KOMPAS TV
Ray Rangkuti: SBY-Boediono Bukan Politik Santun
Jumat, 31 Juli 2009, 12.27 WIB
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan bahwa Pemilu 2009 merupakan Pemilu yang tidak ada akal sehatnya sepanjang sejarah dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
Dalam dialog terbuka di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7), Ray sangat menyesalkan tindakan Bawaslu yang dianggap tidak tegas. Hal ini bisa dilihat ketika pemanggilan capres dan cawapres untuk memenuhi panggilan Bawaslu, terkait dugaan kampanye yang dilakukan sehari sebelum Pemilu.
Karena itu, menurut Ray Rangkuti, tindakan yang dilakukan pasangan SBY-Boediono bukan merupakan politik santun, karena perbedaan dalam berpolitik sangatlah wajar.
Dalam ketegasannya, Ray menyatakan sebagai seorang independen Ray mengakui, apa yang diutarakan SBY mengenai politik akal sehat baginya tidak masuk akal.
Pernyataan keras Ray Rangkuti ini mengacu pada data yang dimiliki PDI Perjuangan bahwa tercatat 28 juta rakyat Indonesia tidak termasuk dalam daftar pemilih.
Hal ini, salah satunya, yang membuat kubu Mega-Prabowo melakukan protes dan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (28/7) lalu.
| Rep/Kam:Ade | Penulis:Dian | VO:Maya | Editor Video:Fajar |
Tampilkan postingan dengan label Teguran SBY. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Teguran SBY. Tampilkan semua postingan
Minggu, 16 Agustus 2009
Minggu, 15 Maret 2009
Soal Pernyataan Mubarok
BERITA8.COM
Soal Pernyataan Mubarok
Klarifikasi SBY Dinilai Berlebihan
Rabu, 11 Februari 2009, 13:36 WIB
Presiden SBY seharusnya tidak berhak klarifikasi perkataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarok
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi Berita8.com, Rabu (11/2), ucapan yang dilayangkan oleh Ahmad Mubarok hanyalah sekadar isu ecek-ecek.
"Itu kata yang ecek-ecek, seharusnya nggak usah ditanggapi," katanya.
Klarifikasi yang dilakukan oleh SBY menanggapi pernyataan Ahmad Mubarok yang mengatakan kalau Partai Golkar tidak akan mendapatkan suara 2,5% pada pemilu legislatif mendatang, dianggap berlebihan oleh Ray Rangkuti.
Menurut Ray seharusnya SBY tidak perlu mengklarifikasi pernyataan Mubarok tersebut, karena posisi dia di partai Demokrat sebagai ketua dewan pembina. "Harusnya hal tersebut merupakan hak ketua umum bukan SBY," tegasnya.
Ia juga menambahkan harusnya SBY mengerti kalau urusan ini bukan urusan dewan pembina karena posisi dewan pembina hanya mengurusi masalah internal saja.
Tindakan yang dilakukan oleh SBY ini dianggap oleh Ray sangat berlebihan. "Saya pikir ini adalah isu yang sangat remeh sekali yang seharusnya tidak ditanggapi oleh SBY," sambung Ray
Dan yang lebih penting menurut Ray, ini juga menggambarkan kalau Partai Demokrat yang kita lihat sekarang, tidak sedemokratik sesuai namanya. (Dng)
Soal Pernyataan Mubarok
Klarifikasi SBY Dinilai Berlebihan
Rabu, 11 Februari 2009, 13:36 WIB
Presiden SBY seharusnya tidak berhak klarifikasi perkataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarok
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi Berita8.com, Rabu (11/2), ucapan yang dilayangkan oleh Ahmad Mubarok hanyalah sekadar isu ecek-ecek.
"Itu kata yang ecek-ecek, seharusnya nggak usah ditanggapi," katanya.
Klarifikasi yang dilakukan oleh SBY menanggapi pernyataan Ahmad Mubarok yang mengatakan kalau Partai Golkar tidak akan mendapatkan suara 2,5% pada pemilu legislatif mendatang, dianggap berlebihan oleh Ray Rangkuti.
Menurut Ray seharusnya SBY tidak perlu mengklarifikasi pernyataan Mubarok tersebut, karena posisi dia di partai Demokrat sebagai ketua dewan pembina. "Harusnya hal tersebut merupakan hak ketua umum bukan SBY," tegasnya.
Ia juga menambahkan harusnya SBY mengerti kalau urusan ini bukan urusan dewan pembina karena posisi dewan pembina hanya mengurusi masalah internal saja.
Tindakan yang dilakukan oleh SBY ini dianggap oleh Ray sangat berlebihan. "Saya pikir ini adalah isu yang sangat remeh sekali yang seharusnya tidak ditanggapi oleh SBY," sambung Ray
Dan yang lebih penting menurut Ray, ini juga menggambarkan kalau Partai Demokrat yang kita lihat sekarang, tidak sedemokratik sesuai namanya. (Dng)
Kamis, 12 Februari 2009
Soal Pernyataan Mubarok
BERITA8.COM
Soal Pernyataan Mubarok
Klarifikasi SBY Dinilai Berlebihan
Rabu, 11 Februari 2009, 13:36 WIB
Presiden SBY seharusnya tidak berhak klarifikasi perkataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarok
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi Berita8.com, Rabu (11/2), ucapan yang dilayangkan oleh Ahmad Mubarok hanyalah sekadar isu ecek-ecek.
"Itu kata yang ecek-ecek, seharusnya nggak usah ditanggapi," katanya.
Klarifikasi yang dilakukan oleh SBY menanggapi pernyataan Ahmad Mubarok yang mengatakan kalau Partai Golkar tidak akan mendapatkan suara 2,5% pada pemilu legislatif mendatang, dianggap berlebihan oleh Ray Rangkuti.
Menurut Ray seharusnya SBY tidak perlu mengklarifikasi pernyataan Mubarok tersebut, karena posisi dia di partai Demokrat sebagai ketua dewan pembina. "Harusnya hal tersebut merupakan hak ketua umum bukan SBY," tegasnya.
Ia juga menambahkan harusnya SBY mengerti kalau urusan ini bukan urusan dewan pembina karena posisi dewan pembina hanya mengurusi masalah internal saja.
Tindakan yang dilakukan oleh SBY ini dianggap oleh Ray sangat berlebihan. "Saya pikir ini adalah isu yang sangat remeh sekali yang seharusnya tidak ditanggapi oleh SBY," sambung Ray
Dan yang lebih penting menurut Ray, ini juga menggambarkan kalau Partai Demokrat yang kita lihat sekarang, tidak sedemokratik sesuai namanya. (Dng)
Soal Pernyataan Mubarok
Klarifikasi SBY Dinilai Berlebihan
Rabu, 11 Februari 2009, 13:36 WIB
Presiden SBY seharusnya tidak berhak klarifikasi perkataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Demokrat Ahmad Mubarok
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi Berita8.com, Rabu (11/2), ucapan yang dilayangkan oleh Ahmad Mubarok hanyalah sekadar isu ecek-ecek.
"Itu kata yang ecek-ecek, seharusnya nggak usah ditanggapi," katanya.
Klarifikasi yang dilakukan oleh SBY menanggapi pernyataan Ahmad Mubarok yang mengatakan kalau Partai Golkar tidak akan mendapatkan suara 2,5% pada pemilu legislatif mendatang, dianggap berlebihan oleh Ray Rangkuti.
Menurut Ray seharusnya SBY tidak perlu mengklarifikasi pernyataan Mubarok tersebut, karena posisi dia di partai Demokrat sebagai ketua dewan pembina. "Harusnya hal tersebut merupakan hak ketua umum bukan SBY," tegasnya.
Ia juga menambahkan harusnya SBY mengerti kalau urusan ini bukan urusan dewan pembina karena posisi dewan pembina hanya mengurusi masalah internal saja.
Tindakan yang dilakukan oleh SBY ini dianggap oleh Ray sangat berlebihan. "Saya pikir ini adalah isu yang sangat remeh sekali yang seharusnya tidak ditanggapi oleh SBY," sambung Ray
Dan yang lebih penting menurut Ray, ini juga menggambarkan kalau Partai Demokrat yang kita lihat sekarang, tidak sedemokratik sesuai namanya. (Dng)
Klarifikasi Demokrat Jatuhkan Citra SBY
OKE ZONE
Pemilu - pemilihan presiden
Klarifikasi Demokrat Jatuhkan Citra SBY
Rabu, 11 Februari 2009 - 15:51 wib
Kemas Irawan Nurrachman - Okezone TEXT SIZE :
JAKARTA - Turun tangannya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Akhmad Mubarok terus menjadi polemik.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai langkah SBY dalam klarifikasi pernyataan Mubarok justru akan menjatuhkan citra dewan pembinan Partai Demokrat.
"SBY selaku Ketua Dewan Pembinan tidak boleh cawe-cawe dewan pengurus. Kalau melanggar AD/ART atau konstitusi baru bisa menegur dewan pengurus. Jadi dewan pembina tidak boleh campur tangan," kata Ray kepada okezone di Jakarta, Rabu (11/2/2009).
Kalaupun Mubarok mengatakan Partai Golkar pada 2009 nanti jeblok menjadi 2,5 persen, lanjut Ray, SBY tidak dapat menegur seenaknya. Mungkin saja itu berdasarkan analisis politik yang berkembang atau hanya sekadar guyon.
Ray mengkhawatirkan jika hal tersebut terus terjadi, maka Partai Demokrat tidak akan menjadi partai yang demokratis. Dan apabila itu terjadi, maka nasib Demokrat akan sama dengan partai besar lainnya.
Pada Selasa malam, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Dalam salah satu Koran nasional, Mubarok menilai dalam Pemilu 2009 mendatang perolehan suara Partai Golkar bisa saja anjlok ke 2,5 persen. (kem)
Pemilu - pemilihan presiden
Klarifikasi Demokrat Jatuhkan Citra SBY
Rabu, 11 Februari 2009 - 15:51 wib
Kemas Irawan Nurrachman - Okezone TEXT SIZE :
JAKARTA - Turun tangannya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Akhmad Mubarok terus menjadi polemik.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai langkah SBY dalam klarifikasi pernyataan Mubarok justru akan menjatuhkan citra dewan pembinan Partai Demokrat.
"SBY selaku Ketua Dewan Pembinan tidak boleh cawe-cawe dewan pengurus. Kalau melanggar AD/ART atau konstitusi baru bisa menegur dewan pengurus. Jadi dewan pembina tidak boleh campur tangan," kata Ray kepada okezone di Jakarta, Rabu (11/2/2009).
Kalaupun Mubarok mengatakan Partai Golkar pada 2009 nanti jeblok menjadi 2,5 persen, lanjut Ray, SBY tidak dapat menegur seenaknya. Mungkin saja itu berdasarkan analisis politik yang berkembang atau hanya sekadar guyon.
Ray mengkhawatirkan jika hal tersebut terus terjadi, maka Partai Demokrat tidak akan menjadi partai yang demokratis. Dan apabila itu terjadi, maka nasib Demokrat akan sama dengan partai besar lainnya.
Pada Selasa malam, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Dalam salah satu Koran nasional, Mubarok menilai dalam Pemilu 2009 mendatang perolehan suara Partai Golkar bisa saja anjlok ke 2,5 persen. (kem)
Ketum Demokrat Dianggap tak Punya FungsiLaporan
TRIBUN TIMUR dan TRIBUN JABAR
Ketum Demokrat Dianggap tak Punya FungsiLaporan:
Persda Network/Rachmat Hidayat
Rabu, 11 Februari 2009 | 17:11 WITA
JAKARTA, TRIBUN - Klarifikasi secara langsung oleh Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terkait pernyataan Wakil Ketua Umum PD, Achmad Mubarok, dianggap sebuah sikap melangkahi kewenangan Hadi Utomo sekalu Ketua Umum PD.
Dua pemerhati politik, capres Independen Fadjroel Rahman serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, klarifikasi langsung dari SBY itu, bukanlah sebuah kepatutan.
Permintaan maaf secara langsung dari pak SBY kepada Golkar, selayaknya tidak patut. Beliau, kan, hanya dewan pembina (PD). Dewan pembina itu hanya berhubungan dengan konstitusi partai, bukan harian partai. Ini menyiratkan, seolah pak SBY calon pasti Partai Demokrat," kata Ray Rangkuti.
"Soal pernyataan 2.5 persen itu (Achmad Mubarok), sebenarnya hanyalah urusan remeh temeh dan tidak perlu seorang presiden kemudian harus terlibat. Masalah itu, seharusnya cukup diselesaikan oleh ketua umum saja," kata Ray Rangkuti.
Fadjroel Rahman, lebih keras lagi mengkritik. Klarifikasi langsung pak SBY kepada Partai Golkar itu, sama saja dengan melecehkan Hadi Utomo sebagai Ketum PD yang diambil kewenangannya.
"SBY hanyalah ketua dewan pembina. Sehingga saya lihat, pak SBY atas sikapnya itu, berguru (politik) total kepada Soeharto yang dulu, hanya memberlakukan Golkar, sekedar kepanjangan tangannya saja. Padahal, Soeharto ketika itu, kapasitasnya hanya sebagai ketua dewan pembina saja," tegas Fadjroel Rahman.
"Jadi, dalam kasus ini, sama saja ketum Demokrat tak punya fungsi apa-apa," sambungnya.(*)
Ketum Demokrat Dianggap tak Punya FungsiLaporan:
Persda Network/Rachmat Hidayat
Rabu, 11 Februari 2009 | 17:11 WITA
JAKARTA, TRIBUN - Klarifikasi secara langsung oleh Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terkait pernyataan Wakil Ketua Umum PD, Achmad Mubarok, dianggap sebuah sikap melangkahi kewenangan Hadi Utomo sekalu Ketua Umum PD.
Dua pemerhati politik, capres Independen Fadjroel Rahman serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, klarifikasi langsung dari SBY itu, bukanlah sebuah kepatutan.
Permintaan maaf secara langsung dari pak SBY kepada Golkar, selayaknya tidak patut. Beliau, kan, hanya dewan pembina (PD). Dewan pembina itu hanya berhubungan dengan konstitusi partai, bukan harian partai. Ini menyiratkan, seolah pak SBY calon pasti Partai Demokrat," kata Ray Rangkuti.
"Soal pernyataan 2.5 persen itu (Achmad Mubarok), sebenarnya hanyalah urusan remeh temeh dan tidak perlu seorang presiden kemudian harus terlibat. Masalah itu, seharusnya cukup diselesaikan oleh ketua umum saja," kata Ray Rangkuti.
Fadjroel Rahman, lebih keras lagi mengkritik. Klarifikasi langsung pak SBY kepada Partai Golkar itu, sama saja dengan melecehkan Hadi Utomo sebagai Ketum PD yang diambil kewenangannya.
"SBY hanyalah ketua dewan pembina. Sehingga saya lihat, pak SBY atas sikapnya itu, berguru (politik) total kepada Soeharto yang dulu, hanya memberlakukan Golkar, sekedar kepanjangan tangannya saja. Padahal, Soeharto ketika itu, kapasitasnya hanya sebagai ketua dewan pembina saja," tegas Fadjroel Rahman.
"Jadi, dalam kasus ini, sama saja ketum Demokrat tak punya fungsi apa-apa," sambungnya.(*)
Tjahjo: Ribut Demokrat-Golkar Bikin Tertawa
KOMPAS ONLINE
Tjahjo: Ribut Demokrat-Golkar Bikin Tertawa
Rabu, 11 Februari 2009 | 20:42 WIB
JAKARTA, RABU — Walau mengaku tidak melihat ada satu hal pun yang lucu dalam konflik yang terjadi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat, Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo menilai kejadian itu membuatnya tertawa.
Tjahjo menyatakan hal itu seusai mengikuti rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Rabu (11/2). Dia dimintai tanggapan soal ketersinggungan Partai Golkar atas pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok sebelumnya yang dinilai menghina dan meremehkan.
Seperti diwartakan, pernyataan tersebut disesalkan dan berujung pada permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang disampaikan Selasa kemarin di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.
”Saya melihat itu jadi tertawa. Tapi kalau ditanya lucunya di mana, menurut saya kan tertawa itu tidak harus karena ada yang lucu, toh? Ha-ha-ha. Kejadian seperti itu sangat unik dan mungkin cuma terjadi di Indonesia. Sejumlah media massa bahkan menjadikannya berita utama hari ini,” ujar Tjahjo.
Menanggapi sejumlah analisis yang menyebutkan adanya kemungkinan ”pecah kongsi” antara pasangan Yudhoyono-Kalla dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Tjahjo menilai kemungkinan seperti itu hanya diketahui dan bisa dijelaskan oleh keduanya.
Tjahjo menolak anggapan sinyalemen ”pecah kongsi” tadi terjadi lantaran langkah politik PDI-P beberapa waktu sebelumnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Solo, Jawa Tengah. Sejumlah tokoh politik dalam kesempatan itu diundang karena mereka disebut-sebut akan dipasangkan menjadi calon wakil presiden PDI-P mendampingi Megawati Soekarnoputri.
”Enggak ada kaitan dengan Rakernas PDI-P itu. Kalau ada sejumlah nama disebut-sebut layak dipasangkan menjadi calon wakil presiden dari PDI-P, kan masalah itu tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi pada Yudhoyono dan Kalla,” ujar Tjahjo.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Presiden Yudhoyono selaiknya tidak patut meminta maaf kepada Partai Golkar lantaran posisinya di DPP Partai Demokrat hanyalah dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina.
Dengan posisi jabatan seperti itu di partai, Presiden Yudhoyono selayaknya sekadar berurusan dengan masalah konstitusi partai dan bukan mengurusi persoalan harian Partai Demokrat. Apa yang disampaikan Mubarok dinilai sekadar urusan remeh-temeh.
”Presiden tidak perlu terlibat dalam urusan seperti itu. Pernyataan Mubarok soal Partai Golkar hanya akan memperoleh 2,5 persen suara dalam pemilu mendatang adalah masalah remeh-temeh. Hal macam itu seharusnya bukan urusan Dewan Pembina,” tambah Ray.
DWA
Tjahjo: Ribut Demokrat-Golkar Bikin Tertawa
Rabu, 11 Februari 2009 | 20:42 WIB
JAKARTA, RABU — Walau mengaku tidak melihat ada satu hal pun yang lucu dalam konflik yang terjadi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat, Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo menilai kejadian itu membuatnya tertawa.
Tjahjo menyatakan hal itu seusai mengikuti rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Rabu (11/2). Dia dimintai tanggapan soal ketersinggungan Partai Golkar atas pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok sebelumnya yang dinilai menghina dan meremehkan.
Seperti diwartakan, pernyataan tersebut disesalkan dan berujung pada permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang disampaikan Selasa kemarin di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.
”Saya melihat itu jadi tertawa. Tapi kalau ditanya lucunya di mana, menurut saya kan tertawa itu tidak harus karena ada yang lucu, toh? Ha-ha-ha. Kejadian seperti itu sangat unik dan mungkin cuma terjadi di Indonesia. Sejumlah media massa bahkan menjadikannya berita utama hari ini,” ujar Tjahjo.
Menanggapi sejumlah analisis yang menyebutkan adanya kemungkinan ”pecah kongsi” antara pasangan Yudhoyono-Kalla dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Tjahjo menilai kemungkinan seperti itu hanya diketahui dan bisa dijelaskan oleh keduanya.
Tjahjo menolak anggapan sinyalemen ”pecah kongsi” tadi terjadi lantaran langkah politik PDI-P beberapa waktu sebelumnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Solo, Jawa Tengah. Sejumlah tokoh politik dalam kesempatan itu diundang karena mereka disebut-sebut akan dipasangkan menjadi calon wakil presiden PDI-P mendampingi Megawati Soekarnoputri.
”Enggak ada kaitan dengan Rakernas PDI-P itu. Kalau ada sejumlah nama disebut-sebut layak dipasangkan menjadi calon wakil presiden dari PDI-P, kan masalah itu tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi pada Yudhoyono dan Kalla,” ujar Tjahjo.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Presiden Yudhoyono selaiknya tidak patut meminta maaf kepada Partai Golkar lantaran posisinya di DPP Partai Demokrat hanyalah dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina.
Dengan posisi jabatan seperti itu di partai, Presiden Yudhoyono selayaknya sekadar berurusan dengan masalah konstitusi partai dan bukan mengurusi persoalan harian Partai Demokrat. Apa yang disampaikan Mubarok dinilai sekadar urusan remeh-temeh.
”Presiden tidak perlu terlibat dalam urusan seperti itu. Pernyataan Mubarok soal Partai Golkar hanya akan memperoleh 2,5 persen suara dalam pemilu mendatang adalah masalah remeh-temeh. Hal macam itu seharusnya bukan urusan Dewan Pembina,” tambah Ray.
DWA
Langganan:
Postingan (Atom)
