Minggu, 01 Februari 2009

MEDIA INDONESIA

Senin, 2 Februari 2009

INDONESIA MEMILIH



KOMITMEN: Caleg Muda Dituntut Ubah Citra DPR

JAKARTA (Lampost): Calon anggota legislatif (caleg) muda pada Pemilu 2009 harus membawa perubahan bagi rakyat secara menyeluruh. Termasuk menghilangkan segala bentuk penyelewengan yang menjadi catatan hitam parlemen.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyampaikan hal itu dalam acara Uji Publik Visi Caleg Aktivis dan Kaum Muda di Jakarta, kemarin. "Perubahan itu harus dilakukan oleh caleg muda dan harus dipertanggungjawabkan di parlemen ketika sudah terpilih," tegas Ray. Menurut dia, caleg muda juga harus diikutsertakan untuk mencalonkan diri lagi.

Dia meminta para caleg muda mempertanggungjawabkan visi dan misi selama proses sosialisasi hingga di parlemen. "Bila terpilih, mereka harus mewujudkan visi karena bila tidak akan mempersulit perkembangan Indonesia 5 hingga 10 tahun ke depan," cetusnya.

Ray menyatakan perlunya komitmen dan sistem yang mendukung sehingga kinerja dapat diwujudkan sesuai harapan masyarakat. "Bila lalai, dapat di-recall," kata dia.

Hadir dalam acara itu enam caleg muda, yaitu Rama Pratama (PKS), Budiman Sujatmiko (PDI-P), Asep Supriatna (PAN), Iwan D. Laksono (PKB), Nova Riyanti Yusuf (PD), dan Ahmad Kamal (PPP).

Saat menyampaikan visinya, anggota Komisi XI DPR yang kembali mencalonkan diri, Rama Pratama, menyatakan pihaknya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda. "Melalui kinerja partai, kami akan bersama-sama memikirkan masalah sosial di masyarakat. Kami dapat mereformasi agenda parlemen."

Sementara itu, Nova Riyanti dari Partai Demokrat mengaku untuk kepentingan pencalonan, dia telah mengeluarkan Rp100 juta untuk sosialisasi. "Saya merasa dana ini masih jauh ketimbang para legislator yang ikut kembali mencalonkan diri," kata dia.

Pakar kebijakan publik UI Andrinof Chaniago menilai para caleg muda tersebut harus menanamkan komitmen dalam mengambil keputusan dan kebijakan bila duduk di DPR. Gerakan-gerakan fraksionis, kata dia, harus dihilangkan untuk menentukan arah yang berpihak kepada kepentingan umum. "Bila tidak menepati janji, sebaiknya tidak perlu duduk di parlemen. Memang uang dan jaringan sosial secara primordial bisa membantu," tegasnya. n MI/U-2

Tidak ada komentar: