Dicurigai Ada Rencana Kecurangan dari DPT

REPUBLIKA

Rabu, 18 Februari 2009 pukul 09:58:00

Dicurigai Ada Rencana Kecurangan dari DPT

JAKARTA-- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menduga ada ketidakjujuran dalam penyusunan Daftar Pemilih tetap (DPT). PKNU mengajak semua parpol mengawasi kemungkinan adanya 'permainan' dalam persoalan DPT.Ketua Umum PKNU, Choirul Anam, mempertanyakan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjamin pelaksanaan pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Anam mengaku ragu dengan hal ini.

Berdasarkan pengalaman Pilkada Jawa Timur, menurut dia, ada ketidakjujuran yang melibatkan penyelenggara pemilu, terutama menyangkut DPT. ''Masalah DPT dimainkan. Di satu sisi, ada warga yang tidak didaftar, di sisi lain ada nama-nama fiktif, nama ganda. Kami punya bukti,'' kata Anam, Selasa (17/2).Melalui penelusuran PKNU, permainan DPT ternyata tak hanya terjadi di Jatim. Di Wonosobo, Jawa Tengah, misalnya, ditemukan ada DPT di satu desa yang tidak wajar, yakni ada 320 nama atau nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

''Kalau sekadar kesalahan teknis masih bisa ditoleransi, tapi ini mengarah pada rekayasa yang sistematis. Sekitar 20-40 persen data di DPT sudah dimainkan,'' katanya.Oleh karena itu, PKNU mengajak partai-partai lain untuk mencermati dan mewaspadai DPT yang ada, tak perlu meributkan nama-nama yang belum masuk DPT. ''Jangan sampai kita sudah banyak berkorban dan bekerja keras tak dapat apa-apa. Karena, DPT sudah dibuat sedemikian rupa untuk memenangkan partai tertentu yang punya akses memengaruhi KPU,'' katanya.

Menilai KPU yang sekarang diragukan kemandiriannya, Anam mengusulkan agar pada Pemilu 2014, KPU kembali diisi orang-orang partai sehingga bisa saling mengontrol.Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengingatkan bahwa kelebihan pemilih yang tercantum dalam DPT bisa digolongkan sebagai pemilih fiktif. ''Hal itu memicu adanya kecurangan dalam pemilu,'' katanya menegaskan.

Oleh karena itu, Ray mengatakan, semestinya data yang ada dalam DPT harus akurat dan tidak boleh ada manipulasi. Terlebih saat ini sudah ada kasus yang terungkap, terkait dengan kelebihan pemilih di Papua yang mencapai 128 ribu orang. Termasuk adanya sekitar 9.000 pemilih di Sumatra Barat, yang tidak memiliki NIK.Jika ada kelebihan pemilih, kelebihan tersebut bisa saja langsung dicoret dan tidak perlu dicetak dalam surat suara. ''Namun, yang perlu diwaspadai adalah adanya unsur kesengajaan atas terjadinya kelebihan pemilih itu.'' ant/ikh