Indikasi Capres Tunggal Mengkhawatirkan

REPUBLIKA NEWSROOM

Indikasi Capres Tunggal Mengkhawatirkan
By Republika Newsroom

Kamis, 23 April 2009 pukul 13:16:00 Font Size A A A



JAKARTA - Wacana calon presiden (capres) tunggal dianggap ancaman bagi demokrasi. Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (perpu), sebagai antisipasi capres tunggal, akan mengubah desain sistem pilpres yang ada. Perpu terkait pilpres dianggap sama halnya dengan monolog dalam demokrasi. “Esensi penting demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam dialog,” tulis Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) dalam siaran persnya Rabu senja kemarin (23/4.

Alih-alih bicara soal perpu, Lima menyeru agar pemerintah, dalam hal ini presiden, agar berfokus pada rencana 22 partai politik untuk absen dari pemilihan presiden mendatang. Direktur Eksekutif Lima, Ray Rangkuti, melalui pernyataan persnya kepada Republika menyayangkan munculnya wacana perpu. Ray berpendapat lebih baik Presiden menelaah alasan ke-22 parpol yang berencana absen dari pilpres mendatang,” paparnya.

Sebab, lanjut Ray, alasan keengganan mereka berpartisipasi amat jelas. Mereka, menurut Lima, menilai penyelenggara pemilu tidak amanah dan tidak professional.

Ray menyayangkan sikap Presiden dan Wapres yang menurutnya justru sibuk dengan pernyataan dan solusi yang jauh dari ujung pangkal persoalan. Tentu, lanjutnya, sikap Presiden mengentalkan dugaan negatif di tengah masyarakat mengenai keterkaitan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Presiden. -c87/ahi