Bara Api Paska Pilkada Jatim

INILAH.COM

Galeri Opini
18/03/2009 - 15:56

Bara Api Paska Pilkada Jatim

Herdi Sahrasad



INILAH.COM, Jakarta - Kasus Pilkada Jawa Timur menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Keprihatinan itu muncul karena khawatir dan cemas jika pemilu legislatif dan pemilihan presiden nanti diwarnai modus kecurangan lagi. Ini masuk akal!

Dewasa ini, terkesan ada ''bara dalam sekam'' sebagai dampak dari persoalan pilkada provinsi Jatim itu. Karenanya, semua pihak harus belajar dari kasus Pilkada Jawa Timur yang telah menjadi tragedi politik karena diwarnai dugaan kecurangan dan kekerasan, sehingga dimensi etis-estetis menjadi hilang.

Untuk mencegah agar berbagai modus kecurangan seperti dalam Pilkada Provinsi Jatim tidak terjadi lagi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Meminjam perspektif para analis politik, harus dilakukan sejumlah langkah untuk mencegah hal serupa.

Pertama, daftar jumlah pemilih tak boleh lagi diserahkan ke dua pintu yakni pemerintah (Depdagri) dan KPU. Lebih baik ke satu pintu, kepada pemerintah atau KPU saja, atau lembaga lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah memiliki data base.

Kedua, harus memperkuat dan memperbaiki data base yang sudah ada, sehingga menjelang pemilu bisa diupgrade lagi. Ketiga, pentingnya segera membuat NIK(Nomor Induk Kependudukan) tunggal.

Langkah keempat yakni perlunya memperkuat saksi di TPS-TPS melalui kerjasama masyarakat politik, antarpartai dan masyarakat warga sehingga ada kontrol yang memadai untuk menghindari kecurangan perhitungan suara, penggelembungan suara dan sebagainya.

''Semua itu diperlukan agar pemilu jurdil, luber dan damai dapat dioptimalkan,'' kata Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima). Pemilu 2009 tinggal hitungan hari, ungkap Ray Rangkuti, namun banyak yang meragukan pemilu dapat berjalan dengan sukses.

Sejauh ini, kata Ray, ada tiga hal yang dapat dilihat sebagai persoalan yang dapat menghambat pemilu 2009. Pertama konsolidasi internal KPU yang tidak baik kepada jajaran di bawahnya serta ke sekretariat.

Kedua adalah soal sosialisasi yang sampai saat ini masih sulit dilakukan karena peraturannya tak jelas. Soal contreng atau coblos, misalnya, sempat menjadi perdebatan publik yang tak semuanya paham. Ketiga terkait keputusan-keputusan soal perpu.

Sejauh ini, sekadar informasi, Lima telah meminta KPU agar tidak melakukan revisi kembali terhadap Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika itu dilakukan malah dikhawatirkan akan menyuburkan gugatan kepada KPU.

Perubahan DPT oleh KPU pada 24 November lalu, idealnya menjadi yang terakhir untuk diubah. Sebab jika perubahan kembali dilakukan, penyelenggaraan pemilu dikhawatirkan bakal kacau balau.

Pemilu 2009 dapat berjalan sukses dapat dilihat dari dua hal. Pertama dari tahapan Pemilu dan kedua hasil dari Pemilu. Dari hasil pemilu diharapkan dapat melahirkan representasi rakyat yang lebih baik dengan misi utama pemberantasan korupsi dan mendesain sistem ekonomi ke depan yang lebih maju.

Sementara saaat ini caleg-caleg yang sudah ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU) dalam daftar calon tetap (DCT), sebanyak 80% adalah pemain lama. Belum lagi, mereka menempati nomor urut jadi alias nomor satu atau dua. Lainnya tidak ada migrasi politik di pemilu 2009.

Karena itu, pemilu 2009 ini menyimpan misteri. Semua berharap kecurangan dan kekecewaan publik bisa diminimalisasi, jika tak bisa dilenyapkan sama sekali. Sekali lagi, masyarakat dan negara harus bekerjasama menegakkan pemilu jujur dan adil serta damai agar 'tragedi Pilkada' Jatim tak terulang kembali. [E1]