Kepercayaan Diri Berlebihan KPU Sangat Mencemaskan

KOMPAS.COM

Kepercayaan Diri Berlebihan KPU Sangat Mencemaskan


Kamis, 2 April 2009 | 19:14 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan siap melaksanakan proses pemilihan umum legislatif pada 9 April mendatang dinilai terlalu percaya diri dan justru malah mengkhawatirkan dan membuat cemas. Kondisi di lapangan selama ini dinilai tidak selancar seperti diomongkan KPU.

Kekhawatiran terhadap pernyataan KPU kalau pemilu siap dilaksanakan sesuai jadwal menjadi mengkhawatirkan lantaran KPU tidak melengkapi pernyataan itu dengan data konkret, baik soal sejauh mana proses persiapan yang telah dicapai, maupun bagaimana menangani persoalan-persoalan yang masih muncul sampai sekarang.

Penilaian tersebut dilontarkan secara terpisah oleh Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, dan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Kamis (2/4), saat dihubungi terpisah.

"Saya melihat pernyataan yang terlalu percaya diri itu dilakukan hanya karena KPU ingin menyetop sorotan dari berbagai kalangan, yang belakangan memang semakin gencar muncul mendekati hari H, terutama soal ketidaksiapan KPU dan pelaksanaan di lapangan," ujar Jeirry.

Menurut Jeirry, kalau benar pemilu siap diselenggarakan tepat waktu, KPU seharusnya memaparkan rinci seperti apa kesiapan yang telah dicapai dan tahapan apa saja yang belum sempurna dilakukan serta kendala apa saja yang menyebabkan. Hal itu penting dilakukan, apalagi selama ini diketahui sejumlah persoalan seperti masalah logistik pemilu serta distribusinya dan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) terus-menerus dikhawatirkan oleh banyak pihak dan menimbulkan banyak keraguan.

"Selama ini kan selalu begitu, KPU terlalu sering bilang kalau semuanya sudah tertangani dengan baik, tidak ada masalah, semua sudah siap. Akan tetapi, kenyataan yang tampak di lapangan dan muncul kemudian kan justru kebalikannya. Seharusnya kan mereka sampaikan rinci tingkat kemajuan sesuai yang diklaim," tukas Jeirry.

Menurut Jeirry, sebelumnya KPU pernah menyatakan akan memprioritaskan penanganan masalah distribusi logistik pemilu ke kawasan timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Namun, kenyataannya sampai hari ini distribusi di Papua belum mencapai 30 persen. Bahkan, ungkap Jeirry, ada prediksi sampai pada hari H di separuh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua tidak terdistribusi logistik pemilu. Belum lagi soal permintaan penggantian surat suara rusak di banyak daerah yang tidak kunjung tuntas diselesaikan KPU.

Jeirry menambahkan, selain masalah logistik pemilu dan DPT, KPU juga bakal menghadapi banyak persoalan teknis, yang walau dianggap remeh, justru dampaknya di lapangan akan sangat merepotkan dan membingungkan. Dia mencontohkan ketentuan teknis dalam tahap rekapitulasi, semisal berita acara penghitungan.

"Sampai sekarang tidak jelas aturan soal bagaimana teknis mengisi berita acara itu, apalagi akan ada 38 saksi dari setiap partai politik. Apakah berita acara itu harus diisi satu persatu oleh KPPS-nya baru diserahkan kepada setiap saksi parpol atau mengisi bersama. Kalau bersama, bagaimana mekanisme mengisinya?" ujar Jeirry.

Dalam kesempatan terpisah, Ray Rangkuti menilai, persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 adalah yang terburuk jika dibandingkan beberapa pemilu lalu. Kondisi itu menurutnya sangat menyedihkan. Berbagai persoalan, mulai dari puluhan juta lembar surat suara yang rusak, DPT yang tidak jelas, sosialisasi pemilu yang rendah, dan belum dijatuhkannya sanksi ke parpol, menandai lemahnya kinerja KPU sekarang.

"Pemerintah dan KPU-lah yang memaksakan agar pemilu tetap sesuai jadwal, tanggal 9 April. Sepertinya ada sesuatu yang keramat pada tanggal itu sampai-sampai mereka (KPU) pernah bilang hal itu terkait harga diri bangsa," sindir Ray.