Kamis, 22 Oktober 2009

Pembangunan Rumah Rp 2,47 M untuk Wasekjen Jalan Terus

VIBIZDAILY.COM

Selasa, 06 Oktober 2009 | 12:48 WIB


Pembangunan Rumah Rp 2,47 M untuk Wasekjen Jalan Terus


(Vibizdaily - Polhukam) Meski mendapat banyak kritik, pembangunan rumah mewah untuk Wasekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap jalan terus. Rumah senilai Rp 2,47 miliar itu akan mulai dibangun pada Oktober 2009.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengaku tidak habis pikir dengan langkah komisi penyelenggara pemilu itu. Menurutnya, selama ini, KPU selalu mengeluh kekurangan dana untuk program-programnya.

Namun untuk proyek yang sifatnya kesejahteraan, KPU terkesan tidak pernah kekurangan dana. Semuanya sepertinya lancar-lancar saja.

"Dulu waktu pemilu, seluruh programnya kacau, DPT kacau. Alasannya dana yang terlambatlah. Tapi ini giliran bikin rumah, jalan-jalan ke luar negeri, kayaknya lancar-lancar saja," kata Ray saat berbincang, Selasa (6/10/2009).

Pemilik nama asli Ahmad Fauzi ini menilai, KPU tidak bisa membedakan mana alokasi dana yang paling membutuhkan. Dia menduga, anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk KPU lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan daripada program-program KPU.

"Sepertinya KPU itu mengalami dislokasi anggaran, tidak tahu mana yang penting. Kan bisa saja mereka mengembalikan uang yang sudah dianggarkan itu ke negara. Nggak ada alasan nggak bisa," kata pria kelahiran Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, 20 Agustus 1969 itu.

Ray mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah bosan memberi kritikan kepada KPU karena selama ini KPU sepertinya tidak pernah mengindahkannya. Apalagi, kini, DPR telah merekomendasikan agar anggota KPU diberhentikan saja.

"KPU sudah nggak bisa diperbaiki, kritik moral sudah cukuplah. Sekarang tinggal Presiden SBY yang beraksi untuk memberhentikan. Tak perlu lagi rekomendasi Dewan Kehormatan," kata Ray.

Sebelumnya, Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi mengatakan, pembangunan rumah tersebut bukan prioritas KPU. Bambang juga membantah jika harga rumah tersebut tidak wajar.

Selain bangunan, anggaran juga digunakan untuk membeli perabot lengkap untuk rumah tersebut. Anggarannya dimasukkan ke pos 69 (atau 999) yang sebenarnya untuk tahapan pemilu karena pos 76 untuk operasional sudah penuh.

Saat ini KPU telah memiliki 8 rumah di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 7 Rumah untuk anggota dan 1 untuk sekjen.

(rs/RS/dtc)

Tidak ada komentar: