KPU Belum Serius Perbaiki DPT untuk Pilpres 2009

SUARA PEMBARUAN 27 Mei 2009
KPU Belum Serius Perbaiki DPT untuk Pilpres 2009

[JAKARTA] Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai belum serius melakukan upaya untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

"Kami belum melihat upaya luar biasa dari KPU untuk memperbaiki DPT Pilpres karena belum ada cross check untuk pemutakhiran data pemilih sesuai domisili di lapangan," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo kepada SP di Jakarta, Senin (27/4).

Menurut dia, KPU seharusnya proaktif melakukan pemutakhiran data DPT Pilpres, bukan mengandalkan kesadaran masyarakat untuk melapor ke pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun wilayah (RW) bahwa akan memilih berdasarkan domisili.

Pengecekan untuk pemutakhiran data pemilih, lanjut Bambang, dapat dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat. "Dari laporan Panwas, sampai saat ini pelibatan RT/RW untuk perbaikan DPT belum sepenuhnya berjalan," ujar Bambang.

Hal yang sama juga diutarakan tim pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dwi Ria Latifa. Menurutnya, KPU jangan hanya lip service, tetapi menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki DPT Pilpres.

"Kami minta KPU jangan hanya lip service mengatakan bahwa mereka akan perbaiki, tapi hasilnya seperti pemilu legislatif," ujar Ria.

Dia mengatakan, KPU dapat memulai perbaikan DPT dengan cara mengumumkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diterima dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) secara transparan.

"KPU sebaiknya transaparan, buka data penduduk yang mereka terima dari Depdagri untuk diklarifikasi oleh masyarakat dan aparat pemerintah di RT dan RW," kata Ria.

Sementara Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, tidak ada perubahan berarti dalam perbaikan DPT Pilpres. Pasalnya, KPU masih tetap mengandalkan peran aktif masyarakat untuk memutakhirkan DPT.

"Pemutakhiran DPT itu tugasnya KPU, jadi seharusnya aparat mereka di tingkat bawah yang aktif. Kalau masih tetap harapkan peran aktif masyarakat, hasilnya tidak akan jauh beda dari DPT pemilu legislatif," ujarnya.

Dia menilai, KPPS yang berada di tingkat RT dan RW seharusnya sudah mulai melakukan penyisiran penduduk potensial pemilih sesuai domisili sebagaimana diinstruksikan KPU.

Namun hingga saat ini, lanjut Ray, KPPS belum ada yang bergerak dan koordinasi dari KPU Provinsi juga belum berjalan. "KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota masih disibukkan dengan tabulasi hasil pemilu, sehingga aparat dibawahnya belum bergerak untuk menyisir DPT," ujar Ray.


Ledakan Pemilih

Bambang mengatakan, dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Panwas Provinsi pada 24-25 April 2009, persoalan mengenai pemutakhiran DPT Pilpres menjadi fokus utama yang dibahas.

Hal itu, disebabkan Panwas menilai DPT bermasalah menjadi akar persoalan utama pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2004, sehingga patut dilakukan upaya-upaya tertentu sebagai langkah antisipasi.

"Banyak yang meprediksi akan terjadi ledakan pemilih jika petugas KPU tidak sungguh-sungguh melakukan cross check untuk mendata pemilih sesuai domisili," ujar Bambang.

Terkait dengan itu, lanjutnya, Bawaslu menginstruksikan agar Panwaslu Provinsi hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPS) mencermati proses pemutakhiran DPT di wilayah masing-masing.

"Kami juga membuka Posko Pengaduan Khusus untuk Perbaikan DPT di Panwas Provinsi. Jadi bagi masyarakat yang merasa belum terdata, silahkan melapor dan akan kami tindaklanjuti," kata Bambang. [J-9]

SUARA KARYA


KINERJA KPU


DPT Pilpres Masih Amburadul

Sabtu, 23 Mei 2009

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak belajar dari kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009.

Ini bisa dilihat dengan amburadulnya penyiapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden 2009. Dikhawatirkan, kasus banyaknya warga yang tak punya hak pilih dan warga yang tak tercantum dalam DPT Pilpres 2009 akan kembali terulang.

Penilaian dan peringatan itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada Suara Karya, di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Jeirry, kekacauan yang terjadi pada Pilpres 2009 terlihat pada proses pelaksanaan pemutakhiran DPT yang dilakukan KPU.

"Tidak ada perbedaan antara kinerja saat ini dengan pemilu lalu. Kecil sekali adanya peningkatan kinerja KPU karena metode yang digunakan juga tidak jauh berbeda dengan pemilu legislatif lalu," ujarnya.

Jeirry juga melihat, petugas pemutakhiran data pemilih Pilpres 2009 tidak bekerja secara optimal. Menurut dia, terdapat ketidakjelasan dalam menjalankan tugasnya.

Misalnya, pada saat tahapan meminta tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (DPS), ternyata tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan di lapangan, KPU tidak menyosialisasikan DPS kepada masyarakat sehingga otomatis pemutakhiran tidak dapat dilakukan.

"Seharusnya masyarakat bisa melakukan pengecekan di kelurahan terdekat, tapi buktinya hal itu tidak dilakukan. Bagaimana masyarakat tahu sudah terdaftar atau tidak jika KPU tidak menyampaikannya," katanya.

Namun, Jeirry menilai, ujung pangkal kisruhnya DPT dalam Pemilu 2009 tidak terlepas dari tidak validnya data dari pemerintah.

Selain itu, sikap tidak terbuka KPU soal data DPT semakin menambah misteri daftar pemilih Pemilu 2009. "Kalau mau diusut, yang bikin ruwetnya DPT ya pemerintah," katanya.

Ketidakterbukaan KPU dalam proses pemutakhiran daftar pemilih terlihat dengan tidak diberikannya DPS kepada partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak DPR.

Padahal, menurut Jeirry, tanggapan dari pihak partai politik sangat penting. Terlihat pada saat pemilu legislatif lalu, peran parpol cukup signifikan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

"Tapi sampai sekarang KPU tidak memberikan DPS tersebut. Kita tahu, masukan dari partai politik terhadap data pemilih dapat membantu KPU melakukan pemutakhiran data," katanya.

Menurut Jeirry, sejak awal pemilu lalu ketidakberesan kinerja KPU dalam menangani persoalan DPT telah terlihat.

Meskipun saat ini KPU telah menggunakan sistem door to door dalam rangka perbaikan proses pemutakhiran data pemilih, hal ini dinilai tidak akan berjalan efektif.

"Tidak ada koordinator yang jelas terhadap petugas KPU di lapangan. Ada kebingungan yang terjadi pada petugas pemutakhiran data," ujarnya.

Seperti yang pernah disampaikan KPU, pihaknya akan berusaha memperbaiki sistem dalam pemutakhiran DPS dengan lebih aktif mendatangi masyarakat atau yang disebut door to door.

Namun, kondisi ini dinilai Jeirry tidak akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih.

"Kejadian pada pemilu lalu kemungkinan besar akan terjadi kembali, terutama untuk persoalan DPT. Sebenarnya tak hanya DPT, tetapi secara keseluruhan kinerja KPU masih minim, seperti pemilu lalu," katanya.

Sementara itu, Ray Rangkuti menilai, proses pemutakhiran DPT pada Pilpres 2009 tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.

Hal ini dikarenakan KPU masih tetap mengutamakan peran aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran DPT meski sebelumnya KPU menyatakan akan melakukan sistem door to door.

"Pemutakhiran DPT itu tugasnya KPU. Jadi seharusnya petugas mereka di tingkat bawah yang aktif," ujarnya.

Menurut Ray, petugas pemutakhiran data tidak berkoordinasi dengan baik. "KPUD provinsi dan kabupaten/kota masih disibukkan dengan tabulasi hasil pemilu sehingga aparat di bawahnya belum bergerak untuk menyisir DPT," ujarnya.

Ray menilai, KPU telah gagal menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini disampaikannya menyangkut munculnya beberapa persoalan sejak awal pelaksanaan Pemilu 2009.

"KPU sudah tidak kredibel lagi. Kita meminta KPU mundur saja demi sukses pilpres. Kesalahan KPU sudah sangat parah karena berbagai persiapannya tidak beres," katanya. (Tri Handayani)

DETIK.COM

Kamis, 28 Mei 2009

Perubahan Jadwal Kampanye Tidak Berpengaruh Bagi Peserta Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memajukan jadwal kampanye pasangan capres-cawapres yang semula dimulai 12 Juni menjadi 2 Juni. Perubahan ini dianggap tidak memberikan dampak bagi para peserta pilpres.

"Kalau diuntungkan semua diuntungkan, seperti layaknya kalau dirugikan semua dirugikan," ujar Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/5/2009).

Menurut Ray, perubahan jadwal yang dilakukan oleh KPU tidak akan mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya pada saat dilakukan kampanye terbuka. Perubahan waktu ini tidak diikuti dengan pemberlakuan masa kampanye terbuka yang lebih lama.

Perubahan jadwal ini juga tidak akan mengubah partisipasi masyarakat untuk mencontreng yaitu tidak akan semeriah pada saat Pilpres 2004 lalu.

"Ada suasana di mana orang mulai bosan dengan politik dan daftar pemilih tetap (DPT) nggak beres juga," tambahnya.

Selain itu Ray mengakui, perubahan jadwal ini juga akan semakin memanaskan suhu persaingan antar ketiga pasangan calon. Hal ini, menurut Ray disebabkan karena persaingan antar ketiga pasangan sangat ketat.

"Di antara tim sukses saja sudah kelihatan, mereka saling serang dengan menggunakan bahasa yang tidak mendidik," tutupnya.

Dalam jadwal sebelumnya, kampanye digelar tanggal 12 Juni. Jadwal dimajukan karena penetapan capres-cawapres juga dimajukan, yakni 29 Mei, dari yang sebelumnya 9 Juni. Dalam UU Pilpres dikatakan, tiga hari setelah pasangan calon ditetapkan kampanye harus dimulai.

Rencananya kampanye ini akan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah kampanye dengan metode non pengerahan masa seperti iklan, pemasangan alat peraga, dan lain-lain. Tahap pertama ini berlangsung sejak dimulai masa kampanye hingga 12 Juni.

Sedangkan pada tahap kedua yang dimulai 13 Juni dan berakhir 4 Juli, kampanye dilakukan dalam bentuk pengerahan massa seperti pertemuan terbatas dan rapat umum. Namun bentuk kampanye non pengerahan massa tetap diperbolehkan digelar di tahap kedua ini.

Figur Kandidat Pilpres Ditanggapi Beragam

RADAR BANTEN Figur Kandidat Pilpres Ditanggapi Beragam

By redaksi

Selasa, 19-Mei-2009, 08:04:17 20 clicks

TANGERANG - Pemilihan Presiden (Pilpres) yang memunculkan tiga pasang kandidat ditanggapi beragam warga di Tangerang.

Andri (30) warga Jalan Karyawan, Kelurahan Sukarasi, Kecamatan Tangerang, meyakinkan bahwa dirinya memilih untuk Golput pada Pilpres mendatang. Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang parkir di depan kantor Pengadilan Negeri Tangerang ini merasa tidak melihat perubahan yang signifikan dalam kehidupan keluarganya meskipun sudah berkali-kali mengikuti rutinitas Pilpres. “Mendingan Golputlah. Saya Pemilu Legislatif juga Golput, karena tidak mendapatkan kartu pemilih,” kata Andri. Ia malah mengaku lebih menikmati kesejahteraan hidup di era Presiden ke II, (alm) Soeharto. Namun, meski menyatakan tidak akan memilih, Andri mengaku tetap mendukung langkah pasangan Jusuf Kalla - Wiranto untuk tampil menjadi presiden dan wakil presiden. Alasannya, JK - Win dianggap pasangan yang didukung Golkar, yang menurutnya partai politik yang identik dengan (alm) Soeharto. “Saya mendingan era Soeharto. Hidup lebih enak. Saya dukung Golkar dan pasangannya. Tapi kalau nyoblos (contreng-red), sepertinya saya tidak ingin,” kata Andri yang perharinya hanya berpenghasilan sebesar Rp 30 ribu dari kegiatannya menjadi tukang parkir. Pernyataan serupa dilontarkan Yusuf (39), yang kesehariannya berjualan di Jalan Nyimas Melati, Kota Tangerang. Dia juga mengaku tidak terlalu kenal dengan salah satu calon wakil presiden, Boediono. “Kalau nama SBY, Mega, Wiranto sama Prabowo saya sering dengar. Tapi kalau Boediono kayaknya ngga terlalu sering,” ujar Yusuf. Lelaki kelahiran Kuningan yang tinggal di warung asongannya ini mengungkapkan kondisi ekonomi saat ini belum sesuai harapan. “Kalau pembagian BLT memang di jaman SBY. Tapi, itu juga kan belum cukup. Saya nanti sajalah menentukan pilihan,” kata Yusuf. Apatisme masyarakat Indonesia menjelang Pilpres, menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, terkait erat dengan aspek politis yang tidak terpenuhi oleh pasangan calon yang akan tampil. Tiga pasangan calon presiden, Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono, Megawati - Prabowo dan Jusuf Kalla - Wiranto, kata Ray Rangkuti, di mata masyarakat bukan menjadi pilihan yang apik. “Golput tidak hanya karena masalah teknis ditataran penyelenggara Pemilu, tapi juga aspek politis yang ada di masyarakat, karena tidak ada calon yang dianggap layak,” urai Ray Rangkuti melalui telepon. Pilihan Golput masyarakat dalam Pilpres menurut Ray Rangkuti sangat beralasan. Pemilih di Indonesia merupakan pemilih cerdas yang pastinya akan menimbang, sebelum memberikan hak suara kepada pasangan calon yang tampil. “Inilah yang harus jadi perhatian kandidat. Bukti konkret harus direalisasikan dan bukan hanya sekadar janji manis. Karena masyarakat Indonesia sudah cerdas. Keengganan masyarakat untuk memperbaiki DPS bukan sekadar masalah teknis, tapi keengganan itu datang akibat kejenuhan atas kondisi politik di Indonesia,” kata Ray.(cr-5)

Dana Awal Kampanye Capres Mencurigakan

REPUBLIKA

Koran » Pemilu

Sabtu, 06 Juni 2009 pukul 01:13:00

Dana Awal Kampanye Capres Mencurigakan

Institusi terkait diminta menyelidiki masalah ini.


JAKARTA -- Lanporan penerimaan awal dana kampanye pilpres ketiga pasangan tidak jelas. Diduga, ada pelanggaran atas dana awal kampanye tersebut.Dalam pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (5/6), menyebutkan bahwa ketidakjelasan laporan dana awal kampanye ketiga capres. Untuk pasangan SBY-Boediono, terdapat indikasi pelanggaran batasan sumbangan. Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Abdullah Dahlan, mengatakan, sumbangan untuk SBY-Boediono terakumulasi terhadap empat sumbangan perusahaan. ''Karena, empat sumbangan tersebut berasal dari empat perusahaan yang beralamat sama. Ini adalah indikasi perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam satu afiliasi,'' kata Abdullah.

Hal itu tergambar jelas dalam laporan yang menyebutkan, sumbangan PT Anugrah Selat Karimun, PT Tri Manunggal Cipta Abadi, PT Shohibul Barakah, dan PT Shohibul Inspektindo Internasional senilai total Rp 15 triliun berasal dari alamat yang sama, yakni Gedung Graha Kirana Lantai 9 Ruang 903 Jalan Yos Sudarso Kavling 88 Sunter, Jakarta Utara.

Kedua, ada indikasi sumbangan berasal dari pribadi pemilik perusahaan. Ketiga, terdapat penerimaan sumbangan dengan identitas yang tidak jelas. Keempat, tidak ada keterangan rekening penyumbang.Sementara itu, untuk pasangan JK-Wiranto, ada keganjilan yang disebabkan setoran dilakukan secara tunai tanpa melalui rekening. ''Ini mencurigakan karena uang disetor dalam jumlah besar secara tunai. Praktis, sulit melacak uang ini berasal dari mana.''

Ini juga tergambar jelas karena laporan pasangan tersebut menyebutkan sumbangan senilai total Rp 10,25 miliar yang semuanya mengatasnamakan Partai Golkar itu bersifat setor tunai.

Sementara itu, untuk pasangan Mega-Prabowo, ada kecurigaan karena yang tercantum adalah nama Mega dan Prabowo sendiri serta tidak menyertakan keterangan daftar penyumbang. Hal itu terlihat bahwa tiga nama sumber yang berperan sebagai penyumbang adalah Prabowo Subianto (dua kali) dan Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, papar Abdulllah, laporan tersebut juga tidak menjelaskan rekening penyumbang. Terdapat pula ketidaksesuaian karena alat bukti adalah rekening koran, tetapi keterangan penerimaan dalam bentuk tunai.

Harus diselidiki
Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti, mengatakan, dari ketiga laporan tersebut, yang paling mencurigakan adalah laporan milik pasangan SBY-Boediono. Sementara itu, laporan Mega-Prabowo tidak mencurigakan, sedangkan laporan JK-Win cuma butuh klarifikasi.''Yang perlu diselidiki adalah laporan milik pasangan SBY-Boediono,'' kata Ray.

Adanya empat perusahaan penyumbang yang memiliki alamat yang sama, menurutnya, sangat aneh. Jangan-jangan, kata dia, itu adalah cara sebuah institusi untuk menghindari batas sumbangan minimal, yaitu Rp 5 miliar.

Sementara itu, laporan pasangan JK-Wiranto yang rekening sumbernya berupa setor tunai, menurutnya, hanya perlu klarifikasi. ''Kan tinggal minta bukti penerimaan uangnya saja,'' katanya. Sementara itu, laporan pasangan Mega-Prabowo, menurutnya, tidak mencurigakan. Karena, jika asal sumbangan dari kantong pribadi, besarnya pun tidak terbatas.

Dana iklan

Kemarin, ICW juga mendesak KPU agar membuka laporan akhir tahun yang lengkap untuk memperkuat proses audit yang sudah dilakukan. Hal ini terkait dengan tidak memadainya laporan dana kampanye dan rekening dana kampanye parpol dalam laporan hasil audit masing-masing parpol.

Abdullah mencontohkan, adanya selisih cukup signifikan antara biaya iklan yang dilaporkan lima parpol besar dan belanja aktual iklan yang dilakukan kelimanya. ''Golkar, misalnya, belanja aktual iklan yang dilaporkan adalah Rp 277 miliar lebih, namun yang dilaporkan cuma Rp 105 miliar.''

Kemudian, Partai Demokrat yang belanja aktual iklannya Rp 214 miliar lebih, yang dilaporkan cuma Rp 139 miliar lebih. Artinya, ada selisih Rp 75 miliar lebih.Sementara itu, Partai Gerindra belanja iklannya Rp 151 miliar lebih, yang dilaporkan cuma 86 miliar lebih. Kemudian, PDIP, dari 102 miliar lebih belanja iklan, yang dilaporkan cuma Rp 25 miliar. Hanura dari Rp 44 miliar belanja iklan aktualnya, hanya Rp 6 miliar lebih yang dilaporkan. nan

Ray Rangkuti: Sumber Penyumbang SBY-Boediono Harus Diselidiki

REPUBLIKA ONLINE


Ray Rangkuti: Sumber Penyumbang SBY-Boediono Harus Diselidiki


By Republika Newsroom

Jumat, 05 Juni 2009 pukul 19:54:00


JAKARTA -- Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti, mengatakan dari ketiga laporan tersebut yang paling mencurigakan adalah laporan milik pasangan SBY-Boediono. Sementara laporan Mega-Prabowo tidak mencurigakan, sedangkan laporan JK-Win cuma butuh klarifikasi.

"Yang perlu diselidiki laporan milik pasangan SBY-Boediono," kata Ray ketika dihubungi Republika. Adanya empat perusahaan penyumbang yang memiliki alamat yang sama menurutnya sangat aneh. Jangan-jangan, kata dia, itu adalah cara sebuah institusi untuk menghindari batas sumbangan minimal, yaitu Rp 5 Miliar.

Sementara, laporan pasangan JK-Wiranto yang rekening sumbernya berupa setor tunai, menurutnya hanya perlu klarifikasi. "Kan tinggal minta bukti penerimaan uangnya saja," katanya. Sementara laporan pasangan Mega-Prabowo menurutnya tidak mencurigakan karena jika asal sumbangan dari kantong pribadi maka besarnya tidak terbatas.nan/kpo

Ray Rangkuti: Pilpres Satu Putaran Berlebihan

DETIK.COM

Kamis, 04/06/2009 10:46 WIB


Warta No. 1


Ray Rangkuti: Pilpres Satu Putaran Berlebihan



Adv - detikNews


Jakarta - Pihak-pihak yang meyakini pilpres akan berlangsung dalam satu putaran terlalu berlebihan. Hal itu tidak mungkin lantaran tidak ada pasangan yang betul-betul dominan.

Demikian ditegaskan oleh Direktur Lingkar Studi Madani, Ray Rangkuti, di sela-sela diskusi sayap PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di Sekretariat Taruna Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Ray, pasangan SBY-Boediono memang memiliki keuntungan sebagai incumbent. Tetapi, bekal keuntungan yang sama juga dikantongi kandidat lain. JK yang nota bene Wakil Presiden juga maju sebagai capres menggandeng Wiranto. Persaingan akan berlangsung sengit. Ray pun mengingatkan deklarasi pasangan Mega-Prabowo jangan dianggap remeh. "Pasca 1999, lautan manusia di Bantar Gebang, luar biasa," ujar aktivis anti utang ini.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan pergerakan yang mulai tidak mencolok untuk pasangan SBY-Boediono. "Kalau hasil survei masih memposisikan SBY-Boediono tetap 60%, kita layak bertanya-tanya." Seolah-olah, lanjut Ray, hanya SBY-Boediono yang diapresiasi masyarakat. Selain keuntungan sebagai incumbent, pasangan SBY-Boediono berkali-kali harus menghadang isu-isu yang ditujukan kepada mereka. Itu mengganggu gerakan mereka.

Lebih lanjut, Ray mengatakan bahwa SBY terpaksa berkali-kali sibuk menanggapi sejumlah isu. Karenanya, kesempatan untuk fokus berkampanye terganggu. "Itu, sudah terjadi sejak isu Boediono neolib yang dilempar Amien Rais," kata aktivis LSM ini. Apalagi pasca hak angket digulirkan DPR, peta koalisi bergeser. Katanya, "Kita lihat PKS dan PAN tidak bergerak sama sekali." (adv/adv)