Golkar Harus Didorong untuk Jadi Oposisi

REPUBLIKA NEWSROOM

Golkar Harus Didorong untuk Jadi Oposisi


Selasa, 14 Juli 2009 pukul 10:42:00



JAKARTA -- Partai Golkar harus didorong untuk menjadi oposisi. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar situasi politik tidak berjalan seperti pada saat orde baru.

Menurut Ray Rangkuti, pengamat politik saat dihubungi Republika, Selasa (14/7), pada masa orde baru kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang pemerintah. Dengan begitu, tidak terjadi check and balance karena legislatif hanya mengiyakan saja.

"Kalau legislatif lumpuh, eksekutif kuat maka runtuh seperti pada masa orde baru. Jika dua kekuasaan tersebut dipegang maka kekuasaan akan menjadi semakin besar. Nantinya, hanya mengiyakan pemerintah yang ada dan malah akan memaksakan pendapat pribadi dan kepentingan sendiri," jelas Ray.

Sementara itu, dari hasil rekapitulasi sementara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), SBY saat ini meraih 60 persen lebih suara. Jika Golkar memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, maka akan menguasai sekitar 70 persen sampai 80 persen suara.

Dengan demikian, jelas Ray jika Golkar berkoalisi dengan demokrat akan terjadi kekencangan demokrasi. "Ini tidak tepat untuk tradisi demokrasi kita, terlebih di era reformasi, " kata Ray. Karena itu diimbau agar Golkar menjadi oposisi sehingga golkar dapat berfungsi secara tepat dengan partai lainnya.

Golkar saat ini belum menentukan pilihannya apakah memutuskan untuk berkoalisi atau menjadii oposisi pemerintah. Beberapa saat yang lalu, Juru bicara Tim Kampanye Nasional, Yuddy Chrisnandi mengatakan untuk menentukan berkoalisi atau sebagai oposisi, ditentukan setelah penghitungan hasil pemilihan presiden (pilpres) selesai. Selain itu juga setelah ada kepastian pemilu berjalan jujur dan tidak terjadi kecurangan. c85/ahi