Jumat, 23 Oktober 2009

Parlemen Jalanan Siap Kontrol Pemerintah

BERITA KOTA


Parlemen Jalanan Siap Kontrol Pemerintah


Jum'at, 25 September 2009 03:42


Kekuatan penyeimbang sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Parpol yang kalah pun disarankan mengambil peran sebagai oposisi.

MULAI mencairnya suhu politik menjelang pelantikan SBY sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang, ternyata membuat fungsi kontrol yang selama ini dilakukan oleh oposisi yang di masa lalu dilakukan PDIP dipertanyakan banyak kalangan. Apalagi, Partai Demokrat gencar melakukan pendekatan kepada partai-partai yang pada pilpres lalu berseberangan dengan mereka seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan Hanura.

Ketiadaan oposisi jelas sangat disayangkan jika benar-benar terjadi. Sebab, hal itu akan menjadikan pemerintahan menjadi absolut lantara tak adanya fungsi kontrol dari parlemen seperti yang selama ini dilakukan oleh PDIP.

“Sangat disayangkan dan ironis kalau tidak adanya oposisi di masa mendatang,” tandas Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada Berita Kota di Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Ray, kalau parpol tak ada lagi yang mengambil peran sebagai oposisi, maka fungsi kontrol akan dijalankan oleh parlemen jalanan yang terdiri dari lembaga LSM, mahasiswa, Ormas dan masyarakat yang kritis.

“Kalau parlemen sudah tidak melakukan fungsi kontrolnya, maka yang akan melakukan adalah parlemen jalanan,” papar eksponen aktivis ’98 itu.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli juga menyayangkan kalau nanti terbukti tidak ada partai yang melakukan oposisi. Karena, menurut Lili, kekuatan penyeimbang itu sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Walaupun, Indonesia menganut sistem presidensial dan bukan parlemen sehingga secara resmi tidak mengenai partai oposisi. Tetapi fungsi oposisi tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif.

“Oposisi itu perlu sebagai penyeimbang eksekutif,” ucap peneliti senior LIPI itu. Lili menambahkan, partai-partai yang kalah dalam pilpres sebaiknya berperan sebagai partai oposisi. Dengan begitu masyarakat bisa melihat dan membandingkan program mana yang paling baik antara oposisi dengan pemerintah. Karena itu, partai oposisi juga harus memiliki program yang jelas agar masyarakat bisa membandingkannya dengan pemerintah. Jadi bukan hanya sekadar beda dan tidak sama dengan pemerintah. “Partai oposisi juga harus punya program dan solusi masalah,” tambah Lili.

Menurut Lili, partai yang melakukan fungsi sebagai oposisi punya kans untuk meraih simpati rakyat yang pada akhirnya menggelembungkan suara mereka pada pemilu mendatang. Hal itu dengan catatan mereka menunjukan sikap dan keberpihakannya kepada rakyat dan melakukan pembelaan kepada rakyat kecil yang merupakan mayoritas.

“Partai oposisi bisa menjadi besar kalau berpihak pada rakyat dan punya sikap yang jelas,” tutur pengajar UI itu. Secara terpisah, politisi PDP Laksamana Sukardi justru menegaskan pentingnya peran oposisi. Bahkan, menurut politisi yang akrab disapa Laks itu, harusnya partai oposisi juga membentuk kabinet bayangan yang sama persis dengan kabinet bentukan pemerintah.

Menurut Laks, di luar negeri justru kabinet bayangan yang dibentuk oleh partai oposisi juga mendapat gaji yang sama dengan kabinet pemerintah. Karena itu, tradisi oposisi itu harus ditradisikan di Indonesia.

“Partai oposisi itu bagus dan positif. Di negara yang maju demokrasinya hal itu sudah menjadi tradisi politik,” papar Laks.

Salah satu parpol yang diharapkan mengambil peran oposisi, yakni PDIP hingga kini belum menentukan sikapnya. Apakah akan melanjutkan perannya untuk lima tahun ke depan atau tidak.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku partainya belum menentukan sikap politik dalam pemerintahan mendatang karena hal itu harus dibahas terlebih dahulu melalui mekanisme resmi partai. Tapi ia menegaskan apapun keputusan partai nanti, dirinya dan seluruh kader pasti siap menjalankannya.

“Masalah oposisi atau tidak harus diputuskan oleh mekanisme resmi partai. Tunggu saja,” katanya. O dir

Tidak ada komentar: