Kriminalisasi Aktivis

DETIK.COM

Rabu, 14/10/2009 12:57 WIB


Kriminalisasi Aktivis
Bungkam Suara Rakyat, Tabiat Pemerintah Mulai Mirip Orba


Novia Chandra Dewi - detikNews


Jakarta - Masyarakat Oposisi Indonesia, yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai kriminalisasi para aktivis oleh aparat hukum adalah pembungkaman suara rakyat. Tabiat pemerintah sekarang pun dinilai mulai mengarah seperti rezim Orde Baru (Orba).

"Upaya ini nyata benar upaya kriminalisasi para aktivis ini dilakukan secara sistematis mengarah pada pembungkaman suara masyarakat terhadap pemerintahan sekarang ini. Nah, ini ujungnya supaya penyelenggaraan pemerintah sepi dari kritik, sehingga pemerintah bisa melalui jalan yang mereka bangun tanpa kritik," ujar anggota Masyarakat Oposisi Indonesia dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Ray menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Omah Sendok, Jl Mpu Sendok, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2009).

Masyarakat Oposisi juga menyesalkan upaya kriminalisasi para aktivis melalui modus pencemaran nama baik.

"Sepanjang tahun 2009, upaya kriminalisasi terhadap para aktivis yang merajalela sebagai kasus berujung pada penetapan tersangka yang umumnya didakwa melakukan pencemaran nama baik. Nah ini modus baru kekuasaan dalam upaya meredam berbagai kritik dan aktivitas yang dilakukan aktivis," jelas dia.

Tabiat pemerintah yang seperti ini dinilai mulai mengarah kepada tabiat rezim Orde Baru. "Kita harus membangun kekuatan untuk menolak segala bentuk kekuasaan yang tabiat dan perilakuknya sama dengan Orde Baru," ajak Ray.

Jumpa pers ini diadakan oleh Masyarakat Oposisi Indonesia yang terdiri dari beberapa LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), dan Reform Institute.

Kriminalisasi aktivis antikorupsi dimulai dengan penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka oleh Polri. Lalu disusul penetapan tersangka oleh 2 aktivis ICW.

(nwk/nrl)