Blog Artikel
Undang-undang migas perlu dievaluasi
Written by Mr. Endi on
February 24, 2009 – 9:29 pm -
Pembuatan Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas Nomor 22/2001 yang diduga ada keterlibatan pendanaan sekitar Rp 200 miliar dari pihak lembaga donor bilateral Amerika Serikat (USAID) mengundang sejumlah reaksi. Seperti diungkapkan Direktur Lingkar Masyarakat Madani (LIMA) Ray Rangkuti dalam konferensi pers di kantor Walhi, Jl Tegalparang Utara, Jakarta, Rabu (3/9). Ia mengatakan bila memang setelah diusut oleh Panitia Angket BBM, mereka terbukti terlibat dalam pembuatan materi undang-undang, maka UU tersebut bisa batal demi hukum. “Maka peran Panitia Angket sangat diharapkan sikap dan ketegasannya dalam menyikapi ini.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tentunya tahu juga praktek mafia dalam sektor energi yang diduga semakin besar dengan diberlakukannya UU tersebut,” ujarnya. Ray mengatakan DPR harus merevisi pasal-pasal dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. “Akibatnya sangat signifikan dalam pengelolaan sektor energi kita, yang dirugikan juga rakyat karena subsidi BBM dicabut,” tuturnya.
Direktur Walhi Berry N Furqon menandaskan keterlibatan asing dalam pembuatan UU tidak dirisaukan, tetapi persoalannya UU Migas ini mengatur tata kelola sumber daya alam yang strategis. “Kalau di sektor energi dan pangan kita didikte, lalu kita berhak atas apalagi. Dampaknya kan ketimpangan sosial, kalau tata kuasa dan kelola produksi dan konsumsi energi tak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi rakyat,” ujarnya. Selain USAID, dikatakan Siti Maemunah dari Jatam, ada lembaga donor lain seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia yang turut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi bagi masyarakat. “Maka intervensi asing ini harus diusut, kalau perlu Panitia Angket harus memanggil tokoh utama kebijakan migas, Pak Purnomo sebagai Menteri ESDM tiga periode seharusnya tahu semua ini, dari sini kita lihat keseriusan Panitia Angket mengurai benang kusut sektor energi kita,” ujarnya. Dan secara tidak langsung jika hal ini dapat dilakukan maka, penciptaan lowongan cari kerja baru dapat tubuh dengan sendirinya.
Tampilkan postingan dengan label kampanye pilpres dan anti utang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kampanye pilpres dan anti utang. Tampilkan semua postingan
Senin, 14 September 2009
Sri Mulyani Jangan Bohongi Rakyat
BUMN WACHT
Sri Mulyani Jangan Bohongi Rakyat
Diterbitkan pada 16 Juni 2009 oleh Nurmimi
Pernyataan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak besar dan bukan menjadi masalah, dinilai kalangan ekonom yang berseberangan dengannya sebagai kebohongan publik, diimbau agar Sri Mulyani tidak membohongi rakyat. Sebab, pembayaran utang telah menggerus anggaran belanja sosial dan kesehatan. Ini merupakan bencana besar bagi rakyat. Bahkan, Indonesia telah membayar utang luar negeri sejak 2003-2008 untuk pembayaran pokok dan bunga utang sebesar 183,34 miliar dolar AS. Demikian rangkuman pendapat ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) Binny Buchory, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir, serta pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, kemarin. “Ukuran rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya indikator bahwa utang yang ada tidak bermasalah. Jika utang negara tidak dikelola dengan baik, maka justru akan membawa kehancuran masa depan bangsa. Semestinya pemerintah harus mampu memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tidak justru menambah utang setiap tahunnya untuk program yang tidak jelas,” kata Binny Buchory.         Revrisond Baswir menambahkan, masalah utang luar negeri jangan direduksi menjadi masalah keuangan dan manajemen. Ini karena utang, apalagi dari luar negeri, menjadi masalah ekonomi dan politik. “AS dan Jepang tidak berutang ke Indonesia, tapi Indonesia yang berutang ke kedua negara itu. Jadi jangan bandingkan antara kreditor dan debitor karena statusnya pasti dibedakan,” ucap Revrisond. Lebih jauh dia mengatakan, sebagai debitor, Indonesia didikte untuk “mengimani” neoliberalisme. Bahkan Indonesia juga didikte untuk membuat peraturan dan undang-undang yang melanggar konstitusi, termasuk untuk mengamandemen kontitusi tersebut, yakni UUD 1945. Lebih parah lagi, Indonesia bahkan didikte untuk menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan dan BUMN. “Lihat saja yang terjadi di Pertamina, Departemen Keuangan, maupun Departemen Perdagangan. Jangan-jangan juga sedang terjadi untuk calon RI 1 dan RI 2,” tuturnya.
Ichsanudin Noorsy
Ichsanudin Noorsy
Hal senada disampaikan Ichsanuddin Noorsy. Dia menegaskan, setelah mendorong liberalisasi sektor perdagangan dan keuangan, kini mereka (penganut ekonomi neoliberalisme) membela kebijakan itu dengan membandingkan rasio utang luar negeri dengan PDB serta membandingkannya dengan negara-negara lain. Menurut dia, membandingkan utang luar negeri dengan PDB adalah menyesatkan, karena PDB Indonesia berbeda dengan PDB negara lain. Apalagi, sektor-sektor strategis bagi masyarakat memang didorong agar tidak lagi disediakan pemerintah. Dalam hal ini, neoliberal mengharuskan pemerintah cukup menjadi regulator, sedangkan kepemilikan dan pengelolaan berada di tangan swasta. “Indonesia sudah terperangkap dalam perjanjian yang mengharuskan berlakunya pasar bebas,” tuturnya. Oleh karena itu, Noorsy menegaskan, tanpa komitmen pada cita-cita bangsa, keberanian menegakkan harkat dan martabat bangsa serta kecerdasan mengelola dan mengantipasi situasi, maka ketegasan dalam mengambil kebijakan yang benar dan baik sulit untuk dilakukan.Direktur Lingkar
Madani (LIMA) Nasional Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk “Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang” menilai, hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang mengarah pada sikap antiutang, yakni Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Sedangkan pasangan lain, yakni SBY-Boediono, tidak menyinggung komitmen anti terhadap utang luar negeri. Dia menambahkan, dalam sikap antiutang tersebut JK-Wiranto lebih banyak bicara soal ekonomi kemandirian serta pembangunan ekonomi yang berbasiskan potensi sumber daya alam (SDA) nasional. Sementara Mega-Prabowo yang menawarkan perekonomian kerakyatan memberi isyarat akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk ekonomi rakyat ketimbang untuk membayar utang. Sedangkan “Pasangan SBY-Boediono justru sama sekali tidak bicara soal itu dalam program (ekonomi Jalan Tengah) mereka,” ujarnya. Soal siapa Cawapres Boediono,
Boediono
Boediono
Ekonom Kwik Kian Gie menantang calon wakil presiden dari Partai Demokrat itu untuk membuktikan bahwa dirinya bukan penganut paham ekonomi neoliberal. Sebab, menurut Kwik Kian Gie, banyak fakta yang menunjukan bahwa Boediono menganut paham tersebut selama mereka berdua menjabat sebagai menteri pada Pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Pernyataan Kwik Kian Gie itu disampaikan dalam diskusi politik dengan tema “JK-Win untuk Indonesia Adil dan Sejahtera serta Ekonomi Kemandirian versus Ekonomi Neoliberal di Jakarta, baru-baru ini. Kwik Kian Gie menilai, Indonesia akan terpuruk apabila pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini terpilih pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.
Menurut Kwik, pasangan tersebut terbukti menganut paham neoliberal dengan banyaknya pinjaman dari luar negeri untuk pembiayaan negara, sehingga utang negara bertambah banyak. Indonesia merupakan negara terkaya kedua di dunia dalam hal sumber daya alam. Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpor barang dari luar negeri, termasuk minyak mentah.
Menurut Kwik, Boediono tidak konsisten karena belakangan ini mengaku menjunjung ekonomi kerakyatan, seperti yang diucapkan saat berpidato pada deklarasi SBY Berbudi di Bandung, Jawa Barat.
Rizal Ramli
Rizal Ramli
Pengamat ekonomi, Rizal Ramli mengatakan kinerja bidang ekonomi dalam kurun waktu empat tahun terakhir hanya cari aman. “Jika cari aman saja, hanya akan menghasilkan kinerja ekonomi pas-pasan dan tidak akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi,” katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, konstitusi di Indonesia sangat jelas menggariskan haluan ekonomi negara yang tidak menganut sistem kapitalisme ugal-ugalan.
Namun, tambah dia, konstitusi tersebut justru menekankan pentingnya peranan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan melihat “jalan tengah” yang dilaksanakan empat tahun terakhir, kata dia, pemerintah seolah-olah ingin merangkum semua aliran berpikir dalam bidang ekonomi. Rizal mencontohkan, kinerja ekonomi empat tahun terakhir sebenarnya juga menganut jalan neo-liberalisme, yaitu jalan yang sangat menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri dan keterbukaan yang ugal-ugalan di segala sektor.
“Hal tersebut terbukti dari peningkatan hutang sebesar Rp400 triliun selama empat tahun terakhir, jadi rata-rata Rp100 triliun per tahun,” kata Rizal menjelaskan.
Ia berpendapat, pemerintah masih menggunakan alasan klasik yang digunakan pada pemerintahan orde baru, bahwa utang tidak ada masalah selama digunakan untuk tujuan produktif. Selama 32 tahun orde baru, kata dia, 30 persen dari utang tersebut tidak digunakan untuk tujuan produktif, tetapi justru dikorupsi pejabat dan kroni-kroninya. Rizal menegaskan, hutang negara berbeda dengan utang perusahaan atau pun utang pribadi. Jika perusahaan atau pribadi ingin berutang dari bank, menurut dia, kriteria terpenting adalah kemampuan membayar, karakter peminjam, serta prospek usahanya. Namun, bank tidak akan mengatur secara detail usaha yang dilakukan atau pun kebijakan sosial rumah tangga si peminjam, tambah Rizal.
“Hal itu berbeda dengan pinjaman negara dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan sebagainya, ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.
Masing-masing lembaga keuangan tersebut pasti mempunyai kepentingan terhadap negara yang meminjam uang, kata Rizal.
Menurut Rizal, lembaga tersebut memberi pinjaman, biasanya disertai dengan pesanan dan menuntut undang-undang atau pun peraturan pemerintah tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial, dan pasti menguntungkan negara-negara kreditor.
“Sehingga dalam prakteknya, Indonesia ‘menggadaikan’ UU dan peraturan pemerintah kepada negara kreditor untuk ditukar dengan pinjaman,” kata Rizal.
Ia mencontohkan, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, juga UU Migas yang ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.
Menurut Rizal, hal tersebut merupakan jalan masuk ke kebijakan ekonomi neo-liberalisme, yang merupakan bentuk lain dari kolonialisme baru.(*/sk)
Sri Mulyani Jangan Bohongi Rakyat
Diterbitkan pada 16 Juni 2009 oleh Nurmimi
Pernyataan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak besar dan bukan menjadi masalah, dinilai kalangan ekonom yang berseberangan dengannya sebagai kebohongan publik, diimbau agar Sri Mulyani tidak membohongi rakyat. Sebab, pembayaran utang telah menggerus anggaran belanja sosial dan kesehatan. Ini merupakan bencana besar bagi rakyat. Bahkan, Indonesia telah membayar utang luar negeri sejak 2003-2008 untuk pembayaran pokok dan bunga utang sebesar 183,34 miliar dolar AS. Demikian rangkuman pendapat ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) Binny Buchory, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir, serta pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, kemarin. “Ukuran rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya indikator bahwa utang yang ada tidak bermasalah. Jika utang negara tidak dikelola dengan baik, maka justru akan membawa kehancuran masa depan bangsa. Semestinya pemerintah harus mampu memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tidak justru menambah utang setiap tahunnya untuk program yang tidak jelas,” kata Binny Buchory.         Revrisond Baswir menambahkan, masalah utang luar negeri jangan direduksi menjadi masalah keuangan dan manajemen. Ini karena utang, apalagi dari luar negeri, menjadi masalah ekonomi dan politik. “AS dan Jepang tidak berutang ke Indonesia, tapi Indonesia yang berutang ke kedua negara itu. Jadi jangan bandingkan antara kreditor dan debitor karena statusnya pasti dibedakan,” ucap Revrisond. Lebih jauh dia mengatakan, sebagai debitor, Indonesia didikte untuk “mengimani” neoliberalisme. Bahkan Indonesia juga didikte untuk membuat peraturan dan undang-undang yang melanggar konstitusi, termasuk untuk mengamandemen kontitusi tersebut, yakni UUD 1945. Lebih parah lagi, Indonesia bahkan didikte untuk menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan dan BUMN. “Lihat saja yang terjadi di Pertamina, Departemen Keuangan, maupun Departemen Perdagangan. Jangan-jangan juga sedang terjadi untuk calon RI 1 dan RI 2,” tuturnya.
Ichsanudin Noorsy
Ichsanudin Noorsy
Hal senada disampaikan Ichsanuddin Noorsy. Dia menegaskan, setelah mendorong liberalisasi sektor perdagangan dan keuangan, kini mereka (penganut ekonomi neoliberalisme) membela kebijakan itu dengan membandingkan rasio utang luar negeri dengan PDB serta membandingkannya dengan negara-negara lain. Menurut dia, membandingkan utang luar negeri dengan PDB adalah menyesatkan, karena PDB Indonesia berbeda dengan PDB negara lain. Apalagi, sektor-sektor strategis bagi masyarakat memang didorong agar tidak lagi disediakan pemerintah. Dalam hal ini, neoliberal mengharuskan pemerintah cukup menjadi regulator, sedangkan kepemilikan dan pengelolaan berada di tangan swasta. “Indonesia sudah terperangkap dalam perjanjian yang mengharuskan berlakunya pasar bebas,” tuturnya. Oleh karena itu, Noorsy menegaskan, tanpa komitmen pada cita-cita bangsa, keberanian menegakkan harkat dan martabat bangsa serta kecerdasan mengelola dan mengantipasi situasi, maka ketegasan dalam mengambil kebijakan yang benar dan baik sulit untuk dilakukan.Direktur Lingkar
Madani (LIMA) Nasional Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk “Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang” menilai, hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang mengarah pada sikap antiutang, yakni Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Sedangkan pasangan lain, yakni SBY-Boediono, tidak menyinggung komitmen anti terhadap utang luar negeri. Dia menambahkan, dalam sikap antiutang tersebut JK-Wiranto lebih banyak bicara soal ekonomi kemandirian serta pembangunan ekonomi yang berbasiskan potensi sumber daya alam (SDA) nasional. Sementara Mega-Prabowo yang menawarkan perekonomian kerakyatan memberi isyarat akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk ekonomi rakyat ketimbang untuk membayar utang. Sedangkan “Pasangan SBY-Boediono justru sama sekali tidak bicara soal itu dalam program (ekonomi Jalan Tengah) mereka,” ujarnya. Soal siapa Cawapres Boediono,
Boediono
Boediono
Ekonom Kwik Kian Gie menantang calon wakil presiden dari Partai Demokrat itu untuk membuktikan bahwa dirinya bukan penganut paham ekonomi neoliberal. Sebab, menurut Kwik Kian Gie, banyak fakta yang menunjukan bahwa Boediono menganut paham tersebut selama mereka berdua menjabat sebagai menteri pada Pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Pernyataan Kwik Kian Gie itu disampaikan dalam diskusi politik dengan tema “JK-Win untuk Indonesia Adil dan Sejahtera serta Ekonomi Kemandirian versus Ekonomi Neoliberal di Jakarta, baru-baru ini. Kwik Kian Gie menilai, Indonesia akan terpuruk apabila pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ini terpilih pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.
Menurut Kwik, pasangan tersebut terbukti menganut paham neoliberal dengan banyaknya pinjaman dari luar negeri untuk pembiayaan negara, sehingga utang negara bertambah banyak. Indonesia merupakan negara terkaya kedua di dunia dalam hal sumber daya alam. Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpor barang dari luar negeri, termasuk minyak mentah.
Menurut Kwik, Boediono tidak konsisten karena belakangan ini mengaku menjunjung ekonomi kerakyatan, seperti yang diucapkan saat berpidato pada deklarasi SBY Berbudi di Bandung, Jawa Barat.
Rizal Ramli
Rizal Ramli
Pengamat ekonomi, Rizal Ramli mengatakan kinerja bidang ekonomi dalam kurun waktu empat tahun terakhir hanya cari aman. “Jika cari aman saja, hanya akan menghasilkan kinerja ekonomi pas-pasan dan tidak akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi,” katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, konstitusi di Indonesia sangat jelas menggariskan haluan ekonomi negara yang tidak menganut sistem kapitalisme ugal-ugalan.
Namun, tambah dia, konstitusi tersebut justru menekankan pentingnya peranan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan melihat “jalan tengah” yang dilaksanakan empat tahun terakhir, kata dia, pemerintah seolah-olah ingin merangkum semua aliran berpikir dalam bidang ekonomi. Rizal mencontohkan, kinerja ekonomi empat tahun terakhir sebenarnya juga menganut jalan neo-liberalisme, yaitu jalan yang sangat menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri dan keterbukaan yang ugal-ugalan di segala sektor.
“Hal tersebut terbukti dari peningkatan hutang sebesar Rp400 triliun selama empat tahun terakhir, jadi rata-rata Rp100 triliun per tahun,” kata Rizal menjelaskan.
Ia berpendapat, pemerintah masih menggunakan alasan klasik yang digunakan pada pemerintahan orde baru, bahwa utang tidak ada masalah selama digunakan untuk tujuan produktif. Selama 32 tahun orde baru, kata dia, 30 persen dari utang tersebut tidak digunakan untuk tujuan produktif, tetapi justru dikorupsi pejabat dan kroni-kroninya. Rizal menegaskan, hutang negara berbeda dengan utang perusahaan atau pun utang pribadi. Jika perusahaan atau pribadi ingin berutang dari bank, menurut dia, kriteria terpenting adalah kemampuan membayar, karakter peminjam, serta prospek usahanya. Namun, bank tidak akan mengatur secara detail usaha yang dilakukan atau pun kebijakan sosial rumah tangga si peminjam, tambah Rizal.
“Hal itu berbeda dengan pinjaman negara dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan sebagainya, ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.
Masing-masing lembaga keuangan tersebut pasti mempunyai kepentingan terhadap negara yang meminjam uang, kata Rizal.
Menurut Rizal, lembaga tersebut memberi pinjaman, biasanya disertai dengan pesanan dan menuntut undang-undang atau pun peraturan pemerintah tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial, dan pasti menguntungkan negara-negara kreditor.
“Sehingga dalam prakteknya, Indonesia ‘menggadaikan’ UU dan peraturan pemerintah kepada negara kreditor untuk ditukar dengan pinjaman,” kata Rizal.
Ia mencontohkan, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, juga UU Migas yang ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.
Menurut Rizal, hal tersebut merupakan jalan masuk ke kebijakan ekonomi neo-liberalisme, yang merupakan bentuk lain dari kolonialisme baru.(*/sk)
Selasa, 16 Juni 2009
DPR Perlu Panggil Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie
EL-SHINTA
14/6/2009 17:41 WIB
DPR Perlu Panggil Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie
Ali Priambodo - Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.
Hal tersebut diperlukan untuk kejelasan soal utang negara yang digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT). Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Minggu (14/6).
Menurut Ray, selain Menkeu dan Menko Kesra, DPR juga perlu memanggil menteri-menteri lain yang berkaitan dengan kebijakan BLT tersebut.
Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah sebagian dana BLT berasal dari utang negara atau dari pengalihan dana subsidi BBM seperti yang selama ini diberitakan.
Selanjutnya pemerintah juga diminta untuk menjelaskan mekanisme dan perjanjian dengan kreditur jika penggunaan utang negara untuk kebijakan yang berbentuk sumbangan memang diizinkan. (doa)
14/6/2009 17:41 WIB
DPR Perlu Panggil Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie
Ali Priambodo - Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.
Hal tersebut diperlukan untuk kejelasan soal utang negara yang digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT). Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Minggu (14/6).
Menurut Ray, selain Menkeu dan Menko Kesra, DPR juga perlu memanggil menteri-menteri lain yang berkaitan dengan kebijakan BLT tersebut.
Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah sebagian dana BLT berasal dari utang negara atau dari pengalihan dana subsidi BBM seperti yang selama ini diberitakan.
Selanjutnya pemerintah juga diminta untuk menjelaskan mekanisme dan perjanjian dengan kreditur jika penggunaan utang negara untuk kebijakan yang berbentuk sumbangan memang diizinkan. (doa)
Belum Ada Capres-Cawapres Bernyali Stop Utang
SURYA
Rabu, 17 Juni 2009
Website SURYA.CO.ID
Belum Ada Capres-Cawapres Bernyali Stop Utang
Senin, 15 Juni 2009 | 9:41 WIB |
JAKARTA - SURYA — Hingga saat ini, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya.
Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. “Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu,” ujar Ray pada diskusi, Minggu (14/6) di Jakarta.
Ray melanjutkan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.
Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1,667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing.
Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi mengatakan, kedaulatan suatu negara dapat hilang karena utang. Kedaulatan tersebut dapat berupa kedaulatan kebijakan ekonomi, kedaulatan atas isi kekayaan alam, dan kedaulatan atas para pelaku ekonomi.
HIN
Rabu, 17 Juni 2009
Website SURYA.CO.ID
Belum Ada Capres-Cawapres Bernyali Stop Utang
Senin, 15 Juni 2009 | 9:41 WIB |
JAKARTA - SURYA — Hingga saat ini, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya.
Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. “Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu,” ujar Ray pada diskusi, Minggu (14/6) di Jakarta.
Ray melanjutkan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.
Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1,667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing.
Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi mengatakan, kedaulatan suatu negara dapat hilang karena utang. Kedaulatan tersebut dapat berupa kedaulatan kebijakan ekonomi, kedaulatan atas isi kekayaan alam, dan kedaulatan atas para pelaku ekonomi.
HIN
Beban Pemerintah Mencapai 1.667 Triliun Capres di Tantang Hapus Utang
KEDAULATAN RAKYAT
BEBEAN PEMERINTAH MENCAPAI 1.667 TRILIUN CAPRES DI TANTANG HAPUS UTANG
15/06/2009 17:01:57 JAKARTA
(KR) - Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1.667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing. Namun demikian, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang.
”Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya. Untuk itu, semestinya pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti pada acara diskusi mengenai hutang, di Jakarta. Minggu (14/6).
Lebih lanjut Ray mengatakan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengakui jumlah utang Indonesia bertambah, namun hal itu bukanlah suatu bencana bagi bangsa, karena dari tahun ke tahun rasio utang Indonesia semakin mengecil. ”Utang memang bertambah, tapi GDP (Growth Domestic Product) juga bertambah, rasio utang yang semula 89 persen turun menjadi 32 persen,” ujar Sri Mulyani Indrawati.
Negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat bahkan Inggris sekalipun, kata Menkeu, mempunyai jumlah utang yang besar dan GDP mereka rendah. ”NGO di Jepang enggak ada yang marah-marah, padahal rasio utang mereka besar. Kalau di Indonesia walau rasio utang meningkat, tetap saja NGO marah-marah,” tuturnya.
Ia menuturkan, China dan India mempunyai rasio utang per kapita tahun 2001-2007 memang berkurang, karena jumlah penduduk lebih banyak dibanding Indonesia. Selain itu, rasio pembayaran utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibanding Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia.
Lebih jauh Menkeu menjelaskan, opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang laporan keuangan tahun 2008 menganggap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan seluruh bagian anggaran/BA terkait pengelolaan utang.
”Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang juga semakin membaik,” tegasnya. Meski begitu, menurut dosen Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi, selama Pemerintah Indonesia tidak berani untuk melakukan pemotongan utang, terutama odious debt atau utang haram peninggalan rezim Soeharto yang mencapai Rp 600 triliun, janji-janji kampanye tentang penciptaan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terwujud.
Pasalnya, setiap tahun APBN Indonesia terbebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Pada tahun 2009, misalnya, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 162 triliun untuk membayar utang. Angka ini jauh melampaui anggaran Departemen Kesehatan sebesar Rp 20 triliun, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Rp 376 miliar, Departemen Pertahanan Rp 33,6 triliun, dan lainnya.
”Jadi pemerintah harus segera melakukan pemotongan utang. Tidak ada satu negara pun yang negara menjadi besar karena utang. Bahkan Amerika yang bisa mencetak dolar sendiri. Utang hanya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Syamsul Hadi.
Syamsul kemudian mencontohkan beberapa negara yang berhasil melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Presiden Obasanjo di Nigeria, misalnya, berhasil mendapatkan pemotongan utang dengan alasan utang yang diambil oleh pendahulunya digolongkan sebagai utang haram karena presiden tersebut tidak dipilih secara demokratis.
Argentina, misalnya, berhasil mengalami pertumbuhan di atas 50 persen di tahun 2005 setelah dirinya mendapatkan pemotongan utang. ”Jadi, pemotongan dan penghapusan utang tinggal menunggu political will dari pemerintah,” ujarnya. Indonesia sendiri, lanjutnya, pernah mendapat penawaran pemotongan utang oleh negara-negara kreditor yang dipelopori Kanada, AS dan Inggris pada bulan Januari 2005 atau sebulan setelah terjadi tsunami. ”Namun, Indonesia dikabarkan menolak penawaran tersebut karena gengsi,” ujarnya. (Mgn/Sim) -n
BEBEAN PEMERINTAH MENCAPAI 1.667 TRILIUN CAPRES DI TANTANG HAPUS UTANG
15/06/2009 17:01:57 JAKARTA
(KR) - Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1.667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing. Namun demikian, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang.
”Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya. Untuk itu, semestinya pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti pada acara diskusi mengenai hutang, di Jakarta. Minggu (14/6).
Lebih lanjut Ray mengatakan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengakui jumlah utang Indonesia bertambah, namun hal itu bukanlah suatu bencana bagi bangsa, karena dari tahun ke tahun rasio utang Indonesia semakin mengecil. ”Utang memang bertambah, tapi GDP (Growth Domestic Product) juga bertambah, rasio utang yang semula 89 persen turun menjadi 32 persen,” ujar Sri Mulyani Indrawati.
Negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat bahkan Inggris sekalipun, kata Menkeu, mempunyai jumlah utang yang besar dan GDP mereka rendah. ”NGO di Jepang enggak ada yang marah-marah, padahal rasio utang mereka besar. Kalau di Indonesia walau rasio utang meningkat, tetap saja NGO marah-marah,” tuturnya.
Ia menuturkan, China dan India mempunyai rasio utang per kapita tahun 2001-2007 memang berkurang, karena jumlah penduduk lebih banyak dibanding Indonesia. Selain itu, rasio pembayaran utang terhadap PDB Indonesia relatif lebih baik dibanding Turki dan Filipina, bahkan dibanding dengan negara lain yang memiliki investment grade credit rating seperti Brazil dan Italia.
Lebih jauh Menkeu menjelaskan, opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang laporan keuangan tahun 2008 menganggap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan seluruh bagian anggaran/BA terkait pengelolaan utang.
”Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang juga semakin membaik,” tegasnya. Meski begitu, menurut dosen Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi, selama Pemerintah Indonesia tidak berani untuk melakukan pemotongan utang, terutama odious debt atau utang haram peninggalan rezim Soeharto yang mencapai Rp 600 triliun, janji-janji kampanye tentang penciptaan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terwujud.
Pasalnya, setiap tahun APBN Indonesia terbebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Pada tahun 2009, misalnya, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 162 triliun untuk membayar utang. Angka ini jauh melampaui anggaran Departemen Kesehatan sebesar Rp 20 triliun, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Rp 376 miliar, Departemen Pertahanan Rp 33,6 triliun, dan lainnya.
”Jadi pemerintah harus segera melakukan pemotongan utang. Tidak ada satu negara pun yang negara menjadi besar karena utang. Bahkan Amerika yang bisa mencetak dolar sendiri. Utang hanya akan menyengsarakan rakyat,” ujar Syamsul Hadi.
Syamsul kemudian mencontohkan beberapa negara yang berhasil melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Presiden Obasanjo di Nigeria, misalnya, berhasil mendapatkan pemotongan utang dengan alasan utang yang diambil oleh pendahulunya digolongkan sebagai utang haram karena presiden tersebut tidak dipilih secara demokratis.
Argentina, misalnya, berhasil mengalami pertumbuhan di atas 50 persen di tahun 2005 setelah dirinya mendapatkan pemotongan utang. ”Jadi, pemotongan dan penghapusan utang tinggal menunggu political will dari pemerintah,” ujarnya. Indonesia sendiri, lanjutnya, pernah mendapat penawaran pemotongan utang oleh negara-negara kreditor yang dipelopori Kanada, AS dan Inggris pada bulan Januari 2005 atau sebulan setelah terjadi tsunami. ”Namun, Indonesia dikabarkan menolak penawaran tersebut karena gengsi,” ujarnya. (Mgn/Sim) -n
Menyesatkan, Bandingkan Utang dengan PDB
SUARA KARYA
UTANG LUAR NEGERI
Menyesatkan, Bandingkan Utang dengan PDB
Selasa, 16 Juni 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak besar dan bukan menjadi masalah, mendapat tanggapan kalangan ekonom.
Kalangan ekonom menyayangkan pernyataan Sri Mulyani tersebut. Sebab, pembayaran utang telah menggerus anggaran belanja sosial dan kesehatan. Ini merupakan bencana besar bagi rakyat. Bahkan, Indonesia telah membayar utang luar negeri sejak 2003-2008 untuk pembayaran pokok dan bunga utang sebesar 183,34 miliar dolar AS.
Demikian rangkuman pendapat ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) Binny Buchory, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir, serta pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, yang disampaikan secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (15/6).
"Ukuran rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya indikator bahwa utang yang ada tidak bermasalah. Jika utang negara tidak dikelola dengan baik, maka justru akan membawa kehancuran masa depan bangsa. Semestinya pemerintah harus mampu memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tidak justru menambah utang setiap tahunnya untuk program yang tidak jelas," kata Binny Buchory.
Revrisond Baswir menambahkan, masalah utang luar negeri jangan direduksi menjadi masalah keuangan dan manajemen. Ini karena utang, apalagi dari luar negeri, menjadi masalah ekonomi dan politik. "AS dan Jepang tidak berutang ke Indonesia, tapi Indonesia yang berutang ke kedua negara itu. Jadi jangan bandingkan antara kreditor dan debitor karena statusnya pasti dibedakan," ucap Revrisond.
Lebih jauh dia mengatakan, sebagai debitor, Indonesia didikte untuk "mengimani" neoliberalisme. Bahkan Indonesia juga didikte untuk membuat peraturan dan undang-undang yang melanggar konstitusi, termasuk untuk mengamandemen kontitusi tersebut, yakni UUD 1945. Lebih parah lagi, Indonesia bahkan didikte untuk menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan dan BUMN. "Lihat saja yang terjadi di Pertamina, Departemen Keuangan, maupun Departemen Perdagangan. Jangan-jangan juga sedang terjadi untuk calon RI 1 dan RI 2," tuturnya.
Hal senada disampaikan Ichsanuddin Noorsy. Dia menegaskan, setelah mendorong liberalisasi sektor perdagangan dan keuangan, kini mereka (penganut ekonomi neoliberalisme) membela kebijakan itu dengan membandingkan rasio utang luar negeri dengan PDB serta membandingkannya dengan negara-negara lain.
Menurut dia, membandingkan utang luar negeri dengan PDB adalah menyesatkan, karena PDB Indonesia berbeda dengan PDB negara lain.
Apalagi, sektor-sektor strategis bagi masyarakat memang didorong agar tidak lagi disediakan pemerintah. Dalam hal ini, neoliberal mengharuskan pemerintah cukup menjadi regulator, sedangkan kepemilikan dan pengelolaan berada di tangan swasta. "Indonesia sudah terperangkap dalam perjanjian yang mengharuskan berlakunya pasar bebas," tuturnya.
Oleh karena itu, Noorsy menegaskan, tanpa komitmen pada cita-cita bangsa, keberanian menegakkan harkat dan martabat bangsa serta kecerdasan mengelola dan mengantipasi situasi, maka ketegasan dalam mengambil kebijakan yang benar dan baik sulit untuk dilakukan.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Nasional Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk "Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang" menilai, hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang mengarah pada sikap antiutang, yakni Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Sedangkan pasangan lain, yakni SBY-Boediono, tidak menyinggung komitmen anti terhadap utang luar negeri.
Dia menambahkan, dalam sikap antiutang tersebut JK-Wiranto lebih banyak bicara soal ekonomi kemandirian serta pembangunan ekonomi yang berbasiskan potensi sumber daya alam (SDA) nasional. Sementara Mega-Prabowo yang menawarkan perekonomian kerakyatan memberi isyarat akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk ekonomi rakyat ketimbang untuk membayar utang. Sedangkan "Pasangan SBY-Boediono justru sama sekali tidak bicara soal itu dalam program (ekonomi Jalan Tengah) mereka," ujarnya. (A Choir/Indra)
UTANG LUAR NEGERI
Menyesatkan, Bandingkan Utang dengan PDB
Selasa, 16 Juni 2009
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak besar dan bukan menjadi masalah, mendapat tanggapan kalangan ekonom.
Kalangan ekonom menyayangkan pernyataan Sri Mulyani tersebut. Sebab, pembayaran utang telah menggerus anggaran belanja sosial dan kesehatan. Ini merupakan bencana besar bagi rakyat. Bahkan, Indonesia telah membayar utang luar negeri sejak 2003-2008 untuk pembayaran pokok dan bunga utang sebesar 183,34 miliar dolar AS.
Demikian rangkuman pendapat ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) Binny Buchory, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir, serta pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, yang disampaikan secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (15/6).
"Ukuran rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya indikator bahwa utang yang ada tidak bermasalah. Jika utang negara tidak dikelola dengan baik, maka justru akan membawa kehancuran masa depan bangsa. Semestinya pemerintah harus mampu memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tidak justru menambah utang setiap tahunnya untuk program yang tidak jelas," kata Binny Buchory.
Revrisond Baswir menambahkan, masalah utang luar negeri jangan direduksi menjadi masalah keuangan dan manajemen. Ini karena utang, apalagi dari luar negeri, menjadi masalah ekonomi dan politik. "AS dan Jepang tidak berutang ke Indonesia, tapi Indonesia yang berutang ke kedua negara itu. Jadi jangan bandingkan antara kreditor dan debitor karena statusnya pasti dibedakan," ucap Revrisond.
Lebih jauh dia mengatakan, sebagai debitor, Indonesia didikte untuk "mengimani" neoliberalisme. Bahkan Indonesia juga didikte untuk membuat peraturan dan undang-undang yang melanggar konstitusi, termasuk untuk mengamandemen kontitusi tersebut, yakni UUD 1945. Lebih parah lagi, Indonesia bahkan didikte untuk menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan dan BUMN. "Lihat saja yang terjadi di Pertamina, Departemen Keuangan, maupun Departemen Perdagangan. Jangan-jangan juga sedang terjadi untuk calon RI 1 dan RI 2," tuturnya.
Hal senada disampaikan Ichsanuddin Noorsy. Dia menegaskan, setelah mendorong liberalisasi sektor perdagangan dan keuangan, kini mereka (penganut ekonomi neoliberalisme) membela kebijakan itu dengan membandingkan rasio utang luar negeri dengan PDB serta membandingkannya dengan negara-negara lain.
Menurut dia, membandingkan utang luar negeri dengan PDB adalah menyesatkan, karena PDB Indonesia berbeda dengan PDB negara lain.
Apalagi, sektor-sektor strategis bagi masyarakat memang didorong agar tidak lagi disediakan pemerintah. Dalam hal ini, neoliberal mengharuskan pemerintah cukup menjadi regulator, sedangkan kepemilikan dan pengelolaan berada di tangan swasta. "Indonesia sudah terperangkap dalam perjanjian yang mengharuskan berlakunya pasar bebas," tuturnya.
Oleh karena itu, Noorsy menegaskan, tanpa komitmen pada cita-cita bangsa, keberanian menegakkan harkat dan martabat bangsa serta kecerdasan mengelola dan mengantipasi situasi, maka ketegasan dalam mengambil kebijakan yang benar dan baik sulit untuk dilakukan.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Nasional Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk "Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang" menilai, hanya dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang mengarah pada sikap antiutang, yakni Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Sedangkan pasangan lain, yakni SBY-Boediono, tidak menyinggung komitmen anti terhadap utang luar negeri.
Dia menambahkan, dalam sikap antiutang tersebut JK-Wiranto lebih banyak bicara soal ekonomi kemandirian serta pembangunan ekonomi yang berbasiskan potensi sumber daya alam (SDA) nasional. Sementara Mega-Prabowo yang menawarkan perekonomian kerakyatan memberi isyarat akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk ekonomi rakyat ketimbang untuk membayar utang. Sedangkan "Pasangan SBY-Boediono justru sama sekali tidak bicara soal itu dalam program (ekonomi Jalan Tengah) mereka," ujarnya. (A Choir/Indra)
Minggu, 14 Juni 2009
INILAH.COM
Politik
14/06/2009 - 14:46
Utang Penghalang Terberat SBY-Boediono
Fitriya Usman
Ray Rangkuti
(inilah.com/ Wirasatria)INILAH.COM, Jakarta - Utang Indonesia kian hari kian membumbung tinggi. Besarnya beban utang tersebut disinyalit dapat menjadi penghambat SBY-Boediono melaju pada Pilpres Juli mendatang.
"Mengenai dana BLT yang katanya dari utang ini isu beban berat oleh SBY-Boediono. Jadi tidak ada yang dilakukan selain meng-counter isu ini," sebut Direktur Eksekutif Lima Ray Rangkuti dalam diskusi 'Utang vs Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang' di LP3ES, Jakarta, Minggu (14/6).
Kendati begitu, menurut Ray, isu tersebut tidak akan mempengaruhi rakyat banyak. Karena isu tersebut hanya dikonsumsi di tingkatan elit saja. "Jadi implikasinya tidak terlalu besar untuk tingkat terhadap pilpres," ucapnya.
Ia menjelaskan, dari 3 pasangan capres-cawapres yang ada, hanya SBY-Boediono yang menolak membicarakan utang Indonesia. Sedangkan sisanya Mega-Prabowo dan JK-Wiranto begitu getol membicarakan soal utang tersebut.
"Dan kalau DPR cerdas, itu Komisi XI harus memanggil Sri Mulyani Indrawati dan memastikan apakah benar dana BLBI itu diambil dari utang. Harus diketahui prosedur pembayarannya dan lain-lain. Apakah ini sudah didiskusikan oleh kreditor. Jangan-jangan itu tidak tercantum di dalamnya," pungkasnya. [jib]
DPR Perlu Tahu Asal Dana BLT
VIVANEWS.COM
DPR Perlu Tahu Asal Dana BLT
Dana BLT yang dikucurkan pemerintah sebagai ganti subsidi BBM ternyata berasal dari utang.
Minggu, 14 Juni 2009, 16:00 WIBHadi Suprapto, Nerisa
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat perlu berinisiatif meminta penjelasan pemerintah mengenai asal dana bantuan langsung tunai. Berapa jumlah utang yang diterima, apa tujuannya, serta berapa jumlah dan bunga utang itu.
Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia, sekaligus pengamat politik dan aktivis Koalisi Anti Utang, Ray Rangkuti, menegaskan hal itu pada diskusi bertajuk Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang oleh Freedom Institute - LP3ES, di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Minggu 14 Juni 2009.
Hal itu perlu dilakukan, karena sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana BLT yang dikucurkan pemerintah sebagai ganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) ternyata berasal dari utang Bank Dunia.
Dia mengungkapkan, dewan perwakilan bisa memanggil menteri terkait, seperti menteri perekonomian dan menteri kesejahteraan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban utang baru itu.
Senada dengan itu, Direktur Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat M Dawan Rahardjo menambahkan, utang seakan-akan bersifat sebagai bantuan untuk masyarakat. "Padahal, masyarakat sebenarnya ditipu," tuturnya.
Dia menambahkan, utang sebenarnya merupakan langkah strategis negara asing untuk kepentingan investor. Bantuan yang dikucurkan memiliki timbal balik bagi pemerintah Indonesia untuk memuluskan bisnisnya, namun di sisi lain membangkrutkan negara. "Alhasil, Jadi, pembangunan di Indonesia banyak dilakukan asing," kata dia.
• VIVAnews
DPR Perlu Tahu Asal Dana BLT
Dana BLT yang dikucurkan pemerintah sebagai ganti subsidi BBM ternyata berasal dari utang.
Minggu, 14 Juni 2009, 16:00 WIBHadi Suprapto, Nerisa
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat perlu berinisiatif meminta penjelasan pemerintah mengenai asal dana bantuan langsung tunai. Berapa jumlah utang yang diterima, apa tujuannya, serta berapa jumlah dan bunga utang itu.
Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia, sekaligus pengamat politik dan aktivis Koalisi Anti Utang, Ray Rangkuti, menegaskan hal itu pada diskusi bertajuk Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang oleh Freedom Institute - LP3ES, di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Minggu 14 Juni 2009.
Hal itu perlu dilakukan, karena sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana BLT yang dikucurkan pemerintah sebagai ganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) ternyata berasal dari utang Bank Dunia.
Dia mengungkapkan, dewan perwakilan bisa memanggil menteri terkait, seperti menteri perekonomian dan menteri kesejahteraan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban utang baru itu.
Senada dengan itu, Direktur Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat M Dawan Rahardjo menambahkan, utang seakan-akan bersifat sebagai bantuan untuk masyarakat. "Padahal, masyarakat sebenarnya ditipu," tuturnya.
Dia menambahkan, utang sebenarnya merupakan langkah strategis negara asing untuk kepentingan investor. Bantuan yang dikucurkan memiliki timbal balik bagi pemerintah Indonesia untuk memuluskan bisnisnya, namun di sisi lain membangkrutkan negara. "Alhasil, Jadi, pembangunan di Indonesia banyak dilakukan asing," kata dia.
• VIVAnews
Belum Ada Capres yang Tegas Sikapi Utang
VIVANEWS.COM
Koalisi Anti Utang
Belum Ada Capres yang Tegas Sikapi Utang
Ketiga calon presiden dan pasangannya masih belum bersikap tegas terhadap utang.
Minggu, 14 Juni 2009, 17:01 WIBHadi Suprapto, Nerisa
BERITA TERKAIT
VIVAnews - Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada yang secara tegas menolak utang. Calon presiden dan wapres berada pada area abu-abu meski mengusung tiga konsep ekonomi yang berbeda.
Hal itu disampaikan Pengamat dan aktivis Koalisi Anti-Utang Ray Rangkuti pada diskusi bertajuk Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang yang digelar Freedom Institute-LP3ES di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Minggu 14 Juni 2009.
"Tidak ada satu pasangan pun yang bisa membuktikan konsep ekonomi yang diusungnya," katanya.
Dia menambahkan, ketiga calon presiden dan pasangannya masih belum bersikap tegas terhadap utang. Meski demikian, pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto dinilai cukup vokal menentang utang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasangan Mega-Prabowo, Ray mengungkapkan, secara malu-malu mengklaim ekonomi kerakyatan lebih banyak mengalokasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Negara daripada utang. Hal yang sama juga dilakukan JK-Wiranto.
Sedangkan SBY-Boediono hanya melawan isu tanpa memberi komitmen program yang jelas, terutama untuk pengurangan utang. "Jadi, secara tidak langsung SBY menunjukkan konsep lanjutkan utang," tuturnya.
Meski demikian, Ray mengungkapkan, Pilpres tahun ini mulai berkembang karena para calon mengedepankan jargon ekonomi. Yang terpenting, masyarakat perlu lebih cerdas menyikapi program ekonomi yang akan dilakukan pemerintahan mendatang.
"Salah satu alat ukur melihat keseriusan menjalankan jargon ekonomi adalah menyebutkan tim ekonomi yang akan memperkuat kabinetnya," tuturnya. "Dengan melihat tokoh ekonomi, masyarakat akan melihat bagaimana konsep ekonomi yang akan dijalankan," katanya.
• VIVAnews
Koalisi Anti Utang
Belum Ada Capres yang Tegas Sikapi Utang
Ketiga calon presiden dan pasangannya masih belum bersikap tegas terhadap utang.
Minggu, 14 Juni 2009, 17:01 WIBHadi Suprapto, Nerisa
BERITA TERKAIT
VIVAnews - Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada yang secara tegas menolak utang. Calon presiden dan wapres berada pada area abu-abu meski mengusung tiga konsep ekonomi yang berbeda.
Hal itu disampaikan Pengamat dan aktivis Koalisi Anti-Utang Ray Rangkuti pada diskusi bertajuk Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang yang digelar Freedom Institute-LP3ES di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Minggu 14 Juni 2009.
"Tidak ada satu pasangan pun yang bisa membuktikan konsep ekonomi yang diusungnya," katanya.
Dia menambahkan, ketiga calon presiden dan pasangannya masih belum bersikap tegas terhadap utang. Meski demikian, pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto dinilai cukup vokal menentang utang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasangan Mega-Prabowo, Ray mengungkapkan, secara malu-malu mengklaim ekonomi kerakyatan lebih banyak mengalokasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Negara daripada utang. Hal yang sama juga dilakukan JK-Wiranto.
Sedangkan SBY-Boediono hanya melawan isu tanpa memberi komitmen program yang jelas, terutama untuk pengurangan utang. "Jadi, secara tidak langsung SBY menunjukkan konsep lanjutkan utang," tuturnya.
Meski demikian, Ray mengungkapkan, Pilpres tahun ini mulai berkembang karena para calon mengedepankan jargon ekonomi. Yang terpenting, masyarakat perlu lebih cerdas menyikapi program ekonomi yang akan dilakukan pemerintahan mendatang.
"Salah satu alat ukur melihat keseriusan menjalankan jargon ekonomi adalah menyebutkan tim ekonomi yang akan memperkuat kabinetnya," tuturnya. "Dengan melihat tokoh ekonomi, masyarakat akan melihat bagaimana konsep ekonomi yang akan dijalankan," katanya.
• VIVAnews
Belum Ada Capres-Cawapres Bernyali Stop Utang
KOMPAS.COM
Belum Ada Capres-Cawapres Bernyali Stop Utang
Minggu, 14 Juni 2009 | 15:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya.
Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. "Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu," ujar Ray pada diskusi, Minggu (14/6) di Jakarta.
Ray melanjutkan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.
Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1,667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing.
Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi mengatakan, kedaulatan suatu negara dapat hilang karena utang. Kedaulatan tersebut dapat berupa kedaulatan kebijakan ekonomi, kedaulatan atas isi kekayaan alam, dan kedaulatan atas para pelaku ekonomi.
HIN
Belum Ada Capres-Cawapres Bernyali Stop Utang
Minggu, 14 Juni 2009 | 15:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini, belum ada pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2009 yang berani menyatakan akan melakukan pemotongan hingga penghapusan utang. Padahal, masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya utang yang dapat mencekik generasi berikutnya.
Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, pernyataan pemotongan hingga penghapusan utang dapat mempertegas citra baik pasangan capres-cawapres. "Mereka dapat memperoleh setidaknya sepuluh persen suara dari para pemilih muda yang concern dengan penghapusan utang. Tapi semua pasangan tampaknya masih ragu," ujar Ray pada diskusi, Minggu (14/6) di Jakarta.
Ray melanjutkan, salah satu hal yang dapat dilakukan pasangan capres-cawapres untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam membangun ekonomi pro-rakyat adalah dengan mengumumkan komposisi orang-orang yang akan didudukkan di tim ekonomi kabinet menteri.
Hingga akhir Januari 2009, utang pemerintah mencapai Rp 1,667 triliun, yang terdiri dari Rp 747 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 920 triliun dalam bentuk surat berharga negara, yang mayoritas dibeli investor asing.
Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP UI Syamsul Hadi mengatakan, kedaulatan suatu negara dapat hilang karena utang. Kedaulatan tersebut dapat berupa kedaulatan kebijakan ekonomi, kedaulatan atas isi kekayaan alam, dan kedaulatan atas para pelaku ekonomi.
HIN
Langganan:
Postingan (Atom)
