Golkar dan PDIP Jangan Ngemis Kekuasaan

HARIAN GLOBAL


Golkar dan PDIP Jangan Ngemis Kekuasaan


Written by Redaksi Web


Tuesday, 01 September 2009 09:32

Kemungkinan masuknya tokoh-tokoh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam jajaran pemerintahan RI periode 2009-2014 pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, menuai banyak kritik. Pasalnya, pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2009 lalu, keduanya secara nyata menarik garis pemisah, berada pada posisi berseberangan dengan Partai Demokrat dan koalisi Cikeas yang menjagokan SBY-Boediono. Lantas mengapa sekarang mereka berbalik gagang. Golkar dan PDIP dipandang tak layak "mengemis" ke SBY-Boediono untuk sekadar mendapat jatah kursi kabinet. Adalah lebih baik jika mereka mengambil sikap sebagai oposan.


Pandangan ini dikemukakan Ketua Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (31/8). "Mereka (Golkar dan PDIP - red) seharusnya sadar diri. Mereka adalah partai besar, tidak layak untuk mengemis kekuasaan," ujarnya.


Jika kedua partai berusia tua ini meminta jatah kursi menteri ke SBY, imbuh Rangkuti, sama saja dengan bunuh diri. "Apalagi jika PDIP dan Golkar masuk dalam pemerintahan, padahal PDIP sekarang didukung 21 persen rakyat Indonesia karena menjadi oposisi di pemerintahan SBY periode 2004," paparnya.


Menurut Ray Rangkuti lebih lanjut, apabila langkah ini tetap dilakukan, maka besar kemungkinan popularitas kedua partai di mata konstituennya akan semakin menurun. Terutama sekali Golkar. Ray memprediksi, pada periode Pemilu 2014, dukungan terhadap Golkar semakin berkurang. "Apalagi nantinya jika dipimpin oleh Ical (Aburizal Bakrie - red)," tukasnya.


Sementara Wakil Ketua DPP Partai Demokrat nan Kontroversial, Ahmad Mubarok, di Gedung Sumarjito Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, kemarin mengatakan, yang sudah jelas mendapatkan jatah kursi adalah PDIP. Menurut dia, SBY menghendaki jika pada masa jabatannya yang terakhir ini bisa mengakomodasi semua partai yang masuk dalam parlemen agar terjadi pemerintahan yang kuat untuk membangun bangsa. "Semua bisa saja jadi menteri asal profesional, apalagi masa jabatan Pak SBY tinggal satu kali. Beliau menginginkan adanya kebersamaan semua partai untuk membangun bangsa termasuk PDIP.

SBY mengambil kader PDIP untuk memperkuat pemerintahannya," katanya.
Namun dia tidak mengetahui nama kader PDIP yang sudah ada di kantong presiden. Yang jelas, tambah Mubarok, masuknya kader PDIP dalam jajaran kursi kabinet nanti tidak akan mengurangi porsi partai pengusung SBY dalam pemilu lalu.