Tanggapan SBY Wujud Politically Incorrect

BERITA JATIM


Tanggapan SBY Wujud Politically Incorrect


Rabu, 07 Oktober 2009 11:21:12 WIB
Reporter : ---

Jakarta- Reaksi Presiden SBY terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dianggap tidak pada tempatnya. SBY dinilai mengintervensi urusan internal Golkar.

"Tanggapan SBY politically incorrect, karena bisa dianggap mengintervensi urusan dapur rumah tangga Golkar," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (7/10/2009).

Menurutnya, reaksi SBY terhadap statemen JK mengejutkan. Karena JK bicara oposisi berdasarkan kapasitasnya sebagai Ketum Golkar, bukan sebagai wapres. "Statemen JK juga ditujukan untuk reposisi Golkar lima tahun ke depan," ujarnya.

Tapi SBY sengaja mengambil resiko itu untuk mengatakan bahwa jika nantinya Golkar diajak bergabung, bukan karena mengemis kekuasaan. Pernyataan SBY bisa meredam efek dukungan JK ke Surya Paloh.

"Ini dimungkinkan karena karakter Golkar yang sulit jaga jarak dari kekuasaan. Selain itu, sekali lagi bukti SBY jalankan politik rekonsiliasi dengan merangkul lawan-lawan politik pada waktu pemilu," katanya.

Memang, tanggapan Presiden SBY terhadap pidato pembukaan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Jusuf dalam Munas begitu mengagetkan banyak pihak. Reaksi tersebut dinilai sebagai bentuk dari kepanikan SBY akan ditinggalkan Golkar.

"Tanggapan SBY atas pidato JK dalam munas Golkar memperlihatkan kepanikan, keburu-keburuan dan bahkan ketidaktahuan makna oposisi," ujar Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti.

Ia mengatakan, sangat disayangkan SBY begitu cepat bereaksi menanggapi pernyataan yang asumtif sifatnya. Sebab, menurut Ray, JK hanya menawarkan agar Golkar beroposisi. "Satu pilihan tepat di saat semua parpol ingin masuk kekuasaan," tutur Ray yang nama sebenarnya Ahmad Fauzi.

Dengan reaksi tersebut, Ray menjelaskan, SBY pada dasarnya tidak menginginkan munculnya kekuatan oposisi sebagai bagian dari pilar demokrasi. Setidaknya, baginya, terdapat 3 keganjilan dalam tanggapan SBY. "SBY menyebut bahwa oposisi Golkar dapat inkonstitusional jika dilakukan dari sekarang. Tentu tak ada oposisi yang inkonstitusional jika Demokrat sekalipun misalnya melakukan itu," imbuhnya.

Golkar, lanjut Ray, juga harus mengoposisi pemda yang dikuasai Golkar. Karena jika Golkar adalah penguasa di daerah maka oposisi dilakukan oleh parpol lain. "Bahwa oposisi dapat dilakukan oleh LSM. Tentu LSM tidak mengoposisi. LSM hanya menempati posisi kritik sipil," jelas Ray. [air]