Menakar Potensi Darurat Pemilu 2009

HUKUMONLINE.COM

Menakar Potensi Darurat Pemilu 2009

[12/3/09]

Tersendatnya distribusi logistik serta rusaknya surat suara, dianggap LIMA sebagai riak-riak menuju pemilu darurat. KPU tetap optimis pemilu 2009 akan berjalan dengan lancar.


Kurang dari sebulan lagi, ajang demokrasi lima tahunan akan digelar di negeri ini. Sebagian kalangan optimis Pemilu 2009 akan berjalan dengan sukses, sebagian lagi merasa pesimis. Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), salah satu pihak yang pesimis, karena mendekati hari H, berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu mulai bermunculan.



Direktur LIMA Ray Rangkuti, misalnya, menyoroti berbagai masalah dalam pendistribusian logistik. Mulai dari pengiriman yang salah hingga kerusakan logistik ketika sampai di tempat tujuan. Makanya, Ray meminta KPU selaku penyelenggara pemilu mencermati permasalahan ini. Ia juga berharap KPU menggalang koordinasi yang erat dengan instansi terkait lainnya.



“Saya khawatir saat hari H pelaksanaan pemilu dan setelahnya (akan) banyak gugatan akibat ratusan ribu surat suara tidak jelas gambarnya, rusak, ataupun robek. Ini saatnya berpikir pemilu dilaksanakan dalam kondisi darurat, artinya harus ada rencana lain yang disiapkan mengenai pelaksaan pemilu ini,” katanya.



Untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi darurat itu, Ray mengatakan KPU perlu menyiapkan rencana cadangan yang dibahas bersama dengan stakeholders lainnya.



Kondisi darurat, lanjut Ray, juga dapat disebabkan peraturan yang tidak jelas. Misalnya definisi kata ‘serentak’ dalam Pasal 148 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, bahwa pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara serentak. Menurutnya, harus diantisipasi kemungkinan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan pemungutan suara tidak serentak.



“Kata serentak ini perlu diperjelas, apa dengan jam yang sama, hari yang sama, atau jika ada kesalahan dalam distribusi, perlu diberikan tenggat waktu sampai berapa lama,” kata Ray. Ketidakjelasan dikhawatirkan akan memicu gugatan dari partai atau calon yang merasa dirugikan.



Menurut Ray, sukses atau tidaknya pemilu adalah pertaruhan bagi kubu incumbent. “Jika pemilu 2009 dilakukan secara tidak serentak, (Presiden) SBY meninggalkan kita sebagai pemilu terburuk sepanjang zaman,” pungkasnya.



Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana sepakat tentang perlunya rencana tambahan untuk mengantisipasi kondisi darurat. “Bagus itu, harus ada plan A dan Plan B, atau dalam sebuah tender harus ada harga A dan ada harga B,” Sutan beranalogi.



Namun begitu, ia menegaskan bahwa kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab semua pihak. Untuk mengantisipasi kecurangan atau pelanggaran pemilu, misalnya, Sutan berharap KPU bersama Bawaslu dan LSM bahu-membahu melakukan pengawasan. “Kalau perlu dilibatkan Badan Intelijen Negara,” tambahnya.



Tetap optimis

Anggota KPU Sri Nuryanti mengaku tetap optimis pelaksanaan Pemilu 2009 akan berjalan dengan lancar. Walaupun dirinya menyadari masih ada kekurangan dalam pendistribusian logistik, Sri mengatakan hal tersebut persoalan teknis. Hingga saat ini, KPU terus melakukan pengecekan terkait distribusi.



“Teknisnya adalah distribusi logistik yang menyebabkan apakah surat suara tersebut rusak karena basah atau apa, hingga kini KPU terus mencari sampai mana permasalahan yang dihadapi,” paparnya.



Ia menjelaskan bahwa selama ini KPU telah melakukan tahapan pemilu sesuai dengan aturan UU. Ia memaklumi bahwa masih ada tanggapan miring terkait penyelenggaraan pemilu yang sudah dilakukan pemilu hingga kini. “Sebagus-bagusnya rencana, pasti ada tanggapan. Jadi, masukan yang diberi kepada KPU untuk menjaga spirit bahwa pemilu dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.



Terkai usulan rencana tambahan, Sri berujar, “Saya berharap dukungan daristake holder agar plan A tetap berjalan tanpa menggunakan plan B.”

(Fat)