TRIBUN TIMUR
Seniman Populerkan Lagu Jangan Pilih Politisi Busuk
Rabu, 1 April 2009 | 22:44 WITA
Jakarta - Menjelang pemilu legislatif yang digelar 9 April mendatang, sejumlah pengamat politik dan seniman yang tergabung dalam Gerakan Anti Politisi Busuk mempopulerkan kembali lagu "Jangan pilih Mereka". Lagu ini sudah muncul sejak Pemilu 2004 lalu.
Lagu ini sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar jangan memilih politisi yang bermental perusak bangsa.
"Lagu ini sebenarnya sudah dipopulerkan sejak 5 tahun lalu. Namun saat ini rasanya pantas untuk didengarkan kembali melihat trend politisi busuk yang kian meningkat," ujar sang pencipta lagu, Franky Sahilatua, saat peluncuran lagu di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Menurut Franky, lagu ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk membuka mata sehingga tidak salah dalam memilih wakilnya.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dan penyanyi senior Trie Utami hadir dalam acara ini. (sur)
lirik lagu jangan pilih mereka
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik untuk korupsi
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik menipu rakyat
Jangan-jangan pilih mereka
Yang merampok uang negara
Jangan-jangan pilih mereka
Yang membuat rakyat sengsara
Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka
Selasa, 31 Maret 2009
Keputusan KPU Dinilai Terlambat Soal Parpol Batal Ikut Pemilu
DETIK.COM
Selasa, 31/03/2009 19:22 WIB
Keputusan KPU Dinilai Terlambat Soal Parpol Batal Ikut Pemilu
Mega Putra Ratya - detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan kepesertaan puluhan partai politik pada pemilu 9 April. Alasannya karena tidak melaporkan dana awal kampanye sesuai batas waktu. Namun keputusan ini dinilai lambat.
"Seharusnya langsung diberi sangsi oleh KPUD tanpa harus menunggu instruksi KPU Pusat," ujar Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai peluncuran lagu 'Jangan Pilih Mereka' yang digagas oleh sejumlah pengamat politik dan seniman di Cafe Galeri, Jl Cikini Raya, Selasa (31/3/2009).
Ray menjelaskan alasannya, langkah itu dinilai terlambat karena partai politik sudah menjalankan kampanye dengan mengeluarkan uang banyak dan akan menimbulkan potensi konflik pada tahapan pemilu selanjutnya. Dikhawatirkan, partai tersebut akan menyerang balik KPU.
"Parpol akan menyerang balik KPU, karena mereka tahu kinerja KPU selama ini banyak salahnya," terang Ray.
Diprediksikan akan ada bentuk-bentuk kompromi dengan para partai politik yang dibatalkan kepesertaannya tersebut seperti mengulur-ngulur waktu dan mengalihkan isu agar masyarakat nantinya lupa akan kasus pelanggaran itu.
Parpol yang kalah akan merasa dirugikan, kemudian isu ini mencuat lagi dan mengungkit-ungkit kinerja KPU yang dianggap banyak salah.
"Nanti saat hasil akhir akan banyak yang ribut," pungkasnya.
( mpr / ndr )
Selasa, 31/03/2009 19:22 WIB
Keputusan KPU Dinilai Terlambat Soal Parpol Batal Ikut Pemilu
Mega Putra Ratya - detikPemilu
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan kepesertaan puluhan partai politik pada pemilu 9 April. Alasannya karena tidak melaporkan dana awal kampanye sesuai batas waktu. Namun keputusan ini dinilai lambat.
"Seharusnya langsung diberi sangsi oleh KPUD tanpa harus menunggu instruksi KPU Pusat," ujar Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti usai peluncuran lagu 'Jangan Pilih Mereka' yang digagas oleh sejumlah pengamat politik dan seniman di Cafe Galeri, Jl Cikini Raya, Selasa (31/3/2009).
Ray menjelaskan alasannya, langkah itu dinilai terlambat karena partai politik sudah menjalankan kampanye dengan mengeluarkan uang banyak dan akan menimbulkan potensi konflik pada tahapan pemilu selanjutnya. Dikhawatirkan, partai tersebut akan menyerang balik KPU.
"Parpol akan menyerang balik KPU, karena mereka tahu kinerja KPU selama ini banyak salahnya," terang Ray.
Diprediksikan akan ada bentuk-bentuk kompromi dengan para partai politik yang dibatalkan kepesertaannya tersebut seperti mengulur-ngulur waktu dan mengalihkan isu agar masyarakat nantinya lupa akan kasus pelanggaran itu.
Parpol yang kalah akan merasa dirugikan, kemudian isu ini mencuat lagi dan mengungkit-ungkit kinerja KPU yang dianggap banyak salah.
"Nanti saat hasil akhir akan banyak yang ribut," pungkasnya.
( mpr / ndr )
KPI Hanya Awasi Subntansi
KENDARI POS
KPI Hanya Awasi Subntansi
Jum`at, 13 Maret 2009 08:32:48 -
Jakarta, KP
Serbuan iklan politik di televisi dan radio terancam tidak terkontrol. Setiap partai politik (parpol) yang punya banyak uang memiliki peluang untuk memasang iklan sebanyak-banyaknya bahkan tanpa batas.
Penyebabnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mendapat amanat dari UU Pemilu No 10/2008 untuk mengawasi iklan parpol di televisi dan radio menolak all-out mengawasi iklan-iklan kampanye tersebut. KPI hanya bersedia mengawasi substansi alias materi iklan. Untuk jumlah spot (frekuensi) dan durasi iklan tidak ada pembatasan. "Ini konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 98 ayat 2, 3, 4 dan pasal 99 UU Pemilu," kata Koordinator Pengawasan Kampanye Pemilu KPI Muhammad Izzul Muslimin kepada Jawa Pos kemarin (12/3).
Awalnya kedua pasal itu memberikan wewenang kepada KPI dan Dewan Pers untuk mengawasi iklan pemilu. Sekaligus memberi sanksi, mulai teguran tertulis sampai penghentian izin penyiaran atau izin penerbitan (pemberedelan), bila terjadi pelanggaran.
Pasca keluarnya putusan MK pada 24 Februari, belakangan KPI membuat surat edaran No 01-KPI/02/2009 yang ditujukan kepada semua pimpinan televisi dan radio serta ketua-ketua asosiasi penyiaran. Isinya, KPI tetap melakukan pengawasan sesuai amanat pasal 98 ayat 1 UU Pemilu yang tidak ikut dibatalkan MK. Namun, pengawasan itu mengacu pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Karena UU Penyiaran tidak mengatur frekuensi dan durasi iklan pemilu, kami tidak bisa melakukan pembatasan," tegas Izzul. Padahal, UU Pemilu sebenarnya telah membuat pembatasan terhadap iklan politik.
Menurut Izzul, dengan pembatalan pasal 98 dan 99 UU Pemilu yang memberi kewenangan kepada KPI untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar plus bentuk-bentuk sanksinya, pelanggaran spot dan durasi dalam iklan politik tidak lagi memiliki ancaman sanksi. "Ada ketentuan, tapi tidak ada sanksi, sama saja tidak ada aturan. Jadi, kalaupun ada pelanggaran, hanya persoalan etis," cetusnya.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, KPI terlalu sempit memaknai putusan MK. Menurut dia, MK hanya membatalkan pasal 99 dan sebagian besar isi pasal 98. Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pengaturan iklan kampanye pemilu di UU Pemilu tidak diutak-atik.
Artinya, kata Ray, KPI harus tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap spot dan durasi iklan politik. Mekanisme sanksinya mengacu pada UU Penyiaran. "Aneh KPI ini," sesal pemilik nama asli Ahmad Fauzi itu.(pri/agm)
KPI Hanya Awasi Subntansi
Jum`at, 13 Maret 2009 08:32:48 -
Jakarta, KP
Serbuan iklan politik di televisi dan radio terancam tidak terkontrol. Setiap partai politik (parpol) yang punya banyak uang memiliki peluang untuk memasang iklan sebanyak-banyaknya bahkan tanpa batas.
Penyebabnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mendapat amanat dari UU Pemilu No 10/2008 untuk mengawasi iklan parpol di televisi dan radio menolak all-out mengawasi iklan-iklan kampanye tersebut. KPI hanya bersedia mengawasi substansi alias materi iklan. Untuk jumlah spot (frekuensi) dan durasi iklan tidak ada pembatasan. "Ini konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 98 ayat 2, 3, 4 dan pasal 99 UU Pemilu," kata Koordinator Pengawasan Kampanye Pemilu KPI Muhammad Izzul Muslimin kepada Jawa Pos kemarin (12/3).
Awalnya kedua pasal itu memberikan wewenang kepada KPI dan Dewan Pers untuk mengawasi iklan pemilu. Sekaligus memberi sanksi, mulai teguran tertulis sampai penghentian izin penyiaran atau izin penerbitan (pemberedelan), bila terjadi pelanggaran.
Pasca keluarnya putusan MK pada 24 Februari, belakangan KPI membuat surat edaran No 01-KPI/02/2009 yang ditujukan kepada semua pimpinan televisi dan radio serta ketua-ketua asosiasi penyiaran. Isinya, KPI tetap melakukan pengawasan sesuai amanat pasal 98 ayat 1 UU Pemilu yang tidak ikut dibatalkan MK. Namun, pengawasan itu mengacu pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Karena UU Penyiaran tidak mengatur frekuensi dan durasi iklan pemilu, kami tidak bisa melakukan pembatasan," tegas Izzul. Padahal, UU Pemilu sebenarnya telah membuat pembatasan terhadap iklan politik.
Menurut Izzul, dengan pembatalan pasal 98 dan 99 UU Pemilu yang memberi kewenangan kepada KPI untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar plus bentuk-bentuk sanksinya, pelanggaran spot dan durasi dalam iklan politik tidak lagi memiliki ancaman sanksi. "Ada ketentuan, tapi tidak ada sanksi, sama saja tidak ada aturan. Jadi, kalaupun ada pelanggaran, hanya persoalan etis," cetusnya.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, KPI terlalu sempit memaknai putusan MK. Menurut dia, MK hanya membatalkan pasal 99 dan sebagian besar isi pasal 98. Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pengaturan iklan kampanye pemilu di UU Pemilu tidak diutak-atik.
Artinya, kata Ray, KPI harus tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap spot dan durasi iklan politik. Mekanisme sanksinya mengacu pada UU Penyiaran. "Aneh KPI ini," sesal pemilik nama asli Ahmad Fauzi itu.(pri/agm)
Keputusan KPU Dinilai Terlambat
BERITA UTAMA
SUARA MERDEKA
01 April 2009
Keputusan KPU Dinilai Terlambat
Puluhan Parpol Dibatalkan Ikut Pemilu
JAKARTA- Keputusan KPU membatalkan kepesertaan puluhan partai politik pada Pemilu 9 April, dinilai terlambat.
“Seharusnya langsung diberi sanksi oleh KPUD tanpa harus menunggu instruksi KPU Pusat,” ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti usai peluncuran lagu ’’Jangan Pilih Mereka’’ yang digagas oleh sejumlah pengamat politik dan seniman di Cafe Galeri, Jl Cikini Raya, Selasa (31/3).
Sebelumnya, puluhan parpol dibatalkan sebagai peserta Pemilu 2009, karena tidak melaporkan rekening awal dana kampanye. KPU Pusat mendelegasikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk membatalkannya. “Saya tidak hafal, ada puluhan,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di sela-sela acara pertemuan KPU dengan kalangan pebisnis di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Keputusan itu dilahirkan pada rapat pleno KPU, Senin malam (30/3). Eksekusi pembatalan diserahkan kepada KPU di daerah bukan KPU Pusat. “Karena ini permintaan Bawaslu maka kita teruskan. Jadi hari ini, kita akan kirimkan surat ke KPU kabupaten dan kota,” ujarnya.
Hafiz mengatakan, siapa pun atau parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye pada tanggal 9 Maret hingga pukul 00.00, supaya dibuatkan surat pembatalan peserta pemilu di daerahnya. “Jadi KPU pusat mendelegasikan KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota,” kata dia.
Hafiz menambahkan partai politik itu dibatalkan di daerah masing-masing. “Cuma KPU pusat menetapkan sekali secara nasional. Include di dalamnya, partai di provinsi, kabupaten, kota,” kata Hafiz.
Potensi Konflik
Ray menjelaskan partai politik sudah menjalankan kampanye dengan mengeluarkan uang banyak dan akan menimbulkan potensi konflik pada tahapan pemilu selanjutnya. Dikhawatirkan, partai tersebut akan menyerang balik KPU. “Parpol akan menyerang balik KPU, karena mereka tahu kinerja KPU selama ini banyak salahnya,” terang Ray.
Diprediksikan akan ada bentuk-bentuk kompromi dengan para partai politik yang dibatalkan kepesertaannya tersebut seperti mengulur-ngulur waktu dan mengalihkan isu agar masyarakat nantinya lupa akan kasus pelanggaran itu.
Parpol yang kalah akan merasa dirugikan, kemudian isu ini mencuat lagi dan mengungkit-ungkit kinerja KPU yang dianggap banyak salah. “Nanti saat hasil akhir akan banyak yang ribut,” katanya.(J22,dtc-77)
SUARA MERDEKA
01 April 2009
Keputusan KPU Dinilai Terlambat
Puluhan Parpol Dibatalkan Ikut Pemilu
JAKARTA- Keputusan KPU membatalkan kepesertaan puluhan partai politik pada Pemilu 9 April, dinilai terlambat.
“Seharusnya langsung diberi sanksi oleh KPUD tanpa harus menunggu instruksi KPU Pusat,” ujar Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti usai peluncuran lagu ’’Jangan Pilih Mereka’’ yang digagas oleh sejumlah pengamat politik dan seniman di Cafe Galeri, Jl Cikini Raya, Selasa (31/3).
Sebelumnya, puluhan parpol dibatalkan sebagai peserta Pemilu 2009, karena tidak melaporkan rekening awal dana kampanye. KPU Pusat mendelegasikan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk membatalkannya. “Saya tidak hafal, ada puluhan,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di sela-sela acara pertemuan KPU dengan kalangan pebisnis di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Keputusan itu dilahirkan pada rapat pleno KPU, Senin malam (30/3). Eksekusi pembatalan diserahkan kepada KPU di daerah bukan KPU Pusat. “Karena ini permintaan Bawaslu maka kita teruskan. Jadi hari ini, kita akan kirimkan surat ke KPU kabupaten dan kota,” ujarnya.
Hafiz mengatakan, siapa pun atau parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye pada tanggal 9 Maret hingga pukul 00.00, supaya dibuatkan surat pembatalan peserta pemilu di daerahnya. “Jadi KPU pusat mendelegasikan KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota,” kata dia.
Hafiz menambahkan partai politik itu dibatalkan di daerah masing-masing. “Cuma KPU pusat menetapkan sekali secara nasional. Include di dalamnya, partai di provinsi, kabupaten, kota,” kata Hafiz.
Potensi Konflik
Ray menjelaskan partai politik sudah menjalankan kampanye dengan mengeluarkan uang banyak dan akan menimbulkan potensi konflik pada tahapan pemilu selanjutnya. Dikhawatirkan, partai tersebut akan menyerang balik KPU. “Parpol akan menyerang balik KPU, karena mereka tahu kinerja KPU selama ini banyak salahnya,” terang Ray.
Diprediksikan akan ada bentuk-bentuk kompromi dengan para partai politik yang dibatalkan kepesertaannya tersebut seperti mengulur-ngulur waktu dan mengalihkan isu agar masyarakat nantinya lupa akan kasus pelanggaran itu.
Parpol yang kalah akan merasa dirugikan, kemudian isu ini mencuat lagi dan mengungkit-ungkit kinerja KPU yang dianggap banyak salah. “Nanti saat hasil akhir akan banyak yang ribut,” katanya.(J22,dtc-77)
Koalisi Partai Jangan Jadi Biang Ricuh
RAKYAT MERDEKA CO.ID
Koalisi Partai Jangan Jadi Biang Ricuh
Jumat, 13 Maret 2009, 16:00:53 WIB
Laporan: Aldi Gultom
Jakarta, RMonline. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menganggap koalisi 8 parpol yang digalang Partai Hanura, di Gedung Menara Gracia, siang tadi, sebagai hal positif.
“Kalau memang untuk mengawal pemilu yang bersih, maka koalisi itu perlu diapresiasi,” kata pengamat politik ini, saat dihubungi RMonline. Jumat (13/3).
Menurutnya, peluang untuk terjadinya kecurangan dalam proses pemilu akan semakin terbuka ditengah kekacauan sosialisasi dan pengadaan logistik pemilu.
“Belajar dari pengalaman saat mengadakan pilkada dan pemilu sebelumnya, kekurangan itu biasa terjadi,” kata Ray.
Ketika ditanyakan apakah koalisi semacam ini justru akan mengakibatkan semakin terbukanya instabilitas politik, karena rawannya gugatan terhadap hasil pemilu, Ray Rangkuti menjawab hal itu merupakan hal yang wajar.
“Asalkan gugatan disertai bukti-bukti. Jangan sampai mereka (koalisi 8 partai-red) yang menjadi biang kericuhan,” cetusnya. [ald]
Koalisi Partai Jangan Jadi Biang Ricuh
Jumat, 13 Maret 2009, 16:00:53 WIB
Laporan: Aldi Gultom
Jakarta, RMonline. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menganggap koalisi 8 parpol yang digalang Partai Hanura, di Gedung Menara Gracia, siang tadi, sebagai hal positif.
“Kalau memang untuk mengawal pemilu yang bersih, maka koalisi itu perlu diapresiasi,” kata pengamat politik ini, saat dihubungi RMonline. Jumat (13/3).
Menurutnya, peluang untuk terjadinya kecurangan dalam proses pemilu akan semakin terbuka ditengah kekacauan sosialisasi dan pengadaan logistik pemilu.
“Belajar dari pengalaman saat mengadakan pilkada dan pemilu sebelumnya, kekurangan itu biasa terjadi,” kata Ray.
Ketika ditanyakan apakah koalisi semacam ini justru akan mengakibatkan semakin terbukanya instabilitas politik, karena rawannya gugatan terhadap hasil pemilu, Ray Rangkuti menjawab hal itu merupakan hal yang wajar.
“Asalkan gugatan disertai bukti-bukti. Jangan sampai mereka (koalisi 8 partai-red) yang menjadi biang kericuhan,” cetusnya. [ald]
Jelang Pileg, Lagu 'Jangan Pilih Mereka' Beredar Lagi
DETIK.COM
31 Maret 2009
Jelang Pileg, Lagu 'Jangan Pilih Mereka' Beredar Lagi
detikcom - Rabu, April 1Menjelang pemilu legislatif (pileg) yang akan digelar 9 April mendatang, pengamat politik dan seniman yang tergabung dalam gerakan Anti Politisi Busuk meluncurkan sebuah lagu berjudul "Jangan pilih Mereka". Lagu ini sudah dipopulerkan sejak Pemilu 2004 lalu.
Lagu ini sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar jangan memilih politisi yang bermental perusak bangsa.
"Lagu ini sebenarnya sudah dipopulerkan sejak 5 tahun lalu. Namun saat ini rasanya pantas untuk didengarkan kembali melihat trend politisi busuk yang kian meningkat," ujar sang pencipta lagu, Franky Sahilatua, saat peluncuran lagu di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2009).
Menurut Franky, lagu ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk membuka mata sehingga tidak salah dalam memilih wakilnya.
"Lagu ini intinya tetap memberikan dorongan dan menjaga kesadaran masyarakat untuk tidak memilih politisi yang mentalnya merusak bangsa," jelas penyanyi lagu-lagu balada ini.
Hadir dalam acara tersebut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dan penyanyi senior Trie Utami.
Lirik lagu 'Jangan Pilih Mereka' mirip dengan lagu berjudul Cucak Rowo karya Dedi Kempot. Liriknya yaitu:
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik untuk korupsi
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik menipu rakyat
Jangan-jangan pilih mereka
Yang merampok uang negara
Jangan-jangan pilih mereka
Yang membuat rakyat sengsara
Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka
31 Maret 2009
Jelang Pileg, Lagu 'Jangan Pilih Mereka' Beredar Lagi
detikcom - Rabu, April 1Menjelang pemilu legislatif (pileg) yang akan digelar 9 April mendatang, pengamat politik dan seniman yang tergabung dalam gerakan Anti Politisi Busuk meluncurkan sebuah lagu berjudul "Jangan pilih Mereka". Lagu ini sudah dipopulerkan sejak Pemilu 2004 lalu.
Lagu ini sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar jangan memilih politisi yang bermental perusak bangsa.
"Lagu ini sebenarnya sudah dipopulerkan sejak 5 tahun lalu. Namun saat ini rasanya pantas untuk didengarkan kembali melihat trend politisi busuk yang kian meningkat," ujar sang pencipta lagu, Franky Sahilatua, saat peluncuran lagu di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2009).
Menurut Franky, lagu ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk membuka mata sehingga tidak salah dalam memilih wakilnya.
"Lagu ini intinya tetap memberikan dorongan dan menjaga kesadaran masyarakat untuk tidak memilih politisi yang mentalnya merusak bangsa," jelas penyanyi lagu-lagu balada ini.
Hadir dalam acara tersebut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dan penyanyi senior Trie Utami.
Lirik lagu 'Jangan Pilih Mereka' mirip dengan lagu berjudul Cucak Rowo karya Dedi Kempot. Liriknya yaitu:
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik untuk korupsi
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik menipu rakyat
Jangan-jangan pilih mereka
Yang merampok uang negara
Jangan-jangan pilih mereka
Yang membuat rakyat sengsara
Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka
Senin, 30 Maret 2009
KPU = Komisi Pemilu Undur-undur
Politik
30/03/2009 - 19:03
KPU = Komisi Pemilu Undur-undur
Vina Nurul Iklima
Ray Rangkuti
(inilah.com/ Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Pemilu legislatif 9 April 2009 bakal tak serentak. KPU mendukung usulan pergeseran waktu pelaksanaan pemilu di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, NTT pada 14 April dengan alasan bertepatan dengan perayaan Kamis Putih bagi umat Katolik. Nama KPU pun dipelesetkan menjadi Komisi Pemilu Undur-undur.
"Yang harus dipahami bahwa KPU ini artinya bukan lagi Komisi Pemilihan Umum, tapi Komisi Pemilu Undur-undur," ketus Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (30/3).
KPU, sambung dia, menjadikan pemilu kali ini abal-abal. Sama saja langkah KPU itu sebagai suatu tindakan yang melawan dan bertentangan dengan asas.
"KPU membuat peraturan seenaknya mereka. Padahal permintaan agar pemilu tidak dilaksanakan pada 9 April telah diminta sejak 3 bulan lalu oleh masyarakat NTT," terang dia.
Tapi permohonan itu baru disetujui KPU 10 hari sebelum pemilu. Ray pun menduga sikap KPU itu dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya karena KPU sebenarnya tidak mampu menyiapkan logistik di kedua kabupaten di NTT tersebut.
"Kemudian pintu bagi mereka untuk juga dapat mengundurkan jadwal pemilu di daerah lain karena alasan keserentakan telah gugur. Dengan begitu, KPU tak dapat dikenakan pidana pemilu," ujar Ray. [ikl/sss]
KPU diminta lebih terbuka
BISNIS INDONESIA
Jumat, 27/03/2009
KPU diminta lebih terbuka
JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk lebih terbuka menyampaikan perkembangan masalah logistik pemilu karena selama ini lembaga itu dinilai cenderung menutup-nutupi masalah.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan KPU selama ini selalu menutupi masalah, terutama soal logistik pemilu yang akan digunakan pada 9 April 2009.
"KPU pusat selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, padahal banyak KPUD yang berada di kabupaten selalu berteriak karena persoalan logistik. Mereka selalu menutupi masalah, yang justru dikhawatirkan akan muncul pada hari H pemilihan," ujar Didik di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan publik tak pernah tahu berapa jumlah surat suara yang sudah didistribusikan dan berada dalam kondisi tak rusak. Apalagi KPU menetapkan batas akhir laporan mengenai logistik yang rusak adalah pada 29 Maret 2009.
Menurut Didik, batas akhir itu bisa saja menyebabkan sejumlah daerah tak menyelenggarakan pemilu secara serentak karena membutuhkan waktu untuk perbaikan.
"KPU harus memilah lagi surat suara jenis apa yang rusak. Ini butuh waktu, belum lagi distribusi ke daerah-daerah kabupaten/kota. Dari sana kemudian dikirimkan lagi ke tempat pemungutan suara yang bisa makan waktu berhari-hari," tegasnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menuturkan KPU tak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dipaparkan ke publik. Menurut dia, sejauh ini publik tak pernah tahu cara KPU mengganti surat suara yang rusak.
Lima memperkirakan terdapat puluhan juta surat suara yang rusak dari total kebutuhan 770 juta surat suara.
Pemilu lanjutan
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menuturkan ada kemungkinan dilaksanakan pemilu legislatif lanjutan di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikarenakan adanya perayaan agama Katolik (Kamis Putih pada 9 April).
Terkait dengan perayaan tersebut, tidak ada orang yang bisa menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sehingga pemilu legislatif di wilayah-wilayah tersebut kemungkinan digelar hari berikutnya.
Abdul Hafiz mengakui pemilu seharusnya dilaksanakan serentak di setiap daerah, tetapi terdapat pengecualian dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, yaitu adanya kemungkinan pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
"Pemilu susulan berarti kita mengulang dari tahapan awal. Ini kan hanya satu tahapan yang tidak bisa, dan paling mungkin dilakukan adalah pemilu lanjutan. Namun, itu juga harus dilihat seberapa besar gangguannya." (m01/m03)
Oleh Anugerah Perkasa
Bisnis Indonesia
Jumat, 27/03/2009
KPU diminta lebih terbuka
JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk lebih terbuka menyampaikan perkembangan masalah logistik pemilu karena selama ini lembaga itu dinilai cenderung menutup-nutupi masalah.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan KPU selama ini selalu menutupi masalah, terutama soal logistik pemilu yang akan digunakan pada 9 April 2009.
"KPU pusat selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, padahal banyak KPUD yang berada di kabupaten selalu berteriak karena persoalan logistik. Mereka selalu menutupi masalah, yang justru dikhawatirkan akan muncul pada hari H pemilihan," ujar Didik di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan publik tak pernah tahu berapa jumlah surat suara yang sudah didistribusikan dan berada dalam kondisi tak rusak. Apalagi KPU menetapkan batas akhir laporan mengenai logistik yang rusak adalah pada 29 Maret 2009.
Menurut Didik, batas akhir itu bisa saja menyebabkan sejumlah daerah tak menyelenggarakan pemilu secara serentak karena membutuhkan waktu untuk perbaikan.
"KPU harus memilah lagi surat suara jenis apa yang rusak. Ini butuh waktu, belum lagi distribusi ke daerah-daerah kabupaten/kota. Dari sana kemudian dikirimkan lagi ke tempat pemungutan suara yang bisa makan waktu berhari-hari," tegasnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menuturkan KPU tak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dipaparkan ke publik. Menurut dia, sejauh ini publik tak pernah tahu cara KPU mengganti surat suara yang rusak.
Lima memperkirakan terdapat puluhan juta surat suara yang rusak dari total kebutuhan 770 juta surat suara.
Pemilu lanjutan
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menuturkan ada kemungkinan dilaksanakan pemilu legislatif lanjutan di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikarenakan adanya perayaan agama Katolik (Kamis Putih pada 9 April).
Terkait dengan perayaan tersebut, tidak ada orang yang bisa menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sehingga pemilu legislatif di wilayah-wilayah tersebut kemungkinan digelar hari berikutnya.
Abdul Hafiz mengakui pemilu seharusnya dilaksanakan serentak di setiap daerah, tetapi terdapat pengecualian dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, yaitu adanya kemungkinan pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
"Pemilu susulan berarti kita mengulang dari tahapan awal. Ini kan hanya satu tahapan yang tidak bisa, dan paling mungkin dilakukan adalah pemilu lanjutan. Namun, itu juga harus dilihat seberapa besar gangguannya." (m01/m03)
Oleh Anugerah Perkasa
Bisnis Indonesia
Antisipasi Pemilu Tidak Serentak
SINRA HARAPAN
Senen 30 Maret 2009
Antisipasi Pemilu Tidak Serentak
Pengiriman Surat Suara Terhambat
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali terbentur masalah pengiriman logistik pemilihan umum (pemilu) ke beberapa daerah.
Pada pengiriman logistik tahap kedua ini (pascahasil perbaikan daftar pemilih tetap), sebanyak 15.000 lembar surat suara belum terkirim ke Bengkulu, Kebumen di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan oleh konsorsium PT Sumex Intermedia. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total kekurangan sebanyak 5.777.393 lembar surat suara.
Kepala Biro Logistik Dalail mengatakan kepada SH, Senin (30/3), hambatan itu terjadi karena banjir di Kebumen, Jawa Tengah, bocornya tenda mobil pengangkut ke Bengkulu dan mobil yang digunakan untuk distribusi logistik mengalami kecelakaan.
Namun, secara umum beberapa provinsi yang sempat bermasalah sudah tuntas pengirimannya dan dinilai aman. Provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Distribusi di Papua dan Papua Barat menurut Dalail juga sudah tuntas dan sudah tiba di tingkat distrik.
Kontrol KPU terhadap perkembangan distribusi logistik ini, kata Dalail, diterima melalui sambungan telekomunikasi dari Biro Logistik di KPU ke setiap KPU Daerah.
Saat disinggung mengenai temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas 6.336.905 surat suara yang rusak, Dalail membantah dan tidak tahu-menahu tentang angka tersebut.
Sementara itu, anggota KPU Syamsulbahri mengatakan kepada SH, Senin (30/3) pagi, seluruh surat suara tahap pertama sudah dikirim ke kabupaten/kota termasuk di Provinsi Riau, Palembang dan Padang Sidempuan sudah dikirim sejak Sabtu (28/3) dan diyakini pada Senin pagi ini telah tiba di seluruh kabupaten/kota.
Dia mengatakan, persoalan logistik di Papua pada prinsipnya telah diterima di seluruh kabupaten/kota, bahkan sudah siap didistribusikan ke tingkat distrik. Karena pertimbangan tidak ada gudang penyimpanan dan dinilai tidak aman, maka surat suara yang akan dikirim ke distrik tetap diletakkan di KPUD kabupaten/kota.
Menurut Syamsulbahri, pengawasan terhadap surat suara itu dilakukan dengan mengecek secara berjenjang ke KPUD tingkat bawah, provinsi, kabupaten/kota hingga ke kecamatan.
“Kita cross check, dilakukan berjenjang dan kita memantau di wilayah. Yang dimasalahkan itu dari kabupaten kota ke distrik. Namun yang penting pada H-1 sudah diterima di PPS (panitia pemungutan suara),” ujar Syamsulbahri.
Papua Mengkhawatirkan
Namun, menurut anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio kepada SH, pihaknya khawatir persiapan pemilu di Papua dan Papua Barat tidak maksimal. Laporan panitia pengawas lapangan di Papua dan Papua Barat mengatakan perkembangan logistik sudah hampir tiba seluruhnya. Namun, surat suara itu belum disortir sehingga muncul kekhawatiran surat suara tersebut tidak tiba tepat waktu di tempat pemungutan suara (TPS) tepat waktu mengingat kondisi geografis Papua dan Papua Barat sulit dijangkau dengan pesawat sekalipun.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan kepada SH, dengan persoalan distribusi logistik saat ini dan kekhawatiran tidak tersedianya logistik seperti surat suara pada hari H pemilu, maka secara otomatis ada daerah atau TPS yang tidak bisa melaksanakan pemilu secara serentak.
Untuk mengantisipasi masalah itu, katanya, KPU harus mencari dasar hukum bagaimana jika terjadi pelaksanaaan pemilu dengan tidak tepat waktu. Dasar hukum ini, menurut Ray harus diatur dengan tegas sebagaimana dalam undang-undang.
“KPU harus mengantisipasi kemungkinan tidak dilaksanakannya pemilu serentak akibat terjadi kondisi darurat pemilu. Karena ini harus sesuai peraturan dan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” ujar Ray. (romauli)
Senen 30 Maret 2009
Antisipasi Pemilu Tidak Serentak
Pengiriman Surat Suara Terhambat
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali terbentur masalah pengiriman logistik pemilihan umum (pemilu) ke beberapa daerah.
Pada pengiriman logistik tahap kedua ini (pascahasil perbaikan daftar pemilih tetap), sebanyak 15.000 lembar surat suara belum terkirim ke Bengkulu, Kebumen di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan oleh konsorsium PT Sumex Intermedia. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total kekurangan sebanyak 5.777.393 lembar surat suara.
Kepala Biro Logistik Dalail mengatakan kepada SH, Senin (30/3), hambatan itu terjadi karena banjir di Kebumen, Jawa Tengah, bocornya tenda mobil pengangkut ke Bengkulu dan mobil yang digunakan untuk distribusi logistik mengalami kecelakaan.
Namun, secara umum beberapa provinsi yang sempat bermasalah sudah tuntas pengirimannya dan dinilai aman. Provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Distribusi di Papua dan Papua Barat menurut Dalail juga sudah tuntas dan sudah tiba di tingkat distrik.
Kontrol KPU terhadap perkembangan distribusi logistik ini, kata Dalail, diterima melalui sambungan telekomunikasi dari Biro Logistik di KPU ke setiap KPU Daerah.
Saat disinggung mengenai temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas 6.336.905 surat suara yang rusak, Dalail membantah dan tidak tahu-menahu tentang angka tersebut.
Sementara itu, anggota KPU Syamsulbahri mengatakan kepada SH, Senin (30/3) pagi, seluruh surat suara tahap pertama sudah dikirim ke kabupaten/kota termasuk di Provinsi Riau, Palembang dan Padang Sidempuan sudah dikirim sejak Sabtu (28/3) dan diyakini pada Senin pagi ini telah tiba di seluruh kabupaten/kota.
Dia mengatakan, persoalan logistik di Papua pada prinsipnya telah diterima di seluruh kabupaten/kota, bahkan sudah siap didistribusikan ke tingkat distrik. Karena pertimbangan tidak ada gudang penyimpanan dan dinilai tidak aman, maka surat suara yang akan dikirim ke distrik tetap diletakkan di KPUD kabupaten/kota.
Menurut Syamsulbahri, pengawasan terhadap surat suara itu dilakukan dengan mengecek secara berjenjang ke KPUD tingkat bawah, provinsi, kabupaten/kota hingga ke kecamatan.
“Kita cross check, dilakukan berjenjang dan kita memantau di wilayah. Yang dimasalahkan itu dari kabupaten kota ke distrik. Namun yang penting pada H-1 sudah diterima di PPS (panitia pemungutan suara),” ujar Syamsulbahri.
Papua Mengkhawatirkan
Namun, menurut anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio kepada SH, pihaknya khawatir persiapan pemilu di Papua dan Papua Barat tidak maksimal. Laporan panitia pengawas lapangan di Papua dan Papua Barat mengatakan perkembangan logistik sudah hampir tiba seluruhnya. Namun, surat suara itu belum disortir sehingga muncul kekhawatiran surat suara tersebut tidak tiba tepat waktu di tempat pemungutan suara (TPS) tepat waktu mengingat kondisi geografis Papua dan Papua Barat sulit dijangkau dengan pesawat sekalipun.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan kepada SH, dengan persoalan distribusi logistik saat ini dan kekhawatiran tidak tersedianya logistik seperti surat suara pada hari H pemilu, maka secara otomatis ada daerah atau TPS yang tidak bisa melaksanakan pemilu secara serentak.
Untuk mengantisipasi masalah itu, katanya, KPU harus mencari dasar hukum bagaimana jika terjadi pelaksanaaan pemilu dengan tidak tepat waktu. Dasar hukum ini, menurut Ray harus diatur dengan tegas sebagaimana dalam undang-undang.
“KPU harus mengantisipasi kemungkinan tidak dilaksanakannya pemilu serentak akibat terjadi kondisi darurat pemilu. Karena ini harus sesuai peraturan dan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” ujar Ray. (romauli)
Rencana Pemunduran Pemilu KPU Menuai Kecaman
REPUBLIKA NEWSROOM
Rencana Pemunduran Pemilu KPU Menuai Kecaman
By Republika Newsroom
Senin, 30 Maret 2009 pukul 19:12:00
Facebook JAKARTA–Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melakukan pemunduran jadwal pemilu di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika pemunduran jadwal ini disahkan, daerah lain diperkirakan akan meminta pemunduran serupa.
“Dari segi yuridis, tidak ada ruang untuk itu (pemunduran pemilu karena alasan keagamaan),” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib Wittoeng, di kantor KPU, Senin (30/3). Dia mengatakan, pemilu lanjutan hanya bisa dilakukan jika dalam kondisi darurat, misalnya gangguan keamanan.
“Pemunduran jadwal itu diakibatkan oleh perencanaan KPU yang buruk,” kata Wahidah. Menurut dia, pemunduran itu tidak perlu terjadi jika KPU telah menginventarisir masalah hari pemungutan suara. Jika masalah ini diketahui sejak awal, KPU bisa menemukan jalan keluar terbaik dalam masalah ini.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menambahkan, pemunduran jadwal pemilu di dua kabupaten di NTT boisa saja jadi dasar bagi KPU untuk memundurkan pemilu di tempat lain, misalnya karena alasan logistik. “Hal itu karena kewajiban menyelenggarakan pemilu serentak telah gugur,” katanya.
Dia menyayangkan langkah KPU yang tidak menanggapi permintaan masyarakat NTT sejak awal. “Padahal, masyarakat NTT sudah meminta pemunduran itu sejak 3-4 bulan yang lalu,” kata Ray. KPU baru mengabulkan itu pada sepuluh hari menjelang hari pemungutan suara.
Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengatakan, pihaknya tidak dalam posisi untuk mengeluarkan keputusan pemunduran pemilu di NTT. “Pemilu lanjutan di Flores Timur dan Lembata itu diserahkan ke KPU setempat, kami akan mendukung,” kata Putu usai acara Bimbingan Teknis Bagi Pemantau Pemilu.
Dia membantah jika pemunduran jadwal pemilu itu tidak memiliki dasar hukum. “Undang-undang menyebutkan, pemilu lanjutan bisa dilakukan jika dalam kondisi darurat dan kondisi lainnya,” katanya. Kondisi lainnya itu seperti yang terjadi di Flores Timur dan Lembata di mana anggota seluruh KPPS tidak bisa melakukan tugasnya. ikh/kpo
Rencana Pemunduran Pemilu KPU Menuai Kecaman
By Republika Newsroom
Senin, 30 Maret 2009 pukul 19:12:00
Facebook JAKARTA–Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melakukan pemunduran jadwal pemilu di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika pemunduran jadwal ini disahkan, daerah lain diperkirakan akan meminta pemunduran serupa.
“Dari segi yuridis, tidak ada ruang untuk itu (pemunduran pemilu karena alasan keagamaan),” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib Wittoeng, di kantor KPU, Senin (30/3). Dia mengatakan, pemilu lanjutan hanya bisa dilakukan jika dalam kondisi darurat, misalnya gangguan keamanan.
“Pemunduran jadwal itu diakibatkan oleh perencanaan KPU yang buruk,” kata Wahidah. Menurut dia, pemunduran itu tidak perlu terjadi jika KPU telah menginventarisir masalah hari pemungutan suara. Jika masalah ini diketahui sejak awal, KPU bisa menemukan jalan keluar terbaik dalam masalah ini.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menambahkan, pemunduran jadwal pemilu di dua kabupaten di NTT boisa saja jadi dasar bagi KPU untuk memundurkan pemilu di tempat lain, misalnya karena alasan logistik. “Hal itu karena kewajiban menyelenggarakan pemilu serentak telah gugur,” katanya.
Dia menyayangkan langkah KPU yang tidak menanggapi permintaan masyarakat NTT sejak awal. “Padahal, masyarakat NTT sudah meminta pemunduran itu sejak 3-4 bulan yang lalu,” kata Ray. KPU baru mengabulkan itu pada sepuluh hari menjelang hari pemungutan suara.
Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, mengatakan, pihaknya tidak dalam posisi untuk mengeluarkan keputusan pemunduran pemilu di NTT. “Pemilu lanjutan di Flores Timur dan Lembata itu diserahkan ke KPU setempat, kami akan mendukung,” kata Putu usai acara Bimbingan Teknis Bagi Pemantau Pemilu.
Dia membantah jika pemunduran jadwal pemilu itu tidak memiliki dasar hukum. “Undang-undang menyebutkan, pemilu lanjutan bisa dilakukan jika dalam kondisi darurat dan kondisi lainnya,” katanya. Kondisi lainnya itu seperti yang terjadi di Flores Timur dan Lembata di mana anggota seluruh KPPS tidak bisa melakukan tugasnya. ikh/kpo
Mundurkan Pencontrengan di NTT, Lima Kecam KPU
OKE ZONE.COM
Pemilu - pemilihan legislatif
Mundurkan Pencontrengan di NTT, Lima Kecam KPU
Selasa, 31 Maret 2009 - 03:36 wibDian Widiyanarko - Koran SI TEXT SIZE :
JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui penundaan pemilu di NTT mendapat kritikan tegas dari sejumlah pihak. Direktur Lima Ray Rangkuti menilai pemunduran pemilu bisa jadi bola liar.
"Pemunduran jadwal pemilu di NTT bisa jadi dasar bagi KPU untuk memundurkan pemilu di lain tempat," kata Ray dalam siaran persnya, Senin (30/3/2009).
Ray mengatakan, preseden penundaan di NTT bisa jadi alasan KPU menunda di daerah lain yang persiapannya kurang. Misalnya karena alasan logistik.
Akal-akalan itu bisa dilakukan agar kewajiban untuk selenggarakan pemilu serentak telah gugur. Hal itu layak dipertanyakan karena NTT telah lama meminta pemilu tidak tanggal 9 April.
"Padahal pemilu tidak dilaksanakan tanggal 9 telah diminta sejak 3-4 bulan lalu oleh masyarakat NTT. Baru dikabulkan 10 hari sebelum hari H. Dengan begitu mereka lolos pidana pemilu," tandasnya. (kem)
Pemilu - pemilihan legislatif
Mundurkan Pencontrengan di NTT, Lima Kecam KPU
Selasa, 31 Maret 2009 - 03:36 wibDian Widiyanarko - Koran SI TEXT SIZE :
JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyetujui penundaan pemilu di NTT mendapat kritikan tegas dari sejumlah pihak. Direktur Lima Ray Rangkuti menilai pemunduran pemilu bisa jadi bola liar.
"Pemunduran jadwal pemilu di NTT bisa jadi dasar bagi KPU untuk memundurkan pemilu di lain tempat," kata Ray dalam siaran persnya, Senin (30/3/2009).
Ray mengatakan, preseden penundaan di NTT bisa jadi alasan KPU menunda di daerah lain yang persiapannya kurang. Misalnya karena alasan logistik.
Akal-akalan itu bisa dilakukan agar kewajiban untuk selenggarakan pemilu serentak telah gugur. Hal itu layak dipertanyakan karena NTT telah lama meminta pemilu tidak tanggal 9 April.
"Padahal pemilu tidak dilaksanakan tanggal 9 telah diminta sejak 3-4 bulan lalu oleh masyarakat NTT. Baru dikabulkan 10 hari sebelum hari H. Dengan begitu mereka lolos pidana pemilu," tandasnya. (kem)
Kampanyekan Tidak untuk 'Partai BLT'
DETIK.COM
Senin, 30/03/2009 14:17 WIB
Kampanyekan Tidak untuk 'Partai BLT'
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi primadona iklan parpol menjelang Pemilu 2009. Parpol saling klaim soal BLT.
"Parpol salah pandang melihat masyarakat, mereka pikir dengan BLT masyarakat dapat dibeli. Kita harus kampanyekan 'tidak untuk parpol BLT'," kata Direktur Utama Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti kepada detikcom, Senin (30/3/2009).
Menurut Ray, iklan BLT adalah cara pendek dan pintas agar parpol kelihatan peduli di mata rakyat. Padahal, kata dia, parpol seharusnya lebih serius menyalurkan aspirasi rakyat ketimbang sekadar janji belaka.
"Mereka bayar masyarakat untuk meraih simpati masyarakat," ujar Ray.
Ray mengatakan, parpol sebaiknya lebih mengutamakan komitmen untuk
mensejahterakan masyarakat, dan tidak hanya memberi kesenangan sesaat.
"Pada saat yang sama parpol emoh berkomitmen memberantas korupsi dan ekonomi kemandirian," cetus Ray.
( van / aan )
Senin, 30/03/2009 14:17 WIB
Kampanyekan Tidak untuk 'Partai BLT'
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi primadona iklan parpol menjelang Pemilu 2009. Parpol saling klaim soal BLT.
"Parpol salah pandang melihat masyarakat, mereka pikir dengan BLT masyarakat dapat dibeli. Kita harus kampanyekan 'tidak untuk parpol BLT'," kata Direktur Utama Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti kepada detikcom, Senin (30/3/2009).
Menurut Ray, iklan BLT adalah cara pendek dan pintas agar parpol kelihatan peduli di mata rakyat. Padahal, kata dia, parpol seharusnya lebih serius menyalurkan aspirasi rakyat ketimbang sekadar janji belaka.
"Mereka bayar masyarakat untuk meraih simpati masyarakat," ujar Ray.
Ray mengatakan, parpol sebaiknya lebih mengutamakan komitmen untuk
mensejahterakan masyarakat, dan tidak hanya memberi kesenangan sesaat.
"Pada saat yang sama parpol emoh berkomitmen memberantas korupsi dan ekonomi kemandirian," cetus Ray.
( van / aan )
Ray Rangkuti: KPU= Komisi Undur-undur
DETIK.COM
Senin, 30/03/2009 14:59 WIB
Tunda Pemilu di NTT
Ray Rangkuti: KPU= Komisi Undur-undur
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengindikasikan adanya penundaan pemilu di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai sewenang-wenang. KPU tidak taat terhadap peraturan.
"Yang harus dipahami KPU ini komisi Undur-undur. Karena KPU, pemilu kita jadi pemilu abal-abal," ujar pengamat pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menjawab pesan singkat detikcom, Senin (30/3/2009).
Ray menduga, tindakan menunda pemilu karena KPU tidak mampu menyiapkan logistik di NTT. Selain itu, jika pemilu di NTT disetujui ditunda maka daerah lain akan meminta hal yang sama.
"Dengan begitu mereka dapat dikenakan pidana pemilu," kata dia.
Ray mengatakan, masyarakat NTT sudah meminta KPU untuk menunda pemilu sejak 3 bulan lalu. "Tapi baru 10 hari sebelum pemilu, mereka setujui," tandas Ray.
( nik / iy )
Senin, 30/03/2009 14:59 WIB
Tunda Pemilu di NTT
Ray Rangkuti: KPU= Komisi Undur-undur
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu
Jakarta - Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengindikasikan adanya penundaan pemilu di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai sewenang-wenang. KPU tidak taat terhadap peraturan.
"Yang harus dipahami KPU ini komisi Undur-undur. Karena KPU, pemilu kita jadi pemilu abal-abal," ujar pengamat pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menjawab pesan singkat detikcom, Senin (30/3/2009).
Ray menduga, tindakan menunda pemilu karena KPU tidak mampu menyiapkan logistik di NTT. Selain itu, jika pemilu di NTT disetujui ditunda maka daerah lain akan meminta hal yang sama.
"Dengan begitu mereka dapat dikenakan pidana pemilu," kata dia.
Ray mengatakan, masyarakat NTT sudah meminta KPU untuk menunda pemilu sejak 3 bulan lalu. "Tapi baru 10 hari sebelum pemilu, mereka setujui," tandas Ray.
( nik / iy )
Minggu, 29 Maret 2009
KPU Gagal Coret Parpol
REPUBLIKA ON-LINE
KPU Gagal Coret Parpol
By Republika Newsroom
Minggu, 29 Maret 2009 pukul 20:21:00
Facebook JAKARTA-–Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal menjatuhkan sanksi kepada parpol yang terlambat menyerahkan rekening khusus dan saldo awal kampanye. Hal itu karena pembahasan masih dilakukan pada 23 provinsi yang sudah memberikan laporan. Rapat pleno juga hanya dihadiri empat komisioner, sehingga belum bisa mengambil keputusan.
“Baru 23 provinsi yang dibahas, jadi belum ada penetapan sanksi,” kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, usai melakukan rapat pleno, malam ini. Dia mengatakan, kepastian pemberian itu akan diambil dalam rapat pleno yang akan dilakukan pada Senin (30/3) setelah pleno memenuhi kuorum.
Dia mengatakan, rapat pleno hanya diikuti empat oleh empat komisioner dan wakil sekretaris jenderal. Jumlah tersebut belum bisa memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan. Pembahasan atas laporan provinsi lainnya juga akan diteruskan pada rapat pleno selanjutnya.
Putu menambahkan, pleno juga membahas tentang pelaksanaan hitung cepat. “Penghitungan dengan IT (Information Technology) akan dilakukan terpusat,” kata Putu. Pembahasan IT pada pleno ini juga menyangkut pelaksanaan tender IT yang dilakukan oleh KPU.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyebutkan, KPU takut untuk memberikan sanksi kepada parpol yang belum menyerahkan kewajibannya. “KPU tidak bisa berhadapan dengan tegas dan tegar dalam menetapkan sanksi,” katanya.
Ray menambahkan, KPU telah menumpuk semua permasalahan. “Sehingga, mereka kehilangan wibawa di depan parpol,” katanya bernada tegas. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan lazim terjadi dalam waktu ke depan. Menurut Ray, jika kondisi itu terus berlangsung, pemilu 2009 akan menjadi pemilu ‘abal-abal’. ikh/fif
KPU Gagal Coret Parpol
By Republika Newsroom
Minggu, 29 Maret 2009 pukul 20:21:00
Facebook JAKARTA-–Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal menjatuhkan sanksi kepada parpol yang terlambat menyerahkan rekening khusus dan saldo awal kampanye. Hal itu karena pembahasan masih dilakukan pada 23 provinsi yang sudah memberikan laporan. Rapat pleno juga hanya dihadiri empat komisioner, sehingga belum bisa mengambil keputusan.
“Baru 23 provinsi yang dibahas, jadi belum ada penetapan sanksi,” kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, usai melakukan rapat pleno, malam ini. Dia mengatakan, kepastian pemberian itu akan diambil dalam rapat pleno yang akan dilakukan pada Senin (30/3) setelah pleno memenuhi kuorum.
Dia mengatakan, rapat pleno hanya diikuti empat oleh empat komisioner dan wakil sekretaris jenderal. Jumlah tersebut belum bisa memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan. Pembahasan atas laporan provinsi lainnya juga akan diteruskan pada rapat pleno selanjutnya.
Putu menambahkan, pleno juga membahas tentang pelaksanaan hitung cepat. “Penghitungan dengan IT (Information Technology) akan dilakukan terpusat,” kata Putu. Pembahasan IT pada pleno ini juga menyangkut pelaksanaan tender IT yang dilakukan oleh KPU.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyebutkan, KPU takut untuk memberikan sanksi kepada parpol yang belum menyerahkan kewajibannya. “KPU tidak bisa berhadapan dengan tegas dan tegar dalam menetapkan sanksi,” katanya.
Ray menambahkan, KPU telah menumpuk semua permasalahan. “Sehingga, mereka kehilangan wibawa di depan parpol,” katanya bernada tegas. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan lazim terjadi dalam waktu ke depan. Menurut Ray, jika kondisi itu terus berlangsung, pemilu 2009 akan menjadi pemilu ‘abal-abal’. ikh/fif
DPT Ganda Tuntas Akhir Maret
SEPUTAR INDONESIA
DPT Ganda Tuntas Akhir Maret
Monday, 30 March 2009
JAKARTA(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU kabupaten/kota menyelesaikan validasi data daftar pemilih tetap (DPT) ganda sebelum Selasa (31/3).
Untuk keperluan ini, KPU sudah menerbitkan surat perintah kepada KPU kabupaten/kota untuk menyisir data DPT yang diduga ganda dan bermasalah.”Dari surat tersebut, KPU kabupaten/kota diminta menyisir DPT dan diminta selesai 31 Maret 2009,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha di Gedung KPU,Jakarta,kemarin.
KPU kabupaten/kota diminta melakukan validasi ulang terhadap DPT yang diduga ganda dan bermasalah. Salah satunya terkait nomor induk kependudukan (NIK) ganda.Jika menemukan NIK yang sama dalam DPT sementara hanya ada satu orang, KPU kabupaten/- kota berwenang mencoret salah satu NIK tersebut.
Kemudian, jika ada dua orang yang mempunyai NIK yang sama,salah satunya juga harus dicoret.”Tapi,kedua pemilih tersebut tetap mempunyai hak pilih,”paparnya. Mengenai masuknya sejumlah anggota TNI dan Polri dalam DPT,KPU juga memerintahkan KPU kabupaten/kota memperbaikinya.
”Jika ada anggota TNI dan Polri masuk DPT, maka diberi penjelasan bahwa mereka tidak boleh memilih,” tandas Putu. Hal serupa juga berlaku bagi pemilih yang tidak jelas dan atau tidak dikenal. Data DPT hasil validasi ini nantinya akan diserahkan kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 dalam bentuk soft copy.
KPU kabupaten/kota, ujar Putu, berkewajiban menyampaikan soft copy ini kepada parpol di tingkat kabupaten/kota. Diketahui, jumlah DPT Pemilu 2009 mencapai 171.265.442 orang. Data tersebut sempat dipermasalahkan oleh banyak pihak.
Awal mula masalah DPT terjadi dalam Pilkada Jawa Timur.Diduga,DPT di Jawa Timur tersebut direkayasa. Bahkan, ada beberapa nama ganda yang ditemukan dalam DPT itu. Kasus ini sempat disidik Polda Jawa Timur. Saat itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja menetapkan Ketua KPU Jawa Timur Wahyudi Purnomo sebagai tersangka.
Namun, belakangan status Wahyudi ditangguhkan dan Herman Surjadi Sumawiredja dicopot dari jabatannya. Temuan Herman ini diamini Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung. Menurut dia, PDIP menemukan adanya DPT fiktif di beberapa daerah di dapil Jawa Timur 7. PDIP menengarai data tersebut akan digunakan dalam Pemilu 2009.
Kasus DPT bermasalah ini terus berkembang. Di sejumlah daerah juga ditemukan adanya DPT fiktif dan pemilih ganda. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mengetahui otak pelaku yang telah melakukan kecurangan dan rekayasa DPT di Jawa Timur.
Dia sudah mendapatkan laporan dari para menteri terkait tentang siapa orang yang harus bertanggung jawab dibalik kekisruhan DPT ini.Meski demikian,Presiden SBY enggan menyebutkan siapa orang itu. ”Saya hanya berpesan tegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan.Dalam proses hukumnya, saya minta seterbuka mungkin, setransparan mungkin agar rakyat bisa mengetahui apa yang terjadi.
Jangan saling curiga di antara kita. Buka segamblang-gamblangnya, gunakan logika siapa berbuat apa, ini tidak main-main,”tandas SBY. Menurut SBY, isu penggelembungan DPT semakin menjadi sesuatu yang tidak sehat dan aneh. Kasus penggelembungan DPT, termasuk yang terjadi di Jawa Timur, telah dijelaskan oleh lembaga yang berkompeten dan dilakukan sesuai dengan undang-undang.
Kendati demikian, terkesan isu DPT ini sengaja diarahkan adanya desain untuk kecurangan. SBY menegaskan, pemerintah tidak berniat membuat pemilu yang ingin disukseskan secara bersama- sama jadi cacat. Atas kejadian itu, dia berharap semua lembaga negara justru membuktikan bersama-sama bahwa tidak ada titik atau celah kecurangan yang bisa mengganggu objektivitas dan fairnesspemilu.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengingatkan bahwa sisa waktu yang dimiliki KPU tidak banyak lagi.Karena itu,perlu langkah cepat untuk memperbaiki DPT. Jika tidak bisa sendirian, KPU diminta tidak ragu meminta bantuan parpol atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut Ray, kebijakan perbaikan DPT untuk yang keempat kalinya,sekalipun terlihat lucu karena sebelumnya KPU menyatakan tidak ada masalah,tetap harus dibuat dasar hukumnya. ”Hal ini juga untuk menghindarkan dari pemilu abalabal,”tandasnya. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menegaskan agar masalah DPT harus diselesaikan.
”Masalah hukum dugaan penggelembungan DPT di Jatim harus dituntaskan secara hukum,” ujarnya.Proses penyelesaian itu harus setransparan dan seterbuka mungkin agar masyarakat dapat menilai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan pelakunya mendapat hukuman. (kholil/dian widiyanarko)
DPT Ganda Tuntas Akhir Maret
Monday, 30 March 2009
JAKARTA(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU kabupaten/kota menyelesaikan validasi data daftar pemilih tetap (DPT) ganda sebelum Selasa (31/3).
Untuk keperluan ini, KPU sudah menerbitkan surat perintah kepada KPU kabupaten/kota untuk menyisir data DPT yang diduga ganda dan bermasalah.”Dari surat tersebut, KPU kabupaten/kota diminta menyisir DPT dan diminta selesai 31 Maret 2009,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha di Gedung KPU,Jakarta,kemarin.
KPU kabupaten/kota diminta melakukan validasi ulang terhadap DPT yang diduga ganda dan bermasalah. Salah satunya terkait nomor induk kependudukan (NIK) ganda.Jika menemukan NIK yang sama dalam DPT sementara hanya ada satu orang, KPU kabupaten/- kota berwenang mencoret salah satu NIK tersebut.
Kemudian, jika ada dua orang yang mempunyai NIK yang sama,salah satunya juga harus dicoret.”Tapi,kedua pemilih tersebut tetap mempunyai hak pilih,”paparnya. Mengenai masuknya sejumlah anggota TNI dan Polri dalam DPT,KPU juga memerintahkan KPU kabupaten/kota memperbaikinya.
”Jika ada anggota TNI dan Polri masuk DPT, maka diberi penjelasan bahwa mereka tidak boleh memilih,” tandas Putu. Hal serupa juga berlaku bagi pemilih yang tidak jelas dan atau tidak dikenal. Data DPT hasil validasi ini nantinya akan diserahkan kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 dalam bentuk soft copy.
KPU kabupaten/kota, ujar Putu, berkewajiban menyampaikan soft copy ini kepada parpol di tingkat kabupaten/kota. Diketahui, jumlah DPT Pemilu 2009 mencapai 171.265.442 orang. Data tersebut sempat dipermasalahkan oleh banyak pihak.
Awal mula masalah DPT terjadi dalam Pilkada Jawa Timur.Diduga,DPT di Jawa Timur tersebut direkayasa. Bahkan, ada beberapa nama ganda yang ditemukan dalam DPT itu. Kasus ini sempat disidik Polda Jawa Timur. Saat itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja menetapkan Ketua KPU Jawa Timur Wahyudi Purnomo sebagai tersangka.
Namun, belakangan status Wahyudi ditangguhkan dan Herman Surjadi Sumawiredja dicopot dari jabatannya. Temuan Herman ini diamini Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung. Menurut dia, PDIP menemukan adanya DPT fiktif di beberapa daerah di dapil Jawa Timur 7. PDIP menengarai data tersebut akan digunakan dalam Pemilu 2009.
Kasus DPT bermasalah ini terus berkembang. Di sejumlah daerah juga ditemukan adanya DPT fiktif dan pemilih ganda. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mengetahui otak pelaku yang telah melakukan kecurangan dan rekayasa DPT di Jawa Timur.
Dia sudah mendapatkan laporan dari para menteri terkait tentang siapa orang yang harus bertanggung jawab dibalik kekisruhan DPT ini.Meski demikian,Presiden SBY enggan menyebutkan siapa orang itu. ”Saya hanya berpesan tegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan.Dalam proses hukumnya, saya minta seterbuka mungkin, setransparan mungkin agar rakyat bisa mengetahui apa yang terjadi.
Jangan saling curiga di antara kita. Buka segamblang-gamblangnya, gunakan logika siapa berbuat apa, ini tidak main-main,”tandas SBY. Menurut SBY, isu penggelembungan DPT semakin menjadi sesuatu yang tidak sehat dan aneh. Kasus penggelembungan DPT, termasuk yang terjadi di Jawa Timur, telah dijelaskan oleh lembaga yang berkompeten dan dilakukan sesuai dengan undang-undang.
Kendati demikian, terkesan isu DPT ini sengaja diarahkan adanya desain untuk kecurangan. SBY menegaskan, pemerintah tidak berniat membuat pemilu yang ingin disukseskan secara bersama- sama jadi cacat. Atas kejadian itu, dia berharap semua lembaga negara justru membuktikan bersama-sama bahwa tidak ada titik atau celah kecurangan yang bisa mengganggu objektivitas dan fairnesspemilu.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengingatkan bahwa sisa waktu yang dimiliki KPU tidak banyak lagi.Karena itu,perlu langkah cepat untuk memperbaiki DPT. Jika tidak bisa sendirian, KPU diminta tidak ragu meminta bantuan parpol atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut Ray, kebijakan perbaikan DPT untuk yang keempat kalinya,sekalipun terlihat lucu karena sebelumnya KPU menyatakan tidak ada masalah,tetap harus dibuat dasar hukumnya. ”Hal ini juga untuk menghindarkan dari pemilu abalabal,”tandasnya. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana menegaskan agar masalah DPT harus diselesaikan.
”Masalah hukum dugaan penggelembungan DPT di Jatim harus dituntaskan secara hukum,” ujarnya.Proses penyelesaian itu harus setransparan dan seterbuka mungkin agar masyarakat dapat menilai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan pelakunya mendapat hukuman. (kholil/dian widiyanarko)
KPU Tangkis Pemilu Abal-abal
Politik
30/03/2009 - 10:01
KPU Tangkis Pemilu Abal-abal
Vina Nurul Iklima
Ray Rangkuti
(inilah.com/ Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Digempur desakan oleh berbagai pihak, KPU akhirnya mengoreksi DPT pemilu legislatif. Sekalipun terkesan sudah tak beraturan, tapi setidaknya KPU telah mengambil keputusan yang bisa membuat lembaga penyelenggara pemilu ini bisa menangkis gugatan demi gugatan.
"Apa yang dilakukan KPU juga untuk menghindarkan dari pemilu abal-abal," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti melalui SMS kepada INILAH.COM di Jakarta, Senin (30/3).
Menurut Ray, kebijakan perbaikan DPT untuk yang keempat kalinya harus tetap dibuat dasar hukumnya. Bawaslu atau Panwaslu, begitu juga parpol wajib dilibatkan KPU sejak sekarang.
"Sekalipun terlihat lucu karena sebelumnya KPU ngotot tak ada masalah dengan DPT, bahkan sampai menantang parpol segala," ujar Ray.
Tapi, sambungnya, KPU jangan menunggu di ujung tanggal 1-4 April. Sebab hal itu dapat menumpuk persoalan. Apalagi mengingat pemilu legislatif tinggal menghitung hari pada 9 April mendatang.
"KPU harus membangun kepercayaan lagi sekarang," tandasnya.
KPU akan mengoreksi DPT yang diduga ada manipulasi atau penggelembungan hingga 20 juta orang. Sebelumnya KPU bersikukuh meminta bukti resmi dugaan itu kepada parpol. [ikl/sss]
Jumat, 27 Maret 2009
Tanggul Jebol Berpotensi Money Politics
INILAH.COM
Politik
27/03/2009 - 14:04
Tanggul Jebol Berpotensi Money Politics
Raden Trimutia Hatta
(inilah.com/ Wirasatria)INILAH.COM, Jakarta - Musibah tanggul jebol di situ Gintung akan dimanfaatkan parpol untuk mencari simpati masyarakat. Musibah itu pun diprediksi berpotensi menimbulkan money politics berkedok bantuan dari parpol.
"Saya pikir itu berpotensi melahirkan politik uang. Sebaiknya parpol yang ingin memberikan bantuan ke masyarakat di sana tidak dibarengi dengan mencuri kesempatan berkampanye," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (27/3).
Menurut Ray, parpol harus memiliki komitmen untuk tulus membantu keluarga korban tanpa menggunkan cara kotor seperti money politics. "Misalnya bantuannya 30 karung beras tapi benderanya 100, itu namanya menggunakan kesempatan dalam musibah. Jangan terlalu mencoloklah kampanyenya," imbaunya.
Ray menyatakan, parpol yang ingin membuka posko bantuan di sekitar daerah situ Gintung sebaiknya juga tidak mendominasi tempat musibah dengan atribut-atribut parpol. Sebab, kalau itu terjadi maka cukup jelas sekali kalau parpol itu berkampanye.
"Masyarakat sekarang sudah pintar, untuk itu partai jangan berpikir bisa mengikat masyarakat dengan uang. Kalau terlalu mencolok nanti masyarakat malah jadi antipati pada parpol yang yang terlalu mencolok berkampanye dengan kedok memberi bantuan," pungkasnya. [mut/ana]
Politik
27/03/2009 - 14:04
Tanggul Jebol Berpotensi Money Politics
Raden Trimutia Hatta
(inilah.com/ Wirasatria)INILAH.COM, Jakarta - Musibah tanggul jebol di situ Gintung akan dimanfaatkan parpol untuk mencari simpati masyarakat. Musibah itu pun diprediksi berpotensi menimbulkan money politics berkedok bantuan dari parpol.
"Saya pikir itu berpotensi melahirkan politik uang. Sebaiknya parpol yang ingin memberikan bantuan ke masyarakat di sana tidak dibarengi dengan mencuri kesempatan berkampanye," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (27/3).
Menurut Ray, parpol harus memiliki komitmen untuk tulus membantu keluarga korban tanpa menggunkan cara kotor seperti money politics. "Misalnya bantuannya 30 karung beras tapi benderanya 100, itu namanya menggunakan kesempatan dalam musibah. Jangan terlalu mencoloklah kampanyenya," imbaunya.
Ray menyatakan, parpol yang ingin membuka posko bantuan di sekitar daerah situ Gintung sebaiknya juga tidak mendominasi tempat musibah dengan atribut-atribut parpol. Sebab, kalau itu terjadi maka cukup jelas sekali kalau parpol itu berkampanye.
"Masyarakat sekarang sudah pintar, untuk itu partai jangan berpikir bisa mengikat masyarakat dengan uang. Kalau terlalu mencolok nanti masyarakat malah jadi antipati pada parpol yang yang terlalu mencolok berkampanye dengan kedok memberi bantuan," pungkasnya. [mut/ana]
Industrialisasi Politik Paksa Media tidak Independen
MEDIA INDONESIA
Industrialisasi Politik Paksa Media tidak Independen Kamis, 12
Maret 2009 07:11 WIB
Reporter : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Perubahan paradigma kampanye politik, dari model langsung menjadi kampanye media menjadi penyebab utama banyaknya keberpihakan media. Hal itu juga disebabkan industrialisasi politik saat ini.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam peluncuran buku Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru yang ditulis oleh Akhmad Danial di ruang wartawan DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, industrialisasi politik sudah dimulai sejak tahun 1998, karena semua perangkat, baik itu aturan dan kapital sudah tersedia. "Sejak itu sudah terjadi semacam pasarnisasi politik," ungkapnya. Tentu dengan model seperti ini, akan membuat media memberikan ruang bagi yang punya kapital.
Pernyataan senada diungkapkan oleh Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Ghazali. "Apakah saat ini media masih bisa dianggap memberikan porsi yang adil terhadap publik. Dimana untuk memperoleh ruang tersebut harus dengan modal yang cukup besar," tandasnya.
Jadi sebagai sebuah perusahaan, media tetap akan mengedepankan keuntungan. Jadi aturan dalam UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pasal 98 dan 99 yang sudah dibatalkan bahwa media harus memberikan ruang sama kepada semua parpol menjadi semu. "Kesempatannya ada, tapi bagaimana kalau tidak ada dana. Sama saja tidak bisa," tuturnya.
Ia juga memaparkan, meskipun tidak dibatalkan, sulit juga bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak media yang berbuat tidak adil kepada parpol. "Bisa saja dengan alasan, bahwa parpol yang tidak diberi ruang karena tidak ada dana," tandasnya.
Sedangkan sang penulis Akhmad Danial mengungkapkan bahwa seharusnya media menayangkan pemberitaan adil dan berimbang. Mungkin kalau iklan berlaku hukum pasar, tapi untuk pemberitaannya tetap harus mendapat ruang yang sama.
Selain itu, meskipun berlaku hukum pasar, tidak boleh ada monopoli terhadap iklan oleh salah satu parpol. "Dan inilah yang membuat proses demokrasi kita saat ini sangat mahal," ujar Danial. (*/OL-03)
Industrialisasi Politik Paksa Media tidak Independen Kamis, 12
Maret 2009 07:11 WIB
Reporter : Akhmad Mustain
JAKARTA--MI: Perubahan paradigma kampanye politik, dari model langsung menjadi kampanye media menjadi penyebab utama banyaknya keberpihakan media. Hal itu juga disebabkan industrialisasi politik saat ini.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam peluncuran buku Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru yang ditulis oleh Akhmad Danial di ruang wartawan DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, industrialisasi politik sudah dimulai sejak tahun 1998, karena semua perangkat, baik itu aturan dan kapital sudah tersedia. "Sejak itu sudah terjadi semacam pasarnisasi politik," ungkapnya. Tentu dengan model seperti ini, akan membuat media memberikan ruang bagi yang punya kapital.
Pernyataan senada diungkapkan oleh Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Ghazali. "Apakah saat ini media masih bisa dianggap memberikan porsi yang adil terhadap publik. Dimana untuk memperoleh ruang tersebut harus dengan modal yang cukup besar," tandasnya.
Jadi sebagai sebuah perusahaan, media tetap akan mengedepankan keuntungan. Jadi aturan dalam UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pasal 98 dan 99 yang sudah dibatalkan bahwa media harus memberikan ruang sama kepada semua parpol menjadi semu. "Kesempatannya ada, tapi bagaimana kalau tidak ada dana. Sama saja tidak bisa," tuturnya.
Ia juga memaparkan, meskipun tidak dibatalkan, sulit juga bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak media yang berbuat tidak adil kepada parpol. "Bisa saja dengan alasan, bahwa parpol yang tidak diberi ruang karena tidak ada dana," tandasnya.
Sedangkan sang penulis Akhmad Danial mengungkapkan bahwa seharusnya media menayangkan pemberitaan adil dan berimbang. Mungkin kalau iklan berlaku hukum pasar, tapi untuk pemberitaannya tetap harus mendapat ruang yang sama.
Selain itu, meskipun berlaku hukum pasar, tidak boleh ada monopoli terhadap iklan oleh salah satu parpol. "Dan inilah yang membuat proses demokrasi kita saat ini sangat mahal," ujar Danial. (*/OL-03)
INILAH.Com
Politik
27/03/2009 - 13:28
Media Tak Adil Liput Kampanye Parpol
Djibril Muhammad
Ray Rangkuti
(inilah.com/ Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - 10 Hari pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka marak dengan berbagai pelanggaran oleh parpol, baik kecil maupun besar. Namun media massa cenderung pilih kasih alias tidak adil dalam memberitakan kampanye parpol.
Adanya ketidakadilan media itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (27/3). Menurut Ray, pemberitaan beberapa parpol besar tersebut, juga ditopang dengan pemuatan foto selama kampanye.
"Posisi terbanyak meliput parpol-parpol besar," ujar mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini,
Selain itu, lanjut Ray, media juga ikut menampilkan capres dari masing-masing parpol. Meski begitu, diakui Ray, pemberitaan media selama kampanye masih terbilang proporsional. Artinya belum ke arah yang memberikan citra negatif bagi parpol.
"Tapi sebagian besar parpol peserta kampanye bahkan tidak pernah diberitakan aktivitas kampanyenya. Parpol baru yang paling banyak diberitakan hanya Partai Gerindra dan Hanura," jelas Ray yang bernama asli Ahmad Fauzi itu. [jib/ana]
Survei Pemilu Legislatif
DETIK.COM
Jumat, 27/03/2009 18:50 WIB
Survei Pemilu Legislatif
Warga Jakarta Tak Percayai Artis dan Incumbent
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Di wilayah DKI Jakarta saat ini terdapat sekitar 2.268 orang calon legislatif (caleg) untuk memperebutkan kursi di DPR, DPRD atau DPD. Dari jumlah itu, warga Jakarta hanya memfavoritkan tujuh caleg untuk duduk di parlemen.
Demikian hasil polling terhadap caleg yang dilakukan Opini Media terhadap 1.500 responden yang tinggal di Jakarta. Ketujuh caleg yang favorit itu adalah caleg DPR Ikhsan Ingratubun dari PBR dengan Dapil DKI Jakarta II (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri), Ade Surapriatna caleg Partai Golkar Dapil DKI Jakarta III (Jakut, Jakbar dan Pulau Seribu).
Sedangkan untuk posisi DPRD, caleg Ashraf Ali no urut 4 dari Partai Golkar untuk dapil Jaksel dan Eko Kuntadhi dari PBR dapil Jakpus serta Marulloh Sholeh dapil Jaksel dari PPP. Sedangkan, AM Fatwa dan Firman Abadi/Dibo Piss untuk kursi senator.
"Jika pemilu dilakukan hari ini, maka merekalah yang dipastikan bisa meraup suara terbanyak," kata Ketua Tim Peneliti Opini Media Heri Murdiyanto kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2009).
Menurut Heri, program atau visi misi yang ditawarkan Ade, Ikhsan, Ashraf, Eko, Marulloh, Fatwa dan Dibo seperti kesehatan dan pendidikan gratis dengan mengutamakan kualitas serta pelayanan publik yang cepat untuk warga Jakarta adalah sebuah nilai jual yang sampai saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Selain itu, para caleg favorit tersebut juga memprioritaskan program penuntasan pengangguran, kepedulian terhadap pedagang dan unit usaha kecil (UKM) serta APBD pro rakyat.
"Mereka menjadi favorit karena programnya bisa meyakinkan pemilih saat berdialog dengan masyarakat. Artinya, ada kepercayaan masyarakat kepada ketujuh caleg itu untuk bisa mewujudkan program tersebut," jelasnya.
Yang menarik, lanjut Heri, sebenarnya banyak sejumlah caleg dari kalangan artis dan politisi yang saat ini duduk di DPR, DPRD dan DPD (incumbent) tapi, mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat. "Caleg artis dan incumbent masih dianggap lemah oleh masyarakat. Artinya ada sekitar 74 persen dari 1.500 responden berharap penuh terhadap program caleg yang ditawarkan ketika mereka menduduki kursi
parlemen nanti," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat dan pemerhati masalah Pemilu Ray Rangkuti mengatakan, seharusnya caleg bisa mengambil isu yang memang dibutuhkan masyarakat ibukota saat ini. Misalnya, kesehatan murah dengan pelayanan yang baik dan pendidikan gratis yang berkualitas.
"Jadi wajar saja kalau saat ini ada kecendrungan masyarakat yang sudah apatis dengan caleg incumbent. Karena, mereka mulai mendekati rakyat saat kampanye padahal ketika menjadi dewan ada waktu lima tahun untuk melakukan investasi kepercayaan," ucap Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini.
( zal / iy )
Jumat, 27/03/2009 18:50 WIB
Survei Pemilu Legislatif
Warga Jakarta Tak Percayai Artis dan Incumbent
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Di wilayah DKI Jakarta saat ini terdapat sekitar 2.268 orang calon legislatif (caleg) untuk memperebutkan kursi di DPR, DPRD atau DPD. Dari jumlah itu, warga Jakarta hanya memfavoritkan tujuh caleg untuk duduk di parlemen.
Demikian hasil polling terhadap caleg yang dilakukan Opini Media terhadap 1.500 responden yang tinggal di Jakarta. Ketujuh caleg yang favorit itu adalah caleg DPR Ikhsan Ingratubun dari PBR dengan Dapil DKI Jakarta II (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri), Ade Surapriatna caleg Partai Golkar Dapil DKI Jakarta III (Jakut, Jakbar dan Pulau Seribu).
Sedangkan untuk posisi DPRD, caleg Ashraf Ali no urut 4 dari Partai Golkar untuk dapil Jaksel dan Eko Kuntadhi dari PBR dapil Jakpus serta Marulloh Sholeh dapil Jaksel dari PPP. Sedangkan, AM Fatwa dan Firman Abadi/Dibo Piss untuk kursi senator.
"Jika pemilu dilakukan hari ini, maka merekalah yang dipastikan bisa meraup suara terbanyak," kata Ketua Tim Peneliti Opini Media Heri Murdiyanto kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2009).
Menurut Heri, program atau visi misi yang ditawarkan Ade, Ikhsan, Ashraf, Eko, Marulloh, Fatwa dan Dibo seperti kesehatan dan pendidikan gratis dengan mengutamakan kualitas serta pelayanan publik yang cepat untuk warga Jakarta adalah sebuah nilai jual yang sampai saat ini masih dibutuhkan masyarakat. Selain itu, para caleg favorit tersebut juga memprioritaskan program penuntasan pengangguran, kepedulian terhadap pedagang dan unit usaha kecil (UKM) serta APBD pro rakyat.
"Mereka menjadi favorit karena programnya bisa meyakinkan pemilih saat berdialog dengan masyarakat. Artinya, ada kepercayaan masyarakat kepada ketujuh caleg itu untuk bisa mewujudkan program tersebut," jelasnya.
Yang menarik, lanjut Heri, sebenarnya banyak sejumlah caleg dari kalangan artis dan politisi yang saat ini duduk di DPR, DPRD dan DPD (incumbent) tapi, mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat. "Caleg artis dan incumbent masih dianggap lemah oleh masyarakat. Artinya ada sekitar 74 persen dari 1.500 responden berharap penuh terhadap program caleg yang ditawarkan ketika mereka menduduki kursi
parlemen nanti," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat dan pemerhati masalah Pemilu Ray Rangkuti mengatakan, seharusnya caleg bisa mengambil isu yang memang dibutuhkan masyarakat ibukota saat ini. Misalnya, kesehatan murah dengan pelayanan yang baik dan pendidikan gratis yang berkualitas.
"Jadi wajar saja kalau saat ini ada kecendrungan masyarakat yang sudah apatis dengan caleg incumbent. Karena, mereka mulai mendekati rakyat saat kampanye padahal ketika menjadi dewan ada waktu lima tahun untuk melakukan investasi kepercayaan," ucap Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini.
( zal / iy )
Kamis, 26 Maret 2009
LIMA: Kinerja KPU Amburadul
SRIWIJAYA POST
LIMA: Kinerja KPU Amburadul
Sriwijaya Post - Sabtu, 28 Februari 2009 15:24 WIB
JAKARTA, SABTU - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini dipertanyakan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti tegas menyatakan, cara kerja KPU periode sekarang lebih buruk bahkan sangat buruk dibanding KPU periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Ray mencontohkan, salah satu kinerja KPU yang terkesan tidak maksimal adalah, dengan dikeluarkannya dua Perpu (Perpu No 1/2009) oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan Ray Rangkuti adalah tentang perbaikan daftar pemilih tetap (DPT).
Soal DPT ini kacau sekali. Padahal KPU sebelumnya masalah DPT tetap ada, namun cepat ditangani dan tidak perlu sampai pemerintah mengeluarkan Perpu. Dari dulu, soal DPT memang selalu bermasalah, pada saat pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah saja, masalah ini juga dipersoalkan, " sesal Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan Persda Network, Jumat (27/2).
"Saya merasakan, kinerja KPU sekarang ini kurang canggih, seakan kejelekan KPU dibebankan kepada negara sehingga Perpu keluar. Sebetulnya, banyak sekali argumentasi KPU kinerjanya buruk. Misalnya, soal pelaksanaan pemilu yang molor, sosialisasi Pemilu kepada rakyat yang buruk, kemudian surat suara terlambat distribusi serta banyak ditemukan kerusakan pada surat suara. Belum lagi, alokasi dana yang buruk serta distribusi di daerah yang berlebihan," Ray menjelaskan.
Ray kemudian menegaskan, sekalipun KPU menyatakan kerusakan surat suara segera dapat diganti, tapi sebaliknya jangan dianggap sebagai hal yang remeh temeh. Menurutnya, bila ini dianggap hal yang sepele, namun berpotensi mengganggu kelancaran teknis pelaksanaan Pemilu.
"KPU juga harus transparan tentang daerah yang surat suaranya dicetak ulang. KPU juga harus bisa memastikan, bahwa kasus ini tidak akan terjadi pada percetakan berikutnya, sebab gejalanya mulai masif di saat waktu yang sudah mulai mepet," tegasnya.
Persda Network/Yat
LIMA: Kinerja KPU Amburadul
Sriwijaya Post - Sabtu, 28 Februari 2009 15:24 WIB
JAKARTA, SABTU - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini dipertanyakan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti tegas menyatakan, cara kerja KPU periode sekarang lebih buruk bahkan sangat buruk dibanding KPU periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Ray mencontohkan, salah satu kinerja KPU yang terkesan tidak maksimal adalah, dengan dikeluarkannya dua Perpu (Perpu No 1/2009) oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan Ray Rangkuti adalah tentang perbaikan daftar pemilih tetap (DPT).
Soal DPT ini kacau sekali. Padahal KPU sebelumnya masalah DPT tetap ada, namun cepat ditangani dan tidak perlu sampai pemerintah mengeluarkan Perpu. Dari dulu, soal DPT memang selalu bermasalah, pada saat pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah saja, masalah ini juga dipersoalkan, " sesal Ray Rangkuti dalam perbincangan dengan Persda Network, Jumat (27/2).
"Saya merasakan, kinerja KPU sekarang ini kurang canggih, seakan kejelekan KPU dibebankan kepada negara sehingga Perpu keluar. Sebetulnya, banyak sekali argumentasi KPU kinerjanya buruk. Misalnya, soal pelaksanaan pemilu yang molor, sosialisasi Pemilu kepada rakyat yang buruk, kemudian surat suara terlambat distribusi serta banyak ditemukan kerusakan pada surat suara. Belum lagi, alokasi dana yang buruk serta distribusi di daerah yang berlebihan," Ray menjelaskan.
Ray kemudian menegaskan, sekalipun KPU menyatakan kerusakan surat suara segera dapat diganti, tapi sebaliknya jangan dianggap sebagai hal yang remeh temeh. Menurutnya, bila ini dianggap hal yang sepele, namun berpotensi mengganggu kelancaran teknis pelaksanaan Pemilu.
"KPU juga harus transparan tentang daerah yang surat suaranya dicetak ulang. KPU juga harus bisa memastikan, bahwa kasus ini tidak akan terjadi pada percetakan berikutnya, sebab gejalanya mulai masif di saat waktu yang sudah mulai mepet," tegasnya.
Persda Network/Yat
Mencurigai Pemilih Siluman
HARIAN GLOBAL
Mencurigai Pemilih Siluman
Written by Redaksi Web
Wednesday, 25 March 2009 11:42
Isu penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) terus menggelinding. Dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.
Sekali lagi Prabowo-lah yang mencurigai hal itu. Namun usulnya menunda Pemilu karena kecurigaan terhadap adanya penggelembungan DPT sekarang sudah dicabut. Prabowo sudah berubah pikiran. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.
Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.
Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. "Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih. Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.
KPU Dicurigai
Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat memengaruhi perolehan suara parpol.
Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.
Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.
Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.
Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.
Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.
Kacau
Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.
Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.
Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.
"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada dan datanya bisa digunakan. Tapi kenapa justru bertambah kacau?" tanya Mulyana.
Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.
DETIK | Global | Jakarta
Mencurigai Pemilih Siluman
Written by Redaksi Web
Wednesday, 25 March 2009 11:42
Isu penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) terus menggelinding. Dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.
Sekali lagi Prabowo-lah yang mencurigai hal itu. Namun usulnya menunda Pemilu karena kecurigaan terhadap adanya penggelembungan DPT sekarang sudah dicabut. Prabowo sudah berubah pikiran. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.
Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.
Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. "Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih. Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.
KPU Dicurigai
Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat memengaruhi perolehan suara parpol.
Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.
Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.
Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.
Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.
Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.
Kacau
Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.
Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.
Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.
"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada dan datanya bisa digunakan. Tapi kenapa justru bertambah kacau?" tanya Mulyana.
Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.
DETIK | Global | Jakarta
LIMA Desak Polemik DPT Diakhiri
MEDIA INDONESIA
LIMA Desak Polemik DPT Diakhiri
Minggu, 22 Maret 2009 13:57 WIB
JAKARTA--MI: Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendesak agar Komisi Pemilihan Umum segera mengakhiri polemik tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dituntut untuk segera menyerahkan DPT akhir kepada partai politik paling lambat Selasa (24/3) mendatang.
"KPU harus segera mengakhiri polemik DPT dengan mengambil langkah-langkah kongkrit. Jangan berlarut-larut," tukas Ray kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (22/3).
Ia mengatakan, KPU harus memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan verifikasi DPT. Verifikasi DPT oleh parpol ini penting untuk menjamin bahwa KPU bersikap transparan. Selain itu, demi mengantisipasi potensi kecurangan penggelembungan DPT di tingkat daerah.
"Misalnya, parpol diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. Bila tidak ada tanggapan pemilu bisa dilanjutkan dan isu DPT diakhiri. Namun, bila ada koreksi, maka hari berikutnya KPU langsung membuat perubahan sesuai kesalahan yang ada," tutur Ray.
Menurutnya, hingga saat ini KPU seolah 'menutup mata' karena tidak kunjung menyikapi isu mengenai penggelembungan DPT. Padahal, lanjut dia, indikasi di tingkat nasional sudah ada.
Ia menambahkan, mengenai kasus pilkada Jawa Timur hendaknya aparat terkait tetap melanjutkan penyidikan unsur pidana sesuai mekanisme yang ada.
"Dengan begitu, persoalan DPT ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan bisa dianggap selesai. Dan isu pemilu ditunda pun bisa diakhiri," tandas Ray.(*/OL-02)
LIMA Desak Polemik DPT Diakhiri
Minggu, 22 Maret 2009 13:57 WIB
JAKARTA--MI: Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendesak agar Komisi Pemilihan Umum segera mengakhiri polemik tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dituntut untuk segera menyerahkan DPT akhir kepada partai politik paling lambat Selasa (24/3) mendatang.
"KPU harus segera mengakhiri polemik DPT dengan mengambil langkah-langkah kongkrit. Jangan berlarut-larut," tukas Ray kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (22/3).
Ia mengatakan, KPU harus memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan verifikasi DPT. Verifikasi DPT oleh parpol ini penting untuk menjamin bahwa KPU bersikap transparan. Selain itu, demi mengantisipasi potensi kecurangan penggelembungan DPT di tingkat daerah.
"Misalnya, parpol diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. Bila tidak ada tanggapan pemilu bisa dilanjutkan dan isu DPT diakhiri. Namun, bila ada koreksi, maka hari berikutnya KPU langsung membuat perubahan sesuai kesalahan yang ada," tutur Ray.
Menurutnya, hingga saat ini KPU seolah 'menutup mata' karena tidak kunjung menyikapi isu mengenai penggelembungan DPT. Padahal, lanjut dia, indikasi di tingkat nasional sudah ada.
Ia menambahkan, mengenai kasus pilkada Jawa Timur hendaknya aparat terkait tetap melanjutkan penyidikan unsur pidana sesuai mekanisme yang ada.
"Dengan begitu, persoalan DPT ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan bisa dianggap selesai. Dan isu pemilu ditunda pun bisa diakhiri," tandas Ray.(*/OL-02)
Analisis Pengamat : Ingat, Popularitas Bukan Jaminan
INDONESIA MONITOR
23 February 2009
Analisis Pengamat : Ingat, Popularitas Bukan Jaminan
Ray RangkutiSAAT ini, ada kecenderungan baru di Partai Golkar bahwa calegnya lebih popular ketimbang partainya. Sementara di PDIP, kondisinya fiftyfifty alias sama kuat. Sedangkan di PKS, PPP, dan PAN, faktor partai politik lebih dominan ketimbang faktor caleg. Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada Indonesia Monitor.
Kata Ray, secara umum peta politik di Jakarta tetap dikuasai oleh PKS, PDIP, Golkar, PPP, dan Partai Demokrat. “Kalau partai baru, sebaiknya berharap di luar Jakarta,” ujar Ray.
Makanya, kata Ray, ketika seorang Arief Mudatsir Mandan yang pada Pemilu 2004 bertarung di Dapil Jawa Tengah II dan kini berjuang di Dapil Jakarta I, hal itu tak terlalu berpengaruh. “Itu tidak masalah karena Jakarta ini memang basis PPP juga. PPP itu 5 sampai 7 persen pemilih tradisionalnya ada di Jakarta.”
Ketika bicara tentang figur lain yang bertarung di Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) ini, Agung Laksono harus diakui memiliki popularitas di atas rata-rata caleg lainnya. “Tapi belum tentu elektabilitasnya (keterpilihannya) tinggi. Namun, dilihat dari popularitasnya, Agung bisa punya kans,” ujar Ray.
Menurut Ray, sorotan terhadap rekam jejak Agung Laksono pasti akan terus bermunculan. “Jadi, Agung populer, tapi jejak rekamnya bisa menjadi kendala.”
Mengenai peluang caleg yang bertarung di dapil ini, Ray mengatakan peluang artis dan pejabat negara masih fifty-fifty.
“Ini tergantung usaha mereka. Mereka kan punya rekam jejak, ada yang positif dan negatif. Tinggal bagaimana mereka mengompromikan antara yang positif dan negatif itu ke publik.”
Masih kata Ray, faktor intelektual juga menjadi catatan penting yang akan diperhatikan para pemilih. Selain itu, ada faktor lain yang akan menjadi pertimbangan pemilih, antara lain memilih caleg yang kelihatannya tidak akan korupsi. “Oleh karena itu diharapkan setiap caleg hidupnya cukup, cukup bagi dia dan keluarganya. Sehingga orang tidak mendapat kesan kalau dia mau jadi caleg itu karena alasan cari pekerjaan.”
Setelah dua faktor di atas, pemilih akan melihat program yang dicanangkan sang caleg. “Sesudah itu baru macam-macam, popularitas macam kaya artis, hubungan suami istri, hubungan dengan para kiai-kiai, agama.”
Ditanya apakah campur tangan tokoh masyarakat masih akan diperhatikan oleh pemilih, Ray meragukannya. Katanya, pemilih akan melihat langsung caleg yang bersangkutan. “Jadi, faktor eksternal itu tidak terlalu dipertimbangkan lagi.”
■ Immanuel T Sitanggang
NIK
SEPUTAR INDONESIA
NIK
Selasa, 24 Maret 2009 12:54
JAKARTA (SINDO)—Pemerintah menjanjikan proses identitas tunggal bagi masyarakat akan selesai 2011. Proses pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk-an (SIAK) hingga kini terus dikebut pemerintah memalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Admin-duk) Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
"Pemerintah memberikan nomor identitas kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. Saat ini dalam proses itu, tentunya ini untuk pengembangan administrasi kependudukan Indonesia ke depan," tandas Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang kepada SINDO di kantornya kemarin.
Menurut Saut, pengembangan sistem inf ormasi administrasi kependudukan menjadi komitmen nasional dalam menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK. Dengan adanya NIK akan memudahkan dalam pengaturan data kependudukan dan menghindari adanya identitas ganda.
Terkait dengan pemilu, adanya SIAK dan NIK juga akan memudahkan bagi pemerintah untuk menyusun data kependudukan untuk dijadikan data penduduk potensial pe-milih pemilu (DP4) untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dijadikan DPS. "Saat ini, pemerintah juga selalu siap membantu KPU dalam proses pengolahan memutakhirkan DP4. Tapi penyusunan DPS dan DPT itu ada pada KPU," tandas Saut. Hingga kini pemerintah memang belum menyelesaikan sistem pengenalan tunggal berupa NIK. Namun proses untuk menuju ke arah sistem pengenalan tunggal terus dilakukan secara nasional.
Sebelumnya, Mendagri Mardiyanto mengungkapkan rencana pembuatan identitas tunggal bagi penduduk. Program ini nantinya diharapkan bisa memperbaiki administrasi publik dan mempermudah pelayanan.
Namun, dia mengakui program tersebut membutuhkan waktu. Sebab, perlu adanya perangkat yang secara khusus bisa mengintegrasikan program tersebut dan pendataan yang perlu diteliti kembali.
Keberadaan identitas tunggal dimasa datang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program ini juga akan mengurangi penyalahgunaan atau praktik penyimpangan administrasi.
Direktur Lingkar Madani untuk Rakyat (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pasca Pemilu 2009 pemerintah harus proaktif dan bisa menyelesaikan NIK secaranasional. Bukan hanya untuk kepentingan pemilu, menurut dia, NIK juga dibutuhkan dalam kerapian administrasi negara. "Saya pikir ini sangat perlu dan harus direaliasasi segera. Tapi jika saat ini memang terlalu sulit, mungkin setelah presiden terpilih harus ada komitmen dalam pembuatan NIK ini," tandasnya.
Ray Rangkuti menambahkan dalam konteks pemilu, seringkali identitas ganda menjadi salah satu masalah. Ray mencontohkan kasus Jawa Timur mencuat juga karena adanya identitas ganda. "Kedepan agar tak terulang, tentu perlu ada NIK tunggal," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui saat ini sedang muncul polemik terkait validitas data pemilu. Hal itu dipicu adanya ratusan bahkan ribuan identitas ganda di berbagai daerah. Selain itu juga muncul identitas yang pemiliknya sudah meninggal dunia.(sofiandwi)
NIK
Selasa, 24 Maret 2009 12:54
JAKARTA (SINDO)—Pemerintah menjanjikan proses identitas tunggal bagi masyarakat akan selesai 2011. Proses pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk-an (SIAK) hingga kini terus dikebut pemerintah memalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Admin-duk) Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
"Pemerintah memberikan nomor identitas kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. Saat ini dalam proses itu, tentunya ini untuk pengembangan administrasi kependudukan Indonesia ke depan," tandas Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang kepada SINDO di kantornya kemarin.
Menurut Saut, pengembangan sistem inf ormasi administrasi kependudukan menjadi komitmen nasional dalam menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK. Dengan adanya NIK akan memudahkan dalam pengaturan data kependudukan dan menghindari adanya identitas ganda.
Terkait dengan pemilu, adanya SIAK dan NIK juga akan memudahkan bagi pemerintah untuk menyusun data kependudukan untuk dijadikan data penduduk potensial pe-milih pemilu (DP4) untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dijadikan DPS. "Saat ini, pemerintah juga selalu siap membantu KPU dalam proses pengolahan memutakhirkan DP4. Tapi penyusunan DPS dan DPT itu ada pada KPU," tandas Saut. Hingga kini pemerintah memang belum menyelesaikan sistem pengenalan tunggal berupa NIK. Namun proses untuk menuju ke arah sistem pengenalan tunggal terus dilakukan secara nasional.
Sebelumnya, Mendagri Mardiyanto mengungkapkan rencana pembuatan identitas tunggal bagi penduduk. Program ini nantinya diharapkan bisa memperbaiki administrasi publik dan mempermudah pelayanan.
Namun, dia mengakui program tersebut membutuhkan waktu. Sebab, perlu adanya perangkat yang secara khusus bisa mengintegrasikan program tersebut dan pendataan yang perlu diteliti kembali.
Keberadaan identitas tunggal dimasa datang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program ini juga akan mengurangi penyalahgunaan atau praktik penyimpangan administrasi.
Direktur Lingkar Madani untuk Rakyat (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pasca Pemilu 2009 pemerintah harus proaktif dan bisa menyelesaikan NIK secaranasional. Bukan hanya untuk kepentingan pemilu, menurut dia, NIK juga dibutuhkan dalam kerapian administrasi negara. "Saya pikir ini sangat perlu dan harus direaliasasi segera. Tapi jika saat ini memang terlalu sulit, mungkin setelah presiden terpilih harus ada komitmen dalam pembuatan NIK ini," tandasnya.
Ray Rangkuti menambahkan dalam konteks pemilu, seringkali identitas ganda menjadi salah satu masalah. Ray mencontohkan kasus Jawa Timur mencuat juga karena adanya identitas ganda. "Kedepan agar tak terulang, tentu perlu ada NIK tunggal," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui saat ini sedang muncul polemik terkait validitas data pemilu. Hal itu dipicu adanya ratusan bahkan ribuan identitas ganda di berbagai daerah. Selain itu juga muncul identitas yang pemiliknya sudah meninggal dunia.(sofiandwi)
DPT Kacau, Jual Beli Suara Marak
JPNN.COM
Selasa, 24 Maret 2009 , 19:55:00
DPT Kacau, Jual Beli Suara Marak
JAKARTA – Terkuaknya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif bukan hanya membuka tentang kemungkinan manipulasi saat pelaksanaan pemungutan suara. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, DPT fiktif juga semakin membuka kemungkinan bakal maraknya jual beli suara oleh para calon anggota legislatif di berbagai daerah.
“Pencurian suara maupun jual beli suara akan terjadi besar-besaran karena tidak ada DPT yang solid. Para petugas lapangan akan leluasa bertindak semaunya,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Gedung DPR, Selasa (24/3).
Lebih lanjut Ray mengatakan, kekacauan DPT akan berpengaruh pada semua tahapan Pemilu mulai dari pengadaan surat suara, jumlahnya pemilih di satu TPS, keabsahan suara dan persoalan-persoalan lain di TPS. “Dan kondisi-kondisi ini pada dasarnya bisa dimainkan oleh petugas lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, DPT yang kacau dan tingkat pengawasan yang rendah jelas memperbesar kemungkinan terjadinya transaksi jual beli suara. Pasalnya, pada kenyataannya semua orang ingin menjadi anggota DPR sehingga transaksi tak terhindarkan. “Dimana ada permintaan pasti aka ada penawara, dan itu bisa saja terjadi dari mana saja mulai oknum KPU maupun calo-calo yang bermain,” ulasnya.
Ray justru menyayangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya menangani yang ecek-ecek mulai pelanggaran bagi-bagi uang, soal bendera di lokasi yang salah dan sebagainya. “Sementara yang serius seperti DPT justru dibiarkan,” ucapnya.
Tudingan Ray Rangkuti perihal bakal maraknya jual beli suara itu bukannya tanpa dasar. Tim Hukum dari Badan Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Timur, Sudiatmiko Aribowo mengungkapkan, di Jawa Timur hal tersebut sudah ramai terdengar. “Bahkan ada angka-angka yang bisa dinegosiasikan. Kita tahu setidak-tidaknya mendengar bahwa suara itu diperjualbelikan, termasuk berapa-berapa nilanya,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi itu akan memperburuk situasi di lapangan. Sebab, peluang konflik antara petugas maupun rakyat semakin terbuka. “Bisa saja nanti suara warga hilang karena dialihkan kepada orang lain sehingga menjadi masalah tersendiri,” katanya.
Sedangkan Wakil Sekjen DPP Golkar Rully Chaerul Azwar mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan adanya indikasi transaksi jual beli suara. Meski demikian Rully menolak menyebutkan siapa yang dilaporkan telah melakukan jual beli suara itu. “Tetapi kita tetap mengamatinya,” ujarnya.(ara/jpnn)
Selasa, 24 Maret 2009 , 19:55:00
DPT Kacau, Jual Beli Suara Marak
JAKARTA – Terkuaknya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif bukan hanya membuka tentang kemungkinan manipulasi saat pelaksanaan pemungutan suara. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, DPT fiktif juga semakin membuka kemungkinan bakal maraknya jual beli suara oleh para calon anggota legislatif di berbagai daerah.
“Pencurian suara maupun jual beli suara akan terjadi besar-besaran karena tidak ada DPT yang solid. Para petugas lapangan akan leluasa bertindak semaunya,” kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Gedung DPR, Selasa (24/3).
Lebih lanjut Ray mengatakan, kekacauan DPT akan berpengaruh pada semua tahapan Pemilu mulai dari pengadaan surat suara, jumlahnya pemilih di satu TPS, keabsahan suara dan persoalan-persoalan lain di TPS. “Dan kondisi-kondisi ini pada dasarnya bisa dimainkan oleh petugas lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, DPT yang kacau dan tingkat pengawasan yang rendah jelas memperbesar kemungkinan terjadinya transaksi jual beli suara. Pasalnya, pada kenyataannya semua orang ingin menjadi anggota DPR sehingga transaksi tak terhindarkan. “Dimana ada permintaan pasti aka ada penawara, dan itu bisa saja terjadi dari mana saja mulai oknum KPU maupun calo-calo yang bermain,” ulasnya.
Ray justru menyayangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya menangani yang ecek-ecek mulai pelanggaran bagi-bagi uang, soal bendera di lokasi yang salah dan sebagainya. “Sementara yang serius seperti DPT justru dibiarkan,” ucapnya.
Tudingan Ray Rangkuti perihal bakal maraknya jual beli suara itu bukannya tanpa dasar. Tim Hukum dari Badan Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Timur, Sudiatmiko Aribowo mengungkapkan, di Jawa Timur hal tersebut sudah ramai terdengar. “Bahkan ada angka-angka yang bisa dinegosiasikan. Kita tahu setidak-tidaknya mendengar bahwa suara itu diperjualbelikan, termasuk berapa-berapa nilanya,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi itu akan memperburuk situasi di lapangan. Sebab, peluang konflik antara petugas maupun rakyat semakin terbuka. “Bisa saja nanti suara warga hilang karena dialihkan kepada orang lain sehingga menjadi masalah tersendiri,” katanya.
Sedangkan Wakil Sekjen DPP Golkar Rully Chaerul Azwar mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan adanya indikasi transaksi jual beli suara. Meski demikian Rully menolak menyebutkan siapa yang dilaporkan telah melakukan jual beli suara itu. “Tetapi kita tetap mengamatinya,” ujarnya.(ara/jpnn)
Disanksi, Herman Pasrah
DUTA MASYARAKAT
Sabtu, 21 Maret 2009
Disanksi, Herman Pasrah
KPU-Mendagri Saling Tuding
JAKARTA ? Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memanggil mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja di Mabes Polri Jl. Trunojoyo Jakarta, Jumat (20/3) kemarin.
Dalam kesempatan itu Kapolri menegur Herman yang berani blak-blakan membuka kasus dugaan kecurangan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jatim dan intervensi Mabes Polri.
Pria yang dikenal gencar melakukan terobosan saat menjabat sebagai Kapolda Jatim itu dinilai melanggar kode etik Polri. Soal ini, Herman mengaku salah. ?Saya terima, saya salah,? kata Herman usai bertemu Kapolri. Pelopor layanan Samsat drive thru ini selain mendapat teguran dari Kapolri juga terancam mendapat sanksi. Untuk semua itu Herman hanya bisa pasrah. ?Saya ditegur secara lisan karena melakukannya di luar prosedur,? katanya.
Dikatakan, Kapolri ternyata belum menandatangani surat pengunduran dirinya. Karena itu sampai saat ini Herman masih sebagai anggota Tri Brata. ?Surat pengunduran diri saya belum ditandatangani,? ujarnya.
Menurut dia, pertemuan dengan Kapolri merupakan silaturahmi. Pria yang mengenakan baju safari cokelat muda itu bertemu Kapolri sekitar pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Usai salat Jumat, Herman masuk kembali ke Gedung Utama Polri.
Kapolri sendiri usai pertemuan itu menggelar jumpa pers. Yang menarik, kali ini jumpa pers dihadiri seluruh petinggi Polri. Tampak hadir dalam acara yang digelar di Gedung Utama Mabes Polri itu selain Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, ada Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, dan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji. Jumpa pers soal ini sebelumnya hanya dilakukan oleh Wakapolri.
Selain itu hadir pula Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Panwaslu Jatim, Ketua KPU Bangkalan dan Sampang, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bachrul Alam, Kapolres Sampang, serta Kapolres Bangkalan. Sedang Herman tidak tampak. Dalam acara itu Kapolri mengatakan, Herman sudah dimintai klarifikasi terkait pernyataannya soal kecurangan Pilgub Jatim. ?Ini akan kita dalami sampai seberapa jauh kode etik yang dia langgar,? katanya.
Karena itu, Herman pun akan mendapatkan sanksi. Hal itu, kata Kapolri, diberikan untuk menghindari kejadian serupa di waktu yang akan datang. ?Di mana seorang anggota Polri melanggar batas-batas yang sudah menjadi garis Polri,? kata Bambang.
Kapolri menegaskan, saat ini status Herman masih tercatat sebagai perwira tinggi Polri, walaupun dia sudah mengundurkan diri. Pengunduran diri Herman masih diproses. ?Ini karena yang memutuskan bukan Kapolri untuk level eselon tingkat,? ujarnya. Teguran terhadap Herman ini terjadi sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Kapolri dan pejabat tinggi lain yang terkait dengan masalah keamanan. SBY sendiri meminta kasus DPT Pilkada Jatim diusut tuntas.
KPU Duga DPT Fiktif
Di tempat yang sama, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary juga menduga banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Pilkada Jatim fiktif. Karena itu Senin depan KPU akan membahas persoalan ini lebih mendalam lagi. Hanya saja KPU ternyata melemparkan masalah itu ke Depdagri. KPU mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus ini karena yang berhak menangani adalah Departemen Dalam Negeri. Padahal sebelumnya Mendagri Mardiyanto menyatakan setelah menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu selanjutnya diserahkan KPU untuk melakukan pemutakhiran. ?Setelah saya serahkan yang mengelola DPT adalah KPU, ingat pemerintah tidak masuk,? katanya.
Abdul Hafiz mengatakan, walaupun ada dugaan kecurangan dalam DPT yang digunakan dalam Pilkada Jatim putaran ketiga, yakni di Sampang dan Bangkalan, KPU tidak berkewajiban untuk mengecek NIK fiktif tersebut. ?Penggandaan NIK bukan ranah KPU. Itu yang menangani Departemen Dalam Negeri. Diduga NIK yang digunakan dalam Pilkada Jatim adalah NIK fiktif. Untuk itu KPU akan membahas permasalahan ini Senin depan,? katanya.
Abdul Hafiz mengungkapkan, KPU sudah melakukan validasi DPT di sejumlah propinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk menghindari permasalahan NIK ganda. Anggota KPU Bidang Hukum dan Pengawasan I Gusti Putu Artha menambahkan, agenda pada Senin mendatang adalah tindaklanjut validasi DPT yang telah dilakukan KPU di sejumlah propinsi. ?Proses validasi DPT terus dilakukan hingga menjelang pemilu legislatif,? ujarnya.
Menurut I Gusti Putu Artha, validasi DPT dapat membantu mengantisipasi NIK ganda di DPT, sehingga kasus Pilkada Jatim tidak terulang di Pemilu 2009.
Stop Pemilu!
Sementara itu wacana Stop Pemilu menyeruak dari arena Diskusi dan Peluncuran Buku ?Tragedi Pilkada Jatim dan Implikasinya pada Pemilu/Pilpres 2009, di Warung Marhaen, Jakarta, Jumat (20/3) kemarin. Direktur LIMA, Ray Rangkuti mengatakan, DPT merupakan masalah krusial dalam Pemilu. Melihat DPT Pemilu yang hingga kini masih bermasalah, dia menyarankan agar Pemilu 2009, terutama Pileg 9 April mendatang distop terlebih dulu.
?Belajar dari Pilgub Jatim, kalau menurut saya, pemilu distop saja dulu. Sesungguhnya Pemilu ini sudah tidak layak diteruskan,? kata Ray Rangkuti dalam diskusi tersebut.
Selain Ray Rangkuti, hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Ramadhansyah (Ketua Panwaslu DKI), Herdi Sahrasad (peneliti Senior dari Universitas Paramadina/penulis buku) dan Bob R Randilawe (Moderator).
Melihat banyaknya masalah dalam Pemilu yang dilakukan oleh KPU, Ray merasa heran melihat partai politik peserta Pemilu yang saat ini kelihatan masih bersemangat malakukan kampanye. ?Sejujurnya, saya heran kenapa partai peserta Pemilu masih semangat kampanye,? katanya.
Padahal, kata Ray, pelaksanaan Pemilu yang bermasalah akan menghasilkan masalah yang lebih besar. ?Masyarakat dikadalin (dibohongi) oleh parpol, parpol dikadalin oleh KPU dan gak tahu siapa yang mengkadalin KPU,? ungkapnya.
Menurut Ray, melihat sistem Pemilu yang ada, seharusnya Pemilu 2009 berjalan lebih dari pada Pemilu 1999 dan 2004. Sebab, katanya, segala kekurangan pada Pemilu lalu sudah berusaha diperbaiki pada Pemilu kali ini.
?Ternyata pelaksanaannya malah kacau. Seharusnya lebih baik. Masak semua tahapan Pemilu terlambat semua,? katanya.
Anehnya, lanjut Ray, KPU kelihatan tak merasa bersalah dengan berbagai masalah yang terjadi. ?KPU melanggar tapi tak merasa bersalah, meskipun dia melanggar aturannya sendiri. Tahapan Pemilu yang molor semua,? ungkapnya.
Karena banyaknya masalah yang ada, Ray menyebut demokrasi di Indonesia main-main. ?Demokrasi yang seolah-olah ada. Mana ada negara demokrasi yang Pemilunya dibikin main-main. DPT dibikin tertutup, padahal DPT adalah hal krusial,? tegasnya.
Agar di kemudian hari tak timbul masalah, Ray menyarankan KPU agar segera membagikan DPT ke semua parpol peserta Pemilu untuk dikoreksi terlebih dahulu.?Beri waktu 3 atau 4 parpol untuk mengoreksi DPT. Kalau tak ada protes, Pemilu diteruskan. Berarti kasus yang terjadi di Jatim hanya di Jatim saja,? katanya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S Bakry mengatakan, pihaknya tahu betul soal kecurangan yang terjadi di Jatim. Sebab, lembaganya terjun langsung ke Jatim selama Pilkada. ?Saya tahu betul Pilkada Jatim, karena LSN terjun langsung di Jatim,? katanya.
Bahkan pada putaran pertama, katanya, LSN sempat menjadi konsultan politik pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). ?Putaran pertama saya jadi konsultan KarSa. Kemudian putus kontrak. Waktu itu, saya bilang, saya akan membantu bapak dengan cara saya, bukan cara bapak,? paparnya.
Umar sangat yakin Pilkada Jatim diwarnai banyak kecurangan. Pasalnya, sebelum coblosan pun dia telah mencium itu. Tidak hanya soal dugaan rekayasa DPT, birokrasi juga ikut ?bermain?. ?Saya yakin birokrasi terlibat di Jatim,? jelasnya.
Dikatakannya, sejak awal situasi Jatim memang tak kondusif untuk pelaksanaan Pilkada sebab ia melihat banyak ketidakadilan di sana.?Kebencian masing-masing calon terhadap calon luar biasa. Kampanye hitamnya juga luar biasa,? katanya.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah, mengatakan, dugaan manipulasi DPT tak hanya terjadi di Bangkalan dan Sampang pada coblosan ulang 21 Januari lalu. Di Jakarta ternyata juga ditemukan daftar Pemilih yang diduga kuat fiktif.
Berdasarkan penelusurannya, di Jakarta Timur telah ditemukan daftar pemilih fiktif yang modusnya sama dengan di Jatim.?Ada yang NIK yang gak jelas, sama dengan di Jatim,? katanya. (amh/ful/det)
Sabtu, 21 Maret 2009
Disanksi, Herman Pasrah
KPU-Mendagri Saling Tuding
JAKARTA ? Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memanggil mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja di Mabes Polri Jl. Trunojoyo Jakarta, Jumat (20/3) kemarin.
Dalam kesempatan itu Kapolri menegur Herman yang berani blak-blakan membuka kasus dugaan kecurangan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jatim dan intervensi Mabes Polri.
Pria yang dikenal gencar melakukan terobosan saat menjabat sebagai Kapolda Jatim itu dinilai melanggar kode etik Polri. Soal ini, Herman mengaku salah. ?Saya terima, saya salah,? kata Herman usai bertemu Kapolri. Pelopor layanan Samsat drive thru ini selain mendapat teguran dari Kapolri juga terancam mendapat sanksi. Untuk semua itu Herman hanya bisa pasrah. ?Saya ditegur secara lisan karena melakukannya di luar prosedur,? katanya.
Dikatakan, Kapolri ternyata belum menandatangani surat pengunduran dirinya. Karena itu sampai saat ini Herman masih sebagai anggota Tri Brata. ?Surat pengunduran diri saya belum ditandatangani,? ujarnya.
Menurut dia, pertemuan dengan Kapolri merupakan silaturahmi. Pria yang mengenakan baju safari cokelat muda itu bertemu Kapolri sekitar pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Usai salat Jumat, Herman masuk kembali ke Gedung Utama Polri.
Kapolri sendiri usai pertemuan itu menggelar jumpa pers. Yang menarik, kali ini jumpa pers dihadiri seluruh petinggi Polri. Tampak hadir dalam acara yang digelar di Gedung Utama Mabes Polri itu selain Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, ada Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara, dan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji. Jumpa pers soal ini sebelumnya hanya dilakukan oleh Wakapolri.
Selain itu hadir pula Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Panwaslu Jatim, Ketua KPU Bangkalan dan Sampang, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bachrul Alam, Kapolres Sampang, serta Kapolres Bangkalan. Sedang Herman tidak tampak. Dalam acara itu Kapolri mengatakan, Herman sudah dimintai klarifikasi terkait pernyataannya soal kecurangan Pilgub Jatim. ?Ini akan kita dalami sampai seberapa jauh kode etik yang dia langgar,? katanya.
Karena itu, Herman pun akan mendapatkan sanksi. Hal itu, kata Kapolri, diberikan untuk menghindari kejadian serupa di waktu yang akan datang. ?Di mana seorang anggota Polri melanggar batas-batas yang sudah menjadi garis Polri,? kata Bambang.
Kapolri menegaskan, saat ini status Herman masih tercatat sebagai perwira tinggi Polri, walaupun dia sudah mengundurkan diri. Pengunduran diri Herman masih diproses. ?Ini karena yang memutuskan bukan Kapolri untuk level eselon tingkat,? ujarnya. Teguran terhadap Herman ini terjadi sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Kapolri dan pejabat tinggi lain yang terkait dengan masalah keamanan. SBY sendiri meminta kasus DPT Pilkada Jatim diusut tuntas.
KPU Duga DPT Fiktif
Di tempat yang sama, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary juga menduga banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Pilkada Jatim fiktif. Karena itu Senin depan KPU akan membahas persoalan ini lebih mendalam lagi. Hanya saja KPU ternyata melemparkan masalah itu ke Depdagri. KPU mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus ini karena yang berhak menangani adalah Departemen Dalam Negeri. Padahal sebelumnya Mendagri Mardiyanto menyatakan setelah menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu selanjutnya diserahkan KPU untuk melakukan pemutakhiran. ?Setelah saya serahkan yang mengelola DPT adalah KPU, ingat pemerintah tidak masuk,? katanya.
Abdul Hafiz mengatakan, walaupun ada dugaan kecurangan dalam DPT yang digunakan dalam Pilkada Jatim putaran ketiga, yakni di Sampang dan Bangkalan, KPU tidak berkewajiban untuk mengecek NIK fiktif tersebut. ?Penggandaan NIK bukan ranah KPU. Itu yang menangani Departemen Dalam Negeri. Diduga NIK yang digunakan dalam Pilkada Jatim adalah NIK fiktif. Untuk itu KPU akan membahas permasalahan ini Senin depan,? katanya.
Abdul Hafiz mengungkapkan, KPU sudah melakukan validasi DPT di sejumlah propinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk menghindari permasalahan NIK ganda. Anggota KPU Bidang Hukum dan Pengawasan I Gusti Putu Artha menambahkan, agenda pada Senin mendatang adalah tindaklanjut validasi DPT yang telah dilakukan KPU di sejumlah propinsi. ?Proses validasi DPT terus dilakukan hingga menjelang pemilu legislatif,? ujarnya.
Menurut I Gusti Putu Artha, validasi DPT dapat membantu mengantisipasi NIK ganda di DPT, sehingga kasus Pilkada Jatim tidak terulang di Pemilu 2009.
Stop Pemilu!
Sementara itu wacana Stop Pemilu menyeruak dari arena Diskusi dan Peluncuran Buku ?Tragedi Pilkada Jatim dan Implikasinya pada Pemilu/Pilpres 2009, di Warung Marhaen, Jakarta, Jumat (20/3) kemarin. Direktur LIMA, Ray Rangkuti mengatakan, DPT merupakan masalah krusial dalam Pemilu. Melihat DPT Pemilu yang hingga kini masih bermasalah, dia menyarankan agar Pemilu 2009, terutama Pileg 9 April mendatang distop terlebih dulu.
?Belajar dari Pilgub Jatim, kalau menurut saya, pemilu distop saja dulu. Sesungguhnya Pemilu ini sudah tidak layak diteruskan,? kata Ray Rangkuti dalam diskusi tersebut.
Selain Ray Rangkuti, hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Ramadhansyah (Ketua Panwaslu DKI), Herdi Sahrasad (peneliti Senior dari Universitas Paramadina/penulis buku) dan Bob R Randilawe (Moderator).
Melihat banyaknya masalah dalam Pemilu yang dilakukan oleh KPU, Ray merasa heran melihat partai politik peserta Pemilu yang saat ini kelihatan masih bersemangat malakukan kampanye. ?Sejujurnya, saya heran kenapa partai peserta Pemilu masih semangat kampanye,? katanya.
Padahal, kata Ray, pelaksanaan Pemilu yang bermasalah akan menghasilkan masalah yang lebih besar. ?Masyarakat dikadalin (dibohongi) oleh parpol, parpol dikadalin oleh KPU dan gak tahu siapa yang mengkadalin KPU,? ungkapnya.
Menurut Ray, melihat sistem Pemilu yang ada, seharusnya Pemilu 2009 berjalan lebih dari pada Pemilu 1999 dan 2004. Sebab, katanya, segala kekurangan pada Pemilu lalu sudah berusaha diperbaiki pada Pemilu kali ini.
?Ternyata pelaksanaannya malah kacau. Seharusnya lebih baik. Masak semua tahapan Pemilu terlambat semua,? katanya.
Anehnya, lanjut Ray, KPU kelihatan tak merasa bersalah dengan berbagai masalah yang terjadi. ?KPU melanggar tapi tak merasa bersalah, meskipun dia melanggar aturannya sendiri. Tahapan Pemilu yang molor semua,? ungkapnya.
Karena banyaknya masalah yang ada, Ray menyebut demokrasi di Indonesia main-main. ?Demokrasi yang seolah-olah ada. Mana ada negara demokrasi yang Pemilunya dibikin main-main. DPT dibikin tertutup, padahal DPT adalah hal krusial,? tegasnya.
Agar di kemudian hari tak timbul masalah, Ray menyarankan KPU agar segera membagikan DPT ke semua parpol peserta Pemilu untuk dikoreksi terlebih dahulu.?Beri waktu 3 atau 4 parpol untuk mengoreksi DPT. Kalau tak ada protes, Pemilu diteruskan. Berarti kasus yang terjadi di Jatim hanya di Jatim saja,? katanya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S Bakry mengatakan, pihaknya tahu betul soal kecurangan yang terjadi di Jatim. Sebab, lembaganya terjun langsung ke Jatim selama Pilkada. ?Saya tahu betul Pilkada Jatim, karena LSN terjun langsung di Jatim,? katanya.
Bahkan pada putaran pertama, katanya, LSN sempat menjadi konsultan politik pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). ?Putaran pertama saya jadi konsultan KarSa. Kemudian putus kontrak. Waktu itu, saya bilang, saya akan membantu bapak dengan cara saya, bukan cara bapak,? paparnya.
Umar sangat yakin Pilkada Jatim diwarnai banyak kecurangan. Pasalnya, sebelum coblosan pun dia telah mencium itu. Tidak hanya soal dugaan rekayasa DPT, birokrasi juga ikut ?bermain?. ?Saya yakin birokrasi terlibat di Jatim,? jelasnya.
Dikatakannya, sejak awal situasi Jatim memang tak kondusif untuk pelaksanaan Pilkada sebab ia melihat banyak ketidakadilan di sana.?Kebencian masing-masing calon terhadap calon luar biasa. Kampanye hitamnya juga luar biasa,? katanya.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah, mengatakan, dugaan manipulasi DPT tak hanya terjadi di Bangkalan dan Sampang pada coblosan ulang 21 Januari lalu. Di Jakarta ternyata juga ditemukan daftar Pemilih yang diduga kuat fiktif.
Berdasarkan penelusurannya, di Jakarta Timur telah ditemukan daftar pemilih fiktif yang modusnya sama dengan di Jatim.?Ada yang NIK yang gak jelas, sama dengan di Jatim,? katanya. (amh/ful/det)
Hati-hati! PKB, PAN, PKS Tumbal SBY
Politik
26/03/2009 - 20:13
Hati-hati! PKB, PAN, PKS Tumbal SBY
Abdullah Mubarok
Ray Rangkuti
(inilah.com/ Raya Abdullah)INILAH.COM, Jakarta - Meski sudah melakukan pertemuan, partai Islam disarankan jangan terlalu cepat 'menjual diri' ke SBY. Jika hasil suara pemilu legislatif kurang baik, partai Islam yang sudah menyatakan kecenderungannya mendukung SBY, bisa didepak.
"Pertemuan itu yang diuntungkan SBY. Partai Islam itu (PKB, PAN, dan PKS) bisa menjadi tumbal," kata Direktur Eksekutif Lima Ray Rangkuti kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (26/3).
Seperti diketahui, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin sering bertemu dengan SBY setiap bulan sekali. Hal ini mengindikasikan PKS cenderung akan berkoalisi kembali dengan PD. Selain itu, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir ternyata telah bertemu dengan SBY kemarin di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor (25/3). Konsolidasi dengan PAN dilanjutkan dengan rencana PD mengundang Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais.
Partai Islam lainnya yakni PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Sekjen PKB Lukman Edy sudah bertemu dengan SBY pagi ini (26/3). Pertemuan ini berlangsung sekitar 1 jam di kediaman SBY ini dianggap PKB sebagai 'pemanasan' koalisi.
Pertemuan yang sudah terjadi, dianggap Ray, sebagai upaya konsolidasi. PD memang membutuhkan dukungan partai menengah agar bisa memenuhi syarat pengajuan capres 20% suara sah nasional dan 25% suara kursi. Di samping itu, partai bernomor urut 31 perlu membentuk koalisi yang besar untuk bisa menandingi koalisi Partai Golkar-PDIP jika benar-benar terwujud.
"SBY hebat memblok partai-partai tersebut ke arahnya," imbuhnya.
Melihat peluang dengan SBY lebih besar, ujar Ray, 3 partai Islam tersebut mengincar posisi sebagai pendamping SBY. Keinginan tersebut memang diimpikan. Impian tersebut bisa kandar ketika suara pemilu legislatif jeblok. "Jangan terlalu ge er. SBY kan tidak memberikan konsensi, akan memilih siapa pendampingnya. Dan untuk beralih koalisi cukup sulit, karena di lihat partai lain terlalu 'geer' sebelumnya," pungkasnya. [bar/dil]
Selasa, 24 Maret 2009
'Ketidaktegasan KPU bisa timbulkan kecurangan'
BISNIS INDONESIA
Selasa, 24/03/2009 13:29 WIB
'Ketidaktegasan KPU bisa timbulkan kecurangan'
oleh : Anugerah Perkasa
JAKARTA (Bisnis.Com): Kecurangan berskala besar dalam Pemilu 2009 berpotensi terjadi menyusul ketidaktegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara hajatan tersebut. Gugatan hukum juga diperkirakan marak seusai hasil pengumuman perolehan suara.
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Hendi Sahrazad mengatakan kecurangan yang akan terjadi pada pemilu kali ini diperkirakan memiliki modus serupa dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Timur. Dia memaparkan hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap KPU maupun pemilu.
“Hal yang serupa akan terjadi, seperti dugaan manipulasi daftar pemilih tetap [DPT]. Pemilu kali ini bisa menimbulkan delegitimasi,” ujar Hendi dalam diskusi Skenario Kecurangan Pemilu di Jakarta, hari ini.
Menurut dia, sejumlah modus lainnya adalah pemilih tambahan tanpa nomor induk kependudukan (NIK), kartu suara yang tanggal lahirnya dipalsukan, pemilih di bawah umur, nama pemilih digandakan hingga NIK yang digunakan untuk lima sampai enam orang. Hendi menjelaskan kecurangan semacam itulah yang berpotensi terjadi secara besar pada penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menuturkan KPU dinilai sebagai sumber masalah dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Menurut dia, KPU adalah lembaga yang tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.
“Jadwal penetapan DPT yang molor dapat diubah seenaknya saja karena itu berdasarkan peraturan KPU. Misalnya batas akhirnya adalah Oktober, KPU mencabut peraturan itu dan menggantinya dengan peraturan baru yang menyebutkan batas akhirnya adalah November,” ujarnya.
Ray memaparkan dengan ketidakkonsistenan KPU, dirinya pesimistis pemilu kali ini perlu dilanjutkan. Pemilu, sambungnya, tidak sekadar penyelenggaraan teknis melainkan juga dilaksanakan dengan menghormati asas peraturan. Dia memerkirakan hal yang paling diributkan setelah pemungutan suara terjadi adalah dugaan manipulasi DPT.
Sementara itu, mantan anggota KPU 2004 Mulyana W. Kusumah mengatakan sejumlah pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu juga berpotensi akan menempuh jalur hukum. Ketidakpuasan tersebut, lanjutnya, dipicu oleh masalah teknis seperti rusaknya surat suara, atau DPT yang direkayasa.
“Ini sama dengan melecehkan rakyat karena pemilih disuguhi DPT yang bodong atau rusaknya surat suara. Para calon legislatif yang kalah bisa-bisa akan menggugat KPU,” tegasnya.
Dia menuturkan siapa pun bisa menempuh jalur hukum seperti melakukan gugatan perdata karena perbuatan melawan hukum, menggugat putusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga uji materiil. Mulyana mencontohkan penentuan DPT yang terus berubah tak hanya menimbulkan kesangsian mengenai akurasinya, tetapi juga kekhawatiran akan terjadinya kecurangan secara sistematis.(er)
Selasa, 24/03/2009 13:29 WIB
'Ketidaktegasan KPU bisa timbulkan kecurangan'
oleh : Anugerah Perkasa
JAKARTA (Bisnis.Com): Kecurangan berskala besar dalam Pemilu 2009 berpotensi terjadi menyusul ketidaktegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara hajatan tersebut. Gugatan hukum juga diperkirakan marak seusai hasil pengumuman perolehan suara.
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Hendi Sahrazad mengatakan kecurangan yang akan terjadi pada pemilu kali ini diperkirakan memiliki modus serupa dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Timur. Dia memaparkan hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap KPU maupun pemilu.
“Hal yang serupa akan terjadi, seperti dugaan manipulasi daftar pemilih tetap [DPT]. Pemilu kali ini bisa menimbulkan delegitimasi,” ujar Hendi dalam diskusi Skenario Kecurangan Pemilu di Jakarta, hari ini.
Menurut dia, sejumlah modus lainnya adalah pemilih tambahan tanpa nomor induk kependudukan (NIK), kartu suara yang tanggal lahirnya dipalsukan, pemilih di bawah umur, nama pemilih digandakan hingga NIK yang digunakan untuk lima sampai enam orang. Hendi menjelaskan kecurangan semacam itulah yang berpotensi terjadi secara besar pada penyelenggaraan pemilu tahun ini.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menuturkan KPU dinilai sebagai sumber masalah dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Menurut dia, KPU adalah lembaga yang tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.
“Jadwal penetapan DPT yang molor dapat diubah seenaknya saja karena itu berdasarkan peraturan KPU. Misalnya batas akhirnya adalah Oktober, KPU mencabut peraturan itu dan menggantinya dengan peraturan baru yang menyebutkan batas akhirnya adalah November,” ujarnya.
Ray memaparkan dengan ketidakkonsistenan KPU, dirinya pesimistis pemilu kali ini perlu dilanjutkan. Pemilu, sambungnya, tidak sekadar penyelenggaraan teknis melainkan juga dilaksanakan dengan menghormati asas peraturan. Dia memerkirakan hal yang paling diributkan setelah pemungutan suara terjadi adalah dugaan manipulasi DPT.
Sementara itu, mantan anggota KPU 2004 Mulyana W. Kusumah mengatakan sejumlah pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu juga berpotensi akan menempuh jalur hukum. Ketidakpuasan tersebut, lanjutnya, dipicu oleh masalah teknis seperti rusaknya surat suara, atau DPT yang direkayasa.
“Ini sama dengan melecehkan rakyat karena pemilih disuguhi DPT yang bodong atau rusaknya surat suara. Para calon legislatif yang kalah bisa-bisa akan menggugat KPU,” tegasnya.
Dia menuturkan siapa pun bisa menempuh jalur hukum seperti melakukan gugatan perdata karena perbuatan melawan hukum, menggugat putusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga uji materiil. Mulyana mencontohkan penentuan DPT yang terus berubah tak hanya menimbulkan kesangsian mengenai akurasinya, tetapi juga kekhawatiran akan terjadinya kecurangan secara sistematis.(er)
LIMA Desak KPU Akhiri Polemik DPT
NTT ONLINE
LIMA Desak KPU Akhiri Polemik DPT
Ditulis oleh Hans
Minggu, 22 Maret 2009 20:31
jakarta, NTT Onlie - DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendesak agar Komisi Pemilihan Umum segera mengakhiri polemik tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dituntut untuk segera menyerahkan DPT akhir kepada partai politik paling lambat Selasa (24/3) mendatang.
"KPU harus segera mengakhiri polemik DPT dengan mengambil langkah-langkah kongkrit. Jangan berlarut-larut," tukas Ray di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, KPU harus memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan verifikasi DPT. Verifikasi DPT oleh parpol ini penting untuk menjamin bahwa KPU bersikap transparan. Selain itu, demi mengantisipasi potensi kecurangan penggelembungan DPT di tingkat daerah.
"Misalnya, parpol diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. Bila tidak ada tanggapan pemilu bisa dilanjutkan dan isu DPT diakhiri. Namun, bila ada koreksi, maka hari berikutnya KPU langsung membuat perubahan sesuai kesalahan yang ada," tutur Ray.
Menurutnya, hingga saat ini KPU seolah 'menutup mata' karena tidak kunjung menyikapi isu mengenai penggelembungan DPT. Padahal, lanjut dia, indikasi di tingkat nasional sudah ada.
Ia menambahkan, mengenai kasus pilkada Jawa Timur hendaknya aparat terkait tetap melanjutkan penyidikan unsur pidana sesuai mekanisme yang ada.
"Dengan begitu, persoalan DPT ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan bisa dianggap selesai. Dan isu pemilu ditunda pun bisa diakhiri," tandas Ray. san
LIMA Desak KPU Akhiri Polemik DPT
Ditulis oleh Hans
Minggu, 22 Maret 2009 20:31
jakarta, NTT Onlie - DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendesak agar Komisi Pemilihan Umum segera mengakhiri polemik tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU dituntut untuk segera menyerahkan DPT akhir kepada partai politik paling lambat Selasa (24/3) mendatang.
"KPU harus segera mengakhiri polemik DPT dengan mengambil langkah-langkah kongkrit. Jangan berlarut-larut," tukas Ray di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, KPU harus memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan verifikasi DPT. Verifikasi DPT oleh parpol ini penting untuk menjamin bahwa KPU bersikap transparan. Selain itu, demi mengantisipasi potensi kecurangan penggelembungan DPT di tingkat daerah.
"Misalnya, parpol diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. Bila tidak ada tanggapan pemilu bisa dilanjutkan dan isu DPT diakhiri. Namun, bila ada koreksi, maka hari berikutnya KPU langsung membuat perubahan sesuai kesalahan yang ada," tutur Ray.
Menurutnya, hingga saat ini KPU seolah 'menutup mata' karena tidak kunjung menyikapi isu mengenai penggelembungan DPT. Padahal, lanjut dia, indikasi di tingkat nasional sudah ada.
Ia menambahkan, mengenai kasus pilkada Jawa Timur hendaknya aparat terkait tetap melanjutkan penyidikan unsur pidana sesuai mekanisme yang ada.
"Dengan begitu, persoalan DPT ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan bisa dianggap selesai. Dan isu pemilu ditunda pun bisa diakhiri," tandas Ray. san
Penyelenggaraan Pemilu 2009 Terburuk
DETIK.COM
Selasa, 24/03/2009 10:46 WIB
Wacana Pemilu Ditunda
Penyelenggaraan Pemilu 2009 Terburuk
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Prabowo sekarang sudah berubah pikiran. Bila pekan lalu, setelah bertemu Megawati, dia secara terbuka mengusulkan pemilu ditunda, kini tidak lagi. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.
Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.
Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.
"Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.
Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat mempengaruhi perolehan suara parpol.
"Kasus pilkada Jatim semakin mengkhawatirkan sejumlah parpol. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan partai yang saat ini berkuasa," jelas Rangkuti. Padahal, imbuhnya, masalah DPT murni karena kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.
Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.
Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.
Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.
Sementara Ketua Panwas DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, potensi kecurangan terhadap DPT yang paling mungkin terjadi antara lain, adanya pemilih di bawah umur, NIK sama tapi nama berbeda, nama pemilih digandakan, atau satu NIK akan digunakan untuk 2 hingga 6 nama berbeda.
Namun Ramdansyah mengatakan, di Jakarta sejauh ini belum ada pelanggaran DPT yang masuk dalam kategori pidana. Sebab hanya kesalahan administrasi saja.
Hal senada juga dikatakan Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi detikcom secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.
Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.
Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.
Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.
Seharusnya, kata Mulyana, KPU hanya mengikuti data yang ada sebelumnya. Apalagi di sejumlah daerah sudah menggelar pilkada. Sehingga data-data DPT di pilkada bisa digunakan.
"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada. Tapi kenapa justru bertambah kacau?," tanya Mulyana.
Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.
(ddg/iy)
Selasa, 24/03/2009 10:46 WIB
Wacana Pemilu Ditunda
Penyelenggaraan Pemilu 2009 Terburuk
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Prabowo sekarang sudah berubah pikiran. Bila pekan lalu, setelah bertemu Megawati, dia secara terbuka mengusulkan pemilu ditunda, kini tidak lagi. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.
Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.
Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.
"Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.
Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat mempengaruhi perolehan suara parpol.
"Kasus pilkada Jatim semakin mengkhawatirkan sejumlah parpol. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan partai yang saat ini berkuasa," jelas Rangkuti. Padahal, imbuhnya, masalah DPT murni karena kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.
Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.
Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.
Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.
Sementara Ketua Panwas DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, potensi kecurangan terhadap DPT yang paling mungkin terjadi antara lain, adanya pemilih di bawah umur, NIK sama tapi nama berbeda, nama pemilih digandakan, atau satu NIK akan digunakan untuk 2 hingga 6 nama berbeda.
Namun Ramdansyah mengatakan, di Jakarta sejauh ini belum ada pelanggaran DPT yang masuk dalam kategori pidana. Sebab hanya kesalahan administrasi saja.
Hal senada juga dikatakan Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi detikcom secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.
Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.
Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.
Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.
Seharusnya, kata Mulyana, KPU hanya mengikuti data yang ada sebelumnya. Apalagi di sejumlah daerah sudah menggelar pilkada. Sehingga data-data DPT di pilkada bisa digunakan.
"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada. Tapi kenapa justru bertambah kacau?," tanya Mulyana.
Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.
(ddg/iy)
Parpol Perlu Terlibat Benahi DPT
REPUBLIKA NEWSROOM
Parpol Perlu Terlibat Benahi DPT
By Republika Newsroom
Minggu, 22 Maret 2009 pukul 14:37:00 Font Size A A A
Facebook JAKARTA –- Parpol peserta pemilu dinilai perlu terlibat untuk membenahi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituding terdapat manipulasi. DPT yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa diserahkan ke parpol untuk diverifikasi. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Minggu.
“Paling lambat Selasa (24/3), parpol perlu menerima DPT terakhir,” kata Ray. Dia menambahkan, parpol perlu ikut melakukan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara KPU dan parpol. Sehingga, penyelenggara dan peserta pemilu memegang DPT yang sama, serta diakui keabsahannya.
Mengingat padatnya tahapan pemilu, lanjutnya, parpol diberi kesempatan tiga hari untuk melakukan verifikasi. “Jika tidak ada tanggapan dari parpol, sebaiknya isu DPT diakhiri saja,” kata Ray. Verifikasi merupakan kesempatan bagi parpol untuk menyampaikan keberatan secara resmi.
Seperti diketahui, koalisi sembilan parpol menyampaikan DPT yang diduga terdapat manipulasi kepada KPU. Namun, KPU meragukan keabsahan DPT yang disampaikan oleh koalisi parpol tersebut. Alasannya, dalam DPT yang diduga manipulasi itu tidak dilengkapi tandatangan KPU setempat yang merupakan syarat keabsahan.
“Jika KPU menerima keberatan dari parpol, KPU langsung buat perubahan sesuai kesalahan,” kata Ray. Terkait adanya manipulasi DPT dalam pilkada Jawa Timur, lanjutnya, unsur pidana bisa dilanjutkan sesuai mekanisme. Sehingga, isu penundaan pemilu bisa segera diakhiri.
Di tempat terpisah, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Hendri Daya Putra, mengatakan, validasi DPT yang dilakukan KPU kabupaten/kota se-Indonesia memang terlalu singkat. “Seharusnya, kami diberi waktu dua pekan untuk melakukan pembenahan data pemilih,” kata Hendri menjelaskan.
“Kami hanya diberi waktu dua hari untuk melakukan validasi data pemilih,” katanya. Jika diberi waktu lebih lama, lanjutnya, KPU di daerah bisa mempersiapkan data terbaru sebelum dibawa ke KPU pusat untuk divalidasi. Hal itu dianggap bisa meminimalisir adanya pemilih ganda dalam DPT.
Setelah dikeluarkannya Perppu No 1/2009, KPU melakukan penyesuaian jumlah pemilih dengan mengundang KPU kabupaten/kota pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Mereka diminta untuk melakukan validasi terhadap data pemilih terbaru. Alhasil, terdapat penambahan pemilih sebanyak 196.775 orang. - ikh/ahi
Parpol Perlu Terlibat Benahi DPT
By Republika Newsroom
Minggu, 22 Maret 2009 pukul 14:37:00 Font Size A A A
Facebook JAKARTA –- Parpol peserta pemilu dinilai perlu terlibat untuk membenahi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dituding terdapat manipulasi. DPT yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa diserahkan ke parpol untuk diverifikasi. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Minggu.
“Paling lambat Selasa (24/3), parpol perlu menerima DPT terakhir,” kata Ray. Dia menambahkan, parpol perlu ikut melakukan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara KPU dan parpol. Sehingga, penyelenggara dan peserta pemilu memegang DPT yang sama, serta diakui keabsahannya.
Mengingat padatnya tahapan pemilu, lanjutnya, parpol diberi kesempatan tiga hari untuk melakukan verifikasi. “Jika tidak ada tanggapan dari parpol, sebaiknya isu DPT diakhiri saja,” kata Ray. Verifikasi merupakan kesempatan bagi parpol untuk menyampaikan keberatan secara resmi.
Seperti diketahui, koalisi sembilan parpol menyampaikan DPT yang diduga terdapat manipulasi kepada KPU. Namun, KPU meragukan keabsahan DPT yang disampaikan oleh koalisi parpol tersebut. Alasannya, dalam DPT yang diduga manipulasi itu tidak dilengkapi tandatangan KPU setempat yang merupakan syarat keabsahan.
“Jika KPU menerima keberatan dari parpol, KPU langsung buat perubahan sesuai kesalahan,” kata Ray. Terkait adanya manipulasi DPT dalam pilkada Jawa Timur, lanjutnya, unsur pidana bisa dilanjutkan sesuai mekanisme. Sehingga, isu penundaan pemilu bisa segera diakhiri.
Di tempat terpisah, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Hendri Daya Putra, mengatakan, validasi DPT yang dilakukan KPU kabupaten/kota se-Indonesia memang terlalu singkat. “Seharusnya, kami diberi waktu dua pekan untuk melakukan pembenahan data pemilih,” kata Hendri menjelaskan.
“Kami hanya diberi waktu dua hari untuk melakukan validasi data pemilih,” katanya. Jika diberi waktu lebih lama, lanjutnya, KPU di daerah bisa mempersiapkan data terbaru sebelum dibawa ke KPU pusat untuk divalidasi. Hal itu dianggap bisa meminimalisir adanya pemilih ganda dalam DPT.
Setelah dikeluarkannya Perppu No 1/2009, KPU melakukan penyesuaian jumlah pemilih dengan mengundang KPU kabupaten/kota pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Mereka diminta untuk melakukan validasi terhadap data pemilih terbaru. Alhasil, terdapat penambahan pemilih sebanyak 196.775 orang. - ikh/ahi
KPU Coret Pemilih Hantu, KPU siap mencocokkan DPT dengan parpol.
REPUBLIKA
Koran » Berita Utama
Senin, 23 Maret 2009 pukul 00:43:00
KPU Coret Pemilih Hantu
KPU siap mencocokkan DPT dengan parpol.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mencoret pemilih ganda dan orang-orang yang seharusnya tak ada dalam daftar pemilih atau pemilih 'hantu' (ghost voters). Pencoretan akan dilakukan setelah penyisiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Jawa Timur.
Lewat pengecekan itu, KPU juga ingin memastikan DPT yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April adalah hasil pemutakhiran, bukan DPT yang digunakan dalam Pilkada Jatim. Pengecekan data direncanakan per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
''Lebih baik jika pengecekan juga dilakukan dengan membandingkan data yang dimiliki parpol,'' kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di sela-sela rapat pleno bersama ketua KPU dari kabupaten/kota Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jatim di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (22/3). Dapil VII meliputi Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Trenggalek.
KPU siap memberikan DPT versi terakhir kepada parpol untuk diverifikasi. DPT di KPU, kata Hafiz, harus sama dengan DPT di parpol. DPT yang ada di tangan parpol saat ini, kata dia, telah diperinci per TPS.
Hafiz mengatakan, KPU tidak ingin ada DPT tak sahih beredar di kalangan parpol. DPT aspal yang diduga hasil manipulasi ini tidak ditandatangani KPU setempat. Selain pimpinan KPU di Dapil VII, Hafiz menyatakan akan mengundang daerah lain yang diduga bermasalah dengan DPT.
Kontroversi
Hingga kemarin, isu DPT itu masih menjadi kontroversi. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyindir ketidakberesan DPT sebagai persoalan yang melanggar asas jujur dan adil (jurdil) dalam pemilu.
''Kalau pemimpin terpilih dari hasil pemilu yang curang, itu hanya membodohi rakyat. Ketika saya tidak jadi presiden, saya tidak ribut.
Tetapi, karena ada kecurangan [DPT], saya tidak bisa terima,'' katanya saat berkampanye di Pondok Pesantren Darussalam, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.
Pada pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sabtu (21/3), Megawati juga membicarakan DPT. Keduanya berharap, KPU dan Depdagri membereskan soal itu.
Hari ini, Megawati diagendakan bertemu sejumlah tokoh politik untuk membahas manipulasi DPT, seperti Prabowo Subianto, Tifatul Sembiring, Amien Rais, dan Gus Dur. Sekjen PDIP, Pramono Anung, pekan lalu, menyatakan, ada informasi manipulasi DPT di Dapil VII yang rata-rata 25 persen.
Pengurus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai, isu DPT sengaja digelembungkan untuk mengalihkan isu. Dia menuding PDIP dan Megawati panik menghadapi pemilu karena popularitas SBY yang terus menanjak. ''Targetnya hanya itu,'' katanya.
Tapi, temuan ketidakberesan DPT terus meluas. Kemarin, anggota DPRD Kota Tangerang, Wawan Budiawan, mengaku menemukan pemilih ganda di sejumlah TPS di Kelurahan Sukasari, Kec Tangerang. ''Di setiap TPS, ada 30-an pemilih ganda,'' kata Wawan. Di Sukasari, ada 51 TPS.
Wawan menduga pemilih ganda itu bermula dari DPT Pilkada Kota Tangerang yang tidak diubah KPU dan hanya di-copy paste. Dia mengaku sudah melaporkan kasus itu kepada panwaslu kecamatan (panwascam).
Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Hendri Daya Putra, menduga kisruh DPT timbul karena validasi DPT yang dilakukan KPU kabupaten/kota terlalu singkat. ''Kami hanya diberi dua hari. Seharusnya, dua pekan,'' katanya.
Setelah keluarnya Perppu No 1/2009 yang antara lain memfasilitasi perubahan DPT, dia mengatakan, KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia diundang KPU pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Mereka diminta melakukan validasi. Hasilnya, ada penambahan 196.775 pemilih.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, parpol harus terlibat aktif memverifikasi DPT yang dituding dimanipulasi. Bila KPU dan parpol sudah memegang DPT yang sama, Ray mengatakan, kesalahpahaman bisa dihilangkan.
Parpol bisa diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. ''Jika tidak ada tanggapan dari parpol, sebaiknya isu DPT diakhiri saja,'' kata Ray.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, keberatan sejumlah parpol terhadap DPT sudah terlambat. Pasalnya, mereka sudah diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Bawaslu pun sudah berulang kali mengingatkan parpol untuk mengkritisi. Tapi, tak dimanfaatkan. ikh/abi/yli/ade/ant
PERUBAHAN DATA PEMILIH SETAHUN TERAKHIR
Dua pekan menjelang pemungutan suara pemilu legislatif, daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi kontroversi. Berikut perubahan data pemilih sejak diserahkan oleh Depdagri ke KPU, Jumlah daftar pemilih sementara (DPS), hingga penetapan DPT yang berubah-ubah hingga tiga kali.
5 APRIL 2008
Pemerintah (Depdagri) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, dengan jumlah pemilih 154.741.787
20 JUNI 2008
Dalam SK KPU No 139/2008, KPU mencantumkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 174.410.453, dengan pemilih dalam negeri 172.801.878 jiwa dan pemilih luar negeri 1.608.575 jiwa.
15 SEPTEMBER 2008
DPS hasil perbaikan menyatakan jumlah 170.752.862 jiwa, atau berkurang 2.047.854 jiwa.
24 OKTOBER 2008
KPU menetapkan DPT lewat SK KPU No 383/2008, dengan jumlah pemilih 170.022.239. Angka di SK ini memang bersifat sementara, karena data pemilih dari Papua dan luar negeri belum masuk.
7 MARET 2009
KPU melansir DPT hasil revisi, lewat Keputusan KPU No 164/KPTS/KPU/Tahun 2009. Jumlah pemilih menjadi 171.265.442 atau bertambah 195.775 dari jumlah sebelumnya 171.068.667. DPT dalam negeri, meng -alami penambahan sebanyak 230.820, dari 169.558.775 menjadi 169.789.595. DPT luar negeri menurun 34.045, dari semula 1.509.847 menjadi 1.475.847.
Sumber: Pusat Data Republika
Infografis: Ali Imron/Republika
(-)
Koran » Berita Utama
Senin, 23 Maret 2009 pukul 00:43:00
KPU Coret Pemilih Hantu
KPU siap mencocokkan DPT dengan parpol.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mencoret pemilih ganda dan orang-orang yang seharusnya tak ada dalam daftar pemilih atau pemilih 'hantu' (ghost voters). Pencoretan akan dilakukan setelah penyisiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Jawa Timur.
Lewat pengecekan itu, KPU juga ingin memastikan DPT yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April adalah hasil pemutakhiran, bukan DPT yang digunakan dalam Pilkada Jatim. Pengecekan data direncanakan per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
''Lebih baik jika pengecekan juga dilakukan dengan membandingkan data yang dimiliki parpol,'' kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di sela-sela rapat pleno bersama ketua KPU dari kabupaten/kota Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jatim di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (22/3). Dapil VII meliputi Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Trenggalek.
KPU siap memberikan DPT versi terakhir kepada parpol untuk diverifikasi. DPT di KPU, kata Hafiz, harus sama dengan DPT di parpol. DPT yang ada di tangan parpol saat ini, kata dia, telah diperinci per TPS.
Hafiz mengatakan, KPU tidak ingin ada DPT tak sahih beredar di kalangan parpol. DPT aspal yang diduga hasil manipulasi ini tidak ditandatangani KPU setempat. Selain pimpinan KPU di Dapil VII, Hafiz menyatakan akan mengundang daerah lain yang diduga bermasalah dengan DPT.
Kontroversi
Hingga kemarin, isu DPT itu masih menjadi kontroversi. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyindir ketidakberesan DPT sebagai persoalan yang melanggar asas jujur dan adil (jurdil) dalam pemilu.
''Kalau pemimpin terpilih dari hasil pemilu yang curang, itu hanya membodohi rakyat. Ketika saya tidak jadi presiden, saya tidak ribut.
Tetapi, karena ada kecurangan [DPT], saya tidak bisa terima,'' katanya saat berkampanye di Pondok Pesantren Darussalam, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.
Pada pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sabtu (21/3), Megawati juga membicarakan DPT. Keduanya berharap, KPU dan Depdagri membereskan soal itu.
Hari ini, Megawati diagendakan bertemu sejumlah tokoh politik untuk membahas manipulasi DPT, seperti Prabowo Subianto, Tifatul Sembiring, Amien Rais, dan Gus Dur. Sekjen PDIP, Pramono Anung, pekan lalu, menyatakan, ada informasi manipulasi DPT di Dapil VII yang rata-rata 25 persen.
Pengurus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai, isu DPT sengaja digelembungkan untuk mengalihkan isu. Dia menuding PDIP dan Megawati panik menghadapi pemilu karena popularitas SBY yang terus menanjak. ''Targetnya hanya itu,'' katanya.
Tapi, temuan ketidakberesan DPT terus meluas. Kemarin, anggota DPRD Kota Tangerang, Wawan Budiawan, mengaku menemukan pemilih ganda di sejumlah TPS di Kelurahan Sukasari, Kec Tangerang. ''Di setiap TPS, ada 30-an pemilih ganda,'' kata Wawan. Di Sukasari, ada 51 TPS.
Wawan menduga pemilih ganda itu bermula dari DPT Pilkada Kota Tangerang yang tidak diubah KPU dan hanya di-copy paste. Dia mengaku sudah melaporkan kasus itu kepada panwaslu kecamatan (panwascam).
Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Hendri Daya Putra, menduga kisruh DPT timbul karena validasi DPT yang dilakukan KPU kabupaten/kota terlalu singkat. ''Kami hanya diberi dua hari. Seharusnya, dua pekan,'' katanya.
Setelah keluarnya Perppu No 1/2009 yang antara lain memfasilitasi perubahan DPT, dia mengatakan, KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia diundang KPU pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Mereka diminta melakukan validasi. Hasilnya, ada penambahan 196.775 pemilih.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, parpol harus terlibat aktif memverifikasi DPT yang dituding dimanipulasi. Bila KPU dan parpol sudah memegang DPT yang sama, Ray mengatakan, kesalahpahaman bisa dihilangkan.
Parpol bisa diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. ''Jika tidak ada tanggapan dari parpol, sebaiknya isu DPT diakhiri saja,'' kata Ray.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, keberatan sejumlah parpol terhadap DPT sudah terlambat. Pasalnya, mereka sudah diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Bawaslu pun sudah berulang kali mengingatkan parpol untuk mengkritisi. Tapi, tak dimanfaatkan. ikh/abi/yli/ade/ant
PERUBAHAN DATA PEMILIH SETAHUN TERAKHIR
Dua pekan menjelang pemungutan suara pemilu legislatif, daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi kontroversi. Berikut perubahan data pemilih sejak diserahkan oleh Depdagri ke KPU, Jumlah daftar pemilih sementara (DPS), hingga penetapan DPT yang berubah-ubah hingga tiga kali.
5 APRIL 2008
Pemerintah (Depdagri) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, dengan jumlah pemilih 154.741.787
20 JUNI 2008
Dalam SK KPU No 139/2008, KPU mencantumkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 174.410.453, dengan pemilih dalam negeri 172.801.878 jiwa dan pemilih luar negeri 1.608.575 jiwa.
15 SEPTEMBER 2008
DPS hasil perbaikan menyatakan jumlah 170.752.862 jiwa, atau berkurang 2.047.854 jiwa.
24 OKTOBER 2008
KPU menetapkan DPT lewat SK KPU No 383/2008, dengan jumlah pemilih 170.022.239. Angka di SK ini memang bersifat sementara, karena data pemilih dari Papua dan luar negeri belum masuk.
7 MARET 2009
KPU melansir DPT hasil revisi, lewat Keputusan KPU No 164/KPTS/KPU/Tahun 2009. Jumlah pemilih menjadi 171.265.442 atau bertambah 195.775 dari jumlah sebelumnya 171.068.667. DPT dalam negeri, meng -alami penambahan sebanyak 230.820, dari 169.558.775 menjadi 169.789.595. DPT luar negeri menurun 34.045, dari semula 1.509.847 menjadi 1.475.847.
Sumber: Pusat Data Republika
Infografis: Ali Imron/Republika
(-)
Koran » Berita Utama
Senin, 23 Maret 2009 pukul 00:43:00
KPU Coret Pemilih 'Hantu'
KPU siap mencocokkan DPT dengan parpol.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mencoret pemilih ganda dan orang-orang yang seharusnya tak ada dalam daftar pemilih atau pemilih 'hantu' (ghost voters). Pencoretan akan dilakukan setelah penyisiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Jawa Timur.
Lewat pengecekan itu, KPU juga ingin memastikan DPT yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April adalah hasil pemutakhiran, bukan DPT yang digunakan dalam Pilkada Jatim. Pengecekan data direncanakan per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
''Lebih baik jika pengecekan juga dilakukan dengan membandingkan data yang dimiliki parpol,'' kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di sela-sela rapat pleno bersama ketua KPU dari kabupaten/kota Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jatim di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (22/3). Dapil VII meliputi Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Trenggalek.
KPU siap memberikan DPT versi terakhir kepada parpol untuk diverifikasi. DPT di KPU, kata Hafiz, harus sama dengan DPT di parpol. DPT yang ada di tangan parpol saat ini, kata dia, telah diperinci per TPS.
Hafiz mengatakan, KPU tidak ingin ada DPT tak sahih beredar di kalangan parpol. DPT aspal yang diduga hasil manipulasi ini tidak ditandatangani KPU setempat. Selain pimpinan KPU di Dapil VII, Hafiz menyatakan akan mengundang daerah lain yang diduga bermasalah dengan DPT.
Kontroversi
Hingga kemarin, isu DPT itu masih menjadi kontroversi. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyindir ketidakberesan DPT sebagai persoalan yang melanggar asas jujur dan adil (jurdil) dalam pemilu.
''Kalau pemimpin terpilih dari hasil pemilu yang curang, itu hanya membodohi rakyat. Ketika saya tidak jadi presiden, saya tidak ribut.
Tetapi, karena ada kecurangan [DPT], saya tidak bisa terima,'' katanya saat berkampanye di Pondok Pesantren Darussalam, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.
Pada pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sabtu (21/3), Megawati juga membicarakan DPT. Keduanya berharap, KPU dan Depdagri membereskan soal itu.
Hari ini, Megawati diagendakan bertemu sejumlah tokoh politik untuk membahas manipulasi DPT, seperti Prabowo Subianto, Tifatul Sembiring, Amien Rais, dan Gus Dur. Sekjen PDIP, Pramono Anung, pekan lalu, menyatakan, ada informasi manipulasi DPT di Dapil VII yang rata-rata 25 persen.
Pengurus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai, isu DPT sengaja digelembungkan untuk mengalihkan isu. Dia menuding PDIP dan Megawati panik menghadapi pemilu karena popularitas SBY yang terus menanjak. ''Targetnya hanya itu,'' katanya.
Tapi, temuan ketidakberesan DPT terus meluas. Kemarin, anggota DPRD Kota Tangerang, Wawan Budiawan, mengaku menemukan pemilih ganda di sejumlah TPS di Kelurahan Sukasari, Kec Tangerang. ''Di setiap TPS, ada 30-an pemilih ganda,'' kata Wawan. Di Sukasari, ada 51 TPS.
Wawan menduga pemilih ganda itu bermula dari DPT Pilkada Kota Tangerang yang tidak diubah KPU dan hanya di-copy paste. Dia mengaku sudah melaporkan kasus itu kepada panwaslu kecamatan (panwascam).
Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Hendri Daya Putra, menduga kisruh DPT timbul karena validasi DPT yang dilakukan KPU kabupaten/kota terlalu singkat. ''Kami hanya diberi dua hari. Seharusnya, dua pekan,'' katanya.
Setelah keluarnya Perppu No 1/2009 yang antara lain memfasilitasi perubahan DPT, dia mengatakan, KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia diundang KPU pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Mereka diminta melakukan validasi. Hasilnya, ada penambahan 196.775 pemilih.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, parpol harus terlibat aktif memverifikasi DPT yang dituding dimanipulasi. Bila KPU dan parpol sudah memegang DPT yang sama, Ray mengatakan, kesalahpahaman bisa dihilangkan.
Parpol bisa diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. ''Jika tidak ada tanggapan dari parpol, sebaiknya isu DPT diakhiri saja,'' kata Ray.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, keberatan sejumlah parpol terhadap DPT sudah terlambat. Pasalnya, mereka sudah diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Bawaslu pun sudah berulang kali mengingatkan parpol untuk mengkritisi. Tapi, tak dimanfaatkan. ikh/abi/yli/ade/ant
PERUBAHAN DATA PEMILIH SETAHUN TERAKHIR
Dua pekan menjelang pemungutan suara pemilu legislatif, daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi kontroversi. Berikut perubahan data pemilih sejak diserahkan oleh Depdagri ke KPU, Jumlah daftar pemilih sementara (DPS), hingga penetapan DPT yang berubah-ubah hingga tiga kali.
5 APRIL 2008
Pemerintah (Depdagri) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, dengan jumlah pemilih 154.741.787
20 JUNI 2008
Dalam SK KPU No 139/2008, KPU mencantumkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 174.410.453, dengan pemilih dalam negeri 172.801.878 jiwa dan pemilih luar negeri 1.608.575 jiwa.
15 SEPTEMBER 2008
DPS hasil perbaikan menyatakan jumlah 170.752.862 jiwa, atau berkurang 2.047.854 jiwa.
24 OKTOBER 2008
KPU menetapkan DPT lewat SK KPU No 383/2008, dengan jumlah pemilih 170.022.239. Angka di SK ini memang bersifat sementara, karena data pemilih dari Papua dan luar negeri belum masuk.
7 MARET 2009
KPU melansir DPT hasil revisi, lewat Keputusan KPU No 164/KPTS/KPU/Tahun 2009. Jumlah pemilih menjadi 171.265.442 atau bertambah 195.775 dari jumlah sebelumnya 171.068.667. DPT dalam negeri, meng -alami penambahan sebanyak 230.820, dari 169.558.775 menjadi 169.789.595. DPT luar negeri menurun 34.045, dari semula 1.509.847 menjadi 1.475.847.
Sumber: Pusat Data Republika
Infografis: Ali Imron/Republika
(-)
Senin, 23 Maret 2009 pukul 00:43:00
KPU Coret Pemilih 'Hantu'
KPU siap mencocokkan DPT dengan parpol.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mencoret pemilih ganda dan orang-orang yang seharusnya tak ada dalam daftar pemilih atau pemilih 'hantu' (ghost voters). Pencoretan akan dilakukan setelah penyisiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Jawa Timur.
Lewat pengecekan itu, KPU juga ingin memastikan DPT yang digunakan dalam Pemilu Legislatif 9 April adalah hasil pemutakhiran, bukan DPT yang digunakan dalam Pilkada Jatim. Pengecekan data direncanakan per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
''Lebih baik jika pengecekan juga dilakukan dengan membandingkan data yang dimiliki parpol,'' kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di sela-sela rapat pleno bersama ketua KPU dari kabupaten/kota Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jatim di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (22/3). Dapil VII meliputi Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Trenggalek.
KPU siap memberikan DPT versi terakhir kepada parpol untuk diverifikasi. DPT di KPU, kata Hafiz, harus sama dengan DPT di parpol. DPT yang ada di tangan parpol saat ini, kata dia, telah diperinci per TPS.
Hafiz mengatakan, KPU tidak ingin ada DPT tak sahih beredar di kalangan parpol. DPT aspal yang diduga hasil manipulasi ini tidak ditandatangani KPU setempat. Selain pimpinan KPU di Dapil VII, Hafiz menyatakan akan mengundang daerah lain yang diduga bermasalah dengan DPT.
Kontroversi
Hingga kemarin, isu DPT itu masih menjadi kontroversi. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyindir ketidakberesan DPT sebagai persoalan yang melanggar asas jujur dan adil (jurdil) dalam pemilu.
''Kalau pemimpin terpilih dari hasil pemilu yang curang, itu hanya membodohi rakyat. Ketika saya tidak jadi presiden, saya tidak ribut.
Tetapi, karena ada kecurangan [DPT], saya tidak bisa terima,'' katanya saat berkampanye di Pondok Pesantren Darussalam, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.
Pada pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sabtu (21/3), Megawati juga membicarakan DPT. Keduanya berharap, KPU dan Depdagri membereskan soal itu.
Hari ini, Megawati diagendakan bertemu sejumlah tokoh politik untuk membahas manipulasi DPT, seperti Prabowo Subianto, Tifatul Sembiring, Amien Rais, dan Gus Dur. Sekjen PDIP, Pramono Anung, pekan lalu, menyatakan, ada informasi manipulasi DPT di Dapil VII yang rata-rata 25 persen.
Pengurus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai, isu DPT sengaja digelembungkan untuk mengalihkan isu. Dia menuding PDIP dan Megawati panik menghadapi pemilu karena popularitas SBY yang terus menanjak. ''Targetnya hanya itu,'' katanya.
Tapi, temuan ketidakberesan DPT terus meluas. Kemarin, anggota DPRD Kota Tangerang, Wawan Budiawan, mengaku menemukan pemilih ganda di sejumlah TPS di Kelurahan Sukasari, Kec Tangerang. ''Di setiap TPS, ada 30-an pemilih ganda,'' kata Wawan. Di Sukasari, ada 51 TPS.
Wawan menduga pemilih ganda itu bermula dari DPT Pilkada Kota Tangerang yang tidak diubah KPU dan hanya di-copy paste. Dia mengaku sudah melaporkan kasus itu kepada panwaslu kecamatan (panwascam).
Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Hendri Daya Putra, menduga kisruh DPT timbul karena validasi DPT yang dilakukan KPU kabupaten/kota terlalu singkat. ''Kami hanya diberi dua hari. Seharusnya, dua pekan,'' katanya.
Setelah keluarnya Perppu No 1/2009 yang antara lain memfasilitasi perubahan DPT, dia mengatakan, KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia diundang KPU pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Mereka diminta melakukan validasi. Hasilnya, ada penambahan 196.775 pemilih.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, parpol harus terlibat aktif memverifikasi DPT yang dituding dimanipulasi. Bila KPU dan parpol sudah memegang DPT yang sama, Ray mengatakan, kesalahpahaman bisa dihilangkan.
Parpol bisa diberi waktu tiga hari untuk verifikasi. ''Jika tidak ada tanggapan dari parpol, sebaiknya isu DPT diakhiri saja,'' kata Ray.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, keberatan sejumlah parpol terhadap DPT sudah terlambat. Pasalnya, mereka sudah diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Bawaslu pun sudah berulang kali mengingatkan parpol untuk mengkritisi. Tapi, tak dimanfaatkan. ikh/abi/yli/ade/ant
PERUBAHAN DATA PEMILIH SETAHUN TERAKHIR
Dua pekan menjelang pemungutan suara pemilu legislatif, daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi kontroversi. Berikut perubahan data pemilih sejak diserahkan oleh Depdagri ke KPU, Jumlah daftar pemilih sementara (DPS), hingga penetapan DPT yang berubah-ubah hingga tiga kali.
5 APRIL 2008
Pemerintah (Depdagri) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, dengan jumlah pemilih 154.741.787
20 JUNI 2008
Dalam SK KPU No 139/2008, KPU mencantumkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 174.410.453, dengan pemilih dalam negeri 172.801.878 jiwa dan pemilih luar negeri 1.608.575 jiwa.
15 SEPTEMBER 2008
DPS hasil perbaikan menyatakan jumlah 170.752.862 jiwa, atau berkurang 2.047.854 jiwa.
24 OKTOBER 2008
KPU menetapkan DPT lewat SK KPU No 383/2008, dengan jumlah pemilih 170.022.239. Angka di SK ini memang bersifat sementara, karena data pemilih dari Papua dan luar negeri belum masuk.
7 MARET 2009
KPU melansir DPT hasil revisi, lewat Keputusan KPU No 164/KPTS/KPU/Tahun 2009. Jumlah pemilih menjadi 171.265.442 atau bertambah 195.775 dari jumlah sebelumnya 171.068.667. DPT dalam negeri, meng -alami penambahan sebanyak 230.820, dari 169.558.775 menjadi 169.789.595. DPT luar negeri menurun 34.045, dari semula 1.509.847 menjadi 1.475.847.
Sumber: Pusat Data Republika
Infografis: Ali Imron/Republika
(-)
Wacana Pemilu Ditunda
DETIK.COM
Selasa, 24/03/2009 10:46 WIB
Wacana Pemilu DitundaPenyelenggaraan Pemilu 2009 Terburuk
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Prabowo sekarang sudah berubah pikiran. Bila pekan lalu, setelah bertemu Megawati, dia secara terbuka mengusulkan pemilu ditunda, kini tidak lagi. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.
Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.
Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.
"Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.
Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat mempengaruhi perolehan suara parpol.
"Kasus pilkada Jatim semakin mengkhawatirkan sejumlah parpol. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan partai yang saat ini berkuasa," jelas Rangkuti. Padahal, imbuhnya, masalah DPT murni karena kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.
Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.
Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.
Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.
Sementara Ketua Panwas DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, potensi kecurangan terhadap DPT yang paling mungkin terjadi antara lain, adanya pemilih di bawah umur, NIK sama tapi nama berbeda, nama pemilih digandakan, atau satu NIK akan digunakan untuk 2 hingga 6 nama berbeda.
Namun Ramdansyah mengatakan, di Jakarta sejauh ini belum ada pelanggaran DPT yang masuk dalam kategori pidana. Sebab hanya kesalahan administrasi saja.
Hal senada juga dikatakan Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi detikcom secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.
Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.
Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.
Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.
Seharusnya, kata Mulyana, KPU hanya mengikuti data yang ada sebelumnya. Apalagi di sejumlah daerah sudah menggelar pilkada. Sehingga data-data DPT di pilkada bisa digunakan.
"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada. Tapi kenapa justru bertambah kacau?," tanya Mulyana.
Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.
(ddg/iy)
Selasa, 24/03/2009 10:46 WIB
Wacana Pemilu DitundaPenyelenggaraan Pemilu 2009 Terburuk
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Prabowo sekarang sudah berubah pikiran. Bila pekan lalu, setelah bertemu Megawati, dia secara terbuka mengusulkan pemilu ditunda, kini tidak lagi. Alasannya, investasi yang dikeluarkan sudah banyak yang keluar. Kalau pemilu sampai tertunda tentu dirinya sangat merugi.
Tapi sekalipun tidak lagi mendesak pemilu ditunda, Prabowo masih tetap kesal dengan data DPT yang dianggap penuh rekayasa. Malah dia memprediksi, akibat rekayasa, jumlah DPT bisa saja menggelembung seketika.
Pembengkakan yang mungkin terjadi, jelas mantan Danjen Kopassus ini, angkanya bisa mencapai 25%. Jika dihitung dari DPT total sementara yang berjumlah 147 juta, maka pemilih siluman diperkirakan ada 30 juta lebih.
"Ini tidak hanya di Jawa Timur tetapi hampir terjadi di seluruh daerah," begitu ungkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bandara Selaparang, Mataram, Senin, 23 Maret.
Peryataan Prabowo tersebut dimaklumi pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Menurut Ray, kecurigaan dari parpol disebabkan KPU tidak mau terbuka soal DPT. Padahal DPT sangat mempengaruhi perolehan suara parpol.
"Kasus pilkada Jatim semakin mengkhawatirkan sejumlah parpol. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan partai yang saat ini berkuasa," jelas Rangkuti. Padahal, imbuhnya, masalah DPT murni karena kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Untuk mengatasi kecurigaan parpol kalau KPU terlibat dalam upaya main curang, ujar Rangkuti, KPU sesegera mungkin menyerahkan hard copy atau soft copy DPT yang telah dimutakhirkan. Paling lambat diserahkan Rabu, 25 Maret 2009.
Sehingga parpol punya waktu untuk meneliti DPT sebelum hari pencontrengan tiba. "Gabungan parpol bisa saja membentuk tim ahli. Kalau perlu dibayar mahal untuk mempelajari DPT yang diserahkan oleh KPU. Sehingga tidak ada lagi prasangka di belakang hari," usul Rangkuti.
Sayangnya, kata Rangkuti, KPU sampai sekarang masih acuh saja dengan keluhan parpol. Hanya KPU di daerah-daerah yang selalu teriak-teriak soal data DPT yang tidak karuan.
Jika masalah DPT belum juga diselesaikan KPU bisa menghadapi gugatan yang berkepanjangan terkait hasil pemilu. Bukan itu saja, kondisi ini hanya menguntungkan beberapa parpol yang ingin menyerang partai tertentu.
Sementara Ketua Panwas DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, potensi kecurangan terhadap DPT yang paling mungkin terjadi antara lain, adanya pemilih di bawah umur, NIK sama tapi nama berbeda, nama pemilih digandakan, atau satu NIK akan digunakan untuk 2 hingga 6 nama berbeda.
Namun Ramdansyah mengatakan, di Jakarta sejauh ini belum ada pelanggaran DPT yang masuk dalam kategori pidana. Sebab hanya kesalahan administrasi saja.
Hal senada juga dikatakan Ketua Panwas Jawa Barat Mahi Hikmat dan Ketua Panwas Medan Muhammad Aswin. Saat dihubungi detikcom secara terpisah, keduanya mengaku, yang terjadi di wilayah mereka hanya sebatas kesalahan administrasi.
Misalnya, ada orang yang meninggal tapi masih terdaftar, dan ada warga belum didaftarkan. "Untuk indikasi pidana belum ada," jelas Hikmat.
Buruknya administrasi yang dilakukan KPU membuat banyak pihak menganggap penyelenggaraan Pemilu 2009 lebih kacau dari pemilu 2004. Terutama soal pendataan DPT.
Tapi kata mantan anggota KPU pada pemilu 2004 Mulayana Kusumah, bukan berarti pemilu 2004 sukses. Sebab apa yang terjadi di 2004, juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja penyelenggaraan pemilu 2009, jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Penyelenggaraan pemilu saat ini yang terburuk sejak Indonesia merdeka. Sebab sejak orde lama melakukan pemilu hingga sekarang tidak pernah terjadi kekisruhan seperti ini," jelas Mulayana.
Ditambahkannya, buruknya persiapan pemilu, seperti penyusunan DPT, disebabkan KPU salah mengupload data dan kurang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Depdagri, serta KPUD.
Seharusnya, kata Mulyana, KPU hanya mengikuti data yang ada sebelumnya. Apalagi di sejumlah daerah sudah menggelar pilkada. Sehingga data-data DPT di pilkada bisa digunakan.
"Mestinya pekerjaan KPU saat ini jauh lebih mudah karena ada pilkada. Tapi kenapa justru bertambah kacau?," tanya Mulyana.
Buruknya kerja KPU dinilai Mulyana, akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jadi siapapun pemenang pemilu atau pilpres kurang mendapat legitimasi yang kuat. Sebab hasilnya dicurigai banyak pihak.
(ddg/iy)
Langganan:
Postingan (Atom)
