Golkar Cerai PD, Goyahkan Pemerintahan

Ray Rangkuti
inilah.com/Raya Abdullah)

INILAH.COM

Politik

20/02/2009 - 09:01

Golkar Cerai PD, Goyahkan Pemerintahan

Windi Widia Ningsih



INILAH.COM, Jakarta - Niat Partai Golkar bercerai dari Partai Demokrat (PD) dinilai hal yang wajar. Perceraian ini sedikit banyak akan mempengaruhi pemerintahan.

“Sedikit banyak akan terjadi hubungan yang tidak enak, dimana JK dan SBY akan bersikap canggung atau hubungannya tidak enak,” kata Direktur Lima Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (20/2).

Lanjut Ray, ini jelas akan menganggu pemerintahan, tetapi bisa juga perceraian ini ada baiknya. Karena akan memicu SBY dan JK saling berlomba. Namun, jangan sampai perlombaan ini akan membuat keadaan negara ini tidak stabil.

“Sikap SBY dan JK sama-sama saling melengkapi, yang satu sikapnya terbuka, semangat, berani dan yang satu pendiam, penurut, santai,terkesan lambat,” ujarnya.

Namun, walaupun SBY-JK memiliki sikap yang saling menutupi kekurangan masing-masing, bukan berarti Partai Golkar dan PD juga saling menutupi. Hal yang lumrah apabila Golkar sebagai partai besar, memiliki kursi sekitar 20%, memutuskan untuk mendeklarasikan capres dari internal Golkar. Keinginan Golkar ini dinilai sangat bisa dipahami.

“Malah parpol yang memiliki kursi 10% saja berani untuk mengumumkan capresnya, ada juga parpol yang memiliki 35% tapi tidak berani untuk mengumumkan capresnya dari internal,” pungkasnya. [win/bar]

Yudhoyono-Kalla Diimbau Berbagi Tugas

SINAR HARAPAN

Sabtu, 24 Januari 2009

Yudhoyono-Kalla Diimbau Berbagi Tugas



Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menunjukkan kepemimpinan yang tidak kompak. Sebab, di saat bersamaan keduanya melakukan kunjungan ke daerah. Ini memperlihatkan keduanya bersaing untuk kampanye.
”Ini tidak menunjukkan leadership yang kompak. Ini tidak boleh terjadi. Mereka kan cuma berdua, seharusnya bikin kesepakatan mengatur jadwal keluar kota,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit saat dihubungi SH di Jakarta, Sabtu (24/1).

Dalam sepekan ini, Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan ke daerah, seperti Batam, Papua, dan Bali. Namun, di saat bersamaan, Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke Yogyakarta dan Jawa Timur.

Menurut Arbi, sebenarnya Presiden dan Wapres harus berbagi tugas. Jika salah satu pergi ke luar kota, yang satunya harus tetap berada di kantor (Jakarta) untuk memastikan bahwa tugas pemerintahan terus berjalan. Jika kantor sampai kosong, Arbi mengkhawatirkan tugas pemerintahan bisa terganggu dan para menteri akan sulit berkoordinasi dengan atasan.

Harus Cermat

Arbi mengakui, kepergian Presiden dan Wapres keluar kota dalam waktu yang bersamaan, jelas memperlihatkan bahwa mereka berdua bersaing melakukan kampanye. Namun harus diingat, jika mereka berkampanye harus dilakukan sesuai UU, yaitu mengajukan cuti.
Direktur Lingkar Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (24/1), mengatakan, belakangan ini banyak politisi yang menjadi pejabat negara, berkeliling dari daerah ke daerah dengan alasan menjalankan tugas negara. Namun, di sela-sela kunjungan ke daerah itu, mereka umumnya juga melakukan acara konsolidasi partai menjelang pemilu.

Untuk itu, kata Ray, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus secara cermat mengawasi berbagai pelanggaran yang dilakukan pejabat negara dalam berkampanye.