Aktivis 98 Dilarang Korupsi

JURNAL NASIONAL
Politik - Hukum - Keamanan Jakarta | Kamis, 28 Agt 2008


by : M. Yamin Panca Setia

Sejulah aktivis 98 yang jadi calon legislatif pada umumnya menyandang nomor jadi.
PARA mantan aktivis angkatan 1998 yang menjadi calon legislatif harus mendorong konsolidasi agar bisa memperkuat kekuatan politik di legislatif untuk menancapkan visi dan misi reformasi yang belum optimal tercapai.

Sejumlah aktivis 98 yang sudah menyatakan terjun ke partai politik dan umumnya menyandang nomor jadi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 juga diingatkan untuk bisa mengaktualisasikan perilaku politik yang arif, berwibawa, dan lebih jujur jika menjadi wakil rakyat.

Mereka juga diingatkan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, dan perilaku yang mencemarkan nama baik legislatif seperti yang telah dilakukan sejumlah politisi senior di Senayan.

Pernyataan itu diutarakan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) pada acara Sarasehan dan Silaturahmi Aktivis Mahasiswa 1998 yang bertema "Lepas Aktivis 98 Menuju Pemilu 2009; Antara Idealisme dan Pragmatisme Politik" di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta kemarin (27/8).

Menurut Ray, para aktivis 98 harus didorong terus untuk melakukan konsolidasi agar lebih kuat. "Mereka punya modal untuk merealisasikan enam visi dan misi reformasi. Mereka pun relatif bersih. Kita mengingatkan mereka untuk membangun koalisi lintas partai yang mendistribusikan perilaku politik yang arif, berwibawa, dan lebih jujur," ujar Ray.

Menurut dia, jika sekitar 200 aktivis 1998 yang menjadi caleg lolos ke Senayan, maka akan menjadi kekuatan baru yang bisa mendorong perubahan.

Dia menilai, aktivis 98 berbeda dengan caleg lainnya seperti para artis yang misi dan visi samar-samar. Sementara aktivis 98, memiliki visi dan misi yang jelas yakni enam agenda reformasi. "Mereka bukan generasi yang kosong. Kalau 200 orang aktivis 98 terpilih sebagai anggota legislatif, maka enam visi dan misi reformasi itu harus diemban mereka."

Rama Pratama, mantan aktivis 1998 yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtara (PKS) menyatakan, sejak tahun 2004 sebenarnya sudah banyak aktivis yang masuk lewat forum caleg muda. Namun, dia mengaku tidak kenal banyak dengan para aktivis 1998 yang berhasil di parlemen.

Dia hanya menyebut sejumlah nama seperti Yusron Wahid dari Golkar dan Samuel dari Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berhasil duduk di DPR. Menurut dia, tantangan bagi para politisi muda saat ini adalah meraih dukungan riil dari masyarakat. "Riil politik itu terlihat dari dukungan masyarakat. Ini tantangan kita. Dulu kita berteriak-teriak di jalan. Tetapi kita bukan real pemimpin. Real ketika masuk ke partai. Ujiannya adalah ketika berusaha agar dipilih masyarakat."

Sarbini, aktivis Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang menjadi caleg Partai Demokrat menyatakan, aktivis 98 harus menentukan perjuangan baru yang dilakukan lewat partai politik. Namun, dia mengingatkan agar politik di legislatif tak hanya berorientasi kekuasaan dan uang.

"Kalau terus berorientasi begitu, maka demokrasi akan habis dan selesai," katanya.

Mantan aktivis lainnya Syahrin Hamid, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui banyak godangan saat di parlemen. "Setahun mengamati ternyata korupsi di DPR bukan hanya soal etika, tetapi soal teknis. Nah ini tantangan," katanya.

Syahrin mendorong aktivis 98 terjun ke parpol untuk bisa lebih merealisasikan agenda perjuangan. Dia yang menjadi anggota Komisi III DPR sudah bisa memerahi Kapolri untuk serius menegakan hukum. Syahrin juga membangun rumah aspirasi warga di beberapa tempat. "Kita harus kerja untuk rakyat. Insya Allah kita aman."

Sementara Masinton yang menjadi caleg dari PDIP mengatakan, masuk ke parlemen diarahkan untuk menjaga kesinambungan perjuangan politik yang pernah dilakukan lewat gerakan ekstra parlementer.

"Gerakan itu kita coba sinambungkan di parlemen. Kita berbeda dengan kawan-kawan artis dengan latarbelakangnya. Bagi kita parlemen adalah bagian kesinambungan," kata mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi. n