KPU Bantah Data Temuan PDI-P

KOMPAS

KPU Bantah Data Temuan PDI-P

Jumat, 24 April 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum membantah data yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Data yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional Pemilu 2009 oleh KPU adalah data yang sebenarnya.

”Saya heran, angka itu didapatkan dari mana. Angka yang kami tampilkan di tabulasi itu adalah angka yang sebenarnya. Saya berharap media tidak melansir sesuatu yang belum jelas,” kata anggota KPU, Abdul Aziz, menanggapi data PDI-P, Kamis (23/4).

Sebelumnya, PDI-P menemukan data dalam sebuah cakram padat (CD) dari server KPU. Dalam data itu disebutkan suara yang dihimpun server KPU jauh lebih besar dibandingkan suara yang ditampilkan dalam Tabulasi Nasional (Kompas, 22/4).

Menurut Aziz, angka yang ditampilkan di Tabulasi Nasional itu merupakan data sebenarnya yang didapatkan dari daerah. ”Itu adalah riil kami peroleh selama ini,” ujar Aziz.

Secara terpisah, anggota Tim Ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk TI KPU, Oskar Riandi, mengatakan, data yang masuk sebelum proses penayangan Tabulasi Nasional di Hotel Borobudur ditutup berasal dari 130.000-an tempat pemungutan suara (TPS). Namun, saat itu yang ditampilkan di internet hanya sekitar 60.000 TPS.

”Sisa data TPS yang tidak ditampilkan adalah data yang salah. Kesalahan umumnya terjadi karena jumlah pemilih yang terdaftar di TPS lebih kecil dibandingkan jumlah suara sah yang ada,” kata Oskar.

Mengejutkan

Temuan PDI-P soal perbedaan data di tabulasi dan server KPU itu mengejutkan banyak pihak. Dorongan untuk segera diadakan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya skandal dalam sistem tabulasi pun menguat.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mendorong adanya penyelidikan secepatnya. ”Jika temuan PDI-P tersebut benar ada, hal itu dapat disebut sebagai skandal,” kata Ray.

Menurut Sebastian, bila betul data yang diungkap itu, sesungguhnya kredibilitas KPU juga telah runtuh. Tabulasi Nasional harus segera dihentikan karena tidak memiliki legitimasi lagi.

Dari Bandung dilaporkan, Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat mengumpulkan bukti pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. ”Meski tidak lagi bisa memengaruhi hasil pemilu, hal itu diharapkan bisa menjadi cerminan kualitas Pemilu 2009 yang buruk,” kata Sekretaris DPD PDI-P Jabar Edi Susianto.(REK/SIE/MZW/sut