Meski Bermasalah, DPT Tetap Sulit Ditolak

BATAMTODAY.COM

Meski Bermasalah, DPT Tetap Sulit Ditolak

SELASA, 24-03-2009 18:42

Oleh : Surya

JAKARTA-Meski daftar pemilih tetap (DPT) kacau, amburadul dan terus mendapat protes masyarakat, namun pemilu akan tetap berlangsung pada 9 April mendatang. Parpol-parpol, termasuk PDIP sulit untuk menolak hasil pemilu 2009 ini, paling hanya akan mengadukan kecurangan termasuk kacaunya DPT tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, tidak mungkin parpol akan menolak hasil pemilu tersebut.

“Kalau DPT tetap kacau seperti sekarang ini dan pemilu tetap dilaksanakan, PDIP akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah nanti akan menolak atau menerima hasil pemilu, kepastiannya tunggu setelah pemilu legislatif nanti. Yang jelas, soal DPT ini bisa diselesaikan oleh KPU dan pemerintah beserta parpol dalam seminggu sebelum pemilu dilaksanakan,” tandas tim hukum DPP PDIP Sudiatmiko Ariwibowo bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani Jakarta, Ray Rangkuti (Ahmad Fauzi) kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta , Selasa (24/3/2009).

Padahal, kata Ray Rangkuti, soal DPT ini jika terbukti ada pengelembungan, kecurangan, penggandaan, fiktif dan sebagainya jelas merupakan pidana dan melanggar UU No.10/2008 tentang pemilu. Ia sejak awal sudah melihat penyelenggaraan pemilu 2009 ini akan kacau karena sudah tidak beresnya kinerja KPU. “Kacaunya KPU itu sudah terlihat sejak membahas masalah DCS-DCT, DPS-DPT, jadwal yang berubah-ubah disesuaikan dengan gaya kerja anggota KPU, keluarnya banyak Perppu, tidak beresnya logistik, banyak surat suara yang rusak dan sudah tercontreng dan masih banyak lagi,” tutur Ray.

Selain itu, KPU sudah sejak awal terlibat langsung dalam kasus hukum, diantaranya Pilkada Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan terakhir Pilkada Jatim. Anehnya, kata Ray, meski MK sudah memutuskan ada kecurangan dan kesalahan dalam proses Pilkada Jatim tersebut, tapi tidak ada kelompok orang yang menjadi tersangka. Sehingga Pilkada hanya diulang di dua kabupaten dan penghitungan. Lebih parah lagi, setelah dua minggu ini masalah DPT kacau, tapi tidak ada parpol yang benar-benar peduli dan mempermasalahkan manipulasi DPT tersebut.

“Mungkinkah hal itu akibat parpol mulai kehilangan kepercayaan terhadap KPU? Atau parpol-parpol nantinya akan kompromi dan tawar-menawar dengan DPT bermasalah itu. Lalu, bagaimana kualitas pemilu kita? Padahal sudah jelas ada ketidakberesan DPT di Jawa, DKI Jaya, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan daerah lain. Kalau manipulasi DPT ini mencapai 30-40 persen, maka pemilu tidak perlu dilanjutkan. Apakah cukup hanya kompromi antara penyelenggara pemilu dengan parpol? Inilah yang sangat mencederai demokrasi,” tutur Ray Rangkuti lagi.

Kalau diamati terjadinya manipulasi DPT dari kasus Pilkada Jatim dengan mengotak-atik NIK (nomor induk kependudukan), nama-nama fiktif, penghilangan nama dalam DPT yang sebenarnya, pemilih di bawah umur dan lain-lain, menurut Sudiatmiko, itu semua by design, rekayasa terstruktur, tersistemik, menguasai IT (informasi teknologi) dan memahami statistik.

“Tapi tentang siapa mereka itu, apakah KPUD, pemerintah atau siapa, kami masih mencari-cari,” tandasnya. Yang pasti, tambah Sudiatmiko, kacaunya DPT ini setelah keluarnya DP4 dari Mendagri(btd/Irawan)