Manipulasi DPT Makin Terkuak, Parpol Desak Tunda Pemilu

SUARA PEMBARUAN

Detail News | Back
2009-03-19

Manipulasi DPT Makin Terkuak, Parpol Desak Tunda Pemilu
SP/Ruht Semiono

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir (kiri) berbincang dengan juru kampanyenya di dalam pesawat saat menuju lokasi kampanye di Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/3) pagi. Penggunaan pesawat sebagai salah satu alat trasnpotasi menuju daerah-daerah kampanye di wilayah Indonesia diperkirakan meningkat men- jelang Pemilu 2009.

[JAKARTA] Setelah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) Herman Surjadi Sumawiredja mengungkap manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Bangkalan dan Sampang dalam Pilgub Jatim 2008, kasus serupa pun terkuak di beberapa daerah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mensinyalir sekitar 30 persen DPT untuk pemilu legislatif di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII, fiktif. Jumlah pemilih di Dapil Jatim VII tercatat 3.847.939.

Fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Posko PDI-P Dapil Jatim VII, Sudi Atmiko Aribowo, di Ponorogo, Rabu (18/3), menyatakan pihak- nya menemukan DPT fiktif, yang tercermin dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tempat tanggal lahir yang ganda, serta alamat dan kartu pemilih yang ganda pula.

"Ditemukannya manipulasi data ini menunjukkan bahwa dalam pemilu telah terjadi kejahatan demokrasi, serta mencederai kualitas, kejujuran, dan keadilan pemilu," ujar Hasto.

Hal serupa juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Ketua KPU Kota Malang, Henry MT menyebutkan jika dalam Pilgub Jatim jumlah DPT di Kota Malang mencapai 791.577 pemilih, untuk pemilu legislatif malah tinggal 570.885 pemilih.

Namun, KPU yakin tidak ada pemilih ganda dalam DPT. "Kita menyakini, DPT yang baru-baru ini dikeluarkan KPU sebagai data yang benar dan tidak ganda. Tapi kalau memang ada temuan, silakan saja menyerahkan ke KPU dan nanti kami akan crosscheck temuan tersebut ke provinsi," kata anggota KPU Syamsulbahri saat dihubungi SP, Kamis (19/3). Baru-baru ini, KPU telah mengubah DPT dari sebelumnya berjumlah 171.068.667 pemilih menjadi 171.265.442 pemilih.


KPU Tak Beres

Terkait hal itu, PDI-P sedang mempertimbangkan usulan menunda pelaksanaan pemilu. "Sedang kita pertimbangkan usulan tersebut, tapi yang penting semua parpol harus aktif memantau kinerja KPU dan mencermati indikasi-indikasi ketidakberesan di tubuh penyelenggara pemilu tersebut," kata Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo.

Persoalan ketidaksiapan KPU menyelenggarakan pemilu, katanya, menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, Rabu (18/3) malam.

"Indikasi penggelembungan DPT di pilkada Jawa Timur sebagaimana penjelasan mantan Kapolda Jatim juga menjadi bahan masukan dalam pembicaraan Ibu Mega dan Mas Prabowo. KPU harus fair, kalau memang belum siap, sampaikan saja kepada partai-partai politik peserta pemilu. Jangan sampai pemilu dipaksakan," katanya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi menyatakan pihaknya mendorong pemilu legislatif ditunda. Dengan demikian, KPU dan KPU di daerah-daerah bisa menyelesaikan persoalan DPT. "Parpol-parpol akan berat menerima hasil pemilu yang diawali dengan persiapan yang berantakan. Kalau pemilu dipaksakan 9 April, nantinya bisa kisruh dan buntunya negara akan chaos," katanya.

Senada dengannya, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, Ray Rangkuti mendesak KPU merevisi total DPT penyempurnaan, bahkan mengundurkan jadwal pemilu legislatif 9 April 2009.

"DPT itu masalah vital dalam pemilu karena menyangkut hak pilih warga negara. Kalau masih ditemukan data ganda atau fiktif dalam DPT, KPU harus melakukan revisi total karena hal ini bisa menimbulkan sengketa dan KPU bisa dikenai sanksi pidana," katanya.

Menurut dia, manipulasi DPT di Jawa Timur bukan human error, tetapi ada unsur kesengajaan. KPU Jawa Timur berkewajiban melakukan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) dan verifikasi ulang DPT awal yang diumumkan KPU. Kalau prosedur itu dilakukan, seharusnya tidak ditemukan nama pemilih ganda dan fiktif dalam DPT.

"Temuan DPT ganda dan fiktif menunjukkan bahwa KPU di daerah cenderung tidak melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih yang sebelumnya digunakan untuk pilkada. Panwaslu pun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan masih amburadulnya DPT di sejumlah daerah jangan sampai menunda pelaksanaan Pemilu 2009 ini. "Pemilu legislatif harus berjalan pada 9 April 2009, sambil membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam DPT. Apalagi, masalah DPT itu adalah kesalahan pemerintah daerah, bukan pemerinah pusat," katanya.

Manipulasi DPT ini, lanjutnya, tidak bisa menunda atau membatalkan penyelenggaraan pemilu. Sebab, sudah ada kesepakatan bahwa demokrasi politik dan sirkulasi kepemimpinan di negeri ini tetap harus berjalan. Untuk mengatasinya, pada hari pemungutan suara, saksi dari masing-masing parpol diperbanyak untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Sekjen DPP Partai Hanura, Yus Usman Kusumanegara menyatakan pihaknya dan beberapa partai yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran sedang menyelidiki dugaan manipulasi DPT di Jawa Timur dan daerah-daerah lain. Tentang wacana penundaan pemilu, Yus menyatakan pihaknya masih melihat perkembangan dan menunggu hasil penyelidikan di lapangan.

Sedangkan, anggota Bawaslu, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengatakan KPU dan KPU di daerah-daerah bisa dikenai sanksi pidana jika terbukti tidak melakukan pemutakhiran data pemilih hingga penyusunan dan perbaikan DPS serta penetapan DPT. "Jika terbukti melakukan kesalahan hingga merugikan warga negara yang memiliki hak pilih, KPU bisa dikenai pidana penjara antara 6-36 bulan dan denda Rp 6 juta sampai Rp 36 juta," katanya. [070/120/AHS/ NCW/ J-9/L-10/A-21/J-11/M-16]


SP/Ruht Semiono

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir (kiri) berbincang dengan juru kampanyenya di dalam pesawat saat menuju lokasi kampanye di Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/3) pagi. Penggunaan pesawat sebagai salah satu alat trasnpotasi menuju daerah-daerah kampanye di wilayah Indonesia diperkirakan meningkat men- jelang Pemilu 2009.

[JAKARTA] Setelah mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) Herman Surjadi Sumawiredja mengungkap manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Bangkalan dan Sampang dalam Pilgub Jatim 2008, kasus serupa pun terkuak di beberapa daerah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mensinyalir sekitar 30 persen DPT untuk pemilu legislatif di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII, fiktif. Jumlah pemilih di Dapil Jatim VII tercatat 3.847.939.

Fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Posko PDI-P Dapil Jatim VII, Sudi Atmiko Aribowo, di Ponorogo, Rabu (18/3), menyatakan pihak- nya menemukan DPT fiktif, yang tercermin dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tempat tanggal lahir yang ganda, serta alamat dan kartu pemilih yang ganda pula.

"Ditemukannya manipulasi data ini menunjukkan bahwa dalam pemilu telah terjadi kejahatan demokrasi, serta mencederai kualitas, kejujuran, dan keadilan pemilu," ujar Hasto.

Hal serupa juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Ketua KPU Kota Malang, Henry MT menyebutkan jika dalam Pilgub Jatim jumlah DPT di Kota Malang mencapai 791.577 pemilih, untuk pemilu legislatif malah tinggal 570.885 pemilih.

Namun, KPU yakin tidak ada pemilih ganda dalam DPT. "Kita menyakini, DPT yang baru-baru ini dikeluarkan KPU sebagai data yang benar dan tidak ganda. Tapi kalau memang ada temuan, silakan saja menyerahkan ke KPU dan nanti kami akan crosscheck temuan tersebut ke provinsi," kata anggota KPU Syamsulbahri saat dihubungi SP, Kamis (19/3). Baru-baru ini, KPU telah mengubah DPT dari sebelumnya berjumlah 171.068.667 pemilih menjadi 171.265.442 pemilih.


KPU Tak Beres

Terkait hal itu, PDI-P sedang mempertimbangkan usulan menunda pelaksanaan pemilu. "Sedang kita pertimbangkan usulan tersebut, tapi yang penting semua parpol harus aktif memantau kinerja KPU dan mencermati indikasi-indikasi ketidakberesan di tubuh penyelenggara pemilu tersebut," kata Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo.

Persoalan ketidaksiapan KPU menyelenggarakan pemilu, katanya, menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, Rabu (18/3) malam.

"Indikasi penggelembungan DPT di pilkada Jawa Timur sebagaimana penjelasan mantan Kapolda Jatim juga menjadi bahan masukan dalam pembicaraan Ibu Mega dan Mas Prabowo. KPU harus fair, kalau memang belum siap, sampaikan saja kepada partai-partai politik peserta pemilu. Jangan sampai pemilu dipaksakan," katanya.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi menyatakan pihaknya mendorong pemilu legislatif ditunda. Dengan demikian, KPU dan KPU di daerah-daerah bisa menyelesaikan persoalan DPT. "Parpol-parpol akan berat menerima hasil pemilu yang diawali dengan persiapan yang berantakan. Kalau pemilu dipaksakan 9 April, nantinya bisa kisruh dan buntunya negara akan chaos," katanya.

Senada dengannya, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Nasional, Ray Rangkuti mendesak KPU merevisi total DPT penyempurnaan, bahkan mengundurkan jadwal pemilu legislatif 9 April 2009.

"DPT itu masalah vital dalam pemilu karena menyangkut hak pilih warga negara. Kalau masih ditemukan data ganda atau fiktif dalam DPT, KPU harus melakukan revisi total karena hal ini bisa menimbulkan sengketa dan KPU bisa dikenai sanksi pidana," katanya.

Menurut dia, manipulasi DPT di Jawa Timur bukan human error, tetapi ada unsur kesengajaan. KPU Jawa Timur berkewajiban melakukan pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) dan verifikasi ulang DPT awal yang diumumkan KPU. Kalau prosedur itu dilakukan, seharusnya tidak ditemukan nama pemilih ganda dan fiktif dalam DPT.

"Temuan DPT ganda dan fiktif menunjukkan bahwa KPU di daerah cenderung tidak melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih yang sebelumnya digunakan untuk pilkada. Panwaslu pun tidak melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie mengatakan masih amburadulnya DPT di sejumlah daerah jangan sampai menunda pelaksanaan Pemilu 2009 ini. "Pemilu legislatif harus berjalan pada 9 April 2009, sambil membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam DPT. Apalagi, masalah DPT itu adalah kesalahan pemerintah daerah, bukan pemerinah pusat," katanya.

Manipulasi DPT ini, lanjutnya, tidak bisa menunda atau membatalkan penyelenggaraan pemilu. Sebab, sudah ada kesepakatan bahwa demokrasi politik dan sirkulasi kepemimpinan di negeri ini tetap harus berjalan. Untuk mengatasinya, pada hari pemungutan suara, saksi dari masing-masing parpol diperbanyak untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Sekjen DPP Partai Hanura, Yus Usman Kusumanegara menyatakan pihaknya dan beberapa partai yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran sedang menyelidiki dugaan manipulasi DPT di Jawa Timur dan daerah-daerah lain. Tentang wacana penundaan pemilu, Yus menyatakan pihaknya masih melihat perkembangan dan menunggu hasil penyelidikan di lapangan.

Sedangkan, anggota Bawaslu, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus mengatakan KPU dan KPU di daerah-daerah bisa dikenai sanksi pidana jika terbukti tidak melakukan pemutakhiran data pemilih hingga penyusunan dan perbaikan DPS serta penetapan DPT. "Jika terbukti melakukan kesalahan hingga merugikan warga negara yang memiliki hak pilih, KPU bisa dikenai pidana penjara antara 6-36 bulan dan denda Rp 6 juta sampai Rp 36 juta," katanya. [070/120/AHS/ NCW/ J-9/L-10/A-21/J-11/M-16]