Tabulasi Nasional Gagal Penuhi Target

SEPUTAR INDONESIA

Tabulasi Nasional Gagal Penuhi Target

Tuesday, 21 April 2009


JAKARTA(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui kegagalan tabulasi nasional memberikan informasi penghitungan suara hasil pemilu kepada masyarakat secara cepat,tepat,dan akurat

Hingga kemarin, penghitungan suara elektronik baru mencapai 13.124.940 atau kurang dari 10% suara.Padahal, berdasarkan target KPU,seharusnya pada hari terakhir kemarin sudah masuk 70% suara dari seluruh suara di Indonesia.Atas kejadian itu, KPU mengakui jika tabulasi tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

”Kita tetap berupaya memberikan porsi untuk memberikan informasi ke masyarakat yang cepat, tepat, dan akurat.Ada yang bilang lambat,” kata anggota KPU Sri Nuryanti di Gedung KPU kemarin. Yanti –begitu dia biasa disapa– mengungkapkan, sekalipun tabulasi nasional sudah ditutup di Hotel Borobudur, kemungkinan tabulasi akan dilanjutkan di Gedung KPU.

Terkait lambannya proses penghitungan tabulasi tersebut,Yanti mengklaim akibat teknisinya yang berada di lapangan kelelahan.Mereka lelah karena adanya penghitungan manual di samping penghitungan elektronik. Di sisi lain, permasalahan juga muncul mengingat training untuk para teknisi hanya satu kali.

Menurut sebagian pihak,hal itu masih kurang.Apalagi mesin pemindai (mesin scan) berbasis Intelligent Character Recognition( ICR) adalah hal yang baru. Lambatnya tabulasi tersebut mendapat banyak kecaman. Sebelumnya, praktisi Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Dedy Syafwan menilai tabulasi yang dilakukan KPU adalah bentuk pemborosan. Sebab, dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya.

Karena itu,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menyelidiki kemungkinan pelanggaran dalam penyelenggaraan tabulasi nasional tersebut. ”Bawaslu juga perlu melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dan pidana,”ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta kemarin.

Selain itu, Ray meminta KPK turun tangan atas masalah tersebut, terutama terkait sistem teknologi tabulasi yang digunakan dan penggunaan anggaran negara. ”KPU Jangan melempar tanggung jawab dan melempar alasan pada publik. Penghitungan sistem IT ini mutlak inisiatif mereka,”tandasnya.

Anggota KPU Abdul Aziz mengungkapkan, total dana yang dimiliki KPU untuk melakukan tabulasi sekitar Rp102 miliar. Sekadar diketahui, dalam tabulasi ini digunakan mesin pemindai berbasis teknologi ICR dalam input data hasil penghitungan sebelum dikirim ke sistem tabulasi KPU pusat. ICR adalah teknologi pengenalan data tulisan tangan.

Kemudian, dengan ICR, data tulis tangan dapat langsung diubah dalam bentuk tulisan elektronik. Proses data sendiri dimulai dari TPS untuk kemudian TPS menyerahkan form C1 ke KPU kabupaten atau kota.Form tersebut berisi daftar parpol dan caleg beserta perolehan suaranya.Form tersebut kemudian dipindai (di-scan) di KPU kabupaten atau kota untuk dikirimkan ke pusat tabulasi nasional.

Menurut Sri Nuryanti, dengan fakta lambatnya tabulasi elektronik, KPU akan melakukan evaluasi.” Dari evaluasi tersebut nantinya akan diketahui bagaimana proses tabulasi tersebut. Misalnya, apakah akan diganti dalam pilpres atau bagaimana, nah belum ada keputusan.Nanti kita tunggu hasil evaluasi,”ungkapnya.

Di tempat terpisah, menurut anggotaKomisiIIDPRFerryMursyidan Baldan, lambatnya tabulasi karena kesalahan KPU. Sebab, tabulasi juga dilakukan di tingkat desa,tidak langsung di kecamatan. ”Ada data hasil rekap dari kelurahan dan desa,padahal itu tidak punya kewenangan. Undang-undang mengatakan rekap langsung ke ke-camatan,” ungkapnya. (kholil/dian widiyanarko)