REPUBLIKA
Rabu, 18 Februari 2009 pukul 09:58:00
Dicurigai Ada Rencana Kecurangan dari DPT
JAKARTA-- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menduga ada ketidakjujuran dalam penyusunan Daftar Pemilih tetap (DPT). PKNU mengajak semua parpol mengawasi kemungkinan adanya 'permainan' dalam persoalan DPT.Ketua Umum PKNU, Choirul Anam, mempertanyakan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjamin pelaksanaan pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Anam mengaku ragu dengan hal ini.
Berdasarkan pengalaman Pilkada Jawa Timur, menurut dia, ada ketidakjujuran yang melibatkan penyelenggara pemilu, terutama menyangkut DPT. ''Masalah DPT dimainkan. Di satu sisi, ada warga yang tidak didaftar, di sisi lain ada nama-nama fiktif, nama ganda. Kami punya bukti,'' kata Anam, Selasa (17/2).Melalui penelusuran PKNU, permainan DPT ternyata tak hanya terjadi di Jatim. Di Wonosobo, Jawa Tengah, misalnya, ditemukan ada DPT di satu desa yang tidak wajar, yakni ada 320 nama atau nomor induk kependudukan (NIK) ganda.
''Kalau sekadar kesalahan teknis masih bisa ditoleransi, tapi ini mengarah pada rekayasa yang sistematis. Sekitar 20-40 persen data di DPT sudah dimainkan,'' katanya.Oleh karena itu, PKNU mengajak partai-partai lain untuk mencermati dan mewaspadai DPT yang ada, tak perlu meributkan nama-nama yang belum masuk DPT. ''Jangan sampai kita sudah banyak berkorban dan bekerja keras tak dapat apa-apa. Karena, DPT sudah dibuat sedemikian rupa untuk memenangkan partai tertentu yang punya akses memengaruhi KPU,'' katanya.
Menilai KPU yang sekarang diragukan kemandiriannya, Anam mengusulkan agar pada Pemilu 2014, KPU kembali diisi orang-orang partai sehingga bisa saling mengontrol.Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengingatkan bahwa kelebihan pemilih yang tercantum dalam DPT bisa digolongkan sebagai pemilih fiktif. ''Hal itu memicu adanya kecurangan dalam pemilu,'' katanya menegaskan.
Oleh karena itu, Ray mengatakan, semestinya data yang ada dalam DPT harus akurat dan tidak boleh ada manipulasi. Terlebih saat ini sudah ada kasus yang terungkap, terkait dengan kelebihan pemilih di Papua yang mencapai 128 ribu orang. Termasuk adanya sekitar 9.000 pemilih di Sumatra Barat, yang tidak memiliki NIK.Jika ada kelebihan pemilih, kelebihan tersebut bisa saja langsung dicoret dan tidak perlu dicetak dalam surat suara. ''Namun, yang perlu diwaspadai adalah adanya unsur kesengajaan atas terjadinya kelebihan pemilih itu.'' ant/ikh
Rabu, 25 Februari 2009
Sosialisasi KPU Lemah
REPUBLIKA
Senin, 23 Februari 2009 pukul 10:50:00
Sosialisasi KPU Lemah
Banyak pemilih yang belum tahu pelaksanaan pemilu dan cara memberi tanda
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap gagal dalam menyosialisasikan Pemilu 2009. Berdasar survei yang dilakukan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) maupun International Republican Institute menunjukkan pemilih masih banyak pemilih yang belum paham cara memilih.
Lima selama 5 hingga 18 Februari telah melakukan pemantauan terhadap perilaku pemilih. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 720 ribu orang di Jakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang.
Dalam pertanyaan apakah Anda tahu pelaksanaan pemilu?, ternyata ada 30 persen yang mengaku tidak tahu sama sekali. Adapun yang tahu bulannya saja 45,5 persen, dan yang sudah tahu 24,5 persen.
Selain masalah pelaksanaan pemilu, Lima juga menanyakan masalah pendaftaran pemilih. Dalam survei itu, sebanyak 63,5 persen respon mengatakan sudah terdaftar. Responden yang menjawab tidak tahu 33,5 persen, dan belum terdaftar 3 persen.
Meski sudah menjawab terdaftar, dari 63,5 persen itu, hanya 0,75 persen yang sudah memastikan masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sisanya mengaku mendapat informasi dari orang lain (37 persen) dan sudah pernah didaftar petugas (62,25 persen).
Koordinator Lima Jakarta, Said Salahuddin dalam siaran persnye ke Republika, mengatakan, sosialisasi waktu pelaksanaan pemilu tidak optimal. ''Animo masyarakat untuk mengecek DPT juga sangat rendah,'' kata Said, Ahad (22/2).
Direktur eksekutif Lima, Ray Rangkuti, mengatakan, bahwa hasil pantauan ini menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Banyak hal yang masih membingungkan masyarakat. ''Termasuk masalah cara memberi tanda banyak yang bingung,'' kata Ray.
Dengan kondisi ini, Ray menyarankan agar KPU memperkuat sosialisasi. Terlebih pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 50 hari lagi.
Apabila hingga menjelang pelaksanaan Pemilu KPU tidak mampu meningkatkan kinerja sosialisasinya, dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan sangat rendah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jadwal Pemilu, akan berpotensi pada penyusunan agenda personal dari calon pemilih untuk melakukan aktivitas tertentu pada tanggal 9 April 2009.
Coblos
Hasil yang sama juga disampaikan IRI. Dalam rilisnya, IRI yang merupakan sayap LSM dari Partai Republik di AS, menyebutkan telah bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Mereka melakukan survei pada 12 hingga 22 Januari 2009.
IRI mempresentasikan temuan surveinya, pada Kamis (19/2), kepada pimpinan dari 38 partai politik tingkat nasional, perwakilan pemerintah, KPU dan perwakilan dari LSM yang mendukung proses pemilu di Indonesia.
Dalam survei itu yang menggunakan responden sebanyak 2.189 di seluruh Indonesia disebutkan, sebanyak 27 persen responden masih beranggapan pemberian tanda dilakukan dengan mencoblos kertas suara. Mereka mencoblos di lambang parpol, nomor parpol, atau nama kandidat dan nomor kandidat.
Jumlah responden yang belum tahu cara memilih itu beda tipis enam persen dengan jumlah responden yang menjawab benar. Sebanyak 33 persen responden menjawab mereka akan mencontreng gambar parpol, nomor parpol, maupun nama kandidat.
Ancaman lain juga datang dari responden yang menjawab tak tahu atau tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara memilih. Sebanyak 25 responden menjawab mereka tak tahu bagaimana cara memilih di kertas suara, atau mereka tidak menjawab pertanyaan. evy/dwo
(-)
Senin, 23 Februari 2009 pukul 10:50:00
Sosialisasi KPU Lemah
Banyak pemilih yang belum tahu pelaksanaan pemilu dan cara memberi tanda
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap gagal dalam menyosialisasikan Pemilu 2009. Berdasar survei yang dilakukan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) maupun International Republican Institute menunjukkan pemilih masih banyak pemilih yang belum paham cara memilih.
Lima selama 5 hingga 18 Februari telah melakukan pemantauan terhadap perilaku pemilih. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 720 ribu orang di Jakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang.
Dalam pertanyaan apakah Anda tahu pelaksanaan pemilu?, ternyata ada 30 persen yang mengaku tidak tahu sama sekali. Adapun yang tahu bulannya saja 45,5 persen, dan yang sudah tahu 24,5 persen.
Selain masalah pelaksanaan pemilu, Lima juga menanyakan masalah pendaftaran pemilih. Dalam survei itu, sebanyak 63,5 persen respon mengatakan sudah terdaftar. Responden yang menjawab tidak tahu 33,5 persen, dan belum terdaftar 3 persen.
Meski sudah menjawab terdaftar, dari 63,5 persen itu, hanya 0,75 persen yang sudah memastikan masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sisanya mengaku mendapat informasi dari orang lain (37 persen) dan sudah pernah didaftar petugas (62,25 persen).
Koordinator Lima Jakarta, Said Salahuddin dalam siaran persnye ke Republika, mengatakan, sosialisasi waktu pelaksanaan pemilu tidak optimal. ''Animo masyarakat untuk mengecek DPT juga sangat rendah,'' kata Said, Ahad (22/2).
Direktur eksekutif Lima, Ray Rangkuti, mengatakan, bahwa hasil pantauan ini menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Banyak hal yang masih membingungkan masyarakat. ''Termasuk masalah cara memberi tanda banyak yang bingung,'' kata Ray.
Dengan kondisi ini, Ray menyarankan agar KPU memperkuat sosialisasi. Terlebih pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 50 hari lagi.
Apabila hingga menjelang pelaksanaan Pemilu KPU tidak mampu meningkatkan kinerja sosialisasinya, dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan sangat rendah. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jadwal Pemilu, akan berpotensi pada penyusunan agenda personal dari calon pemilih untuk melakukan aktivitas tertentu pada tanggal 9 April 2009.
Coblos
Hasil yang sama juga disampaikan IRI. Dalam rilisnya, IRI yang merupakan sayap LSM dari Partai Republik di AS, menyebutkan telah bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Mereka melakukan survei pada 12 hingga 22 Januari 2009.
IRI mempresentasikan temuan surveinya, pada Kamis (19/2), kepada pimpinan dari 38 partai politik tingkat nasional, perwakilan pemerintah, KPU dan perwakilan dari LSM yang mendukung proses pemilu di Indonesia.
Dalam survei itu yang menggunakan responden sebanyak 2.189 di seluruh Indonesia disebutkan, sebanyak 27 persen responden masih beranggapan pemberian tanda dilakukan dengan mencoblos kertas suara. Mereka mencoblos di lambang parpol, nomor parpol, atau nama kandidat dan nomor kandidat.
Jumlah responden yang belum tahu cara memilih itu beda tipis enam persen dengan jumlah responden yang menjawab benar. Sebanyak 33 persen responden menjawab mereka akan mencontreng gambar parpol, nomor parpol, maupun nama kandidat.
Ancaman lain juga datang dari responden yang menjawab tak tahu atau tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara memilih. Sebanyak 25 responden menjawab mereka tak tahu bagaimana cara memilih di kertas suara, atau mereka tidak menjawab pertanyaan. evy/dwo
(-)
Kontrak Politik PDIP Harus Serius
REPUBLIKA
Selasa, 24 Februari 2009 pukul 08:20:00
Kontrak Politik PDIP Harus Serius
JAKARTA -- Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuat kontrak politik dengan caleg dinilai sebagai hal positif. Diharapkan, hal ini bisa diikuti oleh parpol lain.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonnni Hargens, melihat langkah yang dilakukan PDIP akan membuat rakyat bisa menagih janji caleg. Dengan adanya kontrak politik tertulis, menurut dia, akan membuka peluang rakyat menggugat jika mereka ingkar janji.
''Parpol lain perlu mengikuti langkah yang dilakukan PDIP,'' kata dia, Senin (23/2). Namun, dalam kontrak politik itu, harus ada jaminan sehingga janji mereka bisa ditagih.
Keputusan PDIP dalam mendeklarasikan kontrak politik dengan caleg, dinilai Bonni, sebagai langkah yang baik. Dalam Kontrak Politik untuk Perubahan itu, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan melarang anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu 2009 untuk menjadi caleg pada Pemilu 2014 yang akan datang bila gagal memenuhi target untuk menurunkan harga sembako, menurunkan harga BBM, dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.
Diharapkan, dengan kontrak politik itu, lanjut dia, caleg tidak sekadar mengumbar janji semasa kampanye. Mereka juga punya kewajiban untuk memperjuangkan apa yang sudah mereka janjikan. Jika tidak berhasil, mereka harus siap menerima konsekuensi mundur.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, melihat ada sisi positif dan negatif dari kontrak politik itu. Diungkapkannya, kontrak politik itu bagus karena akan mendorong caleg tidak asal mengumbar janji.
''Ada yang akan bisa mereka tagih jika ternyata janji kampanye tidak ditepati,'' kata Ray Rangkuti kepada Republika.
Namun, lanjut dia, kontrak politik yang dibuat PDIP tidak tajam. Semestinya, dalam kontrak politik itu, ditegaskan bahwa kalau mereka tidak memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan, mereka harus mundur. ''Kontrak itu tidak tajam. Mengapa mereka hanya tidak boleh maju di pemilu 2014,'' paparnya.
Dijelaskannya, sebenarnya sudah mulai ada kejenuhan dari masyarakat terhadap janji-janji caleg. Ini karena sering kali rakyat merasa hanya dibohongi.
Jika PDIP serius melakukan kontrak politik yang lebih tajam, Ray yakin akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap calegnya. ant/dwo
Selasa, 24 Februari 2009 pukul 08:20:00
Kontrak Politik PDIP Harus Serius
JAKARTA -- Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuat kontrak politik dengan caleg dinilai sebagai hal positif. Diharapkan, hal ini bisa diikuti oleh parpol lain.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonnni Hargens, melihat langkah yang dilakukan PDIP akan membuat rakyat bisa menagih janji caleg. Dengan adanya kontrak politik tertulis, menurut dia, akan membuka peluang rakyat menggugat jika mereka ingkar janji.
''Parpol lain perlu mengikuti langkah yang dilakukan PDIP,'' kata dia, Senin (23/2). Namun, dalam kontrak politik itu, harus ada jaminan sehingga janji mereka bisa ditagih.
Keputusan PDIP dalam mendeklarasikan kontrak politik dengan caleg, dinilai Bonni, sebagai langkah yang baik. Dalam Kontrak Politik untuk Perubahan itu, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan melarang anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu 2009 untuk menjadi caleg pada Pemilu 2014 yang akan datang bila gagal memenuhi target untuk menurunkan harga sembako, menurunkan harga BBM, dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.
Diharapkan, dengan kontrak politik itu, lanjut dia, caleg tidak sekadar mengumbar janji semasa kampanye. Mereka juga punya kewajiban untuk memperjuangkan apa yang sudah mereka janjikan. Jika tidak berhasil, mereka harus siap menerima konsekuensi mundur.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, melihat ada sisi positif dan negatif dari kontrak politik itu. Diungkapkannya, kontrak politik itu bagus karena akan mendorong caleg tidak asal mengumbar janji.
''Ada yang akan bisa mereka tagih jika ternyata janji kampanye tidak ditepati,'' kata Ray Rangkuti kepada Republika.
Namun, lanjut dia, kontrak politik yang dibuat PDIP tidak tajam. Semestinya, dalam kontrak politik itu, ditegaskan bahwa kalau mereka tidak memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan, mereka harus mundur. ''Kontrak itu tidak tajam. Mengapa mereka hanya tidak boleh maju di pemilu 2014,'' paparnya.
Dijelaskannya, sebenarnya sudah mulai ada kejenuhan dari masyarakat terhadap janji-janji caleg. Ini karena sering kali rakyat merasa hanya dibohongi.
Jika PDIP serius melakukan kontrak politik yang lebih tajam, Ray yakin akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap calegnya. ant/dwo
Kalla Maju Capres, Kabinet Bisa Pecah
OKEZONE.COM
Kalla Maju Capres, Kabinet Bisa Pecah
Senin, 23 Februari 2009 - 12:06 wibLamtiur Kristin Natalia Malau - Okezone
JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan siap menjadi calon presiden ternyata diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pernyataan kedua pemimpin tersebut tidak hanya akan membuat hubungan mereka retak, tapi juga jajaran birokrat yang ada dalam pemerintahan SBY.
"Kalau mempengaruhi hubungan keduanya, itu pasti. Asal jangan sampai melibatkan birokrasi," ujar Direktur Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada okezone, Senin (23/2/2009).
Jika renggangnya hubungan SBY-JK melebar hingga ke Partai Demokrat dan Partai Golkar maka akibatnya akan memecah anggota kabinet dari masing-masing partai.
"Saya tidak yakin pencalonan mereka tidak mempengaruhi kondisi pemerintahan," tandasnya.(lam)
(uky)
Kalla Maju Capres, Kabinet Bisa Pecah
Senin, 23 Februari 2009 - 12:06 wibLamtiur Kristin Natalia Malau - Okezone
JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan siap menjadi calon presiden ternyata diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pernyataan kedua pemimpin tersebut tidak hanya akan membuat hubungan mereka retak, tapi juga jajaran birokrat yang ada dalam pemerintahan SBY.
"Kalau mempengaruhi hubungan keduanya, itu pasti. Asal jangan sampai melibatkan birokrasi," ujar Direktur Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kepada okezone, Senin (23/2/2009).
Jika renggangnya hubungan SBY-JK melebar hingga ke Partai Demokrat dan Partai Golkar maka akibatnya akan memecah anggota kabinet dari masing-masing partai.
"Saya tidak yakin pencalonan mereka tidak mempengaruhi kondisi pemerintahan," tandasnya.(lam)
(uky)
Selasa, 24 Februari 2009
PKNU Waspadai Manipulasi DPT
DUTAMASYARAKAT.COM
Ahad, 22 Februari 2009
PKNU Waspadai Manipulasi DPT
JAKARTA � Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mewaspadai
manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 9 April 2009
mendatang. Sebab adanya manipulasi DPT oleh KPU sudah ditemukan pada
saat pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim), khususnya saat
coblosan ulang di Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan.
Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo
sebagai tersangka kasus tersebut oleh penyidik Polda Jatim. Padahal
DPT ini akan dipakai untuk Pemilu Legislatif.
�Kalau manipulasi DPT dibiarkan terus, rakyat dibohongi, dan
mencederai demokrasi. Ini sangat membahayakan bagi perkembangan
demokrasi,� kata Ketua Umum DPP �PKNU Drs H Choirul Anam (Cak
Anam)
dalam Rapat Konsultasi Ketua Bappilu PKNU se-Indonesia di Jakarta,
Sabtu (21/2) kemarin.
Hadir dalam acara itu Ketua Dewan Syura DPP PKNU KH Abdurrohman
Chudlori, Sekretaris Dewan Syura Prof Dr Alwi Shihab, Sekjen H Idham
Cholied, sejumlah pengurus DPP, dan DPW lain se-Indonesia.
Dalam kesempatan itu Cak Anam meminta kadernya mencermati DPT di
wilayah masing-masing dan segera bertindak bila menemukan data-data
fiktif. Manipulasi DPT sangat mungkin dilakukan untuk kepentingan
memenangkan partai tertentu. Dia mencontohkan saat pilgub Jatim
praktik manipulasi jumlah pemilih itu terjadi. �NIK satu orang bisa
digandakan jadi 425 orang, ini harus hati-hati kita,� kata Cak Anam.
Dia menduga, modus manipulasi yang digunakan untuk memenangkan partai
tertentu diduga sudah terjadi berupa deal-deal politik dengan
penyelenggara pemilu. Cak Anam tidak bermaksud menuduh partai mana
pun namun dia mendapat informasi bahwa hal itu ada dan datanya valid.
Dikatakan, saat ini ada partai yang meningkatkan target perolehan
suaranya karena target sebelumnya dinyatakan sudah tercapai.
�Darimana partai itu tahu dan mengukur target sebelumnya sudah
tercapai lalu berani meningkatkan targetnya? �Ini indikasi mereka
sudah menata manipulasi pemilih,� tegasnya.
Hilang
Dia mengungkapkan, manipulasi sangat besar. Dalam kasus pilgub Jatim,
ditemukan di daerah basis PKNU tiba-tiba suaranya menguap dan hilang.
Padahal jelas daerah tersebut ada pemilih dan pendukung PKNU. �Basis-
basis kita bisa hilang 30%. Kita jadi heran kok pemilihnya hilang,�
ujarnya.
Cak Anam menjelaskan, masalah DPT ini sering tidak diperhatikan.
Padahal hal ini sangat penting. Sebab DPT bisa berpengaruh pada
kemenangan pada pemilu. �Percuma kalau kita bekerja keras tapi
dicurangi dengan cara DPT-nya dimanipulasi,� tukasnya.
Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran PKNU, baik pengurus, celeg
maupun relawan, Cak Anam meminta mereka melakukan kroscek DPT. Harus
dicek benar antara DPT KPU dengan kondisi riil di lapangan.
�Mintalah soft copy ke KPU dan cek dengan yang ada sebenarnya,�
pintanya pada kader yang hadir dalam rapat tersebut.
Menurut Cak Anam kerawanan DPT terjadi khususnya di daerah-daerah
terpencil atau daerah pedesaan yang kesadaran masyarakatnya akan
pemilu pas-pasan. �Di sanalah yang rawan terjadi kecurangan.
�Kalau
di perumahan tidak mungkin dilakukan itu, di desa-desa itu mereka
bermain,� ujarnya.
Rencananya, jajaran PKNU akan mendatangi KPU pusat hari ini untuk
mempertanyakan temuan tersebut. PKNU akan meminta temuan data-data
diperbarui meski� berdasarkan undang-undang DPT sudah tidak bisa
berubah.
Pelajaran bagi KPU
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray
Rangkuti mengatakan, kasus rekayasa DPT Pilgub Jatim dengan tersangka
Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo menjadi pelajaran berharga bagi KPU
Pusat jelang Pemilu 2009. Apalagi, menurut Ray, DPT Jatim untuk
pemilu 2009 hingga kini masih bermasalah. �DPT di Jatim untuk Pemilu
hingga kini juga masih bermasalah.
Kasus DPT Pilgub Jatim dengan tersangka Ketua KPU Jatim itu pelajaran
bagi KPU Pusat,� kata Ray Rangkuti saat dihubungi Duta di Jakarta,
Sabtu (21/2).
Ray menyayangkan sikap KPU Pusat yang terkesan membela dan menutupi
kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim. Seharusnya, kata Ray,
ketika mendengar masalah DPT itu mencuat, KPU Pusat langsung
mengambil langkah untuk menangani kasus tersebut. �Mestinya
penanganannya kan cepat. Kesannya KPU pusat kan menutup-nutupi,�
ungkap Ray.
Sejak awal, kata Ray, pihaknya menilai kasus Pilgub Jatim sebagai hal
yang aneh. Pasalnya, pelanggaran yang terjadi sangat banyak, tapi
kasusnya seakan-akan tak ada.�Saya melihatnya aneh saja, ada
pelanggaran, tapi kok gak ada kasusnya. Baru sekarang ini Ketua KPU-
nya dinyatakan sebagai tersangka,� katanya.
Ray juga menyayangkan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka
yang terlambat. Akibatnya, kata Ray, proses hukum yang saat sedang
berjalan tak berpengaruh pada status gubernur terpilih Soekarwo.
�Sekarang sudah terlambat semua. Kasus itu seharusnya diproses
cepat,� jelasnya.
Dikatakan Ray, saat ini yang bisa membuat posisi gubernur yang sudah
dilantik bisa jatuh hanya politik uang. Itu pun jika bisa dibuktikan
di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. �Hanya politik yang bisa
membuat pelantikan Gubernur ditinjau ulang,� jelasnya.(ful/amh)
Ahad, 22 Februari 2009
PKNU Waspadai Manipulasi DPT
JAKARTA � Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mewaspadai
manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 9 April 2009
mendatang. Sebab adanya manipulasi DPT oleh KPU sudah ditemukan pada
saat pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim), khususnya saat
coblosan ulang di Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan.
Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo
sebagai tersangka kasus tersebut oleh penyidik Polda Jatim. Padahal
DPT ini akan dipakai untuk Pemilu Legislatif.
�Kalau manipulasi DPT dibiarkan terus, rakyat dibohongi, dan
mencederai demokrasi. Ini sangat membahayakan bagi perkembangan
demokrasi,� kata Ketua Umum DPP �PKNU Drs H Choirul Anam (Cak
Anam)
dalam Rapat Konsultasi Ketua Bappilu PKNU se-Indonesia di Jakarta,
Sabtu (21/2) kemarin.
Hadir dalam acara itu Ketua Dewan Syura DPP PKNU KH Abdurrohman
Chudlori, Sekretaris Dewan Syura Prof Dr Alwi Shihab, Sekjen H Idham
Cholied, sejumlah pengurus DPP, dan DPW lain se-Indonesia.
Dalam kesempatan itu Cak Anam meminta kadernya mencermati DPT di
wilayah masing-masing dan segera bertindak bila menemukan data-data
fiktif. Manipulasi DPT sangat mungkin dilakukan untuk kepentingan
memenangkan partai tertentu. Dia mencontohkan saat pilgub Jatim
praktik manipulasi jumlah pemilih itu terjadi. �NIK satu orang bisa
digandakan jadi 425 orang, ini harus hati-hati kita,� kata Cak Anam.
Dia menduga, modus manipulasi yang digunakan untuk memenangkan partai
tertentu diduga sudah terjadi berupa deal-deal politik dengan
penyelenggara pemilu. Cak Anam tidak bermaksud menuduh partai mana
pun namun dia mendapat informasi bahwa hal itu ada dan datanya valid.
Dikatakan, saat ini ada partai yang meningkatkan target perolehan
suaranya karena target sebelumnya dinyatakan sudah tercapai.
�Darimana partai itu tahu dan mengukur target sebelumnya sudah
tercapai lalu berani meningkatkan targetnya? �Ini indikasi mereka
sudah menata manipulasi pemilih,� tegasnya.
Hilang
Dia mengungkapkan, manipulasi sangat besar. Dalam kasus pilgub Jatim,
ditemukan di daerah basis PKNU tiba-tiba suaranya menguap dan hilang.
Padahal jelas daerah tersebut ada pemilih dan pendukung PKNU. �Basis-
basis kita bisa hilang 30%. Kita jadi heran kok pemilihnya hilang,�
ujarnya.
Cak Anam menjelaskan, masalah DPT ini sering tidak diperhatikan.
Padahal hal ini sangat penting. Sebab DPT bisa berpengaruh pada
kemenangan pada pemilu. �Percuma kalau kita bekerja keras tapi
dicurangi dengan cara DPT-nya dimanipulasi,� tukasnya.
Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran PKNU, baik pengurus, celeg
maupun relawan, Cak Anam meminta mereka melakukan kroscek DPT. Harus
dicek benar antara DPT KPU dengan kondisi riil di lapangan.
�Mintalah soft copy ke KPU dan cek dengan yang ada sebenarnya,�
pintanya pada kader yang hadir dalam rapat tersebut.
Menurut Cak Anam kerawanan DPT terjadi khususnya di daerah-daerah
terpencil atau daerah pedesaan yang kesadaran masyarakatnya akan
pemilu pas-pasan. �Di sanalah yang rawan terjadi kecurangan.
�Kalau
di perumahan tidak mungkin dilakukan itu, di desa-desa itu mereka
bermain,� ujarnya.
Rencananya, jajaran PKNU akan mendatangi KPU pusat hari ini untuk
mempertanyakan temuan tersebut. PKNU akan meminta temuan data-data
diperbarui meski� berdasarkan undang-undang DPT sudah tidak bisa
berubah.
Pelajaran bagi KPU
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray
Rangkuti mengatakan, kasus rekayasa DPT Pilgub Jatim dengan tersangka
Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo menjadi pelajaran berharga bagi KPU
Pusat jelang Pemilu 2009. Apalagi, menurut Ray, DPT Jatim untuk
pemilu 2009 hingga kini masih bermasalah. �DPT di Jatim untuk Pemilu
hingga kini juga masih bermasalah.
Kasus DPT Pilgub Jatim dengan tersangka Ketua KPU Jatim itu pelajaran
bagi KPU Pusat,� kata Ray Rangkuti saat dihubungi Duta di Jakarta,
Sabtu (21/2).
Ray menyayangkan sikap KPU Pusat yang terkesan membela dan menutupi
kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim. Seharusnya, kata Ray,
ketika mendengar masalah DPT itu mencuat, KPU Pusat langsung
mengambil langkah untuk menangani kasus tersebut. �Mestinya
penanganannya kan cepat. Kesannya KPU pusat kan menutup-nutupi,�
ungkap Ray.
Sejak awal, kata Ray, pihaknya menilai kasus Pilgub Jatim sebagai hal
yang aneh. Pasalnya, pelanggaran yang terjadi sangat banyak, tapi
kasusnya seakan-akan tak ada.�Saya melihatnya aneh saja, ada
pelanggaran, tapi kok gak ada kasusnya. Baru sekarang ini Ketua KPU-
nya dinyatakan sebagai tersangka,� katanya.
Ray juga menyayangkan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka
yang terlambat. Akibatnya, kata Ray, proses hukum yang saat sedang
berjalan tak berpengaruh pada status gubernur terpilih Soekarwo.
�Sekarang sudah terlambat semua. Kasus itu seharusnya diproses
cepat,� jelasnya.
Dikatakan Ray, saat ini yang bisa membuat posisi gubernur yang sudah
dilantik bisa jatuh hanya politik uang. Itu pun jika bisa dibuktikan
di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. �Hanya politik yang bisa
membuat pelantikan Gubernur ditinjau ulang,� jelasnya.(ful/amh)
Partai Demokrat Tak Ubah Strategi
TRIBUNTIMUR
Partai Demokrat Tak Ubah Strategi
Ray Rangkuti: Golkar Tak Serius Usung Kalla
Senin, 23 Februari 2009 | 08:28 WITA
Jakarta, Tribun - Pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, untuk bersaing dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak membuat Partai Demokrat mengubah strategi.
"Kami tidak melakukan perubahan strategi karena ini tidak terkait dengan perkembangan isu capres atau cawapres," ucap Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum kepada Persda Network di Jakarta, Minggu (22/2).
Menurut Anas, semenjak awal Partai Demokrat telah menekankan para caleg untuk memandang semua caleg partai lain sebagai kompetitor. Caleg partainya SBY ini mesti bekerja keras seperti yang ditegaskan sejak awal.
Anas menambahkan, kesediaan Kalla menjadi Capres dari Golkar pada dasarnya bukan hal yang aneh dan membahayakan. Mantan Ketua Umum PB HMI ini justru menilai, kesiapan Kalla terkesan didramatisasi dalam peta perpolitikan nasional.
"Saya kira tidak perlu didramatisasi. Setiap partai berhak memajukan kadernya menjadi capres, dan itu harus kita terima sebagai kewajaran. Dan bukan sesuatu yang aneh, dan berlebih-lebihan," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai mengelar jumpa pers, Minggu (22/2) sore, mengatakan, majunya Jusuf Kalla dalam bursa capres kurang mendapat dukungan secara serius Partai Golkar yang dipimpinnya.
Selain pernyataan Kalla terkesan sangat mendadak, majunya orang nomor satu di partai beringin tersebut hanya berdasarkan jajak pendapat. Sementara, Partai Golkar belum secara resmi menyatakan bakal mengusung ketua umumnya itu.
"Golkar kelihatannya belum serius mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres. Buktinya, sampai sekarang ini Partai Golkar belum mengumumkan siapa capresnya. Tiba-tiba pak Kalla menyatakan siap maju sebagai capres. Selain mengejutkan juga mengherankan," cetusnya.
Meski begitu, Ray Rangkuti menyambut baik rencana Jusuf Kalla yang akan maju dalam bursa capres mendatang. Diharapkan dengan majunya Jusuf Kalla tersebut akan menghidupkan dan terus mengembangnya budaya demokrasi di Indonesia.
"Ya paling tidak, dengan majunya pak JK sebagai capres sebagai bentuk perkembangan demokrasi di negara ini. Masyarakat akan menemui banyak pilihan, calon pemimpin untuk lima tahun mendatang," terang Ray Rangkuti.
Nama Jusuf Kalla masuk dalam lima besar jika disandingkan dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia tidak pernah masuk dalam survei. Beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia, belum pernah memasukkan nama Kalla sebagai capres.(persda network/coi)
Partai Demokrat Tak Ubah Strategi
Ray Rangkuti: Golkar Tak Serius Usung Kalla
Senin, 23 Februari 2009 | 08:28 WITA
Jakarta, Tribun - Pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, untuk bersaing dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak membuat Partai Demokrat mengubah strategi.
"Kami tidak melakukan perubahan strategi karena ini tidak terkait dengan perkembangan isu capres atau cawapres," ucap Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum kepada Persda Network di Jakarta, Minggu (22/2).
Menurut Anas, semenjak awal Partai Demokrat telah menekankan para caleg untuk memandang semua caleg partai lain sebagai kompetitor. Caleg partainya SBY ini mesti bekerja keras seperti yang ditegaskan sejak awal.
Anas menambahkan, kesediaan Kalla menjadi Capres dari Golkar pada dasarnya bukan hal yang aneh dan membahayakan. Mantan Ketua Umum PB HMI ini justru menilai, kesiapan Kalla terkesan didramatisasi dalam peta perpolitikan nasional.
"Saya kira tidak perlu didramatisasi. Setiap partai berhak memajukan kadernya menjadi capres, dan itu harus kita terima sebagai kewajaran. Dan bukan sesuatu yang aneh, dan berlebih-lebihan," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai mengelar jumpa pers, Minggu (22/2) sore, mengatakan, majunya Jusuf Kalla dalam bursa capres kurang mendapat dukungan secara serius Partai Golkar yang dipimpinnya.
Selain pernyataan Kalla terkesan sangat mendadak, majunya orang nomor satu di partai beringin tersebut hanya berdasarkan jajak pendapat. Sementara, Partai Golkar belum secara resmi menyatakan bakal mengusung ketua umumnya itu.
"Golkar kelihatannya belum serius mencalonkan Jusuf Kalla sebagai capres. Buktinya, sampai sekarang ini Partai Golkar belum mengumumkan siapa capresnya. Tiba-tiba pak Kalla menyatakan siap maju sebagai capres. Selain mengejutkan juga mengherankan," cetusnya.
Meski begitu, Ray Rangkuti menyambut baik rencana Jusuf Kalla yang akan maju dalam bursa capres mendatang. Diharapkan dengan majunya Jusuf Kalla tersebut akan menghidupkan dan terus mengembangnya budaya demokrasi di Indonesia.
"Ya paling tidak, dengan majunya pak JK sebagai capres sebagai bentuk perkembangan demokrasi di negara ini. Masyarakat akan menemui banyak pilihan, calon pemimpin untuk lima tahun mendatang," terang Ray Rangkuti.
Nama Jusuf Kalla masuk dalam lima besar jika disandingkan dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia tidak pernah masuk dalam survei. Beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia, belum pernah memasukkan nama Kalla sebagai capres.(persda network/coi)
Minggu, 22 Februari 2009
Iklan Demokrat Pakai Guru SMA
VIVANEWS.COM
Iklan Demokrat Pakai Guru SMA
"Demokrat Diduga Langgar Tiga Aturan"
Pertama, ada dugaan murid SMA yang dilibatkan belum memiliki hak pilih. Kedua dan ketiga?
Rabu, 18 Februari 2009, 11:44 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai iklan Partai Demokrat satu halaman penuh di harian Kompas diduga mengandung tiga macam pelanggaran. Pertama, ada dugaan penggunaan anak-anak yang belum memiliki hak pilih.
"Kedua, menggunakan simbol sekolah dan guru Sekolah Menengah yang diasumsikan itu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil kan tidak boleh ikut kampanye," kata Ray dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 18 Februari 2009.
Kemudian, ketiga, ada ucapan "Terima Kasih Presiden SBY!". Menurut Ray, ucapan terima kasih itu seolah-olah menyatakan guru dan siswa sekolah ikut mendukung Partai Demokrat. "Visualisasi saja tidak masalah sebenarnya, namun ucapan "terima kasih" itu yang mengandung unsur melanggar," ujar Ray.
Kemudian, Ray juga memasalahkan substansi iklan yang menyebutkan pemerintah menaikkan anggaran pendidikan 20 persen. Menurut Ray, iklan itu kurang tepat dan menyesatkan. "Bukannya pemerintah yang selalu menolak anggaran 20 persen di bidang pendidikan? Saya masih ingat itu sidang di Mahkamah Konstitusi tahun 2007, saat pemerintah menolak penerapan anggaran 20 persen," ujar Ray.
Selanjutnya, Ray bersama teman-temannya di Lingkar Madani berencana akan mengkaji lebih lanjut iklan satu halaman penuh itu. "Kita lihat saja, apakah perlu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu," ujarnya.
• VIVAnews
Iklan Demokrat Pakai Guru SMA
"Demokrat Diduga Langgar Tiga Aturan"
Pertama, ada dugaan murid SMA yang dilibatkan belum memiliki hak pilih. Kedua dan ketiga?
Rabu, 18 Februari 2009, 11:44 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai iklan Partai Demokrat satu halaman penuh di harian Kompas diduga mengandung tiga macam pelanggaran. Pertama, ada dugaan penggunaan anak-anak yang belum memiliki hak pilih.
"Kedua, menggunakan simbol sekolah dan guru Sekolah Menengah yang diasumsikan itu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil kan tidak boleh ikut kampanye," kata Ray dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu 18 Februari 2009.
Kemudian, ketiga, ada ucapan "Terima Kasih Presiden SBY!". Menurut Ray, ucapan terima kasih itu seolah-olah menyatakan guru dan siswa sekolah ikut mendukung Partai Demokrat. "Visualisasi saja tidak masalah sebenarnya, namun ucapan "terima kasih" itu yang mengandung unsur melanggar," ujar Ray.
Kemudian, Ray juga memasalahkan substansi iklan yang menyebutkan pemerintah menaikkan anggaran pendidikan 20 persen. Menurut Ray, iklan itu kurang tepat dan menyesatkan. "Bukannya pemerintah yang selalu menolak anggaran 20 persen di bidang pendidikan? Saya masih ingat itu sidang di Mahkamah Konstitusi tahun 2007, saat pemerintah menolak penerapan anggaran 20 persen," ujar Ray.
Selanjutnya, Ray bersama teman-temannya di Lingkar Madani berencana akan mengkaji lebih lanjut iklan satu halaman penuh itu. "Kita lihat saja, apakah perlu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu," ujarnya.
• VIVAnews
Langganan:
Postingan (Atom)
