Pemilu Sebaiknya Ditunda

REPUBLIKA NEWSROOM

Pemilu Sebaiknya Ditunda

By Republika Newsroom

Selasa, 24 Maret 2009 pukul 16:07:00

JAKARTA -- Wacana menunda pelaksanaan pemilu kembali mencuat. Kali ini, suara sumbang tentang perlunya mengevaluasi seluruh pelaksanaan Pemilu 2009 datang dari diskusi di Indonesian Democrazy Monitor (Indemo), Jakarta, Selasa (24/3).

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yaitu mantan anggota Panwaslu 1999, Hariman Siregar, mantan anggota KPU 2004, Mulyana W Kusumah, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Hariman Siregar, mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2009 banyak diwarnai indikasi kecurangan yang berpotensi menimbulkan kericuhan pasca pemilihan. Indikasi kecurangan yang dimaksud Hariman di antaranya adalah ketidakjelasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang pelaksanaan pemilihan yang menyisakan waktu dua pekan lagi.

Selain itu, lanjut Hariman, selalu tidak tepatnya waktu yang dilakukan KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan persiapan pemilu juga dinilai sebagai bagian dari unsur kecurangan pemilu secara sistemik.

"Semua skenario itu jelas mengarah pada kecurangan pemilu. Ini bukan saja disebabkan lemahnya KPU secara teknis, tapi juga akibat pemerintahan SBY yang berlagak bodoh," papar Hariman.

Masalah DPT misalnya, kata Hariman, ada gejala kesengajaan penyusunan DPT yang amburadul sehingga bisa dimanfaatkan untuk penggelembungan suara terhadap kepentingan politik tertentu. "Proses penyusunan DPT itu kan sangat panjang, kenapa baru diributkan sekarang?"

Kondisi kekaburan jumlah DPT diperparah dengan pernyataan pemerintah yang mengatakan masalah DPT bukanlah domain kepentingan pemerintah, melainkan KPU.

Karena itu, menurut Hariman, jika pemilu tetap dilakukan di tengah kondisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan, maka pemilu berpotensi besar akan menimbulkan kerusuhan.

"Dalam kondisi seperti ini sebaiknya pemilu ditunda saja dan pemerintah SBY-JK tidak bisa lepas tangan, mereka harus turut mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil," ujar Hariman.

Herdi Sahrazad, menambahkan, masalah DPT bisa dijadikan alasan kuat telah terjadinya upaya kecurangan pemilu yang dilakukan secara sistemik. Berdasarkan temuan permasalahan DPT di Jawa Timur, Herdi mengungkapkan, modus kecurangan yang sama juga ditemukan dalam penyusunan DPT di daerah lain.

Modus kecurangan DPT yang dimaksud Herdi adalah dimasukkannya pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemilih yang belum lahir, pemilih di bawah umur, penggunaan NIK sama dengan nama berbeda, dan pemilih dengan nama sama.

"Semua indikasi kecurangan ini jelas menjadi awal ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu yang jujur dan adil," ujar Herdi.

Herdi pun meminta kepada pemerintah untuk membentuk Tim Investigasi Independen Kecurangan Pemilu guna menjamin pelaksanaan pemilu yang benar-benar demokratis.

Ray Rangkuti menambahkan, situasi kekacauan DPT diperburuk dengan tidak efektifnya Badan Pengawas Pemilu dalam mengawal pelaksanaan pemilihan yang baik. Menurut Ray, Bawaslu terlalu disibukkan dengan urusan-urusan sepele seperti model dan cara kampanye parpol serta caleg. "Padahal ada urusan yang lebih besar, yaitu mengawal terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil," imbuh Ray.

Ray melanjutkan, banyak kinerja KPU terkait penyediaan logistik pemilu yang luput dari pantauan Bawaslu. Akibatnya, masyarakat kini disuguhkan dengan masalah jadwal pemilu yang berubah-ubah, kerusakan surat suara yang sudah dalam taraf memprihatinkan, serta tidak terjaganya asas keadilan dalam pencetakan nama dan atau lambang parpol serta caleg dalam suarat suara. "Ini akibat KPU dan Bawaslu tidak efektif, saya kira ini semua harus dievaluasi," tandas Ray.

- ade/ahi