Kampanye Pejabat Rawan Pelanggaran

SEPUTAR INDONESIA


Kampanye Pejabat Rawan Pelanggaran

Monday, 16 March 2009

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai kampanye elite partai politik (parpol) dari kalangan pejabat negara rawan pelanggaran.

Karena itu, Bawaslu dan semua jajarannya di daerah akan memperketat pengawasan terhadap tindak- tanduk para pejabat berlatar belakang parpol, terutama di depan publik,selama masa kampanye ini. ”Pejabat negara rawan melakukan pelanggaran karena mempunyai akses menggunakan fasilitas negara. Kita (Bawaslu) akan mencermati hal ini. Kami juga telah melatih Panwaslu untuk melakukan pendeteksian atas penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara dalam kampanye besok (hari ini),” ungkap anggota Bawaslu Wirdianingsih di Jakarta, kemarin.

Menurut dia,pejabat negara harus menanggalkan segala bentuk fasilitas negara karena mereka sama dengan peserta pemilu lain di depan calon pemilih.Namun,mereka tentu masih bisa menggunakan fasilitas negara seperti pengamanan,kesehatan maupun protokoler yang sifatnya melekat. ”Selain itu sama semua. Saat kampanye pejabat maupun bukan, tidak boleh dibedakan,”tandasnya. Sesuai rencana, kampanye perdana hari ini serentak digelar dengan deklarasi kampanye damai yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pekan Raya Jakarta.

Selanjutnya,kampanye terbuka tiap parpol dilakukan 17 Maret-5 April 2009. Dalam satu provinsi, setiap parpol peserta pemilu akan mendapatkan kesempatan kampanye selama dua kali. Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tetap solid hingga akhir masa pemerintahan meski sebagian anggota kabinet berkampanye. Presiden mengatakan, rakyat tidak perlu ragu karena dirinya tetap memegang komando penuh KIB.

”Jadi kalau saya melihat ada satu dua menteri yang memang tidak melaksanakan tugasnya akan saya tanya bagaimana masih bisa di pemerintahan, tidak boleh mesin pemerintahan berhenti, harus memilih. Tapi sejauh ini belum ada (menteri) yang lalai menjalankan tugasnya,” tandas Presiden. Sementara Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyarankan agar parpol peserta pemilu meninggalkan cara kampanye lama seperti konvoi dan pengerahan massa.

Menurut dia, konvoi di jalan yang menjadi ciri kampanye terbuka selama ini justru dibenci masyarakat.”Jangan melakukan pengerahan massa yang berlebihan.Sekarang publik tidak menaruh simpati terhadap parpol yang memacetkan jalan,” kata Ray,Koordinator KIPP 2004. Ray mengatakan, saat ini masyarakat perlu disuguhi pendidikan politik yang baik tanpa unjuk kekuatan dengan pengerahan massa besar- besaran.Apalagi, hal itu sering menimbulkan gesekan dengan massa parpol lain atau masyarakat sekitar.

”Hura-hura seperti hiburan musik juga mubazir.Hiburan seperti dangdut dan sebagainya memang digemari tapi tidak membuat suara naik,”ungkapnya. Masyarakat saat ini,lanjut Ray, lebih melihat program yang ditawarkan untuk mereka. Kampanye terbuka adalah saat tepat mengampanyekan program parpol. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdhansyah mengatakan, kemungkinan besar pelanggaran kampanye terjadi karena melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU.

Sebab, perubahan jadwal kampanye oleh KPU yang mepet jelas akan menyulitkan parpol. ”Karena perubahannya sangat mepet besar kemungkinan banyak yang melakukan kampanye tidak sesuai dengan jadwal yang baru,” ujarnya. Dia mengatakan, kampanye yang dilakukan di luar jadwal akan dikenai pasal pidana sesuai dengan Pasal 269 UU Pemilu.

Pasal 269 menyebutkan, setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota untuk tiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp3 juta atau paling banyak Rp12 juta.

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay, kampanye damai hari ini dapat memacu parpol untuk kampanye sehat.Namun,jika kampanye damai tidak disebarkan kepada semua struktur parpol sampai tingkat bawah akan percuma. ”Sebab hanya menjadi simbol yang miskin makna dan efektivitas,”ujarnya.

Parpol Kecewa

Kalangan elite parpol menyesalkan perubahan jadwal kampanye oleh KPU. Bahkan, sejumlah parpol mengaku belum menerima jadwal baru kampanye hingga kemarin. Di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),dan Partai Demokrat.

Menurut Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz, partainya sama sekali belum mendapatkan jadwal kampanye baru dari KPU.Padahal, hari ini parpol sudah memasuki masa kampanye terbuka yang diawali dengan deklarasi kampanye damai. Karena itu, jika sampai besok PPP belum mendapatkan jadwal kampanye baru, PPP akan menggunakan jadwal lama. ”Ya kalau kita belum mendapatkan jadwal baru, tentu kita akan pakai yang lama,” jelasnya kepada SINDO kemarin. Dia mengatakan, perubahan jadwal kampanye yang mendadak sangat menyulitkan parpol.Sebab, parpol harus mengubah persiapan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Seperti diberitakan kemarin, KPU melakukan perubahan jadwal kampanye parpol secara mendadak.Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, perubahan jadwal kampanye itu dimaksudkan agar setiap parpol mendapat frekuensi yang sama untuk melakukan kampanye. Perubahan tersebut dikeluarkan 13 Maret 2009 lalu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PKS Muhammad Razikun juga mengaku prihatin dengan perubahan jadwal kampanye tersebut.Pasalnya, perubahan itu akan berpengaruh langsung pada proses kampanye yang akan dilakukan parpol.

Dia menilai langkah KPU itu sangat tidak populis dan cukup membuat publik tahu bagaimana kinerja lembaga itu mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. ”Perubahan itu tidak masuk akal. Kredibilitas KPU dipertaruhkan,” ujarnya. Hal senada dilontarkan juga Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie. Menurut dia, sampai kemarin partainya juga belum mendapat pemberitahuan dari KPU soal jadwal baru.”Malah saya itu (perubahan jadwal) baru saja dengar,”ujarnya.

Dia mengatakan, jika hingga pelaksanaan kampanye Demokrat belum mendapatkan jadwal baru, pihaknya akan berkampanye sesuai jadwal yang lama. ”Ya kami tentu akan melakukan kampanye sesuai jadwal yang lama jika belum juga mendapatkan jadwal yang baru,” ujarnya. (fahmi faisa/kholil/ rd kandi/ dian widiyanarko)