PKS Tak Inginkan Cawapres Nonparpol

SEPUTAR INDONESIA

PKS Tak Inginkan Cawapres Nonparpol

Wednesday, 06 May 2009

JAKARTA(SI) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menginginkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggandeng calon wakil presiden dari kalangan nonkader partai politik (parpol) atau profesional.


Menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, cawapres dari kalangan profesional bukannya tidak baik.Terlebih lagi dari kalangan ekonom. Sebab, persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia di masa yang akan datang akan makin berat.Namun, jika kemudian ada persoalan di pemerintahan, dukungan yang diberikan partai politik akan kurang optimal. “Cawapres itu kan jabatan politik.

Kalau nanti ada guncangan-guncangan di kabinet atau di perjalanan pemerintahan dan parlemen, mesin politik itu akan berjalan lebih baik. Kalau menteri diberikan ke profesional,itu tidak menjadi persoalan,” ungkap Tifatul menanggapi munculnya wacana pengusungan SBY-Sri Mulyani atau SBY-Boediono di sela-sela pertemuan PKS dan Partai Demokrat di Hotel Nikko,Jakarta,kemarin. Kendati demikian, dia tetap menyerahkan penentuan cawapres oleh SBY. “Itu terserah pada SBY, chemistry mana yang cocok bagi beliau.

Silakan saja kalau sudah ada nama-nama yang ada dikantongi. SBY sudah sepakat akan mengajak kami berbicara terlebih dahulu,”ujar Tifatul. Dia menegaskan bahwa SBY sudah sepakat mengadakan pembicaraan dengan partai-partai peserta koalisi sebelum mengumumkan nama cawapres ke publik.Menurut Tifatul, pembicaraan itu akan dilakukan dalam waktu dekat, sekitar 1–2 hari ke depan di kediaman pribadi SBY di Cikeas.

Di tempat terpisah,wacana SBY untuk menggandeng Gubernur Bank Indonesia Boediono atau Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai cawapres dinilai akan membangkitkan gelombang anti neoliberalisme di kalangan pemuda.Menurut Direktur Lingkar Masyarakat Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, pemasangan Boediono atau Sri Mulyani merupakan sinyal positif bagi pasangan lain seperti Jusuf Kalla-Wiranto,Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto untuk bisa mengemas isu perlawanan agar bisa memenangkan pilpres.

“ Pesaing SBY bisa memanfaatkan itu, apalagi mengusung ekonomi kerakyatan dalam kampanyenya nanti.Pertarungan bisa lebih seru,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia, pilihan untuk menggandeng Boediono atau Sri Mulyani sebagai cawapres bisa memperkuat fundamental ekonomi, tetapi salah dalam strategi karena bisa membangkitkan perlawanan terhadap paham neoliberalisme. Sebab, sampai saat ini paham neoliberalisme masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kalangan pemuda karena paham itu dianggap tidak memihak kepada ekonomi kerakyatan.

Karena itu, Ray menyarankan kepada SBY untuk tetap mempertahankan kedua tokoh itu pada posisinya sekarang dan mencari figur cawapres lain yang bisa memperkokoh kekuatan koalisi di Parlemen (DPR). Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Dia menilai kedaulatan ekonomi Indonesia semakin terancam bila SBY-Boediono akhirnya terpilih sebagai capres-cawapres mendatang.

“Kita tinggal tunggu saja kehancuran ekonomi Indonesia. Negara kita bakal menjadi antek neoliberal. Padahal, Amerika Serikat saja yang jadi dedengkot aliran tersebut sudah porak-poranda ekonominya,” ungkap Ichsanuddin.

PPP Mendekat, PKS Tinggal Tanda Tangan

Koalisi yang dibangun Demokrat semakin besar.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai mendekat, sementara PKS tinggal tanda tangan kontrak politik. Kemarin, tim lima PPP dan tim lima PKS bergiliran bertemu dengan tim sembilan Demokrat.

Pertemuan itu berlangsung di lantai 15 Hotel Nikko Jakarta.Tim lima PPP yang diketuai oleh Suharso Monoarfa datang pertama, sekitar pukul 14.30 WIB. Pembicaraan antara tim koalisi kedua partai itu berlangsung sekitar satu jam.Suharso mengatakan, mereka adalah perwakilan resmi dari partai yang telah diberi mandat oleh Ketua Umum Suryadharma Ali untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai.

Tim sembilan sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan elite PPP dari kubu Bachtiar Chamsyah sebelum Rapimnas PPP di Bogor.“Kami ini wakil partai yang resmi.Jadi ini pembicaraan pertama secara institusi antara PPP dan Demokrat.Hasil dari pertemuan ini pasti akan kami sampaikan ke SDA,” tandas Suharso, yang juga bendara umum partai berlambang kakbah itu.

Adapun pertemuan antara PKS dan Demokrat adalah pertemuan yang ketiga kalinya. Tim PKS dipimpin Presiden PKS Tifatul Sembiring. Pertemuan ini menyepakati kontrak politik kedua parpol.Kontrak politik itu tinggal kemudian di laporkan ke Majelis Syura PKS dan Ketua Dewan Pembina Demokrat sebelum ditandatangani dan kedua partai resmi berkoalisi. Anggota tim sembilan Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan tidak ada persoalan dalam kontrak politik antara PKS dan Demokrat.

Menurut dia, kontrak politik itu masih berbicara pada hal-hal yang bersifat umum. “Kontrak politik yang diajukan PKS tidak jauh berbeda dengan kita,”katanya. (helmi firdaus)