'Utus Hatta ke Bawaslu, SBY Tidak Gentle'

INILAH.COM


Politik


15/07/2009 - 17:13

'Utus Hatta ke Bawaslu, SBY Tidak Gentle'
Mevi Linawati


Ray Rangkuti
(inilah.com /Dokumen)



INILAH.COM, Jakarta - Panggilan Bawaslu untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye tak dipenuhi SBY. Ketidakhadiran SBY pun dinilai sebagai sikap tidak gentle.

"Itu nggak gentle. Yang dipanggil adalah calon maka dia harus datang. Kedatangan itu membuktikan kalau dia gentle dan tidak takut dengan hasil kemenangan pemilu," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti usai Diskusi tentang kecurangan Pilpres 2009 di Intiland Tower, Jakarta, Rabu (15/7).

Menurut Ray, panggilan Bawaslu ditujukan kepada SBY sebagai capres yang diduga terkait dengan pelanggaran kampanye saat melakukan telekonferensi dengan gubernur se-Indonesia.

"Seharusnya SBY yang datang sebagai pribadi kalau dia yang dipanggil. Tapi kok Hatta (Ketua Timkamnas SBY-Boediono, Hatta Rajasa) yang datang. Itu nggak jelas dalam kapasitas apa," ujarnya.

"Ini tidak sehat. Hatta mau menjelaskan apa? Yang dipanggil kan SBY karena laporan Megawati Prabowo kepada Bawaslu," imbuh Ray. [fiq/ana]

Demokrat Kuasai Eksekutif dan Legislatif , Pengawasan akan Lemah

REPUBLIKA NEWSROOM


Demokrat Kuasai Eksekutif dan Legislatif , Pengawasan akan Lemah


Rabu, 15 Juli 2009 pukul 09:37:00



JAKARTA -- Pengamat politik menilai jika Partai Demokrat menguasai dua kekuasaan sekaligus, yaitu eksekutif dan legislatif itu akan memyebabkan sejarah akan berulang.

"Pemerintahan akan terfokus pada satu partai. Presiden akan menjalankan pemerintahan dengan ditopang legislatif. Hal tersebut menyebabkan keputusan terfokus pada presiden, sedangkan pengawasan terhadap pemerintahan lemah," kata pengamat politik UI, Ray Rangkuti, Rabu (15/7) melalui sambungan telepon.

Hal itu disebabkan karena oposisi di tubuh DPR lemah. DPR tidak bisa menjalankan fungsinya. Maka pemerintahan tidak akan berfungsi dengan efektif dan efisien. "Kalau bisa hal tersebut diperbaiki karena jika tidak hal tersebut akan enyebabkan kemandegan dalam pembangunan," jelasnya.

Ray menjelaskan, jika dua fungsi tersebut dikuasai, apakah janji-janji akan dapat terpenuhi. Menurut Ray, hal tersebut akan sangat sulit dilakukan karena tidak adanya fungsi kontrol lain.

Pengamat politik tersebut mencontohkan, pelaku pemerintahan berjanji menurunkan harga BBM. Itu amanah bagi dia untuk menurunkan harga BBM. Tetapi harga BBM bergantung pada harga pasar. Kalau seperti sekarang hal tersebut tidak masalah, tetapi kalau harga pasar internasional naik, maka akan ikut naik.

Lima tahun ke depan, jelas Ray, itu akan menimbulkan dampak karena presiden tidak akan bekerja dari rakyat dan untuk rakyat melainkan bekerja untuk kepentingan partai. "Itu dapat menyebabkan resources dana karena akan dapat berpeluang menimbulkan nepotisme," ujarnya. Hal itu terjadi karena presiden akan memasukkan orang-orang terdekat atau orang-orang partai ke BUMN.

Hal itu, jelas Ray bisa jadi merupakan tantangan berat karena yang diperlihatkan hanya pencitraan SBY, padahal yang lebih diinginkan adalah kenyataan. Kalau sekarang yang diperlihatkan pencitraan SBY, apakah lima tahun ke depan juga akan bertahan ke pencitraan.

Sementara ini, publik diperlihatkan oleh pencitraan. "Empati publik muncul karena pencitraan sebagai orang yang sendirian, selalu diserang sehingga menyebabkan orang simpati," katanya.

Sikap yang diperlihatkan SBY sekarang yaitu sikap santun, sehingga kalaupun dikritik akan menganggap orang yang mengkritik tidak santun.Peringatan yang diberikan dinilai sebagai sikap yang tidak punya etika. "Itu sangat subversif,"ujarnya. c85/ahi

Trilogi Dosa Politik SBY-JK Diluncurkan

MERDEKA.CO.ID

Trilogi Dosa Politik SBY-JK Diluncurkan

oleh: m.rizqi[at]merdeka.co.id

Senin, 22 Desember 2008


Jakarta,TIM merdekainteraktif.com. Sebuah buku tentang evaluasi akan kinerja pemerintahan SBY-JK baru-baru ini diluncurkan. Bertempat di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki pada senin (22/12) ini, buku berjudul "Trilogi Dosa Politik" yang ditulis oleh Boni Hargens, Pengamat Politik UI, menerangkan berbagai pemahaman terhadap dosa-dosa politik yang dilakukan oleh pemerintahan Bambang Susilo Yudhoyono-Jusuf Kalla dan pengkhianatan oleh para kaum inteletual.


Pada Peluncuran buku itu, berbagai tokoh nasional turut hadir memaparkan gagasan dan memberikan apresiasi serta kesimpulan terhadap buku tersebut dan kondisi bangsa saat ini.
AS.Hikam, mantan Menristek era pemerintahan Gusdur mengatakan dirinya sangat antusias sekali akan kehadiran buku karya Boni itu. Hikam menerangkan buku itu bisa sebagai "wacana segar" bagi dunia intelektual, terutama karena mengusung nilai-nilai moral yang menjadikannya sebagai subtansi bagi sebuah perubahaan kondisi reformasi.
Selama ini Hikam juga mengakui tidak adanya sikap kekritisan terhadap pemerintah, dengan munculnya buku ini diharapkan sikap kritis bisa terjaga dan demokrasi tentunya tidak kehilangan maknanya.


Sedangkan Rizal Ramli, mengatakan kehadiran buku Tritologi Dosa Politik bisa dijadikan usaha pelestarian dan pemberdayaan tradisi intelektual untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa.


Ada tiga hal yang disimpulkan Rizal tentang buku tersebut. Pertama, aspek hukum yang selama ini diklaim oleh SBY-JK telah berhasil dengan sepak terjang KPK menangkap para koruptor,ternyata masih tebang pilih dan belum maksimal.Terbukti dengan pemotongan berbagai anggaran hingga 70 % oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Kedua, soal ekonomi yang tidak berhasil melepas ketergantungan kepada pihak asing dan membuat semakin banyak jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ketiga, adalah munculnya gejala "baby Orba" yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK.Yaitu usaha-usaha yang diterapkan layaknya era pemerintahan Orde Baru, seperti pemasungan kebebasan berpendapat bagi semua pihak dan anti kritik. Rizal menegaskan modus tersebut semakin halus dilakukan.Misalnya, pembentukan tim penghancur (Destroy Team) oleh pemerintah dengan modus surat /komentar pembaca terhadap tulisan yang bersikap kritis. Kemudian adanya tim pembentukan citra yang bekerja dengan berbagai macam modus untuk mencitrakan pemerintah dengan sebagus-bagusnya.

Sedangkan Fajrul Rahman, politikus muda dan seorang calon presiden independen menegaskan bahwa kehadiran buku yang diterbitkan oleh Parrhesia Institute ini sebagai "Vonis mati bagi pemerintahan SBY-JK.


Fajrul menjelaskan ada tiga tahap dalam masa pemerintahan bangsa selama ini. tahap pertama, yaitu masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Kedua 10 tahun terakhir sampai masa pemerintahan SBY-JK yang bisa disebut sebagai masa Orbais non Soeharto dan 10 tahun akan datang yang harus direbut oleh non Orba dan non Soeharto.
Turut hadir juga pada peluncuran buku ini, Bondan Gunawan, mantan Mensesneg era GusDur dan HS Dillon, Pakar Pangan serta Ray Rangkuti, seorang pengamat politik.
m.rizqi/merdekainteraktif.com.