Gerindra Imbau KPK Periksa KPU

SUARA MERDEKA Cybernews

15 Juli 2009 | 19:06 wib | Nasional


Gerindra Imbau KPK Periksa KPU




Jakarta, CyberNews. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memeriksa Komisi Pemilihan Umum(KPU) sehubungan penggunaan dana untuk pemutakhiran data pemilih yang diindikasikan tidak valid.

Wakil Ketua Umum I DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (15/7), mengatakan, dana Rp 3,7 triliun yang dialokasikan untuk KPU melakukan pemutakhiran data itu harus diperiksa KPK agar terungkap kecurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Fadli yang menjadi salah satu pembicara pada diskusi "Kecurangan Pilpres 2009" yang diselenggarakan Strategic Indonesia itu mengatakan, sesuai UU No.42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) kepastian DPT itu seharusnya diumumkan 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

"Kenyataannya, Tim Pemenangan Megawati-Prabowo yang diusung DPP PDIP dan Gerindra menyurati KPU hingga tiga kali tentang persoalan DPT, serta mempermasalahkannya sejak Maret 2009 karena meragukan keakuratan datanya," ujarnya.

KPU, lanjutnya, kurang menyikapi sehingga Megawati-Probowo dan Jusuf Kalla-Wiranto mendatangi KPU, selanjutnya mengoperasikan 100 unit komputer, termasuk operatornya untuk mengakses data DPT ternyata ditemukan format tidak sama, yakni ada data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pilkada Jawa Timur.

"Bayangkan sekitar 12,5 jam sebelum waktu pencentangan barulah KPU mengeluarkan DPT yang terindikasi 'bermasalah' karena datanya amburadul," kata Fadli.

Ia meragukan jumlah DPT yang nantinya dipakai KPU untuk memutuskan hasil Pilpres 8 Juli lalu.

"Kongkritnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono sekiranya menang berapa persen dari DPT mana yang dipakai karena keakuratan data yang amburadul," ujar Fadli Zon.

Senada dengan itu, Direktur Ekekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan jumlah DPT tidak pernah diumumkan kepastiannya hingga Pilpres, jadi KPK perlu memeriksa KPU.

"Dana besar itu harus dipertanggungjawabkan. Bayangkan, 25 Mei KPU mengumumkan DPT sebanyak lebih dari 176 juta pemilih. Sedangkan menjelang 8 Juli ditambah lagi 25 ribu. Ini menunjukkan amburadulnya kinerja KPU soal pemutakhiran data," katanya.

Apalagi, katanya, ada indikasi 11,2 juta DPT ganda pada 70 kabupaten/kota. "Rasanya pilpres berlangsung aman, tapi tidak berkualitas, adil dan jujur karena penyelenggaranya saja tidak profesional sehingga orang-orangnya perlu diperiksa KPK," ujar Ray Rangkuti.