Kampanye Terselubung Ini Tidak Boleh Diabaikan Bawaslu

REPUBLIKA NEWSROOM


Kampanye Terselubung Ini Tidak Boleh Diabaikan Bawaslu

Minggu, 28 Juni 2009 pukul 18:01:00 Font Size A A A


JAKARTA -- Menanggapi indikasi adanya kampanye terselubung (black campaign) oleh penyelenggara pemilu belakangan ini, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mendesak Bawaslu tidak mengabaikan pelaku pelanggaran pemilu tersebut. KPU, sebagai penyelenggara, seharusnya independen dan tidak berlaku diskriminatif.

"Bawaslu tidak boleh mengabaikan hal ini, karena ini adalah indikasi keberpihakan. KPU seharusnya bertindak netral dan adil," kata Ray saat dihubungi Republika, Ahad (28/6). Jika KPU tidak bersikap netral, lanjut dia, maka sesuai undang-undang maka institusi tersebut harus dipidanakan.

Kesalahan memasang spanduk yang di dalamnya seolah-olah mencontohkan masyarakat agar memilih nomor 2 tersebut, menurut Ray, adalah sebuah seperti gerakan nasional. "Ini sangat fatal," katanya. Oleh karena itu, selain harus menurunkan spanduk tersebut, KPU juga diwajibkan mengganti desain spanduk tersebut.

Sesuai dengan UU Pemilu nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pejabat negara, pemerintah, media, dan penyelenggara pemilu harus bersifat netral. Pelanggaran kepada penyelenggara pemilu yang tak netral, sesuai Pasal 210 undang-undang tersebut, adalah pidana. nan/kpo

Inilah Penurunan Elektabilitas SBY-Boed

INILAH.COM


Politik 14/06/2009 - 14:13

Inilah Penurunan Elektabilitas SBY-Boed

Djibril Muhammad


INILAH.COM, Jakarta - Dalam beberapa pekan terakhir ini elektabilitas SBY-Boediono mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut diprediksi akan terus berlangsung hingga 8 Juli mendatang.


"Trennya memang SBY menurun. Dari angka 70% sekarang dikisaran 63%. Artinya, sejak tanggal 1 Juni ke 10 Juni, ada 5% penurunannya. Kalau kita andaikan per 10 hari, maka tersisa 20 hari ke depan, mungkin pada Juli, suara SBY berkisar di bawah 50%," jelas Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (14/6).


Menurut Ray, ada banyak faktor yang menyebabkan menurunnya elektabilitas pasangan yang bernomor urut 2 tersebut. Pertama adalah gencarnya lawan politik SBY-Boediono yang menarik minat massa pemilih.


"Hal itu terlihat dari kampanye Mega-Prabowo dan JK-Wiranto yang menarik minat dan diminati masyarakat," ujarnya.


Selain itu, tutur mantan Sekjen KIPP ini, dalam beberapa bulan terakhir ini tidak ada sesuatu yang istimewa hingga membuat citra SBY naik. Bahkan sbaliknya, beberapa kasus membuat namanya terpuruk. Misalnya, soal Ambalat, musibah Altutista TNI dan TKI yang disiksa di Malaysia serta jubir-jubirnya yang banyak melakukan blunder.


"Kampanye negatif yang diarahkan kepadanya pun cukup efektif yakni, pasangan pilkada, neolib, non muslim, lamban, tebar pesona dan sebagainya," cetus Ray.


Apalagi, ia menjelaskan, tidak ada gagasan menarik yang disampaikan dalam kampanye SBY-Boediono, kecuali hanya mengulang-ulang yang sudah ada alias basi. Malah SBY lebih sibuk menjelaskan isu ketimbang programnya 5 tahun ke depan.


"Lihat saja iklan kampanyenya. Sama sekali tak mengundang visi: iklan presiden indomie dan anti korupsi yang telah diputar berulang-ulang di pileg kemarin. Jadi, besar kmungkinan pilpres kita akan 2 putaran," pungkas Ray yang nama sesungguhnya Ahmad Fauzi. [jib]

KPU Plenokan Monolog Butet?

INILAH.COM

Politik12/06/2009 - 09:06


KPU Plenokan Monolog Butet?

Djibril Muhammad

Ray Rangkuti
(inilah.com /Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Kritikan budayawan Butet Kertaredjasa dalam monolognya pada acara deklarasi kampanye damai 10 Juni lalu, berbuntut panjang. Kabarnya KPU akan melakukan rapat pleno terkait 'serangan Butet' tersebut.


Kabar ini didapar dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. Menurut dia, KPU akan memplenokan kasus Butet karena kelebihan waktu kesenian yang seharusnya hanya 20 menit, namun dipergunakan oleh Butet lebih lama.


"KPU akan memplenokan kasus Butet. Jangankan ada alasan. Mereka berencana memplenokan saja sudah menggelikan," ujar kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (12/6).


Ray mensinyalir alasan KPU memplenokan diduga keras terkait sentilan keras yang disampaikan raja monolog itu. Selain itu, anggota KPU I Gusti Putu Artha beralasan karena anak budayawan Bagong Kussudiardja itu melanggar batas waktu hingga 15 menit.


"Kecuali memplenokan karena tiba-tiba misalnya pasangan JK-Wiranto pulang. Ini cuma kelebihan waktu 15 menit karena Butet. Bukan sesuatu yang penting," terang mantan Sekjen KIPP ini.


Dijelaskan dia, penyelenggaraan kampanye damai sebenarnya tidak memiliki dasar hukum apapun. Hanya sekadar tambahan acara alias bonus program. Jadi memplenokan Butet yang hanya melanggar waktu 15 menit juga tidak ada dasar hukumnya.


"Apa KPU juga akan membuat teguran kepada tim kampanye Mega Pro?," tanya Ray yang memiliki nama sebenarnya Ahmad Fauzi.


Dalam monolognya, Butet tidak hanya membuat merah Presiden SBY tapi juga KPU. Butet menyentil KPU yang dinilai tidak mampu dalam menyelenggarakan pemilu. "KPU memang konsisten, yaitu konsisten untuk tidak capable," ujar seniman asal Yogya ini.


Seperti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tutur Butet, harus diselesaikan secara cermat. Karena memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara.


"KPU harus independen, karena KPU bukan lembaga survei. Yang bisa dipesan. Mau menang dalam satu putaran juga bisa," sebut Butet. [jib/ana]

Menteri Tim Sukses, SBY Lakoni Politik Kasar

INILAH.COM


Politik

29/05/2009 - 16:29


Menteri Tim Sukses, SBY Lakoni Politik Kasar

Djibril Muhammad

Ray Rangkuti
(inilah.com /Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Politik Santun kerap disampaikan capres SBY dalam berbagai kesempatan. Cuap-cuap itu dianggap hanya sekadar omongan. Buktinya SBY melakukan politik kasar yakni membiarkan para menteri KIB masuk dalam tim sukses.


Menurut Direktur Eksekutif, Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu setidaknya sudah tiga kali menyatakan harus berpolitik dengan santun. Namun di sisi lain, SBY membiarkan pada menterinya menjadi anggota tim suksesnya.


"Semua itu bukan mencerminkan dari politik santun, tapi politik kasar," ujar Ray Rangkuti kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (29/5).


Karena itu, lanjut Ray, pilihan bagi SBY hanya ada dua, pertama menonaktifkan para menteri yang tergabung dalam tim sukses. Kedua, tidak mencari tim sukses yang menjabat sebagai menteri atau melarang menjadi anggota tim sukses bagi tim yang lain.


"Ukuran dari santun itu adalah ucapan kata-kata. Tentunya kita ingin mendorong politik santunnya lebih realistis. Salah satunya pembuktiannya dari SBY sendiri. Keberanian untuk memisahkan tim sukses dengan menteri. Sehingga dapat memberikan contoh," imbuh pemilik nama asli Ahmad Fauzi.


Tercatat menteri yang menjadi tim sukses SBY-Boediono adalah Mensesneg Hatta Rajasa sebagai Ketua, Menkes Siti Fadilah Supari sebagai Dewan Penasihat Gerakan Pro SBY, Menbudpar Jero Wacik sebagai Koordinator Wilayah Bali, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numbery sebagai Koordinator Wilayah Papua. Sedangkan tim sukses JK-Wiranto diketuai Menperin Fahmi Idris. [jib]

Empat Isu Hadang SBY

KOMPAS.COM


Empat Isu Hadang SBY


DHONI SETIAWAN
Pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.


Kamis, 11 Juni 2009 | 00:13 WIB


JAKARTA, KOMPAS - Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (10/6) memperkirakan, kandidat presiden Susilo Bambang Yudhoyono paling tidak akan dihadang oleh empat isu, jika dihadapkan dengan pemilih muda.

Keempat isu itu adalah; pertama, slogan "lanjutkan" tidak akan memberikan inspirasi akan adanya perubahan. Slogan ini tidak mendorong orang untuk berbuat lebih hebat. Apa yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, tidak perlu lagi ada peubahan. Karena, semuanya sudah dilakukan sekarang. Jadi, tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dilakukan.

"Slogan lanjutkan itu mengesankan stagnan dan orang yang sudah puas dengan kondisi saat ini. Tidak ada lagi perubahan, apa lagi sesuatu yang melompat. Padahal, bagi kalangan muda, perubahan itu merupakan ses uatu yang ditunggu," ujarnya.

Kedua, isu ekonomi neoliberal. Usaha untuk membantah bukan pendukung neoliberal ini sulit dipercaya, ketika masyarakat menghadapi pengesahan UU Badan Hukum Milik Negara ataupun Badan Hukum Pendidikan.

"Yang jadi soal dalam masalah ini bukan soal paham atau tidaknya orang terhadap neoliberal, namun SBY-Boediono akan dilekatkan sebagai kelompok yang proneoliberal," ujarnya.

Ketiga, SBY tampaknya saat ini lebih banyak disibukkan dengan usaha membantah dan menolak, namun belum menawarkan sesuatu.

Keempat, gaya bicara yang monoton dan penuh formalistik, tidak akan menarik bagi kalangan muda.

"Gaya tersebut lebih cocok untuk orang yang mapan dan berusia empat puluh tahun keatas . Tidak heran kalau kemudian muncul kesan lambat dalam mengambil keputusan," ujarnya.





MAM

SBY Dinilai Tak Menarik untuk Kaum Muda

DETIK.COM

Rabu, 10/06/2009 13:44 WIB


SBY Dinilai Tak Menarik untuk Kaum Muda

Mega Putra Ratya - detikPemilu



Jakarta - Sosok calon presiden (capres) SBY dinilai tidak menarik bagi kaum muda. Dengan sikapnya yang kaku, pesaing SBY lainnya dinilai lebih mampu menarik pemilih muda.

"Pendekatan SBY yang formalitas dan kaku tidak menarik untuk kaum muda. Kegiatan yang formalitas apalagi erat kaitannya dengan persepsi lamban dalam mengambil keputusan," ujar Direktur LIMA Ray Rangkuti dalam acara diskusi 'Perilaku Pemilih Muda dalam Pilpres 2009' di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (10/6/2009).

Kata 'Lanjutkan' yang menjadi ciri khas SBY tidak akan mampu lagi menarik pemilih. SBY juga dinilai tidak mampu menginspirasi perubahan.

"Bahasa tubuhnya dibanding dengan kandidat lain yang tubuhnya kecil mungil, lincah dan lebih informal. Siapapun yang memenangkan anak muda, akan memenangkan pemilu kali ini," paparnya.

Ray menilai, isu neolib atau anti neolib merupakan isu penting bagi kaum muda. Terbukti, dalam setiap kampanyenya, SBY malah sibuk membantah isu tersebut.

"Dalam kampanye, SBY tidak memberi catatan lima tahun ke depan tapi malah membantah isu-isu seperti isu kerudung atau isu neolib," jelasnya.

( mok / iy )

Kampanye Hitam Marak

SUARA PEMBARUAN


08 Mei 2009



Kampanye Hitam Marak
Kampanye Negatif Lazim dalam Berdemokrasi

[JAKARTA] Memasuki masa kampanye Pilpres 2009, gejala maraknya kampanye hitam makin marak untuk melemahkan citra pasangan capres-cawapres tertentu. Kampanye model itu umumnya tidak berbasis pada data dan bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

Untuk itu, tim sukses dan simpatisan kandidat capres-cawapres harus mampu mengontrol diri dan mengedepankan kampanye yang beretika.

Sejalan dengan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diminta untuk bekerja optimal menggunakan kewenangannya agar segala bentuk pelanggaran diberi sanksi yang tegas.

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Senin (8/6) menjelaskan, maraknya kampanye hitam sudah terjadi sejak dua pemilu pada era re- formasi.

Pada Pemilu 1999, Megawati Soekarnoputri yang dijagokan menjadi capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pernah diisukan sembahyang di pura. Lantas pada Pilpres 2004, istri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diisukan non- Muslim.

"Gejala yang sama juga muncul menjelang Pilpres 2009. Istri Boediono (cawapres pendamping SBY) juga diisukan penganut Katolik. Semua isu yang dikaitkan dengan persoalan agama itu kenyataannya bertolak belakang dari fakta. Ini semua 'kampanye hitam' dan yang harus dihindari," tegasnya.

Dia menambahkan, publik harus menyadari perbedaan antara kampanye hitam dan kampanye negatif. "Kampanye negatif masih dimungkinkan. Sebab, sumber isu dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Diharapkan publik memercayainya, sehingga menaikkan elektabilitas satu kandidat, dan melemahkan kandidat lainnya," jelasnya.


Wajar

Senada dengan itu, pakar marketing politik yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah menilai, kampanye negatif masih wajar, dan tidak sejahat kampanye hitam yang cenderung membunuh karakter lawan politik. Menurutnya, kampanye negatif bergerak di wilayah abu-abu, dalam kapasitas memengaruhi wilayah opini publik. Sedangkan kampanye hitam merujuk adanya perubahan sikap bahkan penarikan dukungan pemilihan dari satu calon ke calon lainnya.

"Kampanye negatif masih bisa diterima sepanjang di-manage agar tidak mengarah ke 'kampanye hitam'. Itu sah dalam demokrasi. Masing-masing pihak harus melengkapi serangan itu dengan data dan biarlah masyarakat yang melihat mana yang benar atau tidak," jelasnya.

Firmanzah mencontohkan, hasil survei yang menempatkan kandidat tertentu hanya memperoleh dukungan minim, masuk kategori kampanye negatif. "Demikian pula sindiran mengenai bisnis pejabat dan isu neoliberalisme, merupakan kampanye negatif. Pernyataan dan datanya masih bisa diperdebatkan," ungkapnya.

Sedangkan bentuk kampanye hitam, menjurus pada fitnah. "Seperti dulu SBY diisukan telah menikah sebelum masuk pendidikan militer," ungkapnya.

Dia menambahkan, kampanye negatif punya pengaruh kecil terhadap opini pemilih. Sebab, beragam isu tersebut, tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan utama pemilih.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti juga sependapat, kampanye negatif merupakan hal yang lumrah dan sah.

"Kampanye negatif itu menjelaskan sisi negatif dari sisi lawan politiknya, dengan didukung oleh data dan fakta yang ada. Negatif dalam negara demokrasi adalah hal yang positif, karena masyarakat lebih mengerti kelemahan masing-masing kandidat. Dengan kata lain, negatif bagi salah satu kandidat, tapi positif bagi masyarakat," jelasnya.

Sebaliknya kampanye hitam itu mengungkapkan hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. "Contohnya pernyataan bahwa Arab tidak pernah berjasa bagi Indonesia," katanya.


Kampanye Dialogis

Ray menambahkan, saat ini strategi atau model kampanye yang sedang dijalankan para kandidat capres-cawapres dan tim suksesnya, lebih ke arah ideologis.

"Masing-masing kandidat berbeda ideologinya. Model ini jelas lebih berbobot karena memudahkan masyarakat untuk melihat jalannya pemerintahan selama lima tahun mendatang," ucapnya.

Menurut dia, strategi kampanye yang harus dikembangkan agar bisa menarik banyak pemilih adalah apa yang akan dilakukan lima tahun memerintah. "Sehingga, masyarakat dapat menilai mana yang benar-benar bekerja lebih serius untuk mewujudkan perubahan untuk Indonesia," katanya.

Sementara itu, Firmanzah menilai, perang isu yang dilontarkan tim sukses capres-cawapres, umumnya masih dalam tataran konflik antarelite. "Harapannya, pihak yang dilemahkan akan mengalami kekurangan dukungan," jelasnya.Dia mencontohkan, isu neoliberal yang diembuskan mampu mendekatkan pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto, dan memosisikan pasangan SBY-Boediono sebagai lawan bersama.

Sedangkan Burhanuddin Muhtadi melihat, karakter pemilih di Indonesia masih melodramatik. "Perang pencitraan ini terus mengalir tanpa kontrol. Biasanya, pasangan yang terus dihujani isu oleh lawan politiknya, justru diberi simpati pemilih sebagai orang yang teraniaya," ujarnya. [LOV/R-15]

Tindakan Bawaslu tepat

WAWASAN

Tindakan Bawaslu tepat

Senin, 08 Juni 2009


Pemolisian tim SBY-Boediono jadi ’warning’ untuk JK-Win & Mega-Pro


JAKARTA - Meski dianggap berlebihan oleh kubu Partai Demokrat, namun tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melaporkan Tim Kampanye SBY-Boediono ke Mabes Polri dinilai tepat. Sebagai langkah awal kampanye Pilpres 2009, laporan Bawaslu itu bisa jadi warning bagi kandidat lain.

”Apa pun yang dilakukan Bawaslu itu sudah tepat karena penting sebagai warning atau peringatan bagi para kandidat pilpres untuk bertarung secara fair. Ini bukan kali pertama tim SBY melanggar, karena pada saat deklarasi sebenarnya mereka juga melakukan hal yang sama,” ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (8/6) pagi tadi.

Menurut Ray, bila memang tim kampanye SBY-Boediono tidak merasa acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) 24 parpol koalisi beberapa waktu lalu itu sebagai kampanye, maka harus dibuktikan. Karena bukti yang dimiliki Bawaslu bahwa acara tersebut termasuk sebagai kampanye di luar jadwal sangat kuat.

”Selama unsur-unsurnya terpenuhi tidak masalah, jadi tinggal dibuktikan saja oleh tim SBY kalau itu bukan kampanye. tentu saja media yang menyiarkan acara itu juga perlu bertanggung jawab. Hal ini sangat tergantung kalau misalnya itu ada transaksi di dalamnya atau tidak kepada media untuk menyiarkan secara langsung,” katanya.

Bila acara tersebut disiarkan langsung tanpa ada transaksi antara tim kampanye SBY-Boediono dengan media, sambungnya, maka itu tidak masalah. Meski begitu, media yang menyiarkan langsung harus melakukan kewajiban yang sama terhadap kandidat yang lain.

Acara Silatnas tersebut dinilai Bawaslu termasuk dalam kategori kampanye dalam bentuk kegiatan lain.

Berdasarkan laporan yang diajukan ke Mabes Poliri, ada 18 bukti yang disertakan kepada penyidik Bareskrim. Di antaranya 2 keping VCD pemberitaan TVRI dan Metro TV yang diperoleh KPI, surat teguran KPI kepada Metro TV dan TVRI, berita acara klarifikasi dari KPI, dua surat undangan klarifikasi, dan surat laporan pelanggaran Sigma. ary/inl-sn

Tim Mega Prabowo Sesalkan KPU yang Terus Ubah Jadwal

REPUBLIKA NEWSROOM


Tim Mega Prabowo Sesalkan KPU yang Terus Ubah Jadwal


By Republika NewsroomJumat, 05 Juni 2009 pukul 20:34:00



JAKARTA -- Sekjen PDIP yang juga menjadi anggota dewan penasehat tim kampanye nasional capres cawapres Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto, Pramono Anung Wibowo, mengatakan kubunya menyesalkan selalu berubahnya jadwal deklarasi kampanye damai yang digelar KPU. Hal ini menurutnya menunjukkan tidak independensinya KPU.

''Kami menyesalkan KPU yang tiap hari mengubah waktu (deklarasi kampanye damai),'' kata Pramono, Jumat (5/6) malam. Semula, KPU menjadwalkan kegiatan ini pada 2 Juni 2009. Tapi karena Presiden SBY yang juga menjadi salah satu capres untuk Pemilu Presiden 2009 sedang bertugas di luar negeri, acara itu ditunda menjadi 10 Juni 2009.

Semula, KPU menjadwalkan deklarasi tersebut dilakukan pagi hari setelah penundaan hari tersebut. Tetapi, karena Presiden pada hari yang sama meresmikan jembatan suramadu, waktu deklarasi pun berubah menjadi malam hari. ''Ini menunjukkan KPU memang tidak independen,'' ujar dia.

Meski demikian Pramono menegaskan Megawati dan Prabowo akan mengikuti jadwal KPU itu. ''Mega Prabowo taat azas, akan tetap ikuti jadwal KPU. Tapi ini strong warning agar KPU bersikap independen dan tidak selalu mengubah-ubah jadwal,'' ujar dia. Sebagai catatan, kejadian serupa juga terjadi pada Pemilu Legislatif lalu.

Perubahan jadwal ini pun, kata Pramono, sudah membuat deklarasi kampanye damai kehilangan makna. ''Apa artinya deklarasi kampanye damai ketika kampanye sudah berjalan jauh,'' ujar dia.

Sebelumnya Direktur Nasional Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti pun meminta acara deklarasi ini ditiadakan saja. Selain sudah terlambat karena masa kampanye sudah dimulai 2 Juni 2009, substansinya pun tak ada. ''Kampanye damai itu juga harus teraplikasikan dalam penegakan peraturan terhadap pelaksanaan kampanye. Yang itu justru kerap dilalaikan KPU,'' kata Ray.ann/pur

Kampanye Maju Justru Menguntungkan

INILAH.COM

28/05/09 08:44

Kampanye Maju Justru Menguntungkan

Djibril Muhammad

Ray Rangkuti

[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta - Pemajuan kampanye pilpres dari jadwal semula oleh KPU dinilai tidak akan merugikan 3 pasangan capres cawapres. Sebab, kandidat pasangan capres cawapres yang ada terlihat sudah berkampanye.

"Majunya jadwal kampanye justru menguntungkan ketiga-ketiganya. Baik maju atau mundur, semuanya toh sudah kampanye," cetus Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (28/5).

Perubahan jadwal kampanye tersebut, menurut dia, lebih merupakan implikasi terhadap tahapan penetapan capres-cawapres yang dilakukan KPU. Karena KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres pada Jumat 29 Juni mendatang. Sedangkan pengundian nomor urut capres-cawapres pada Sabtu 30 Mei.

"Jadi sebenarnya karena implikasi dan bukan merugikan salah satu pasangan," ujar mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Lagipula, tutur dia, para bakal capres cawapres sudah banyak yang beriklan. Bahkan beberapa bakal capres ada yang memanfaatkan fasilitas negara sehingga dapat berkampanye ke beberapa daerah di Indonesia.

"Yang perlu diingatkan kampanye terbuka (Rapat umum terbuka) tidak boleh diperpanjang. Jadi tetap pada jadwal semula yaitu 2 minggu. Kampanye non terbuka yang boleh dipanjang. Intinya jangan memperpanjang kampanye yang melibatkan massa," jelasnya. [jib/bar]

Tim Mega-Prabowo: Jangan Karena Pesanan Capres Tertentu

LAMPUNG POST Jum'at, 29 Mei 2009

PERCEPATAN KAMPANYE: Tim Mega-Prabowo: Jangan karena Pesanan Capres Tertentu

JAKARTA (Lampost): Anggota tim sukses pasangan Mega-Prabowo (Mega-Pro), Ganjar Pranowo, mempertanyakan percepatan jadwal kampanye capres-cawapres dari 12 Juni menjadi 2 Juni 2009. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mewaspadai pengajuan itu sebagai bagian dari permintaan capres tertentu untuk menyesuaikan jadwal acaranya. "Kita harus bertanya, apa alasannya dimajukan. Saya khawatir kalau pengajuan itu karena sedang menyesuaikan dengan jadwal pasangan capres tertentu," kata Ganjar, Kamis (28-5). Menurut Ganjar, pada prinsipnya tim pemenangan capres-cawapres Mega-Prabowo menginginkan KPU lebih terbuka dan independen. Hal ini disebabkan karena selama ini banyak kalangan menilai KPU tidak independen dan cederung menguntungkan capres tertentu. "Kami minta KPU lebih terbuka dan transparan. Jangan sampai kesan KPU tidak independen itu terus melekat gara-gara tidak transparan," paparnya. Menurut Ganjar, tim Mega-Prabowo sudah mempertanyakan masalah ini ke KPU. Namun, sampai kini belum ada laporan karena pertemuan dengan KPU masih berlangsung. "Sudah ada teman kita yang ke KPU untuk mempertanyakan soal ini. Nanti setelah itu kami akan sikapi resminya," ujar dia. Kampanye pilpres dimajukan dari jadwal semula. Tanggal 2 Juni mendatang akan digelar deklarasi kampanye damai sebagai tanda dimulainya masa kampanye pilpres. Dalam jadwal sebelumnya, kampanye digelar tanggal 12 Juni. Jadwal dimajukan karena penetapan capres-cawapres juga dimajukan, yakni 29 Mei, dari yang sebelumnya 9 Juni. Dalam UU Pilpres dikatakan, tiga hari setelah pasangan calon ditetapkan kampanye harus dimulai. Rencananya kampanye ini akan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah kampanye dengan metode nonpengerahan massa seperti iklan, pemasangan alat peraga, dan lain-lain. Tahap pertama ini berlangsung sejak dimulai masa kampanye hingga 12 Juni. Sedangkan pada tahap kedua yang dimulai 13 Juni dan berakhir 4 Juli, kampanye dilakukan dalam bentuk pengerahan massa seperti pertemuan terbatas dan rapat umum. Namun, bentuk kampanye nonpengerahan massa tetap diperbolehkan digelar di tahap kedua ini. Menanggapi percepatan kampanye, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menganggap perubahan ini tidak memberikan dampak bagi para peserta pilpres. "Kalau diuntungkan semua diuntungkan, seperti layaknya kalau dirugikan semua dirugikan," ujar Ray. Menurut Ray, perubahan jadwal yang dilakukan KPU tidak akan mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya pada saat kampanye terbuka. Meski demikian, dia menekankan agar perubahan waktu ini tidak diikuti dengan pemberlakuan masa kampanye terbuka yang lebih lama. Perubahan jadwal ini juga tidak akan mengubah partisipasi masyarakat untuk menconteng, yaitu tidak akan semeriah pada saat Pilpres 2004 lalu. "Ada suasana di mana orang mulai bosan dengan politik dan daftar pemilih tetap nggak beres juga," tambahnya. Selain itu, Ray mengakui perubahan jadwal ini juga akan semakin memanaskan suhu persaingan antarketiga pasangan calon. Hal ini, menurut Ray, disebabkan karena persaingan antarketiga pasangan sangat ketat. "Di antara tim sukses saja sudah kelihatan, mereka saling serang dengan menggunakan bahasa yang tidak mendidik." n U-1

DETIK.COM

Kamis, 28 Mei 2009

Perubahan Jadwal Kampanye Tidak Berpengaruh Bagi Peserta Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan jadwal kampanye pasangan capres-cawapres yang semula dimulai 12 Juni menjadi 2 Juni. Perubahan ini dianggap tidak memberikan dampak bagi para peserta pilpres.

"Kalau diuntungkan semua diuntungkan, seperti layaknya kalau dirugikan semua dirugikan," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/5/2009).

Menurut Ray, perubahan jadwal yang dilakukan oleh KPU tidak akan mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya pada saat dilakukan kampanye terbuka. Perubahan waktu ini tidak diikuti dengan pemberlakuan masa kampanye terbuka yang lebih lama.

Perubahan jadwal ini juga tidak akan mengubah partisipasi masyarakat untuk mencontreng yaitu tidak akan semeriah pada saat Pilpres 2004 lalu.

"Ada suasana di mana orang mulai bosan dengan politik dan daftar pemilih tetap (DPT) nggak beres juga," tambahnya.

Selain itu Ray mengakui, perubahan jadwal ini juga akan semakin memanaskan suhu persaingan antar ketiga pasangan calon. Hal ini, menurut Ray disebabkan karena persaingan antar ketiga pasangan sangat ketat.

"Di antara tim sukses saja sudah kelihatan, mereka saling serang dengan menggunakan bahasa yang tidak mendidik," tutupnya.

Dalam jadwal sebelumnya, kampanye digelar tanggal 12 Juni. Jadwal dimajukan karena penetapan capres-cawapres juga dimajukan, yakni 29 Mei, dari yang sebelumnya 9 Juni. Dalam UU Pilpres dikatakan, tiga hari setelah pasangan calon ditetapkan kampanye harus dimulai.

Rencananya kampanye ini akan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah kampanye dengan metode non pengerahan masa seperti iklan, pemasangan alat peraga, dan lain-lain. Tahap pertama ini berlangsung sejak dimulai masa kampanye hingga 12 Juni.

Sedangkan pada tahap kedua yang dimulai 13 Juni dan berakhir 4 Juli, kampanye dilakukan dalam bentuk pengerahan massa seperti pertemuan terbatas dan rapat umum. Namun bentuk kampanye non pengerahan massa tetap diperbolehkan digelar di tahap kedua ini.