Depdagri-KPU Saling Tuding

SEPUTAR INDONESIA

Depdagri-KPU Saling Tuding

Friday, 20 March 2009

JAKARTA(SINDO) – Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum jelas.Depdagri maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama-sama tidak mau disalahkan dalam hal ini.


Mendagri Mardiyanto menegaskan bahwa permasalahan DPT merupakan kewenangan KPU dan saat ini bukan kewenangan pemerintah lagi.Sedangkan penanganan dugaan manipulasi DPT di Jawa Timur merupakan kewenangan Mabes Polri. ”Tolong dilihat ya,Mendagri bukan kewenangannya, apalagi kemudian terus dikatakan pemerintah seolaholah mempunyai rekayasa untuk melakukan itu (manipulasi DPT),” ujar mantan gubernur Jawa Tengah ini di Istana Negara,Jakarta kemarin.

Dugaan manipulasi DPT di tiga daerah di Jawa Timur yang diungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rabu (18/3) lalu, kemarin langsung dibahas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Mendagri Mardiyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar dipanggil khusus Presiden SBY di Istana Negara untuk membicarakan masalah ini.

Dalam pertemuan 1,5 jam tersebut, Presiden SBY, kata Mardiyanto, meminta agar semua bekerja secara sistemik untuk mengatasi masalah DPT ini.Dia menjelaskan, setiap langkah penyusunan DPT telah dilakukan dengan baik. Misalnya pada 5 April 2008 Depdagri telah menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU.

”Menlu juga menyerahkan, setelah itu saya serahkan, yang mengolah DPT adalah KPU. Ingat, pemerintah tidak masuk,” ujarnya. Pemerintah, lanjut dia, akan memperbaiki DPT jika diperlukan dan itu pun harus dilakukan atas permintaan KPU. ”Tolonglah yakin, bahwa pemerintah on track, pemerintah sesuai norma dan aturan,” katanya. Ia juga yakin masalah DPT tidak akan memundurkan jadwal Pemilu yang telah ditetapkan pada 9 April 2009. ”Saya sampaikan bahwa pemerintah tetap konsisten soal Pemilu. Jadi kalau ada kekurangan, kita sempurnakan bersama.

Saya minta semuanya untuk berpikir jernih untuk bangsa dan negara. Pemilu itu sudah direncanakan dengan baik,”ujarnya. Sedangkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tidak berkomentar banyak ketika ditanya soal DPT. Dia hanya mengatakan Mabes Polri akan memberi keterangan khusus mengenai kasus DPT di Jatim Sabtu (21/3) besok. ”Insya Allah nanti kita jelaskan semua, hari Sabtu saya jelaskan sekitar jam 09.00-10.00 WIB,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan,KPU tidak akan mengubah DPT yang saat ini telah ditetapkan.Sebab,DPT tersebut memang tidak bisa diubah lagi.

Hanya, jika memang ada kesalahan DPT, KPU minta pihak yang menginformasikan kesalahan tersebut memberikan data ke KPU. Sehingga, KPU bisa meng-cross check kebenarannya. ”Nanti jika memang ada pemilih yang datanya tidak benar langsung dicoret,” jelasnya. Berbeda dengan keterangan Mendagri Mardiyanto, Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardianto mengatakan, permasalahan DPT sebenarnya muncul pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dimunculkan Depdagri.

”Saat (KPU) menerima DP4 dari Departemen Dalam Negeri sudah seperti itu.Ada pemilih yang NIK (Nomor Induk Kependudukan)- nya dobel bahkan sampai empat,” katanya saat diskusi tentang Penyelenggaran Pemilu di Jakarta kemarin. Juri mengatakan, kasus DPT ganda dan sebagainya adalah imbas dari DP4 Depdagri. Dia mengatakan,kasus DPT bermasalah tidak hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia juga mengalami permasalahan yang sama.

Juri mengatakan, dalam bebeberapa kasus, Depdagri sebagai lembaga yang berwenang, enggan memberikan NIK baru kepada pemilih yang diakomodir oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Sehingga sebagian daerah memilih untuk mengosongkan NIK pemilih bersangkutan, tetapi ada daerah lain yang mengisinya dengan NIK pemilih lain sehingga terjadi duplikasi. Hafiz mengakui telah menerima laporan tentang DPT yang tidak jelas di Sampang, Madura.

Karena itu KPU akan mencocokkan laporan itu dengan DPT yang dimiliki KPU Sampang. ”Sebab, data DPT yang dianggap fiktif, yang diserahkan KPU, adalah DPT tanpa tanda tangan Ketua KPU Sampang. Nah, Sabtu besok kami akan mencocokkannya,”ujarnya. Selain itu, pekan depan KPU juga akan mengumpulkan KPU provinsi yang salah satunya membahas DPT. Dia juga mengatakan proses ketidakbenaran data pemilih juga bisa dilihat saat pemungutan suara.

Dia meminta jika saat pemungutan suara ada nama pemilih yang tidak jelas, maka kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) boleh mencoretnya. Hafiz menambahkan, memang ada dalam DPT pemilih yang mempunyai tanggal kelahiran yang sama. Hal itu terjadi karena saat ditanya tanggal kelahirannya calon pemilih yang bersangkutan mengaku tidak hafal.

Harus Diusut Tuntas

Berbagai kalangan mendesak manipulasi DPT di berbagai daerah diusut tuntas. ”Perlu penyelidikan lebih lanjut. Termasuk memastikan apakah DPT yang fiktif ini merupakan desain kelompok tertentu atau sematamata ketidakcermatan KPU atau KPUD,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta kemarin.

Ray mengatakan DPT yang dimanipulasi memang bisa menguntungkan pihak tertentu. Karenanya cara itu sengaja ditempuh untuk kemenangan pihak tertentu dalam pemilu nanti. Namun, bisa juga hal itu karena kelalaian penyelenggara atau KPU. ”Bisa faktor disengaja atau didesain, tapi juga bisa efek tak sengaja,” ujarnya. Karena itu, mengusut dan menyelidiki DPT wajib dilakukan sebelum pemilu digelar.DPT merupakan faktor yang sangat vital dalam pemilu.

Langkah yang harus dilakukan KPU,menurut Ray, adalah membuka secara luas dan transparan DPT terakhir. ”Lantas KPU harus transparan soal DPT pascapenyempurnaan,” desaknya. Hal senada dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dia mendesak dugaan manipulasi DPT diusut tuntas, termasuk laporan manipulasi DPT dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang sudah ada bukti-buktinya.

Parpol Bersikap

Sejumlah pimpinan parpol akan bertemu untuk membahas ketidakberesan DPT, Senin (23/03).Pertemuan tersebut diprakarsai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung menyatakan, berdasarkan penelusuran di lapangan banyak ditemukan indikasi penggelembungan DPT seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Sampang pada pilkada ulang di Jawa Timur.

Menurut dia, modus yang dipakai mirip dengan di dua kabupaten tersebut, yakni nomor induk kependudukan (NIK) ganda yang digunakan puluhan bahkan ratusan orang. Bahkan ada NIK yang sudah digandakan masih digandakan lagi. ”Kita tahu bersama di Bangkalan dan Sampang hampir terjadi 325.000 yang digelembungkan. Sekarang kami temukan hal yang sama di Jatim VII (Pacitan, Magetan, Trenggalek dan Ponorogo), bahkan di Surabaya,” kata Pramono seusai menghadiri Forum PPP Mendengar kemarin.

Sejumlah pimpinan parpol yang akan bertemu,yakni Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar), Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), Wiranto (Ketua Partai Hanura), Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) dan Soetrisno Bachir (Ketua Umum PAN). Ketua MPP PAN Amien Rais dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga diundang dalam pertemuan ini. (rarasati syarief/rahmat sahid/kholil/ahmad baidowi/pasti liberti/dian widiyanarko)