Perlu Rencana Darurat

SINAR HARAPAN

Perlu Rencana Darurat
KPU Optimistis Pemilu Legislatif Serentak

Oleh
Romauli/
Wishnugroho Akbar

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis pemilu tetap digelar serentak pada 9 April 2009, kecuali terjadi force majeur (bencana alam) yang menyebabkan surat suara rusak.

Distribusi surat suara pemilu ke KPU kabupaten/kota dijanjikan akan rampung sebelum 19 Maret 2009.

Anggota KPU Abdul Aziz, didampingi Wakil Biro Logistik Boradi, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (11/3), di Kantor KPU Jakarta mengatakan bahwa beberapa persoalan logistik sudah diselesaikan.

Empat perusahaan percetakan, yaitu PT Pura Barutama yang telah menyelesaikan pekerjaannya sebesar 75 persen, CV Aneka Exact Bandung sebesar 88 persen, PT Temprina MG 95 persen, dan PT Sumex Intermedia 93 persen, yang sempat mengalami kesulitan pasokan kertas dalam waktu dua hari ini akan segera merampungkan seluruh cetakan surat suara yang dikerjakan.

Selama dua hari terakhir ini, data monitoring KPU menyebutkan, sampai tanggal 10 Maret pukul 16.55, sudah ada sekitar 86 persen surat suara yang dicetak. Dari 686.243.783 jumlah surat suara yang harus dicetak, sebanyak 589.962.243 sudah dicetak sehingga yang tersisa sebanyak 5 juta di Medan dan sebanyak 1,5 juta di Lampung yang diperkirakan telah selesai kemarin sore.

Menurut Aziz, dari total 33 provinsi, sebanyak 18 provinsi sudah terpenuhi pencetakan surat suaranya. Dia mengatakan, kelonggaran distribusi surat suara dari 9-16 Maret disebabkan proses validasi untuk melakukan perbaikan oleh perusahaan dimaksudkan untuk persiapan ke daerah sulit.

“Natuna, NTT, sudah terima. Natuna ada kerusakan 1.000 buah. Natuna, Simelueue, itu yang daerah kami khawatirkan. Medan belum selesai, Lampung, tapi itu saya kira mudah, boleh dibilang 99 persenlah. Kami tetap akan memantau surat suara yang dalam perjalanan, seperti di Sulawesi Tengah. Kami tahu dibawa kapal apa, perusahaan apa. Makassar juga ada, Pelni. Baru berangkat hari ini. Itu akan memberikan gambaran bahwa distribusi kita bisa menyiapkannya. Insya Allah H-1 bisa sampai tepat waktu,” ujarnya.

Wakil Biro Logistik Boradi mengatakan, distribusi surat suara sudah mencapai 65 persen dan kini selebihnya dalam perjalanan. Dia mengatakan, ada sekitar hampir 7 juta yang masih dalam pencetakan.

Rencana Darurat

KPU diminta segera membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi keadaan darurat mengingat belum adanya kepastian mengenai kesiapan KPU melaksanakan pemilu tepat waktu. Hal itu untuk mengantisipasi potensi kekacauan sosial jika KPU gagal menyelenggarakan pemilu secara serentak dan tepat waktu.

“Rencana darurat pemilu harus segera dibicarakan karena hampir semua tahapan pelaksanaan pemilu molor, jadwal pemilu molor, asas pemilu dilanggar. Sedikit mereka salah, habis,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam acara dialog kenegaraan di Gedung DPD Jakarta, Rabu.

Darurat pemilu, ungkap Ray, merujuk pada pelaksanaan pemilu yang tidak normal, yaitu yang diselenggarakan secara tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia karena adanya hambatan-hambatan mendasar yang belum terselesaikan. Dia menilai, persoalan logistik adalah titik rawan yang bisa menghambat pelaksanaan pemilu secara serentak dan tepat waktu.

Ray memberi contoh, banyaknya laporan kerusakan surat suara dan belum meratanya penyaluran logistik di daerah-daerah terpencil sebagai indikasi ketidaksiapan KPU. Selain itu, Ray juga menyoroti lambannya KPU membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ray menilai, pembentukan PPK dan KPPS merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan sebab jika baru terbentuk dalam waktu yang dekat dengan pelaksanaan pemilu, dikhawatirkan petugas PPK dan KPPS tidak dapat menyesuaikan, mempelajari, dan memahami tugas serta kewenangannya. n



Copyright © Sinar Harapan 2008