PKNU Waspadai Manipulasi DPT

DUTAMASYARAKAT.COM

Ahad, 22 Februari 2009

PKNU Waspadai Manipulasi DPT

JAKARTA � Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) mewaspadai
manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 9 April 2009
mendatang. Sebab adanya manipulasi DPT oleh KPU sudah ditemukan pada
saat pemilihan gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim), khususnya saat
coblosan ulang di Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo
sebagai tersangka kasus tersebut oleh penyidik Polda Jatim. Padahal
DPT ini akan dipakai untuk Pemilu Legislatif.

�Kalau manipulasi DPT dibiarkan terus, rakyat dibohongi, dan
mencederai demokrasi. Ini sangat membahayakan bagi perkembangan
demokrasi,� kata Ketua Umum DPP �PKNU Drs H Choirul Anam (Cak
Anam)
dalam Rapat Konsultasi Ketua Bappilu PKNU se-Indonesia di Jakarta,
Sabtu (21/2) kemarin.

Hadir dalam acara itu Ketua Dewan Syura DPP PKNU KH Abdurrohman
Chudlori, Sekretaris Dewan Syura Prof Dr Alwi Shihab, Sekjen H Idham
Cholied, sejumlah pengurus DPP, dan DPW lain se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu Cak Anam meminta kadernya mencermati DPT di
wilayah masing-masing dan segera bertindak bila menemukan data-data
fiktif. Manipulasi DPT sangat mungkin dilakukan untuk kepentingan
memenangkan partai tertentu. Dia mencontohkan saat pilgub Jatim
praktik manipulasi jumlah pemilih itu terjadi. �NIK satu orang bisa
digandakan jadi 425 orang, ini harus hati-hati kita,� kata Cak Anam.

Dia menduga, modus manipulasi yang digunakan untuk memenangkan partai
tertentu diduga sudah terjadi berupa deal-deal politik dengan
penyelenggara pemilu. Cak Anam tidak bermaksud menuduh partai mana
pun namun dia mendapat informasi bahwa hal itu ada dan datanya valid.

Dikatakan, saat ini ada partai yang meningkatkan target perolehan
suaranya karena target sebelumnya dinyatakan sudah tercapai.
�Darimana partai itu tahu dan mengukur target sebelumnya sudah
tercapai lalu berani meningkatkan targetnya? �Ini indikasi mereka
sudah menata manipulasi pemilih,� tegasnya.

Hilang
Dia mengungkapkan, manipulasi sangat besar. Dalam kasus pilgub Jatim,
ditemukan di daerah basis PKNU tiba-tiba suaranya menguap dan hilang.
Padahal jelas daerah tersebut ada pemilih dan pendukung PKNU. �Basis-
basis kita bisa hilang 30%. Kita jadi heran kok pemilihnya hilang,�
ujarnya.

Cak Anam menjelaskan, masalah DPT ini sering tidak diperhatikan.
Padahal hal ini sangat penting. Sebab DPT bisa berpengaruh pada
kemenangan pada pemilu. �Percuma kalau kita bekerja keras tapi
dicurangi dengan cara DPT-nya dimanipulasi,� tukasnya.

Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran PKNU, baik pengurus, celeg
maupun relawan, Cak Anam meminta mereka melakukan kroscek DPT. Harus
dicek benar antara DPT KPU dengan kondisi riil di lapangan.
�Mintalah soft copy ke KPU dan cek dengan yang ada sebenarnya,�
pintanya pada kader yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Cak Anam kerawanan DPT terjadi khususnya di daerah-daerah
terpencil atau daerah pedesaan yang kesadaran masyarakatnya akan
pemilu pas-pasan. �Di sanalah yang rawan terjadi kecurangan.
�Kalau
di perumahan tidak mungkin dilakukan itu, di desa-desa itu mereka
bermain,� ujarnya.

Rencananya, jajaran PKNU akan mendatangi KPU pusat hari ini untuk
mempertanyakan temuan tersebut. PKNU akan meminta temuan data-data
diperbarui meski� berdasarkan undang-undang DPT sudah tidak bisa
berubah.

Pelajaran bagi KPU
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray
Rangkuti mengatakan, kasus rekayasa DPT Pilgub Jatim dengan tersangka
Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo menjadi pelajaran berharga bagi KPU
Pusat jelang Pemilu 2009. Apalagi, menurut Ray, DPT Jatim untuk
pemilu 2009 hingga kini masih bermasalah. �DPT di Jatim untuk Pemilu
hingga kini juga masih bermasalah.

Kasus DPT Pilgub Jatim dengan tersangka Ketua KPU Jatim itu pelajaran
bagi KPU Pusat,� kata Ray Rangkuti saat dihubungi Duta di Jakarta,
Sabtu (21/2).

Ray menyayangkan sikap KPU Pusat yang terkesan membela dan menutupi
kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim. Seharusnya, kata Ray,
ketika mendengar masalah DPT itu mencuat, KPU Pusat langsung
mengambil langkah untuk menangani kasus tersebut. �Mestinya
penanganannya kan cepat. Kesannya KPU pusat kan menutup-nutupi,�
ungkap Ray.

Sejak awal, kata Ray, pihaknya menilai kasus Pilgub Jatim sebagai hal
yang aneh. Pasalnya, pelanggaran yang terjadi sangat banyak, tapi
kasusnya seakan-akan tak ada.�Saya melihatnya aneh saja, ada
pelanggaran, tapi kok gak ada kasusnya. Baru sekarang ini Ketua KPU-
nya dinyatakan sebagai tersangka,� katanya.

Ray juga menyayangkan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka
yang terlambat. Akibatnya, kata Ray, proses hukum yang saat sedang
berjalan tak berpengaruh pada status gubernur terpilih Soekarwo.
�Sekarang sudah terlambat semua. Kasus itu seharusnya diproses
cepat,� jelasnya.

Dikatakan Ray, saat ini yang bisa membuat posisi gubernur yang sudah
dilantik bisa jatuh hanya politik uang. Itu pun jika bisa dibuktikan
di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. �Hanya politik yang bisa
membuat pelantikan Gubernur ditinjau ulang,� jelasnya.(ful/amh)