Awas `serangan fajar`

HARIAN TERBIT


Awas `serangan fajar`

Tanggal : 08 Apr 2009



JAKARTA - Masyarakat harus berperan aktif menangkal 'serangan fajar' yang dilakukan calon legislatif 'nakal' menjelang hari pencontrengan 9 April 2009. Tanpa adanya peran aktif masyarakat, tidak mungkin serangan fajar tersebut dapat diungkap dan pelakunya ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Hal tersebut dilontarkan pengamat politik UI Prof Dr Maswadi Rauf menjawab Harian Terbit, Rabu (8/4) pagi. "Serangan fajar ini merupakan usaha terakhir caleg menjelang hari pencontrengan. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merusak tatanan demokrasi," kata Maswadi.

Sementara, pemantau pemilu dari Lingkar Madani Ray Rangkuti memprediksi serangan fajar atau caleg menebar uang atau sembako langsung kepada pemilih diduga kecil prosentasenya. Para caleg akan lebih tertarik 'bermain' langsung dengan dengan penyelenggara pemilu tingkat KPPS atau PPK karena dinilai lebih efektif dan murah.

Ray mengatakan kalau melakukan serangan fajar langsung kepada pemilih selain membutuhkan dana lebih besar juga kurang efektif karena sangat sulit memantau ketika pemilih sudah berada di bilik pemungutan suara.

Maswadi menambahkan memang sulit menditeksi dan mengungkap serangan fajar tanpa adanya peran aktif masyarakat. Soalnya, Panwaslu yang bertugas mengawasai pelanggaran-pelanggaran pemilu tidak memiliki tenaga yang cukup.

Selain berharap dari peran aktif masyarakat, kata guru besar ilmu politik UI ini, juga diharapkan parpol peserta pemilu menurunkan timnya untuk memantau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan caleg nakal atau suruhannya.

Ditanya seberapa besar pengaruhnya 'serangan fajar' tersebut dalam raihan suara, Maswadi dengan tegas mengatakan, cukup besar. "Yang dapat terpengaruh dari serangan fajar tersebut adalah para pemilih yang kurang terdidik, masyarakat miskin dan mereka yang sampai menjelang hari pencontrengan belum memiliki pilihan."

Namun, Maswadi tidak bisa memperkirakan persentasenya. "Yang pasti pemilih miskin, ragu-ragu dan buta politik cukup besar. Ini adalah mangsanya politikus yang melakukan serangan fajar," kata Maswadi.

Hal senada juga disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Paramadina M Jamiluddin Ritonga. Malah menurut dia, cukup besar pengaruh serangan fajar terhadap perolehan suara para caleg.

Soalnya, kata Jamiluddin, cara-cara seperti ini sudah merupakan kebiasaan caleg dan pemilih di tanah air terutama warga yang kemampuan ekonominya pas-pasan. "Malah sudah menjadi kebiasaan pemilih masyarakat kelas bawah untuk memberikan suara terhadap mereka yang melakukan serangan fajar. Ini karena selama ini sebagian besar anggota DPR kurang atau malah tidak memperjungkan nasib rakyat. Jadi, ini karena ulah anggota DPR juga yang lupa akan kewajibannya," kata dia.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring dihubungi terpisah mengatakan PKS sudah menjalin kerjasama dengan tujuh partai lainnya untuk menciptakan pemilu bersih, aman tertib dan lancar. Kedelapan parpol itu meliputi: Partai Demokrat, PAN, PKS,PBB, PKPI, Pelopr dan Partai Demokrasi Pembaruan).

Kedelapan partai ini sepakat memantau dan mengawasi kmungkinan kecurangan pada saat menjelang mau pun proses pemungutan suara. Apabila salah satu dsri delapan partai tesebut tidak ada saksi pada satu TPS, saksi dari partai lain yang tergabung dalam kerjasama ikut mengawasi dan mengamankan perolehan suara partai yang tidak punya saksi tadi.

Saksi dari partai yang tergabung dalam kerjasama ini dapat ikut beraksi di Mahkamah Konstitusi bila diminta dan berkorordinasi serta saling tukar informasi dan data antar para saksi masing-masing partai yang tergabung dalam kerjasama.

Tifatul menambahkan ada empat kegiatan yang perlu diawasi menjelang pemungutan suara yaitu: aksi premanisme, politik uang, intimidasi dan kewcurangan lainnya.

Ray Rangkuti menilai kerjasama delapan partai ini sekaligus mengindikasikan mereka tidak percaya dengan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) mau pun pemerintah dapat menjamin pemilu berlangsung jujur dan adil.

Sementara itu, Ketua PPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, partainya siap menghadapi serangan fajar dalam pelaksanaan pemilihan legislatif Kamis 9 April 2009. "Kami melakukannya agar pemilu ini bisa jalan bersih jujur dan adil," kata Tri.

Untuk mencegah serangan fajar, kader PKS melakukan ronda tiap malam di seluruh kelurahan. Mereka yang ditugasi ronda adalah perwakilan pengurus ranting di tingkat kelurahan. Masing-masing kelurahan ada sepuluh orang. Ronda mulai digalakkan Rabu 8 April. "Saya sudah menginstruksikan kepada mereka untuk betul-betul melakukan pengamatan. Bila menerima laporan indikasi politik uang, mereka diharapkan segera melapor," ujarnya.

Money politics juga menjadi perhatian Partai Persatuan Pembangunan. Sejak Senin 6 April 2009, PPP telah mengerahkan satuan petugas anti-serangan fajar. "Satgas itu berjaga tiga malam ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, M Romahurmuziy, kemarin.

Para satgas ini dibekali peralatan dan pengetahuan mengenai Pemilu dan diberitahu pentingnya memiliki alat bukti ketika menemukan kejadian politik uang. "Kami telah membekali kader-kader itu dengan peralatan komunikasi khususnya yang berkamera sehingga bisa menangkap basah oknum yang melakukan politik uang," kata Roma.

Secara terpisah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berinisiatif membuat pos pengaduan soal kecurangan pemilu, yang bermarkas di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta.

Dwi Ria Latifa, koordinator pos pengaduan mengatakan, Pemilu 2009 dikhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kasus Pilkada Gubernur Jawa Timur menunjukkan DPT dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk memenangkan calon tertentu.

"Selain itu, PDI Perjuangan juga mewaspadai kecurangan yang bisa terjadi dalam bentuk serangan fajar, manipulasi suara di TPS dan KPPS, atau manipulasi hasil melalui TI (Teknologi Informasi)," katanya dalam siaran pers, kemarin.

Tim Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan yang bertanggung jawab pada DPP PDIP ini mempunyai tugas melakukan pembelaan partai dengan menempuh jalur hukum dalam penanganan hukum menghadapi gugatan dan persidangan penyelesaian sengketa yang terjadi selama tahapan pelaksanaan Pemilu 2009.

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Edy Suandi Hamid melepas 250 mahasiswa relawan pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di auditorium Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu.

"Mereka akan bertugas melakukan pengawasan saat pemungutan dan penghitungan suara, 9 April 2009 di tempat pemungutan suara (TPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dianggap rawan," kata Edy. (art/lam/pnb)


15 Potensi kerawanan
Menurut Ray Rangkuti, Direktur Lima, dalam pelaksanaan pemilu besok terdapat 15 potensi kerawanan. Ke-15 potensi itu adalah:


Pemungutan suara hingga larut malam

Penghitungan suara dilakukan hingga pagi hari

Banyak pemilih yang tak terdaftar

Surat suara banyak yang rusak tetapi tetap dipakai lagi

Surat suara tambahan kurang

Surat undangan pemilihan tak sampai tapi nama terdaftar sebagai pemilih

Nama terdaftar sebagai pemilih tapi tak memiliki surat undangan memilih

Jumlah pemilih di TPS lebih dari ketentuan

Logistik pemilu kurang dari yang semestinya (tinta, formulir, bilik suara, alat penanda, berbagai formular, dsb)

Perbedaan persepsi tentang penandaan sah surat suara

Perbedaan persepsi tentang sah tidak sahnya surat suara

Penggelembungan hasil suara

Perasaan kecewa pendukung caleg atau parpol.

Protes yang diabaikan oleh penyelenggara

Penyelenggara dinilai tidak transparan dan jurdil