Selasa, 21 April 2009

Sistem IT Tidak Penuhi Target, KPU Beralih ke Manual

HUKUM ONLINE.COM

Selasa, 21 April 2009



Sistem IT Tidak Penuhi Target, KPU Beralih ke Manual


Dana yang cukup besar telah digelontorkan untuk mewujudkan program tabulasi hasil Pemilu, tetapi hasil yang masuk masih jauh dari target yang dicanangkan oleh KPU.

Setelah diterpa masalah DPT dan juga masalah lainnya, KPU kini dipusingkan dengan masalah rekapitulasi hasil pemilu. Sistem penghitungan hasil Pemilu dengan menggunakan sistem elektronik atau dengan menggunakan sistem information technology (IT) diakui oleh pihak KPU tidak bisa memenuhi target yang diharapkan. Hal ini diungkapkan oleh anggota KPU Andi Nurpati yang ditemui seusai rapat pleno di gedung KPU Jakarta, Senin (20/4).



�IT itu memang sifatnya hanya memberi informasi lebih awal kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui lebih awal hasil Pemilu,� jelas Andi. Jadi hasil yang final, menurutnya, tetap akan menggunakan cara manual sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang.



Tabulasi secara elektronik ini dicanangkan oleh KPU dari tanggal 9 sampai 20 April. Pihak KPU menargetkan dapat menghasilkan data rekapitulasi hasil pemilu sampai 80%. Namun, sampai hari terakhir ini data yang masuk ke pusat tabulasi nasional baru sekitar 12 juta suara, tidak sampai 10 persen dari total jumlah pemilih di Indonesia yang terdaftar dalam DPT yang mencapai sekitar 171 juta pemilih.



Hasil yang diperoleh dari tabulasi nasional ini, menurut Andi tidak sepenuhnya bisa dijadikan pedoman hasil Pemilu seluruhnya. Menurutnya, pedoman hasil pemilu menurut UU No 10 Tahun 2008 adalah dengan sistem manual. Untuk itu Ia menghimbau kepada seluruh peserta Pemilu dan seluruh masyarakat Indonesia agar menunggu hasil rekapitulasi manual yang akan dilakukan oleh pihak KPU.



�Yang akan kita jadikan pedoman hasil pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei mendatang adalah dengan hasil rekapitulasi manual yang akan dilakukan secara berjenjang, yang kemudian nasioanal hanya menetapkan,� jelas Andi.



KPU akan melanjutkan proses rekapitulasi hasil pemilu nasional tidak lagi menggunakan sistem IT. Andi mengungkapkan bahwa pihak KPU akan mengoptimalkan cara rekapitulasi secara manual menggantikan sistem IT yang akan berakhir hari ini. �Kita akan laksanakan dimulai tanggal 27 April sampai 9 Mei yang akan datang. Karena itu hari ini kita memantabkan persiapan untuk real count secara manual,� jelasnya. Untuk persiapan itu, KPU juga akan melakukan simulasi-simulasi rekapitulasi dan juga tata cara pembacaan berita acara pada saat proses rekapitulasi manual nantinya.



Kemungkinan penyelewengan

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat harus ada pemeriksaan lebih lanjut terkait kegagalan proyek ini. �Bawaslu harus melakukan penyelidikan mengenai kontraknya, mengapa memilih BPPT, karena nyatanya gagal,� ujarnya. Sekedar informasi bahwa pihak KPU memang menggandeng pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menjalankan proses rekapitulasi secara elektronik.



Seluruh biaya untuk Pemilu ini, ungkap Ray, memang berasal dari APBN termasuk untuk urusan IT ini. Dana yang mencapai Rp35 milyar ini harus segera diperiksa karena ternyata tidak sesuai dengan hasil yang akan dituju. Menurutnya, penggunaan uang negara oleh KPU namun tidak jelas hasilnya seperti ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Lebih jauh Ia berpendapat bahwa pihak Bawaslu harus segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan detail penggunaan uang negara ini. �Harus segera bertindak karena ini terkait penggunaan uang negara yang begitu besar,� ungkapnya.



Anggota KPU Sri Nuriyanti mencoba menangkis dugaan bahwa proses tabulasi nasional dengan sistem IT hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran yang ada. �Sistem dan jaringan tidak hanya digunakan untuk saat ini saja. Tetapi juga digunakan untuk mendukung sistem informasi yang dikembangkan KPU,� ujar Yanti. Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak agar melihat persoalan ini dengan jernih. KPU sudah berusaha dengan maksimal untuk dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, meskipun pada akhirnya tidak tercapai sepenuhnya.



Menurut Yanti, yang mengakibatkan kurang suksesnya sistem IT ini kemungkinan besar berasal dari unsur people. �Dari lima unsur seperti hardware, software, Informasi, SOP, dan ada People. Hardware, software ada, Informasi ada, SOPnya sudah kita bikin, peoplenya mungkin,� ungkapnya. Kemungkinan terjadi keletihan akibat tidak tidur semalaman hanya menunggu entry data, menurut Yanti, merupakan salah satu contoh mengapa unsur people bermasalah.



Dengan masalah ini, Yanti mengakui bahwa KPU harus segera membenahi segala persoalan yang ada termasuk masalah IT ini. �Perlu pembenahanlah ke depan,� pungkasnya.

(Sam)

Tidak ada komentar: