Survei Kejar SBY-Boed Satu Putaran

INILAH.COM

MENUJU SENAYAN
08/06/09 10:43


Survei Kejar SBY-Boed Satu Putaran
Ahluwalia


INILAH.COM, Jakarta - Lagi-lagi hasil survei menjadi sorotan masyarakat. Tudingan planting information kembali menyeruak jelang Pilpres Juli mendatang. Para analis pun melihat hal ini sebagai upaya mengarahkan Pilpres agar berlangsung satu putaran.

Analis politik melihat, survei yang dilakukan LSI pada 25 hingga 30 Mei 2009 seperti sebuah planting information untuk menjustifikasi elektabilitas pasangan capres-cawapres.

Dalam survei dengan jumlah total responden sekitar 3.000 orang itu, persentase SBY-Boediono sekitar 70%, sedangkan Mega-Prabowo 18%, dan untuk JK-Wiranto 7%. Survei ini memiliki margin error plus minus 1,8 % dengan tingkat kepercayaan 95%.

Sontak saja hasil survei ini mendapat reaksi keras. Dari mulai tudingan bahwa data yang disajikan tidak valid hingga dugaan metodologi survei dan wawancara yang sudah diarahkan sebelumnya. Meski kemudian semua tudingan itu dibantah LSI.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli melihat ada kemungkinan terjadi planting information dalam survei-survei yang terjadi di Indonesia. "Planting information sudah dirasakan publik sejak Pilkada Jatim, dan pemilu legislatif . Pada pemilu presiden nanti, diprediksi demikian pula," papar tokoh dari Blok Perubahan itu.

Planting information memang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Planting information intinya menggunakan survei untuk mendorong popularitas dan memenangkan pemilihan.

Pengamat politik UI Nur Iman Subono melihat, kampanye lebih cepat satu putaran dalam survei terbaru LSI, dianggap sebagai tindakan berlebihan. Dalam pilpres ada tiga komponen yang bisa mengubah konstelasi dan peta politik.

Pertama adalah para pemilih yang tidak memutuskan untuk memilih alias golput. Kedua, pemilih pemula yang biasanya bukan kelompok masyarakat yang loyal terhadap kelompok tertentu.

"Ketiga swing voter. Nah, tiga kelompok ini yang tidak bisa dideteksi oleh berbagai lembaga survei. Jadi berbagai kemungkinan masih terus akan terjadi," kata dosen Fisip-UI itu.

Ia berpendapat, jika pilpres berjalan jurdil, bersih dan bermartabat, hampir pasti terjadi dua putaran sebab kubu incumbent (SBY-Boediono) maupun lawan-lawannya (JK-Wiranto dan Mega-Prabowo), kini dalam posisi saling mengimbangi dan saling berkejaran.

Dengan pilpres yang jurdil, bersih dan bermartabat, tak mudah bagi sang incumbent menang satu putaran, kecuali dengan metode planting information yang sempurna.

Direktur Lingkar Studi Madani, Ray Rangkuti menegaskan, pasangan SBY-Boediono memang memiliki keuntungan sebagai incumbent. Tetapi, bekal keuntungan yang sama juga dikantongi kandidat lain seperti JK-Wiranto, sementara Mega-Prabowo kian memperluas jaringan sosialnya.

JK yang nota bene Wakil Presiden juga maju sebagai capres menggandeng Wiranto. Persaingan akan berlangsung sengit. Ray pun mengingatkan deklarasi pasangan Mega-Prabowo jangan dianggap remeh. "Pasca 1999, lautan manusia di Bantar Gebang, luar biasa," ujar aktivis anti utang ini.

Tim Sukses SBY-Boediono mengklaim, berdasarkan perhitungan awal, pasangan tersebut telah mengantungi 61,6 juta suara, yang berasal dari akumulasi suara 24 parpol anggota koalisi.

Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi menargetkan SBY-Boediono dapat meraup 58% suara dari total 176 juta daftar pemilih tetap (DPT), atau sekitar 102 juta suara. Dengan demikian, koalisi itu masih harus merebut sekitar 40 juta suara. Tapi klaim itu digugat banyak pihak sebab cara menghitungnya terlalu simplistis.

Dalam hal ini, Kepala Divisi Penelitian pada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid mengakui, politik BLT, KUR, BOS, dan program populis SBY mendongkrak suara incumbent yang kembali maju ke pilpres, namun tak mutlak. ''Yang penting, jangan ada kecurangan,'' katanya.

Para pengamat meyakini pilpres berjalan dua putaran, dimana angka golput tetap tinggi, meski sudah berkurang dibandingkan dengan pemilu legislatif lalu. Angka golput, baik yang pasif maupun aktif, juga golput yang 'terpaksa' karena tak bisa mencontreng lantaran tak masuk DPT, jelas berdampak pada perolehan suara para capres. [

Etika Survei Digugat

SUARA PEMBARUAN


05 Juni 2009


Etika Survei Digugat
Hasil Survei LSI Direspons Positif


[JAKARTA] Etika sejumlah lembaga survei yang dibiayai tim sukses parpol atau capres tertentu, dan mengumumkan hasilnya kepada publik digugat. Pasalnya, hal itu ditengarai hanya untuk mendongkrak popularitas parpol dan capres tertentu, sehingga bisa mengarahkan pilihan masyarakat sesuai hasil survei.

Gugatan tersebut dilayangkan Guru Besar Fisip Universitas Indonesia, Ibramsjah, dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). "Etikanya, jika survei dibiayai tim sukses capres tertentu, hasilnya jangan dipublikasikan," kata Ibramsjah.

Komentarnya itu menanggapi pengakuan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi, bahwa lembaganya dibiayai Fox Indonesia, konsultan tim sukses pasangan SBY-Boediono.

Untuk mencegah bias di masyarakat, Ibramsjah meminta agar sumber dana lembaga survei diumumkan secara transparan, dan diimbangi dengan menjaga profesionalisme metodologi survei.

Menurutnya, survei yang dipesan pihak tertentu, dan hasilnya diumumkan ke publik tidak beretika. Hasil survei seperti itu bisa menyesatkan pandangan masyarakat dan cenderung mengarahkan pada pilihan tertentu.

Dalam survei LSI terakhir, disebutkan bahwa SBY-Boediono mendapat dukungan 70 persen. Sedangkan, pasangan JK-Wiranto mendapat dukungan 7 persen, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 18 persen.

Terkait hal itu, Kuskrido mengakui bahwa survei tersebut dibiayai Fox Indonesia. Namun, dia menegaskan hal itu bukan berarti datanya bisa dimanipulasi. "Saya menjamin tidak ada manipulasi dalam survei ini. Kami tidak mau diintervensi soal hasil data. Lagi pula, kami tidak bisa mengendalikan persepsi orang," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ray Rangkuti mengingatkan hasil survei sangat mampu mempengaruhi pemilih mengambang (swing voters) yang jumlahnya hampir 30 persen dari jumlah pemilih. "Para swing voters bisa berpikir buat apa pilih yang kalah," jelasnya.

Kritik yang sama disampaikan anggota Tim Sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait. "Survei LSI dibiayai oleh Fox Indonesia yang ada unsur Partai Demokrat. Makanya, patut dipertanyakan, mana konsistensi dan independensi mereka," katanya.

Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, hasil survei yang menempatkan SBY-Boediono di posisi teratas tidak membuat tim sukses besar kepala. "Hasil survei itu kami jadikan bahan evaluasi tim sukses," jelasnya.


Respons Positif

Sementara itu, pasar saham dan nilai rupiah menguat pada perdagangan Jumat (12/5). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan sesi 1 menguat 32,27 poin atau 1,64% ke posisi 2.065,99. Sedangkan kurs di posisi Rp 10.023 per dolar AS, menguat 20 poin diban-ding penutupan kemarin.

Menurut pengamat pasar modal, Iswahyudi Ashari, pasar sudah lama merespons positif SBY untuk memimpin kembali negara ini. "Sejak kemenangan Partai Demokrat di pemilu legislatif, pasar sudah optimistis SBY akan kembali jadi presiden," jelasnya.

Pencapaian positif dari pemerintah saat ini juga disampaikan Kepala Divisi Asia Pasifik IMF, Thomas Rumbaugh yang didampingi Kepala Perwakilan IMF Jakarta, Milan Zavadjil, Jumat (5/6) di Jakarta. Dia menilai, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia, selain Tiongkok, India, dan Vietnam, yang tahan terhadap terpaan krisis. Hal itu karena kondisi politik, ekonomi, dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintahan saat ini relatif bagus.

"Setelah bertumbuh rata-rata 6 persen sejak tahun 2005 sampai 2008, pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2009 Indonesia bisa mencapai 4,4 persen, padahal negara-negara lain minus. Ini pencapaian yang luar biasa," ujar Rumbaugh yang berkunjung ke Indonesia 25 Mei hingga 5 Juni.

Menurutnya, utang luar negeri Indonesia juga turun menjadi 30 persen dari PDB, cadangan devisa naik, rupiah menguat, inflasi menurun, inflasi Januari sampai Mei tidak sampai 0,5 persen, sehingga inflasi 2009 diyakini di bawah 5 persen. Selain itu BI rate yang kini 7 persen berpeluang turun lagi. "Semua itu sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut," tandasnya.


Kedepankan Akurasi

Menyikapi gugatan tersebut, Direktur Indo Barometer, M Qodari menolak anggapan bahwa semua survei hasil pesanan pasti bias hasilnya. "Jualan utama sebuah lembaga survei adalah akurasi. Dan akurasi itu hanya bisa didapat lewat metodologi yang benar serta sikap independen dalam melakukan survei. Karena itu, lembaga survei yang benar tidak akan pernah menggadaikan independensinya demi rupiah," katanya.

Dia mengakui, tidak semua lembaga survei steril dari kepentingan. Terkadang lembaga survei bisa dipakai untuk mendongkrak citra sang pemesan. "Tapi sekali lagi, bukan berarti karena itu, lantas dengan mudah bisa dikatakan bahwa semua survei yang dibayar pasti tidak akurat," tegasnya.

Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi (LSD), Denny JA. Dia mengaku tidak khawatir mendapat penilaian tidak independen. "Kami tidak ingin menjerumuskan klien (penyandang dana), tetapi memberikan data apa adanya. Jika baik ya dikatakan baik, buruk dikatakan buruk. Kita tidak ingin menggali kuburan sendiri," katanya.

Denny menjelaskan, sebuah survei butuh dana besar. "Tidak mungkin lembaga survei mengeluarkan biaya yang besar itu. Tapi kami tidak ingin hasilnya dipesan dan lari dari fakta lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, menegaskan, lembaganya masih independen.

Terkait biaya survei, Umar menjelaskan, paling sedikit Rp 200 juta, dan itu bisa diatasi dengan biaya sendiri. "Tetapi kalau dibiayai kandidat bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan keuntungan 10 persen dari dana survei," ungkapnya.

Umar menambahkan, lembaga survei yang tergabung dalam tim sukses kandidat biasanya menerima bayaran yang jauh lebih besar. "Makanya, banyak yang tergiur," ucap Umar.

Akan tetapi, menurutnya, sikap profesional akan ditunjukkan lembaga survei saat menggarap penghitungan cepat (quick count) pada hari pemungutan suara. "Saat itu, lembaga survei akan mempertaruhkan kinerja mereka. Biasanya mereka bekerja seobjektif mungkin, walaupun terikat dengan salah satu parpol," ucapnya. [EMS/M-12/ LOV/R-15/M-16/153M-6]

Pengamat Kuatir Hasil Survei

PELITA

Rabu 7 Juni 2009

Pengamat Kuatir Hasil Survei
Jadi Dasar Pemenangan Pilpres

Jakarta, Pelita

Kalangan pengamat menguatirkan hasil survei pesanan yang dilakukan oleh lembaga survei tertentu dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara Pemilu untuk menentukan hasil Pilpres 2009 mendatang. Hal itu terkait dengan adanya hasil survei yang telah mematok Pilpres satu putaran meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan.

Di Indonesia, pengaruh survei terhadap prilaku pemilih sangat tinggi. Bukan hanya pemilih, tapi juga petugas penyelenggara Pemilu, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, di sela-sela acara diskusi politik di Rumah Perubahan, di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Ray, kekuatiran tersebut berdasarkan pengalaman pemilu legislatif 2009 lalu, yang mana KPU gagal dalam menggunakan IT. Jika di Pilpres nanti KPU tetap kesulitan menggunakan IT, maka bukan tidak mungkin data-data yang digunakan lembaga survei tersebut nantinya digunakan untuk menyusun hasil akhir Pilpres 2009, katanya.

Lebih lanjut, Ray juga menyayangkan fenomena yang ada saat ini bahwa survei yang dilakukan lembaga survei bukan lagi menjadi tradisi akademik, melainkan tradisi industri bisnis yang menjadi bagian dari pemenangan kandidat tertentu.

Hal senada disampaikan pengamat politik UI, Boni Hargen yang menilai hasil survei yang ada saat ini telah dijadikan alat untuk berperang mempengaruhi persepsi publik terhadap Capres tertentu. Hal itu terjadi akibat lembaga survei yang bersangkutan tidak memihak pada nilai-nilai atau kode etik yang ditentukan.

Boleh-boleh saja lembaga survei melakukan keberpihakan pada pasangan Capres tertentu. Tapi bagaimanapun mereka harus tetap memihak pada nilai-nilai. Kalau elitnya saja sudah tidak berpihak pada nilai, maka demokrasi ini bisa hancur di tangan mereka, tandasnya.

Karena itu, Boni pun mendesak kepada organisasi lembaga survei Indonesia untuk secara transparan mengeluarkan kode etik survei. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui perilaku menyimpang yang dilakukan oleh lembaga survei.
Satu putaran

Terkait dengan hasil survei yang cenderung mematok Pilpres 2009 berlangsung satu putaran, Boni pun mengaku tidak sependapat dengan hal tersebut. Pasalnya, Pilpres satu putaran merupakan sesuatu hal yang mustahil.

Kalau seandainya ada lembaga survei yang bilang Pilpres berlangsung satu putaran itu hanya sebatas pencitraan ke publik. Pelaksanaan Pilpres 2009 satu putaran itu sesuatu yang mustahil jika dilakukan secara fair, tegasnya.

Diakuinya, dalam hal dukungan pasangan SBY-Boediono masih menempati posisi pertama dibandingkan tingkat elektabilitas pasangan lainnya. Namun perlu diketahui bahwa dukungan yang disampaikan oleh pemilih individu masih sulit diprediksi.
Ditambahkannya, saat ini sebanyak 60 persen pemilih individu masih berpindah-pindah dukungannya, layaknya seorang remaja yang masih cinta monyet. Salah satunya terlihat dari pemilih PKS, PPP, dan PAN yang masih belum menetapkan dukungan mereka kepada salah satu pasangan calon.

Disisi lain, kata Boni, jumlah Golput pada Pileg 2009 lalu mencapai 30 persen Golput. Dari jumlah itu sisanya adalah 70 persen pemilih yang menentukan pilihannya.
Jadi tidak mungkin Pilpres 2009 nanti berlangsung satu putaran, yakni pemenangnya berhasil meraih 50 plus 1 persen. Karena itu kita berharap tidak ada setting paradigma untuk membenarkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau ini terjadi, maka Pilpres 2009 ini menjadi Pemilu yang paling rendah mutunya, jelasnya.

Tim sukses

Secara terpisah, tim kampanye JK-Wiranto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas keterlibatan pejabat BUMN sebagai tim sukses Capres. Tim sukses JK-Wiranto pun mengaku siap jika diinventarisasi Bawaslu untuk membuktikan timnya bebas dari pejabat BUMN.

Saya mengharapkan Bawaslu melakukan inventarisasi kepada semua Capres-Cawapres, apakah ada pejabat BUMN yang terlibat. Tim JK-Wiranto siap diinventarisasi, tutur Juru Bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, kemarin.

Menurut Yuddy, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tim sukses pasangan Capres tertentu yang berasal dari BUMN. Hal ini terkait masuknya mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto yang kini menjadi komisaris Pertamina dalam jajaran tim sukses SBY-Boediono.

Makanya kami meminta Bawaslu untuk bertindak secara tegas menerapkan UU No 42 tentang Pilpres, tambahnya.

Dijelaskan Yuddy, dalam pasal 43 UU Pilpres disebutkan larangan kampanye bagi anggota TNI, pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pimpinan BUMN. Pengertian kampanye dalam UU itu adalah larangan bagi tim kampanye, juru kampanye atau ikut serta dalam kegiatan kampanye. (ay)

Lembaga Survei Abaikan Tradisi Akademis

SINAR HARAPAN

Rabu 10. of Juni 2009 14:14


Lembaga Survei Abaikan Tradisi Akademis


Jakarta – Peran lembaga survei di Indonesia telah mengorbankan tradisi akademiknya. Berbagai lembaga survei yang menjamur menjelang pemilu telah menjadi industri bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moral dan akademis karena tergiur sejumlah uang.



Direktur Lingkar Studi Madani (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (9/6), mengatakan, peran lembaga survei saat ini lebih banyak menggiring opini publik daripada melakukan pendidikan politik. Kualitas atau mutu akademik diabaikan karena yang diutamakan adalah hasilnya mendukung calon tertentu. “Kalau lembaga survei telah menjadi industri bisnis, hasil survei pasti akan mendukung siapa yang membayar pelaksanaan survei itu,” tegas Ray.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dalam diskusi Kredibilitas Lembaga Survei, Menggiring Opini Publik Satu Putaran Pilpres 2009 mengatakan, hal paling berbahaya saat ini adalah integritas KPU yang seakan-akan mengikuti hasil survei dalam memutuskan pemenang pemilu. Tidak adanya perhitungan secara elektronik pada pilpres mendatang oleh KPU yang akan mengakibatkan perhitungan suara makin privat.

“Kalau tergantung pada penghitungan cepat saja, itu akan sangat memengaruhi perilaku pemilih dan kinerja petugas di lapangan. Kalau penghitungan cepat sudah memperlihatkan salah satu calon yang menang, petugas di lapangan bisa berbuat curang atau tidak mau lagi menghitung suara,” kata Boni.

Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry mengaku gelisah dengan perilaku lembaga survei saat ini. Namun, ia mengatakan tidak etis seorang peneliti lembaga survei menilai apakah hasil survei lembaga lain bermutu dan independen atau tidak. “Sekarang semuanya tergantung penilaian masyarakat saja, “ katanya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Bima Arya Sugiarto berpendapat, lembaga survei harusnya mendorong pilpres lebih kompetitif dan cerdas. Peran survei seharusnya lebih menyangkut hal-hal substansial, seperti ideologi dan gagasan para capres untuk membangun negara ke depan, bukan melihat figur yang kosong tanpa ide cemerlang. Pekerja lembaga survei pun harus memegang kode etik yang telah ditetapkan oleh asosiasi lembaga survei sehingga ada keterbukaan dari lembaga-lembaga tersebut menyangkut masalah pendanaan dan metodologi yang digunakan. (inno jemabut)

Keuangan Lembaga Survai Harus Transparan

REPUBLIKA NEWSROOM

Keuangan Lembaga Survai Harus Transparan

By Republika Newsroom

Senin, 06 April 2009 pukul 18:02:00 Font Size A A A

Facebook JAKARTA-- Pesta demokrasi yang sudah tinggal hitungan hari membuat sejumlah lembaga survai di Indonesia berlomba-lomba mengumumkan hasil survai yang dilakukan mereka. Parahnya beberapa lembaga survai tersebut mengerucut pada suatu partai.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani Untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan ada indikasi beberapa lembaga survai telah dipesan oleh beberapa parpol politik. Sehingga hasil survai yang dilakukan menunjukkan angka kemenangan partai tersebut.

"Karena itu, semua lembaga survai tidak bisa dikatakan objektif," ujarnya kepada Republika, Senin (6/4).

Untuk itu, Ray mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pun organisasi yang membolehkan lembaga survai tersebut memberi kebijakan tentang transparansi dana yang diperoleh lembaga survai untuk melakukan survey.

"Harus diperjelas dari mana dana yang diperoleh mereka, harus ada transparansi. Karena ini yang akan membuktikan bahwa mereka itu independen," jelasnya.

Jika ada indikasi mereka dibiayai salah satu parpol maka bisa diberikan sanksi tegas oleh pihak yang memberikan mereka kewenangan untuk melakukan survai.

"Tentunya kalau dari KPU akan mencabut izin mereka yang telah mendaftar ke KPU atau dari organisasi mereka yang memberi sanksi," papar Ray.

Hal serupa ditandaskan Imam Sugema selaku pengamat ekonomi yang juga mengamati masalah politik di Indonesia ini. Dia menyebutkan semua lembaga survai tidak ada yang objektif.

"Tidak bisa diyakini keakuratan hasil survai mereka. Tentunya hasil yang akurat setelah pemilihan legislatif nanti," jelasnya.

Menurutnya karena sejumlah lembaga survai kini telah dipesan partai politik, maka hasil survai mereka tidak menggambarkan keinginan rakyat. "Jika hasilnya beda tentunya akan menimbulkan potensi politik yang besar," jelasnya.

- she/ahi

Soal Lembaga Survei KPU Dinilai Tak Perlu Ikut Mengatur

KORAN TEMPO

Selasa, 10 Februari 2009

Nasional

Soal Lembaga Survei
KPU Dinilai Tak Perlu Ikut Mengatur


Pengawasan lembaga sebaiknya diserahkan kepada organisasi yang menaungi lembaga survei

Jakarta -- Mantan Ketua Panitia Khusus Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Ferry Mursyidan Baldan menilai Komisi Pemilihan Umum tak perlu mengatur lembaga survei. "Tugasnya hanya menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya ini saat ditanyai soal pro-kontra pengaturan lembaga survei oleh Komisi Pemilihan.

Aturan soal pengaturan lembaga survei ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 tentang Partisipasi Masyarakat, yang diterbitkan 23 Desember 2008. Peraturan itu menegaskan bahwa survei hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang sudah diregistrasi Komisi Pemilihan.

Lembaga yang akan melakukan registrasi, selain harus menyerahkan profil, harus bersedia menandatangani tiga hal: tidak akan mengumumkan hasil survei pada masa tenang, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilihan, serta mengumumkan metodologi dan dana yang membiayai survei. Lembaga yang tak mendapatkan registrasi tak berhak melaksanakan survei.

Ferry mengaku terkejut ketika Komisi mengeluarkan aturan sampai ke pendaftaran maupun pengajuan lembaga survei untuk pemilu. Padahal, kata dia, Panitia Khusus Pemilihan Umum saat membahas Undang-Undang Pemilihan Umum hanya mengatur waktu publikasi hasil survei. "Bukan lembaganya yang diatur," imbuhnya.

Panitia Khusus mengatur soal tidak diperbolehkannya mempublikasikan hasil survei pada masa tenang dan tidak boleh melakukan hitung cepat pada hari pencontrengan. Ia khawatir Komisi justru keasyikan mengatur lembaga survei dan melupakan masalah waktu publikasinya. Menurut Ferry, Komisi seharusnya kembali ke aturan main. "Tugas Komisi Pemilihan mengurusi pemilu dan mewaspadai pengumuman hasil survei," kata Ferry.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti juga menilai registrasi itu tak tepat dan menunjukkan lembaga survei tak lagi bersifat ilmiah. "Nanti ada yang tidak boleh ikut gara-gara kelengkapan registrasi kurang," kata dia.

Menurut dia, kesahihan dan kredibilitas dari kinerja lembaga survei harus dinilai dari metodologinya. "Ini kerja ilmiah," imbuhnya. Menurut Ray, sudah ada mekanisme di dalam lembaga survei untuk menilai kredibilitas hasil survei.

Ia menyarankan agar publik saja yang memberi penilaian, juga sanksi, terhadap lembaga survei. Ray percaya, publik juga tak serta-merta mempercayai hasil survei karena beragamnya hasil.

Namun, dia juga mengakui memang ada masalah dalam soal independensi lembaga survei. Soal ini, alternatif yang bisa dipakai adalah mendorong agar ada transparansi sumber dana lembaga survei tersebut. "Jadi Komisi tidak perlu mengatur-atur," kata dia.

Ray tak menyanggah hak Komisi untuk mengatur hasil survei pemilu karena menyangkut informasi publik. Namun, yang perlu diatur hanyalah untuk lembaga survei yang memang berencana mengumumkan hasilnya ke masyarakat.

Pengawasan lembaga survei, kata Ray, sebaiknya diserahkan kepada organisasi yang menaungi lembaga survei. Komisi tidak usah menambahi pekerjaan dengan ikut mengatur. "Masalah validasi pemilih dan surat suara saja belum beres," kata mantan Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu ini. Abdul Manan | Dianing sari

Lima: Tertibkan Lembaga Survei

INILAH.COM

Politik
28/01/2009 - 09:22
Lima: Tertibkan Lembaga Survei

Raden Trimutia Hatta

Ray Rangkuti
(inilah.com/Raya Abdulah)

INILAH.COM, Jakarta - Maraknya lembaga survei yang bermunculan menjelang Pemilu 2009 dianggap telah membuat bingung masyarakat. Lembaga survei memang tidak perlu diatur, namun alangkah lebih baiknya bila lembaga survei yang juga berfungsi sebagai tim sukses kandidat tertentu ditertibkan.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (28/1). Menurutnya, bila tidak ditertibkan, lembaga survei 'jadi-jadian' itu dapat menggangu proses berjalannya demokrasi di Indonesia.

"Kita perlu mengawasi lembaga yang melakukan kerja survei, tapi saat bersamaan juga menjadi konsultan politik atau bahkan bukan hanya sekedar tim sukses kandidat terntentu. Yang seperti inilah yang perlu diatur," katanya.

Namun, lebih lanjut dia menjelaskan, hal itu hanya perlu diatur oleh kode etik saja tanpa campur tangan KPU yang mengharuskan akreditasi ataupun izin.

"Jadi kita semua dan masyarakat secara umum yang perlu mengawasinya, apa metodologi yang digunakan benar atau tidak. Kedua, apakah lembaga itu melanggar kode etik yang berlaku atau tidak," katanya.

Selain itu, Ray juga mendorong agar lembaga survei wajib mengumumkan siapa sumber dana mereka kepada publik. "Atau kalau memang tidak ingin diketahui siapa yang ada di belakangnya, maka lembaga suvei tidak perlu mengumumkan hasil surveinya kepada publik. Dan hal ini perlu dimasukan dalam kode etik," pungkasnya. [mut/nuz]