Mencurigai Pemilih Siluman

HARIAN GLOBAL


Mencurigai Pemilih Siluman

Written by Redaksi Web


Wednesday, 25 March 2009 11:42


Isu penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) terus menggelinding. Dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.


Sekali lagi Prabowo-lah yang mencurigai hal itu. Namun usulnya menunda Pemilu karena kecurigaan terhadap adanya penggelembungan DPT sekarang sudah dicabut. Prabowo sudah berubah pikiran. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.


Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.


Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. "Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih. Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.

KPU Dicurigai


Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat memengaruhi perolehan suara parpol.


Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.


Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.


Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.


Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.


Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.

Kacau


Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.


Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.


"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.


Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.


"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada dan datanya bisa digunakan. Tapi kenapa justru bertambah kacau?" tanya Mulyana.


Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.

DETIK | Global | Jakarta