Penundaan Pemilu

DUTA MASYARAKAT

Partai-partai
Selasa, 31 Maret 2009

Penundaan Pemilu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi sinyal setuju penundaan pemilu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tindakan KPU ini menimbulkan pro-kontra. PDIP misalnya setuju dengan KPU, sementara PKS menolak. Sedang pengamat politik menilai KPU tidak taat terhadap peraturan.
?Yang harus dipahami KPU ini komisi undur-undur. Karena KPU, pemilu kita jadi pemilu abal-abal,? kata pengamat pemilu dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Senin (30/3) kemarin.

Ray menduga, tindakan menunda pemilu karena KPU tidak mampu menyiapkan logistik di NTT. Selain itu, jika pemilu di NTT disetujui ditunda maka daerah lain akan meminta hal yang sama. ?Dengan begitu mereka dapat dikenakan pidana pemilu,? katanya.
Ray mengatakan, masyarakat NTT sudah meminta KPU untuk menunda pemilu sejak tiga bulan lalu. ?Tapi baru 10 hari sebelum pemilu, mereka setujui,? tandas Ray.

Penundaan Pemilu di dua kabupaten NTT yaitu Lambata dan Larantuka ditolak mentah-mentah oleh PKS. Pengunduran jadwal pemilu di daerah tertentu hanya akan memicu tuntutan yang sama di daerah lain.

?PKS tidak setuju. Seharusnya KPU bisa mendorong semua pihak agar pemilu berjalan lancar. Kalau nanti di NTT dikabulkan, daerah lain pasti minta hal yang sama,? kata Presiden PKS Tifatul Sembiring usai kampanye PKS di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin kemarin. Tifatul juga menolak wacana penundaan pemilu secara nasional akibat masalah penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT). Penundaan pemilu hanya akan menimbulkan konflik baru dan masalah yang semakin kompleks. ?Saya juga tidak setuju pemilu diundur. Kalau diundur akan rawan keamanan dan rawan biaya.

Seharusnya bisa dilokalisir saja masalah DPT itu,? katanya.

Hormati Umat Hindu
Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung penundaan pemilu di Kabupaten Lambata dan Larantuka. Hal itu sebagai bentuk penghormatan umat beragama di dua kabupaten tersebut yang akan melaksanakan perayaan keagamaan pada Kamis Putih yang jatuh pada 4-12 April. PDIP juga bersikap senada. Dia menilai sudah seharusnya pemilih mengutamakan beribadah daripada pemilu.

?Memang ada permintaan Pemda dan masyarakat bahwa pada tanggal 9 April ada acara keagamaan yang diikuti oleh mayoritas penduduk NTT,? kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kemarin.

Menurut Tjahjo, penundaan pemilu seharusnya tidak hanya dilakukan di NTT. Karena di tempat lain masih banyak penduduk Indonesia yang merayakan hari besar keagamaan pada hari pelaksanaan pemilu. ?Sebenarnya di Bali tanggal 9 juga ada upacara keagamaan yang wajib diikuti umat mayoritas. Tentu saja di Indonesia banyak umat Hindu,? ujarnya.

Namun demikian, Tjahjo menyerahkan keputusan itu kepada KPU. KPU lebih berhak menentukan kebijakan pelaksanaan pemilu dan dengan pertimbangan yang matang. (okz/det)

[ kembali ]