Bermasalah, Pemilu takkan diundur

SOLO POS

Edisi : Jum'at, 20 Maret 2009 , Hal.1

Bermasalah, Pemilu takkan diundur

Jakarta (Espos) Sejumlah persoalan membayangi pelaksanaan Pemilu legislatif. Petinggi Parpol bahkan meminta Pemilu diundur. Namun pemerintah berkeras tetap menggelar Pemilu pada 9 April.


Pemerintah juga menyerukan untuk membenahi kekurangan persiapan Pemilu secara bersama-sama. Sebelumnya, sejumlah persoalan serius menyertai tahapan Pemilu, misalnya terkait produksi surat suara yang melebihi deadline yang ditentukan, hingga amburadulnya jadwal kampanye terbuka.

Wacana Pemilu mundur dilontarkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyusul pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk membahas soal dugaan manipulasi DPT di Pilgub Jatim, yang membuat mantan Kapolda Jatim Irjen Herman Surjadi Sumawiredja mundur dari Polri. Herman menjadikan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka pemalsuan DPT di Sampang dan Bangkalan. Ditemukan nama fiktif sebanyak 27% di DPT. Namun status Wahyudi kemudian diturunkan sebagai saksi dan Herman dicopot sebagai Kapolda.

”Kalau memang belum siap, KPU harus jujur, kalau perlu Pemilu ditunda,” kata Prabowo, Rabu (18/3) malam seusai bertemu Mega. Prabowo meminta KPU membagikan DPT ke Parpol. Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, juga menuntut pemerintah menuntaskan kasus dugaan manipulasi DPT ini.

Sementara, lontaran penundaan Pemilu mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ”Jika KPU tidak bisa menyerahkan DPT, ya diundur saja Pemilunya,” ujar Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saefudin, Kamis (19/3). Sedangkan Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Parpol-Parpol meminta Pemilu ditunda hingga persoalan DPT tuntas.

Menurut Tjahjo, Pemilu yang didasarkan pada kecurangan akan mengurangi kredibilitas dan legalitas hasil Pemilu. ”Misalnya, harusnya seluruh Parpol mendapatkan DPT, lalu kami lakukan klarifikasi. Tapi ini tidak terjadi. Masyarakat pemilih dan Parpol-Parpol dimanipulasi terang-terangan. Pemerintah pusat harusnya mengetahui hal ini,” kata Tjahjo. Padahal, dalam UU Pemilu Pasal 38 menyebutkan, KPU harus menyerahkan DPT kepada Parpol sebelum Pemilu dilaksanakan.

Revisi

Sementara pengamat politik, Ray Rangkuti menilai KPU lebih baik mencabut SK KPU yang menetapkan Pemilu digelar 9 April. ”KPU lebih efesien didorong supaya merevisi dan mencabut SK Pemilu tanggal 9 April,” ujar Ray. Menurut dia, dengan dicabutnya SK tersebut, KPU dapat menjadwalkan ulang Pemilu 2009.

Namun, wacana penundaan Pemilu ini justru dikhawatirkan akan memicu krisis politik yang berkepanjangan. Ini disampaikan mantan anggota KPU, Mulyana W Kusumah, di Jakarta. ”Jika usulan diterima akan sangat berisiko. Pengunduran Pemilu akan sangat berisiko apabila melewati tanggal 20 Oktober tersebut. Lalu jika benar diundur akan ada krisis politik berkepanjangan dan dalam UUD 45 tidak ada opsi menyelesaikan itu,” papar Mulyana.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurutnya, menunda Pemilu bukanlah solusi. ”Kami percaya DPT yang ditetapkan telah melalui proses standar dan diverifikasi, meskipun kami yakin tidak mungkin sempurna,” papar Anas.

Ini diamini oleh Sekjen PAN Zulkifli Hasan yang meminta Pemilu tepat waktu. ”Kalau ditunda dampaknya besar, bisa chaos,” ujarnya. Pendapat senada disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring, meskipun satu sisi Tifatul juga menyatakan partainya juga menemukan adanya manipulasi DPT itu.

Menanggapi ini, KPU dengan tegas menolak penundaan Pemilu. ”Itu sudah harga mati,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha. Sementara Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, KPU tidak akan mengubah DPT. ”Manipulasi itu masih dugaan. Jadi saya minta kesediaan Dirjen Adminduk bersama dengan direkturnya untuk ke tempat saya pukul 10.00 WIB besok (hari ini-red).”

Menurut Hafiz, dengan pertemuan ini diharapkan DPT Jatim yang diserahkan ke KPU dapat terdeteksi. Menurut Hafiz, jika manipulasi DPT Jatim benar terjadi, maka pihaknya akan meminta kepada seluruh KPUD di Indonesia untuk mencoret nama-nama siluman. KPU juga akan memanggil KPU Kabupaten Sampang dan Bangkalan untuk membandingkan DPT kedua daerah itu, dengan DPT nasional.

Sementara itu, pemerintah menyikapi serius isu dugaan manipulasi DPT. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara bidang politik dan keamanan (Polkam) mendadak berkumpul di Kantor Presiden. Mereka dipanggil Presiden untuk mengikuti rapat. Tampak di antara pejabat adalah Kapolri Jenderal Bambang HD, Menko Polhukam Widodo AS, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan, pemerintah akan konsisten dengan jadwal Pemilu dan tak akan diundur lagi. ”Pemilu itu sudah direncanakan dengan baik. Kalau ada kekurangan, kita sempurnakan bersama,” ujar dia.

Mendagri juga menyatakan, kewenangan penyusunan DPT nasional ada di KPU. Pemerintah sama sekali tak memiliki wewenang atau melakukan intervensi di dalamnya.

Pada bagian lain, hingga kini, persiapan logistik khususnya surat suara di Jawa Tengah pun belum juga selesai. Ketua KPU Jateng Ida Budhiati meminta kepada KPU kabupaten/kota di Jateng mencermati lagi kondisi surat suara, untuk mengidentifikasi apakah surat suara yang dilaporkan rusak memang benar-benar memenuhi kriteria rusak. Ini menyusul ada kekurangan surat suara 1,4 juta lembar. Dengan mencermati ulang, akan diketahui mana yang benar-benar rusak, dan mana yang tidak rusak. - Oleh :

dtc/Ant/oto