Benang Kusut Persiapan Pemilu

[ GATRA Printed Edition ]

--------------------------------------------------------------------------------
Benang Kusut Persiapan Pemilu

Kesiapan penyelenggara pemilu di Jawa Timur (Jatim) bagaikan terjerat lingkaran setan. Rekrutmen anggota baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 38 kabupaten dan kota setempat belum kunjung rampung. Tahap uji kepatutan dan kelayakan calon anggota belum bisa berlangsung, karena harus menunggu penetapan personel baru KPU tingkat provinsi dulu.

Sepuluh calon anggota KPU Provinsi Jatim sudah diuji untuk diperingkat lima terbaik. Tapi penetapannya masih menunggu tuntasnya pemilihan ulang Gubernur Jatim di Sampang dan Bangkalan, Madura, 21 Januari ini. Bila pemilihan ulang normal, 6 Maret 2009, gubernur baru ditargetkan dilantik. Baru setelah itu, struktur KPU dibenahi.

Tapi, bila kembali memicu sengketa, pilkada Jatim bakal makin berlarut-larut, dan efeknya, penyelesaian personel KPU di provinsi dengan 29 juta pemilih itu kian kusut. Padahal, pemilu legislatif dilaksanakan 9 April 2009, tidak sampai tiga bulan lagi.

Kebutuhan logistik jadi kerumitan lain lagi. KPU provinsi juga diserahi tugas pengadaan sebagian logistik. Misalnya kotak suara, bilik suara, serta sejumlah formulir pemungutan dan perhitungan suara DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Sesuai dengan jadwal, 29 Maret 2009, 10 hari sebelum pemilu, kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara harus sudah diterima panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Bayangkan, bila 10 Maret KPU Jatim baru dilantik, proses lelang logistik perlu 18 hari kerja, bisa ditebak, sampai akhir Maret pun, logistik belum akan tersedia, apalagi terdistribusikan.

Silang sengkarut kesiapan KPU bukan hanya terjadi di Jatim. Di Sumatera Selatan, akibat beberapa anggota KPU terbelit perkara kode etik, pembentukan KPU kabupaten/kota jadi terbengkalai. Begitu pula beberapa provinsi yang baru menggelar pilkada. Misalnya Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Maluku Utara (Malut).

Pengadaan logistik di Malut molor dari jadwal. Lelang semestinya rampung Desember 2008. Januari ini sudah harus masuk tahap tanda tangan kontrak. Ternyata pelelangan baru berlangsung.

Menurut Manaf Surabaya, Sekretaris KPU Malut, kisruh pilkada Malut membawa dampak molornya jadwal. Personel KPU Malut yang hanya 46 orang harus berbagi tugas. Dalam acara di KPU Jakarta pekan ini, seharusnya KPU provinsi diwakili tiga orang. Tapi hanya Manaf yang bisa. "Yang lain masih rame gugat-menggugat di MK dan PTUN," ujarnya kepada Arif Koes Hernawan dari Gatra.

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, pesimistis pemilu akan berjalan sesuai dengan tenggat waktu. "Serba kusut," katanya. "Kita sudah tidak tahu mau dilihat dari bagian mana." Hal paling krusial, kata Ray, adalah distribusi logistik.

Untuk daerah yang sulit dijangkau, seperti kawasan berbukit, tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Kalaupun bisa, pasti ada efek biaya tinggi. "Kalau meleset, berarti di luar skenario. Kalau di luar skenario, berakibat pada pembiayaan," ungkapnya.

Dampak lebih jauh, menurut Ray, ada beberapa prinsip yang harus dilanggar terkait ketidaksiapan KPU. Salah satunya, prinsip tender terbuka. "Jangan sampai ada penunjukan langsung," katanya.

Kondisi persiapan, di mata Ray, berada pada level darurat. Hampir semua lini di luar KPU, kata Ray, dikerahkan dan bersiap-siap mengantisipasi gagalnya pemilu. "Ini bukan saya nakut-nakutin, tapi realitas," ujarnya.

Jika KPU gagal, ada sinyalemen, pemilu akan diambil alih pemerintah. "Ini ngeri. Ini menyalahi prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilu," ungkapnya. Pemilu harusnya independen. Jika dilaksanakan oleh pemerintah, pemilu tidak akan independen.

Hal yang sama diungkapkan Wahida Suaib, Kepala Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perjuangan reformasi agar pemilu dilaksanakan lembaga independen bukan hal mudah. "Ini perjalanan panjang dan berdarah-darah," katanya. Tidak boleh penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah.

Wahida menyarankan semua pihak mendukung KPU untuk suksesnya pemilu. KPU juga diminta terbuka kepada pemantau pemilu, pengamat politik, dan stakeholder lainnya. Selama ini, kata Wahida, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup. Jika ada suara kritis, dianggap sebagai ancaman.

Wahida menilai, persiapan logistik telah diantisipasi sejak awal. "Tapi kami melihat ada perencanaan tidak matang," katanya. Target waktu terpaksa mundur. Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 dikatakan, pengadaan logistik dimulai November 2008. "Tapi molor hingga Januari 2009," ungkapnya.

Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Cetro, mengingatkan bahwa ada hal yang harus segera diselesikan, tetapi tidak bisa dilakukan KPU sendiri. Misalnya perselisihan keabsahan tanda centang pada nama calon anggota legislatif dan partai politik sekaligus.

Beberapa pamflet keluaran KPU menyebutkan, hal itu tidak sah. Pemerintah menyiapkan peraturan pengganti undang-undang yang menyebut itu sah. "KPU perlu payung hukum untuk memastikan teknis pemberian suara yang sah," kata Hadar kepada Arif Sujatmiko dari Gatra.

Keadaan sebagian KPU daerah yang mengkhawatirkan dalam pengadaan logistik diakui anggota KPU bidang logistik, Abdul Aziz Ahmad. "Kesiapan KPU beberapa provinsi memang mengkhawatirkan," kata Aziz. "Untuk itu, diperlukan payung hukum, perpres, tentang penunjukan langsung."

Lambannya kinerja KPU provinsi, menurut Aziz, sebagian besar disebabkan pilkada yang berlarut-larut. Tapi ada juga beberapa provinsi yang kesiapan logistiknya sudah baik. Aziz menyebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, memaparkan bahwa seluruh tahapan pemilu bisa berjalan sesuai dengan jadwal. "Hari ini kami mengumumkan lelang pengadaan logistik," katanya, Senin lalu, kepada Anthony Djafar dari Gatra. "Kami menghindari penunjukan langsung." Ia pasang target, semua logistik pemilu didistribusikan sebelum 15 Maret.

Di Jatim, ganjalannya lebih pada anggaran. Menurut Arif Budiman, anggota KPU Jatim, pengadaan logistik sebenarnya tidak mengalami kendala. "Asal segala sesuatunya, anggaran dan peraturan, selesai tepat waktu," ujarnya. Menurut Arif, semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana.

Kisruh pilkada Jatim memang diakui berpengaruh. Terutama persoalan tenaga dan personel di KPU yang berjumlah 26 orang PNS dan sejumlah pegawai honorer. "Putusan MK itu membuat tenaga tersita seluruhnya. Terbagi-bagi dalam pekerjaan pilgub dan persiapan 2009," katanya.

Ketua KPU, Hafiz Anzhary, yakin bahwa beban pilkada di Jatim tidak akan menyulitkan penyiapan pemilu. Ia optimistis, Pemilu 2009 akan berjalan sesuai dengan jadwal. Termasuk persiapan logistik. "Kelengkapan administrasi sebelum dan sesudah pemungutan suara targetnya selesai awal Maret," ujarnya kepada Deni Muliya Barus dari Gatra.

Meski cemas atas kesiapan daerah, Abdul Aziz menjamin, pengadaan logistik tingkat pusat masih berjalan sesuai dengan jadwal. KPU pusat ditugasi tiga kebutuhan logistik pokok: surat suara, tinta, dan segel. Posisi terkini, kata Aziz, seleksi prakualifikasi sudah selesai. Ada 16 konsorsium yang mengikuti lelang surat suara dan 14 pabrikan untuk pengadaan tinta.

"Sekarang tahap penawaran harga," katanya. Diagendakan, 23 Januari nanti, pemenang tender sudah ditetapkan. Kali ini, perusahaan yang memenangkan tender bukan hanya bekerja untuk pengadaan, melainkan juga menjamin distribusi sampai ke KPU kabupaten/kota.

Pola distribusi seluruh Indonesia dibagi empat zona: Sumatera, Jawa, Kalimantan-Sulawesi, dan Bali-NTB-NTT-Maluku-Papua. Tiap zona terdiri dari dua sampai tiga paket berdasarkan pembagian wilayah. Total ada 10 paket (lihat tabel).

Satu konsorsium maksimal boleh mengerjakan dua paket. "Dengan skema ini, konsorsium yang menguasai Sumatera akan berpikir panjang untuk mengambil paket di Nusa Tenggara," tutur Aziz.

"Diharapkan tidak ada lagi surat suara untuk Jawa Barat, misalnya, salah kirim ke Kalimantan Barat hanya karena sama-sama Barat," ujar Aziz. Akhir Januari, surat suara mulai diproduksi. Distribusi bisa dilakukan pada pekan pertama Februari hingga awal April.

Daerah terpencil dan sulit dijangkau menjadi prioritas distribusi sejak pekan pertama Fabruari. Awal Maret, distribusi ke seluruh kabupaten yang dikategorikan prioritas ditargetkan rampung. Daerah yang harus tuntas pekan pertama Februari antara lain Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), Nias (Sumatera Utara), Natuna (Kepulauan Riau), Ketapang (Kalimantan Barat), Murung Raya (Kalimantan Tengah), dan Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan).

Senin-Selasa ini, KPU mengundang seluruh KPU provinsi ke Jakarta. Berbagai kendala KPU provinsi dalam pengadaan logistik, kata Aziz, diinventarisasi dan dicarikan jalan keluarnya. Tengah disiapkan peraturan presiden tentang bantuan pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan pemilu.

Aziz yakin, pemerintah tak akan mengambil alih penyelenggaraan pemilu. "Kalau cuma membantu distribusi surat suara, kan boleh," katanya. "Kalau pemda menyediakan helikopter untuk mengirim logistik ke Nias, itu bukan mengambil alih."

Asrori S. Karni, Rach Alida Bahaweres, dan M. Nur Cholish Zaein (Surabaya)
[Nasional, Gatra Nomor 10 Beredar Kamis, 15 Januari 2009]