"Berdoa Saja Pemilu Bisa Digelar"

RAKYAT MERDEKA ON LINE


"Berdoa Saja Pemilu Bisa Digelar"

Sabtu, 10 Januari 2009, 13:33:11 WIB

Laporan: Firardi Rozy

Jakarta, myRMnews. Walaupun KPU menyatakan sudah 80 persen persiapan Pemilu Legislatif, tapi di lapangan tidak menunjukan hal itu.

Bahkan KPU dinilai belum siap untuk menggelar Pemilu Legislatif.

Demikian disampaikan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, usai diskusi "Pemilu Tiga Bulan Lagi", di Jakarta, Sabtu (10/1).

Menurut Ray, ada tiga hal yang dapat dilihat sebagai persoalan yang dapat menghambat pada pemilu 2009.

Seperti konsolidasi internal KPU yang tidak baik kepada anggota KPU ke bawah dan kesekertariat.

"Kasus Perpres ini menjadi pertanyaan besar antara sekertariat KPU dengan KPU. KPU dengan senang hati menanggung yang mestinya tanggung jawab sekertariat," ujarnya.

Mengenai tanggung jawab logistik, lanjut Ray, seharusnya merupakan tanggung jawab sekertariat, jadi apabila logistik mengalami hambatan atau tidak dapat tercapai.

Maka yang akan masuk penjara adalah sekertariat bukan KPU. Namun, dengan adanya pilpres berarti tanggung jawab akan berpindah ke KPU.

"Ini menunjukan wibawa sekertariat lebih kuat dari pada KPU," tambahnya.

Selain itu, soal sosialisasi yang sampai saat ini masih sulit dilakukan sampai Januari karena peraturannya tidak jelas.

"Soal contreng atau mencoblos masih menjadi perdebatan dikalangan mereka," tambahnya.

Terkait keputusan-keputusan soal perpu, sampai sekarang empat perpu yang diajukan belum selesai.

"Berdoa saja bahwa pemilu 2009 dapat berjalan. berjalan saja kalau sukses tidak mungkin," ujarnya.

Melihat persoalan ini, Ray berharap Komisi II DPR RI dapat memangil sekjen KPU untuk mencari tahu pola hubungan antara sekjen dengan KPU.

Karena kalau dirunut kembali persoalan-persoalan atau keteledoran KPU banyak bersumber dari sekertariat.

"Misalnya penyebutan jumlah partai yang masuk, soal daftar pemilih tetap jadi banyak informasi yang tumpang tindih di sini. Kasus penguncian media center juga menunjukan situasi di dalam," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan menambahkan, masalah tender pengadaan logistik, DPR akan mengundang Sekjen KPU untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut. [bay]