Gerakan dan Posisi Politik Partai Golkar Mengherankan

PIKIRAN RAKYAT

Gerakan dan Posisi Politik Partai Golkar Mengherankan
Koalisi Parpol di DPR Hilangkan Daya Kritis



JAKARTA, (PR).-


Posisi politik Partai Golkar (PG) yang akhirnya menyatakan diri menjadi bagian dari mitra koalisi dalam pemerintahan ke depan dinilai mengherankan. Arah gerak partai berlambang beringin itu di masa mendatang dipertanyakan.

"Seharusnya sebagai kompetitor dalam pemilihan presiden lalu, PG berada dalam posisi clear agar tidak dianggap menyalip di tikungan," kata politisi senior Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Jumat (16/10).

Menurut Ferry, seharusnya Golkar tidak ikut-ikutan menjadi bagian dari pemenang. Sebagai parpol besar, Golkar justru harus membuktikan, bisa menghormati pemenang pilpres dan parpol-parpol pendukungnya. Selain itu, memberi kesempatan kepada presiden terpilih dan mitra koalisinya untuk menjalankan tugas pemerintahan mendatang.

"Sebenarnya tidak ikut-ikutan atau merasa menjadi bagian dari pemenang pun, bukan berarti Golkar berseberangan. Tapi tidak perlu mengusulkan calon menteri apalagi ikut dalam kontrak politik kelembagaan," katanya.

Namun, Ferry setuju jika presiden terpilih ingin merekrut kader Golkar untuk membantu dalam pemerintahan. Jika tidak direkrut pun, Golkar harus berbesar hati dan jangan marah atau berteriak-teriak sebagai oposisi.

"Tunjukkan bahwa Golkar memiliki visi yang jelas bagi bangsa dan negara, mendukung kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan mengkritisi kebijakan yang merugikan masyarakat," kata Ferry.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie menyatakan secara bulat bahwa Golkar akan berkoalisi dengan pemerintahan mendatang. Hal itu diungkapkan setelah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar melakukan rapat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Kamis (15/10) malam.

Takluk

Sementara itu, koalisi parpol pendukung pemerintah yang kadernya mendominasi kursi DPR RI dikhawatirkan akan menghilangkan sikap kritis DPR terhadap pemerintah. Hal itu dikemukakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta Jumat. Menurut dia, sekitar 75% dari 560 anggota DPR adalah kader parpol koalisi pendukung pemerintah yang tunduk pada aturan parpolnya masing-masing.

"Sedangkan ketua parpol itu telah menandatangani kontrak politik antarparpol dengan Presiden Yudhoyono di Jakarta, Kamis (15/10)," kata Ray Rangkuti pada diskusi "Meneropong Sikap Kritis DPR/DPD Lima Tahun Mendatang" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Jika para ketua partai sudah ditaklukkan Presiden SBY maka daya kritis anggota DPR terhadap pemerintah selama lima tahun ke depan akan hilang.

Parpol yang masuk dalam koalisi parpol pendukung pemerintah, yakni Partai Demokrat (150 kursi di DPR), Partai Keadilan Sejahtera (57), Partai Amanat Nasional (43), Partai Persatuan Pembangunan (37), Partai Kebangkitan Bangsa 27 kursi, dan Partai Golkar (107). (A-130)***