap perilaku pemilih. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 720 ribu orang di Jakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang.
Dalam pertanyaan apakah Anda tahu pelaksanaan pemilu?, ternyata ada 30 persen yang mengaku tidak tahu sama sekali. Adapun yang tahu bulannya saja 45,5 persen, dan yang sudah tahu 24,5 persen.
Selain masalah pelaksanaan pemilu, Lima juga menanyakan masalah pendaftaran pemilih. Dalam survei itu, sebanyak 63,5 persen respon mengatakan sudah terdaftar. Responden yang menjawab tidak tahu 33,5 persen, dan belum terdaftar 3 persen.
Meski sudah menjawab terdaftar, dari 63,5 persen itu, hanya 0,75 persen yang sudah memastikan masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sisanya mengaku mendapat informasi dari orang lain (37 persen) dan sudah pernah didaftar petugas (62,25 persen).
Koordinator Lima Jakarta, Said Salahuddin dalam siaran persnye ke Republika, mengatakan, sosialisasi waktu pelaksanaan pemilu tidak optimal. ''Animo masyarakat untuk mengecek DPT juga sangat rendah,'' kata Said, Ahad (22/2).
Direktur eksekutif Lima, Ray Rangkuti, mengatakan, bahwa hasil pantauan ini menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Banyak hal yang masih membingungkan masyarakat. ''Termasuk masalah cara memberi tanda banyak yang bingung,'' kata Ray.
Dengan kondisi ini, Ray menyarankan agar KPU memperkuat sosialisasi. Terlebih pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 50 hari lagi.
Apabila hingga menjelang pelaksanaan Pemilu KPU tidak mampu meningkatkan kinerja sosialisasinya, dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan sangat rendah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jadwal Pemilu, akan berpotensi pada penyusunan agenda personal dari calon pemilih untuk melakukan aktivitas tertentu pada tanggal 9 April 2009.
Coblos
Hasil yang sama juga disampaikan IRI. Dalam rilisnya, IRI yang merupakan sayap LSM dari Partai Republik di AS, menyebutkan telah bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Mereka melakukan survei pada 12 hingga 22 Januari 2009.
IRI mempresentasikan temuan surveinya, pada Kamis (19/2), kepada pimpinan dari 38 partai politik tingkat nasional, perwakilan pemerintah, KPU dan perwakilan dari LSM yang mendukung proses pemilu di Indonesia.
Dalam survei itu yang menggunakan responden sebanyak 2.189 di seluruh Indonesia disebutkan, sebanyak 27 persen responden masih beranggapan pemberian tanda dilakukan dengan mencoblos kertas suara. Mereka mencoblos di lambang parpol, nomor parpol, atau nama kandidat dan nomor kandidat.
Jumlah responden yang belum tahu cara memilih itu beda tipis enam persen dengan jumlah responden yang menjawab benar. Sebanyak 33 persen responden menjawab mereka akan mencontreng gambar parpol, nomor parpol, maupun nama kandidat.
Ancaman lain juga datang dari responden yang menjawab tak tahu atau tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara memilih. Sebanyak 25 responden menjawab mereka tak tahu bagaimana cara memilih di kertas suara, atau mereka tidak menjawab pertanyaan. evy/dwo
(-)
Senin, 23 Februari 2009 pukul 10:50:00
Sosialisasi KPU Lemah
Banyak pemilih yang belum tahu pelaksanaan pemilu dan cara memberi tanda
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap gagal dalam menyosialisasikan Pemilu 2009. Berdasar survei yang dilakukan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) maupun International Republican Institute menunjukkan pemilih masih banyak pemilih yang belum paham cara memilih.
Lima selama 5 hingga 18 Februari telah melakukan pemantauan terhadap perilaku pemilih. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 720 ribu orang di Jakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang.
Dalam pertanyaan apakah Anda tahu pelaksanaan pemilu?, ternyata ada 30 persen yang mengaku tidak tahu sama sekali. Adapun yang tahu bulannya saja 45,5 persen, dan yang sudah tahu 24,5 persen.
Selain masalah pelaksanaan pemilu, Lima juga menanyakan masalah pendaftaran pemilih. Dalam survei itu, sebanyak 63,5 persen respon mengatakan sudah terdaftar. Responden yang menjawab tidak tahu 33,5 persen, dan belum terdaftar 3 persen.
Meski sudah menjawab terdaftar, dari 63,5 persen itu, hanya 0,75 persen yang sudah memastikan masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sisanya mengaku mendapat informasi dari orang lain (37 persen) dan sudah pernah didaftar petugas (62,25 persen).
Koordinator Lima Jakarta, Said Salahuddin dalam siaran persnye ke Republika, mengatakan, sosialisasi waktu pelaksanaan pemilu tidak optimal. ''Animo masyarakat untuk mengecek DPT juga sangat rendah,'' kata Said, Ahad (22/2).
Direktur eksekutif Lima, Ray Rangkuti, mengatakan, bahwa hasil pantauan ini menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Banyak hal yang masih membingungkan masyarakat. ''Termasuk masalah cara memberi tanda banyak yang bingung,'' kata Ray.
Dengan kondisi ini, Ray menyarankan agar KPU memperkuat sosialisasi. Terlebih pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 50 hari lagi.
Apabila hingga menjelang pelaksanaan Pemilu KPU tidak mampu meningkatkan kinerja sosialisasinya, dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan sangat rendah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jadwal Pemilu, akan berpotensi pada penyusunan agenda personal dari calon pemilih untuk melakukan aktivitas tertentu pada tanggal 9 April 2009.
Coblos
Hasil yang sama juga disampaikan IRI. Dalam rilisnya, IRI yang merupakan sayap LSM dari Partai Republik di AS, menyebutkan telah bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Mereka melakukan survei pada 12 hingga 22 Januari 2009.
IRI mempresentasikan temuan surveinya, pada Kamis (19/2), kepada pimpinan dari 38 partai politik tingkat nasional, perwakilan pemerintah, KPU dan perwakilan dari LSM yang mendukung proses pemilu di Indonesia.
Dalam survei itu yang menggunakan responden sebanyak 2.189 di seluruh Indonesia disebutkan, sebanyak 27 persen responden masih beranggapan pemberian tanda dilakukan dengan mencoblos kertas suara. Mereka mencoblos di lambang parpol, nomor parpol, atau nama kandidat dan nomor kandidat.
Jumlah responden yang belum tahu cara memilih itu beda tipis enam persen dengan jumlah responden yang menjawab benar. Sebanyak 33 persen responden menjawab mereka akan mencontreng gambar parpol, nomor parpol, maupun nama kandidat.
Ancaman lain juga datang dari responden yang menjawab tak tahu atau tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara memilih. Sebanyak 25 responden menjawab mereka tak tahu bagaimana cara memilih di kertas suara, atau mereka tidak menjawab pertanyaan. evy/dwo
(-)
Minggu, 22 Februari 2009
Hasil Survei Lima, Mayoritas Pemilih Tak Tahu Tanggal Pemilu
INDO POS/JAWA POS
Senin, 23 Februari 2009
Politika
Hasil Survei Lima, Mayoritas Pemilih Tak Tahu Tanggal Pemilu
JAKARTA - Hari H pemilu legislatif tinggal 45 hari lagi. Namun, survei Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mengungkap, 75,5 persen masyarakat yang menjadi respondennya belum tahu pasti pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Ini mengkhawatirkan, kalau tanggal saja belum tahu, bagaimana dengan teknis pelaksanaannya?" ujar Direktur Lima Jakarta Raya Said Salahudin saat memaparkan hasil surveinya di Kantor Lima, Jl Lautze, Jakarta, kemarin (22/2). Dia menyatakan, hasil itu menjadi peringatan serius terhadap kesuksesan pemilu yang tinggal menghitung hari.
Sebab, menurut Said, tingkat kerumitan cara pemberian suara pada pemilu kali ini lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya. "Semua ini adalah masalah sosialisasi yang ternyata sangat tidak maksimal hingga saat ini," ujarnya.
Survei Lima tersebut dilakukan terhadap masyarakat sembilan kota/kabupaten di Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Banten. Survei pada 5-18 Februari itu mengambil sampel 720 calon pemilih. "Memang bukan survei nasional, tapi hasil ini mencengangkan karena wilayah pantauan kami dikenal sebagai pusat informasi," ujar Said.
Direktur Eksekutif Lima Nasional Ray Rangkuti menambahkan, fakta rendahnya upaya sosialisasi KPU memang telah menjadi kekhawatiran yang nyata. Lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap tak memiliki daya inisiatif membuat terobosan berarti. "Persepsi mereka bahwa sosialisasi itu hanya iklan di media yang mahal. Nah ketika anggaran minim atau belum cair, ya sudah tidak melakukan apa-apa," kritiknya.
Selain masalah minimnya sosialisasi, efektivitas penyusunan daftar pemilih diukur dalam survei tersebut. Hasilnya, di antara 63,5 persen responden yang menyatakan sudah terdaftar, hanya 0,75 persen yang berani memastikan hal itu. Kelompok kecil tersebut berani memastikan dirinya terdaftar setelah mengecek langsung namanya dalam daftar pemilih tetap.
Sebanyak 3 persen responden mengaku belum terdaftar sama sekali setelah mengecek daftar pemilih tetap. Sisanya, sekitar 33,5 persen, menyatakan tidak tahu apakah dirinya telah terdaftar atau belum.
Menanggapi hasil survei itu, anggota KPU bidang sosialisasi pemilu Endang Sulastri mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU belum sempurna. Dalam hal ini, usaha sosialisasi sudah dilakukan, namun gaungnya memang belum menyentuh masyarakat. "Mungkin baru terasa dua minggu sebelum pemilihan," kata Endang ketika ditemui wartawan koran ini kemarin (22/2).
Menurut dia, sosialisasi pemilu telah dilakukan secara masif. Sejak dimulainya pemutakhiran data pemilih, KPU sudah mengingatkan kepada para pemilih untuk proaktif mengecek namanya. Sosialisasi itu pun berlanjut pada tahapan lain. "Namun, itu juga tidak terlepas dari kendala," kata Endang. Sebagai contoh, pelaksanaan pilkada terpanjang di Jawa Timur. Hal itu sedikit banyak mengganggu sosialisasi. "Sebab, konsentrasinya terbelah," ujarnya.
Terkait hasil survei, Endang memberikan apresiasi positif. Dia tak menampik masih banyak kekurangan dan kini hendak dilakukan sosialisasi secara masif. KPU juga sudah bekerja sama dengan sekolah menengah, baik umum dan kejuruan, untuk sosialisasi di tingkat pemilih pemula. "Tiap satu anggota KPU di kabupaten/kota melakukan sosialisasi di satu sekolah di wilayahnya," jelasnya. (dyn/bay/tof)
Senin, 23 Februari 2009
Politika
Hasil Survei Lima, Mayoritas Pemilih Tak Tahu Tanggal Pemilu
JAKARTA - Hari H pemilu legislatif tinggal 45 hari lagi. Namun, survei Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mengungkap, 75,5 persen masyarakat yang menjadi respondennya belum tahu pasti pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Ini mengkhawatirkan, kalau tanggal saja belum tahu, bagaimana dengan teknis pelaksanaannya?" ujar Direktur Lima Jakarta Raya Said Salahudin saat memaparkan hasil surveinya di Kantor Lima, Jl Lautze, Jakarta, kemarin (22/2). Dia menyatakan, hasil itu menjadi peringatan serius terhadap kesuksesan pemilu yang tinggal menghitung hari.
Sebab, menurut Said, tingkat kerumitan cara pemberian suara pada pemilu kali ini lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya. "Semua ini adalah masalah sosialisasi yang ternyata sangat tidak maksimal hingga saat ini," ujarnya.
Survei Lima tersebut dilakukan terhadap masyarakat sembilan kota/kabupaten di Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Banten. Survei pada 5-18 Februari itu mengambil sampel 720 calon pemilih. "Memang bukan survei nasional, tapi hasil ini mencengangkan karena wilayah pantauan kami dikenal sebagai pusat informasi," ujar Said.
Direktur Eksekutif Lima Nasional Ray Rangkuti menambahkan, fakta rendahnya upaya sosialisasi KPU memang telah menjadi kekhawatiran yang nyata. Lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap tak memiliki daya inisiatif membuat terobosan berarti. "Persepsi mereka bahwa sosialisasi itu hanya iklan di media yang mahal. Nah ketika anggaran minim atau belum cair, ya sudah tidak melakukan apa-apa," kritiknya.
Selain masalah minimnya sosialisasi, efektivitas penyusunan daftar pemilih diukur dalam survei tersebut. Hasilnya, di antara 63,5 persen responden yang menyatakan sudah terdaftar, hanya 0,75 persen yang berani memastikan hal itu. Kelompok kecil tersebut berani memastikan dirinya terdaftar setelah mengecek langsung namanya dalam daftar pemilih tetap.
Sebanyak 3 persen responden mengaku belum terdaftar sama sekali setelah mengecek daftar pemilih tetap. Sisanya, sekitar 33,5 persen, menyatakan tidak tahu apakah dirinya telah terdaftar atau belum.
Menanggapi hasil survei itu, anggota KPU bidang sosialisasi pemilu Endang Sulastri mengakui bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU belum sempurna. Dalam hal ini, usaha sosialisasi sudah dilakukan, namun gaungnya memang belum menyentuh masyarakat. "Mungkin baru terasa dua minggu sebelum pemilihan," kata Endang ketika ditemui wartawan koran ini kemarin (22/2).
Menurut dia, sosialisasi pemilu telah dilakukan secara masif. Sejak dimulainya pemutakhiran data pemilih, KPU sudah mengingatkan kepada para pemilih untuk proaktif mengecek namanya. Sosialisasi itu pun berlanjut pada tahapan lain. "Namun, itu juga tidak terlepas dari kendala," kata Endang. Sebagai contoh, pelaksanaan pilkada terpanjang di Jawa Timur. Hal itu sedikit banyak mengganggu sosialisasi. "Sebab, konsentrasinya terbelah," ujarnya.
Terkait hasil survei, Endang memberikan apresiasi positif. Dia tak menampik masih banyak kekurangan dan kini hendak dilakukan sosialisasi secara masif. KPU juga sudah bekerja sama dengan sekolah menengah, baik umum dan kejuruan, untuk sosialisasi di tingkat pemilih pemula. "Tiap satu anggota KPU di kabupaten/kota melakukan sosialisasi di satu sekolah di wilayahnya," jelasnya. (dyn/bay/tof)
Langganan:
Postingan (Atom)
