Akomodir Warga Tak Bisa Memilih, Diusulkan Pemilu Khusus

BERITA KOTA


Akomodir Warga Tak Bisa Memilih, Diusulkan Pemilu Khusus

Selasa, 28 April 2009 03:33


BANYAK pemilih yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif pada 9 April lalu lantaran tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Wacana agar digelar pemilu ulang pun mencuat ke permukaan.

Namun, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai pemilu ulang tidak bisa dilakukan. Alasannya, masalah DPT tidak termasuk unsur yang bisa membuat pemilu diulang.

Ray justru menyarankan agar pemilu khusus yang dipilih sebagai solusi untuk mengakomodir warga negara yang tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam DPT. Menurut Ray, jumlah warga negara yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya jumlahnya sangat luar biasa. Bahkan, menurut pengakuan KPU kepada LIMA jumlah warga yang tidak bisa memilih mencapai angka 20 juta orang yaitu separuh dari jumlah yang diungkapkan oleh PDIP dan Gerindra.

Mengingat jumlahnya yang luar biasa banyak itu, Ray menilai wajar dan sangat layak kalau pemilu khusus itu digelar. Walaupun hal itu tidak tercantum dalam UU Pemilu.

“Pemilu khusus sangat layak untuk digelar, mengingat banyaknya rakyat yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya. Apalagi hal itu terjadi kesalahan dari pemerintah dan KPU maka hak rakyat harus dikembalikan lewat pemilu khusus,” tutur Ray. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo menilai sah-sah saja bila ada wacana pemilu khusus itu. Namun semua itu tergantung kesepakatan dari pemerintah, KPU dan parpol.

“Hal itu lebih baik ketimbang melakukan pemilu ulang yang akan menyedot biaya besar serta waktu yang tak sebentar. Kalau semuanya sepakat bisa saja pemilu khusus itu digelar,” pungkas Bambang.

Masih soal DPT, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz bertemu Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Hamzah Haz mengaku keduanya membicarakan masalah DPT pada pemilu legislatif.

Hamzah meminta agar persoalan DPT tidak terulang lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli 2009 sehingga semua rakyat yang mempunyai hak pilih tidak kehilangan hak mereka.

mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengaku tidak membicarakan masalah politik dengan Presiden SBY. Termasuk, tidak membicarakan tentang kemungkinan koalisi antara PPP dan Partai Demokrat.

“Saya tak punya hak untuk itu, saya serahkan semua teman di DPP. Intinya, cari calon presiden yang punya misi untuk memulihkan akhlak dan moral bangsa,” ujarnya. O dir