Pemilu Serentak Hasilkan Stabilitas Sistem Presidensial

MEDIA INDONESIA

» polhukam - politik dalam negeri

Selasa, 04 Desember 2007 21:43 WIB

Pemilu Serentak Hasilkan Stabilitas Sistem Presidensial


Reporter : Joseph Wisnu Cipto Nugroho

JAKARTA--MEDIA: Pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak dapat menghasilkan sistem pemerintahan presidensial yang lebih stabil dan membentuk parlemen yang efektif.

Hal ini bisa menjawab permasalahan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini mendapat tekanan kuat dari DPR karena tidak mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen. Demikian rekomendasi Gabungan Non Funding Organization (GANOFO) dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (4/12).

Koalisi LSM yang tergabung dalam GANOFO ini terdiri dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

Dalam kesempatan itu hadir sebagai pembicara Direktur LIMA Ray Rangkuti, Koordinator SPD August Mellaz, dan Direktur Monitoring KIPP Indonesia Atho Ilal Muhammad.

Menurut Ray, lewat pelaksanaan pemilihan nasional secara serentak akan mendorong efektivitas legislatif dalam mendukung pemerintahan. Adapun dengan sistem sekarang kondisi ini sulit terwujud. "Sebab, presiden terpilih bukan dari partai pemenang pemilu legislatif," jelasnya.

Lebih jauh, Ray menjelaskan sistem pilpres yang dilakukan setelah pemilu legislatif sangat membuka politik bagi-bagi jatah kursi di kabinet di antara parpol. "Selama ini parpol yang calon presidennya tidak lolos dalam putaran pertama akan melakukan negosiasi dengan calon dari parpol yang lolos untuk memberikan suara dengan imbalan jatah kursi," tegasnya.

Ia menegaskan situasi ini sangat tidak sehat bagi hubungan presiden dengan DPR. Pasalnya, parpol memiliki kader di kabinet tapi sebaliknya di DPR mereka berperan sebagai oposisi.

Adapun, lewat pelaksanaan pemilu serentak kondisi seperti di atas dapat dihindari. "Parpol akan terdorong membentuk koalisi yang lebih serius dan stabil agar calon yang diajukan dapat menang dalam pilpres," tandasnya.

Pembicara lainya, August melihat lemahnya posisi presiden terpilih saat ini di hadapan DPR sudah mulai disadari oleh sejumlah parpol. Indikasi itu terbukti lewat wacana dari PDIP dan PAN yang menyarankan pemilu presiden dilaksanakan sebelum pemilu legislatif. Lalu diikuti oleh saran PKB yang menyarankan dilakukan pemilu secara serentak.

"Jelas itu menunjukkan parpol sudah tidak percaya dan melihat adanya indikasi ketidakstabilan sistem," ujarnya.

Sementara itu, Atho melihat pemilu serentak akan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian. Menurutnya, puluhan parpol yang ada akan terdorong melakukan merger berdasarkan kesamaan ideologi untuk menyokong calon yang sama. "Koalisi partai yang terbentuk akan lebih logis. Karena parpol melihat kesamaan ideologi untuk memperkuat calonnya jika terpilih di parlemen," tambahnya. (NU/OL-03)