NIK

SEPUTAR INDONESIA

NIK

Selasa, 24 Maret 2009 12:54

JAKARTA (SINDO)—Pemerintah menjanjikan proses identitas tunggal bagi masyarakat akan selesai 2011. Proses pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependuduk-an (SIAK) hingga kini terus dikebut pemerintah memalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Admin-duk) Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

"Pemerintah memberikan nomor identitas kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. Saat ini dalam proses itu, tentunya ini untuk pengembangan administrasi kependudukan Indonesia ke depan," tandas Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang kepada SINDO di kantornya kemarin.

Menurut Saut, pengembangan sistem inf ormasi administrasi kependudukan menjadi komitmen nasional dalam menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK. Dengan adanya NIK akan memudahkan dalam pengaturan data kependudukan dan menghindari adanya identitas ganda.

Terkait dengan pemilu, adanya SIAK dan NIK juga akan memudahkan bagi pemerintah untuk menyusun data kependudukan untuk dijadikan data penduduk potensial pe-milih pemilu (DP4) untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dijadikan DPS. "Saat ini, pemerintah juga selalu siap membantu KPU dalam proses pengolahan memutakhirkan DP4. Tapi penyusunan DPS dan DPT itu ada pada KPU," tandas Saut. Hingga kini pemerintah memang belum menyelesaikan sistem pengenalan tunggal berupa NIK. Namun proses untuk menuju ke arah sistem pengenalan tunggal terus dilakukan secara nasional.

Sebelumnya, Mendagri Mardiyanto mengungkapkan rencana pembuatan identitas tunggal bagi penduduk. Program ini nantinya diharapkan bisa memperbaiki administrasi publik dan mempermudah pelayanan.

Namun, dia mengakui program tersebut membutuhkan waktu. Sebab, perlu adanya perangkat yang secara khusus bisa mengintegrasikan program tersebut dan pendataan yang perlu diteliti kembali.

Keberadaan identitas tunggal dimasa datang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program ini juga akan mengurangi penyalahgunaan atau praktik penyimpangan administrasi.

Direktur Lingkar Madani untuk Rakyat (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pasca Pemilu 2009 pemerintah harus proaktif dan bisa menyelesaikan NIK secaranasional. Bukan hanya untuk kepentingan pemilu, menurut dia, NIK juga dibutuhkan dalam kerapian administrasi negara. "Saya pikir ini sangat perlu dan harus direaliasasi segera. Tapi jika saat ini memang terlalu sulit, mungkin setelah presiden terpilih harus ada komitmen dalam pembuatan NIK ini," tandasnya.

Ray Rangkuti menambahkan dalam konteks pemilu, seringkali identitas ganda menjadi salah satu masalah. Ray mencontohkan kasus Jawa Timur mencuat juga karena adanya identitas ganda. "Kedepan agar tak terulang, tentu perlu ada NIK tunggal," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui saat ini sedang muncul polemik terkait validitas data pemilu. Hal itu dipicu adanya ratusan bahkan ribuan identitas ganda di berbagai daerah. Selain itu juga muncul identitas yang pemiliknya sudah meninggal dunia.(sofiandwi)